Peluncuran Buku Gubernur Papua Dihadiri Pejabat

share on:
Suasana Peluncuran Buku Papua Antara Uang dan Kewenangan, di Jakarta - Jubi/Alex
Suasana Peluncuran Buku Papua Antara Uang dan Kewenangan, di Jakarta – Jubi/Alex

Jakarta, Jubi – Sejumlah tokoh dan pejabat penting negara menghadiri peluncuran Buku Papua, Antara Uang dan Wewenang, Senin (19/9/2016), di Jakarta.

Di antara tamu undangan yang hadir, tampak Wakil Ketua I DPR RI Fahri Hamzah, Kapolri Tito Karnavian, Yoris Raweyai, Robert Rouw, Fredi Numberi, Lenis Kogoya, Michael Manufandu. Sementara dari Papua sendiri, hadir seluruh pimpinan SKPD, Forkompimda dan masyarakat serta mahasiswa asal Papua.

Buku itu terbagi dalam 10 bagian. Bagian I mengenai Tanah Yang Diberkati, kedua Papua Untuk Indonesia, ketiga Otsus dan Pembangunan Papua, keempat Perubahan Pendekatan Pembangunan, kelima Geliat Ekonomi Papua, keenam Gerbang Mas Hasrat Papua.

Ketujuh mengenai Freeport Dalam Konteks Pembangunan, kedelapan Otonomi Khusus Bingkai Demokrasi, Kesembilan Perubahan Otsus Demi Papua dan Indonesia, dan kesepuluh menjelaskan tentang PON XX dan Integrasi Nasional.

Dalam arahannya, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan selama hampir tiga tahun lebih memimpin Papua bersama Klemen Tinal, sudah banyak kemajuan yang dicapai.

“Saya bersyukur tahun ketiga kepemimpinan, kami capai banyak perubahan yang terjadi di Papua, tentu dengan dukungan pemerintahan pusat dimana Presiden Jokowi sering datang ke Papua. Ini sangat luar biasa, dan ini yang kami ingin sampaikan lewat buku,” katanya.

Enembe akui, dalam membangun Papua banyak hambatan yang dihadapi, apalagi kebijakan pemerintah Pusat banyak yang bertentangan dengan kondisi objektif di daerah.

“Papua baru bisa merasakan pembangunan saat terima Otsus di tahun 2001. Ini luar biasa, gagasan yang sangat luar biasa diperjuangkan orang orang Papua pada saat itu. Saya hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan para senior,” ujarnya.

Dengan adanya buku ini, Enembe berharap semua pihak dapat memiliki pandangan untuk mengkaji alasan UU No.21/2001 sudah dilaksanakan tetapi banyak menemui hambatan kewenangan.

“Saya pikir ada hambatan, regulasi tanpa kewenangan tidak ada arti. Untuk itu saya mengajak sekalian merenungkan kembali apa yang terjadi selama 15 tahun,” kata Enembe.

Menanggapi itu, Enembe mengajak semua pihak untuk duduk mendiskusikan apa yang selama ini menjadi masalah di Papua dan kemudian mencari jalan keluar terbaik.

“Di sisi lain kita berkeinginan menghilangkan kemiskinan, tetapi yang datang banyak membawa kemiskinan. Oleh karena itu, kita sepakat untuk diskusi sama sama untuk mencari solusi,” ujarnya.

“Orang akan bicara pemekaran dan seterusnya, selama tidak ada solusi percuma juga. Ini mungkin akan jadi pikiran kita semua agar bisa lebih fokus untuk diskusi sama sama,” tambahnya.

Dia menambahkan meskipun banyak perubahan yang terjadi di Papua, namun disisi lain masyarakat Papua tertinggal sehingga membuat pemerintah provinsi Papua tidak mudah menyelesaikan masalah Papua.

“Kecuali masyarakat sadari sendiri, berpikir sendiri dan membangun sendiri, sehingga tidak berharap tidak bergantung pada siapa siapa. Banyak aspek politik yang berkembang disana, makanya saya selalu sampaikan lupakan semua persoalan politik dan fokus pada olahraga dan pembangunan,” tutupnya.

Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian dalam arahannya mengatakan Papua adalah daerah yang sangat luas dan luar biasa kaya, tambang ada, gas, dan batu bara. Apalagi alamnya yang selalu ada air dan hujan.

“Pak Lukas dan Papua adalah dua kata yang dihati saya tidak akan lepas. Karena kalau bicara Papua dua hari dua malam tidak akan putus putus. Saya sudah dinas dimana mana, tapi Papua berbeda dengan daerah lain,” kata Tito.

Menurut ia, persoalan Papua yang harus segera dicarikan solusi adalah mengenai sumber daya manusia. Untuk itu, yang harus dilakukan adalah bagaimana mempercepat pembangunan, ekonomi, pendidikan (keterampilan), dan kesehatan.

“Jangan bicara terus soal politik, oleh karena itu pada waktu diluncurkan Otsus banyak hal yang saya tidak setuju,” ujarnya.

Hal senada dilontarkan Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis. Dirinya mengaku, memahami sebagian gagasan di dalam buku ini mencerminkan betapa gigihnya Gubernur Lukas Enembe memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerahnya memperoleh hak haknya yang semestinya daru negara.

“Ada banyak keluhan di dalam buku ini tapi pemerintah nasional harus menimbangnya sebagai koreksi bagi kemajuan Papua dalam bingkai NKRI,” kata Margarito. (*)

Editor : Angela Flassy
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Peluncuran Buku Gubernur Papua Dihadiri Pejabat