Connect with us

Bali & Nusatenggara

NTT Berkoordinasi Pulangkan Tiga Warganya Yang Ditawan

Published

on

Kupang, Jubi – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal kepulangan tiga warganya asal Kabupaten Flores Timur yang telah dibebaskan oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf pada Minggu (18/9/2016).

Prajurit Abu Sayyaf. – antarabengkulu.com

Prajurit Abu Sayyaf. – antarabengkulu.com

“Kami saat ini terus lakukan koordinasi dengan pemerintah pusat soal kepulangan ketiga warga kita yang telah dibebaskan oleh kelompok bersenjata itu,” kata Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya kepada Antara di Kupang, Selasa (20/9/2016).

Ketiga warganya yang telah dibebaskan itu adalah Lorens Koten, Teodorus Kopong dan Emanuel Arakian warga asal Flores Timur yang disandera ketika sedang mencari ikan di perairan Lahad Datu, Malaysia beberapa waktu lalu.

Para pria asal Nusa Tenggara Timur itu merupakan anak buah kapal pukat tunda LD/114/5S milik Chia Tong Len yang diculik di perairan Lahad Datu, Malaysia, Juli lalu.

Gubernur mengatakan, keluarga dari ketiga korban penyanderaan itu saat ini sudah mengetahui bahwa ketiganya telah dibebaskan.

Oleh karena itu harapan dari keluarga korban sendiri adalah secepatnya bisa dipulangkan untuk kembali berkumpul dengan keluarga besar mereka.

“Saya yakin pemerintah pusat sedang berusaha untuk memulangkan ketika WNI yang memang berada di Flores Timur itu,” tuturnya.

Sebelumnya tiga dari sembilan WNI yang disandera oleh kelompok separatis Filipina, Abu Sayyaf, telah dibebaskan di Pulau Jolo, perairan Sulu, pada Minggu (18/9) sekitar pukul 01.00 waktu setempat.Kepulangan ketiga sandera yang telah dibebaskan itu juga hingga kini masih dalam proses.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa proses pemulangan tiga WNI yang dibebaskan kelompok Abu Sayyaf, harus dilakukan sesuai prosedur standar operasi (SOP) antara pemerintah Filipina dan Indonesia. (*)

Bali & Nusatenggara

Baru 1.300 Nelayan Bergabung Asuransi

Published

on

Denpasar, Jubi – Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali mencatat hingga saat ini baru sekitar 1.300 nelayan yang biodatanya sudah dimasukkan secara “online” atau dalam jaringan sebagai calon penerima asuransi nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Ilustrasi nelayan sedang bekerja di pantai. Baru sekitar 1.300 dari 13.700 nelayan terdaftar asuransi. – beritadaerah.co.id

Ilustrasi nelayan sedang bekerja di pantai. Baru sekitar 1.300 dari 13.700 nelayan terdaftar asuransi. – beritadaerah.co.id

“Berdasarkan monitoring yang kami lakukan, sekitar 1.300-an nelayan yang biodatanya baru diisi oleh pemerintah kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Bali I Made Gunaja, di Denpasar, Senin (19/9/2016).

Dia mengemukakan, untuk mendapatkan asuransi nelayan itu, prosesnya dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota yang mengisi biodata secara “online”.

Menurut Gunaja, sebenarnya sebanyak 13.700 nelayan dari seluruh Bali yang diajukan untuk mendapatkan asuransi nelayan. Mereka itu adalah nelayan yang sudah mengantongi kartu nelayan dan usianya di bawah 65 tahun.

“Kementerian memberikan target waktu hingga akhir Desember untuk merampungkan pengisian biodata calon penerima asuransi nelayan,” ujarnya.

Gunaja menambahkan, untuk asuransi nelayan tahun pertama ini (2016-red), sepenuhnya biaya premi akan ditanggung oleh pemerintah. Tetapi diharapkan pada tahun-tahun mendatang dapat menjadi stimulasi bagi nelayan sehingga memiliki kesadaran untuk membayar premi sendiri setelah diketahui manfaatnya yang begitu besar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyiapkan anggaran sebesar Rp 175 miliar untuk membuat program asuransi nelayan. Perlindungan ini diberikan kepada para nelayan dari kecelakaan, baik saat menangkap ikan maupun tidak sedang menangkap ikan.

Lewat asuransi ini, disusun skema bahwa nelayan yang mengalami kecelakaan kerja dan meninggal akan mendapat santunan Rp 200 juta. Nelayan yang cacat akibat kecelakaan kerja mendapat santunan Rp 100 juta. Lalu ada bantuan biaya pengobatan hingga Rp 20 juta, untuk nelayan yang mengalami kecelakaan kerja.

Sedangkan nelayan yang kecelakaan dan meninggal di luar aktivitas penangkapan ikan, misalnya sedang naik sepeda motor, atau kegiatan lainnya, mendapat santunan Rp 160 juta. Bila nelayan mengalami cacat bukan akibat kecelakaan kerja, masih ada santunan Rp 100 juta. Kemudian biaya pengobatan di luar kecelakaan kerja ditanggung hingga Rp 20 juta. (*)

Continue Reading

Bali & Nusatenggara

Korban Montara Desak Jokowi Batalkan Perjanjian 1997

Published

on

Kupang, Jubi – Lebih dari 13.000 rakyat Nusa Tenggara Timur yang menjadi korban pencemaran Laut Timor mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan perjanjian 1997 antara Indonesia-Australia tentang ZEE dan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu di Laut Timor.

tumpahan minyak Montara. – iesr.or.id

tumpahan minyak Montara. – iesr.or.id

“Kami juga meminta DPR-RI mendukung pemerintahan Presiden Jokowi untuk membatalkan perjanjian tersebut, karena belum diratifikasi oleh parlemen kedua negara dan tidak bisa diimplementasikan menyusul Timor Timur telah berdiri menjadi sebuah negara merdeka melalui referendum pada 1999,” demikian pernyataan rakyat korban pencemaran yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) Ferdi Tanoni kepada pers di Kupang, Senin (19/9/2016).

Lebih dari 13.000 rakyat NTT itu merupakan petani rumput laut yang saat ini tengah menggugat PTTEP Australasia, sebuah perusahaan minyak asal Thailand, akibat anjungan minyak Montara yang dikelolanya di Blok Atlas Barat Laut Timor terbakar dan meledak pada 21 Agustus 2009 yang mengakibatkan usaha rumput laut di wilayah pesisir Pulau Rote dan Kabupaten Kupang, NTT hancur total.

Melalui YPTB pimpinan Ferdi Tanoni yang telah mengadvokasi mereka untuk menggugat perusahaan minyak di Pengadilan Federal Australia di Sydney setelah lebih dari tujuh tahun lamanya berjuang, kini mereka juga meminta Presiden Joko Widodo dan DPR-RI untuk membatalkan Perjanjian 1997 yang ditandatangani oleh Menlu Ali Alatas dan rekandanya dari Australia Alexander Downer di Perth, Australia Barat pada 1997.

Saat perjanjian itu ditandatangani, Timor Timur masih menjadi bagian integral dari NKRI, namun melalui referendum pada Agustus 1999, Timor Timur memilih untuk menentukan nasibnya sendiri dengan melahirkan sebuah negara baru di kawasan Laut Timor bernama Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), sehingga apapun alasannya, perjanjian tersebut wajib dibatalkan dan dirundingkan kembali secara trilateral.

Pada 1997, pemerintah Indonesia dan Australia telah menandatangani Perjanjian Batas-Batas Dasar Laut Tertentu dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Timor yang hingga saat ini belum diratifikasi oleh kedua negara, sehingga pemerintahan Presiden Joko Widodo wajib membatalkannya, karena Timor Timur telah berdiri menjadi sebuah negara merdeka dan berdaulat. (*)

Continue Reading

Bali & Nusatenggara

Anggota Dewan Minta Sapi Ditertibkan

Published

on

Denpasar, Jubi – Anggota DPRD Bali Made Mudastra mendesak Pemerintah Kabupaten Badung melalui satuan polisi pamong praja untuk dapat menertibkan hewan sapi berkeliaran yang mengganggu pengguna jalan raya.

Anggota DPRD Bali Made Mudastra mendesak Pemerintah Kabupaten Badung melalui satuan polisi pamong praja untuk dapat menertibkan hewan sapi berkeliaran. foto: netizen.info.com

Anggota DPRD Bali Made Mudastra mendesak Pemerintah Kabupaten Badung melalui satuan polisi pamong praja untuk dapat menertibkan hewan sapi berkeliaran. foto: netizen.info.com

“Saya minta Pemkab Badung melalui instansi terkait, seperti polisi pamong praja untuk menertibkan hewan sapi yang berkeliaran di jalan raya, seperti yang terjadi di jalan bawah tanah (underpass) simpang Dewa Ruci Kuta,” katanya di Denpasar, Kamis (15/9/2016).

Kalau tidak ditertibkan, hewan sapi berkeliaran tersebut sangat berbahaya bagi pengendara kendaraan. Apalagi di kawasan simpang Dewa Ruci mobilitas kendaraan sangat padat.

“Di kawasan tersebut lalu lintas cukup padat, sehingga ketika ada hewan sapi nyelonong ke jalan raya, ini sangat berbahaya bagi pengendara. Bisa-bisa terjadi kecelakaan fatal,” ucap anggota Komisi II DPRD Bali itu.

Kalau ada hewan berkeliaran di jalan raya, kata politikus PDIP ini, maka pihaknya berharap kepada petugas jalan raya atau satpol PP untuk segera menghalau hewan tersebut agar tidak sampai mencelakakan pengendara.

Sebelumnya, empat ekor sapi berkeliaran masuk jalur berbahaya di jalur bawah tanah kawasan simpang Dewa Ruci Kuta, Kabupaten Badung Rabu (14/9). Kejadian itu dipotret oleh pengguna jalan dan mengunggahnya di akun media sosial. Kejadian itupun menjadi ramai diperbincangkan.

Komandan Regu (Danru) Pol PP BKO Kuta, Ketut Soma mengaku heran, karena kejadian serupa terulang kembali. Dan pihaknya telah membuat kesepakatan dengan peternak sapi agar sapinya dikandangkan.

“Kami sudah membuat kesepakatan, yang intinya apabila sapi peliharaan mereka dilepasliarkan maka hak kepemilikannya dihapus. Nyatanya peristiwa ini terjadi lagi. Pendekatan, pembinaan bersama dinas dan kepala lingkungan (kaling) sudah kami lakukan terhadap pemilik sapi. Tapi sepertinya tak ada efek untuk peternak kalau melihat kejadian ini,” katanya.(*)

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.