Sulaiman Hamzah : Kewenangan Jawaban Masalah Papua

share on:
Sulaiman Hamzah, Anggota Komis IV DPR RI dari Partai Nasdem - Jubi/Alex
Sulaiman Hamzah, Anggota Komis IV DPR RI dari Partai Nasdem – Jubi/Alex

Jakarta, Jubi – Sulaiman Hamzah, Anggota Komis IV DPR RI dari Partai Nasdem menekankan,  menyelesaikan masalah di Papua hanya ada satu jalan yakni, kewenangan diberikan kepada daerah. Untuk itu, saat ini pihaknya sedang menggodok agar Undang Undang Otsus Plus bisa mendapat pesetujuan dan segera di revisi.

“Hanya satu jalan, kewenangan diberikan kepada daerah. Otsus Plus harus mendapat persetujuan dan di revisi sehingga kewenangan bisa leluasa lagi pemerintahan di Papua, maupun Papua Barat karena masing dalam satu lingkup,” kata Silaiman Hamzah kepada wartawan usai peluncuran Buku Papua Antara Uang dan Kewenangan, di Jakarta, Senin (19/9/2016) malam.

Menurut ia, Undang Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, mengisyaratkan kebijakan yang asimetris dengan maksud Papua Barat lahir pun masih melekat dengan Papua. Kemudian akan hadir lagi provinsi provinsi lain.

“Kami tentu berharap seluruhnya bisa menggunakan satu payung saja sehingga tidak salah dalam menerapkan pembagunan disana. Alasan utamanya adalah Papua dalam Otsus ini tentu tidak terjadi pada provinsi lain, kecuali Papua yang punya lembaga kultur (MRP),” ucapnya.

“Untuk itu, suka atau tidak suka satu kesatuan Papua dan Papua Barat ini sangat tepat untuk bikin satu payung untuk memayungi seluruh tanah Papua,” tambahnya.

Menyinggung soal buku yang di tulis Gubernur Papua Lukas Enembe, Sulaiman Hamzah menilai jika
semua orang diberikan kesempatan untuk membaca seluruhnya, maka akan tahu apa yang sedang dikerjakan pemerintahan sekarang.

“Saya tentu bermimpi, kita semua harus pahami pemerintahan yang sekarang dengan tingkat kesulitan yang begitu tinggi tetapi ada hal yang sudah positif dilakukan untuk masyarakat di Papua. Itu yang saya lihat secara pribadi di situ,” kata Sulaiman.

Ia katakan, jika ada kekurangan disana sini itu juga bagian dari kekurangan sebagai manusia, tapi dirinya melihat itu pada proporsi anggaran yang semestinya dialokasikan ke bagian bagian yang lebih prioritas, itu mungkin ada satu dua yang meleset, tetapi secara keseluruhan sudah sangat baik karena konsentrasi sekarang adalah bagaimana ekonomi masyarakat bisa maju, pendidikan di pacu sehingga SDM bisa berkembang, begitu juga dengan kesehatan.

“Tiga ini menjadi hal yang sangat prinsip dan mesti di dorong agar cepat selesai,” ucapnya.

Sebelumnya, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis mengaku, memahami sebagian gagasan di dalam buku ini mencerminkan betapa gigihnya Gubernur Lukas Enembe memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerahnya memperoleh hak haknya yang semestinya daru negara.

“Ada banyak keluhan di dalam buku ini tapi pemerintah nasional harus menimbangnya sebagai koreksi bagi kemajuan Papua dalam bingkai NKRI,” kata Margarito. (*)

Editor : dominggus
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Sulaiman Hamzah : Kewenangan Jawaban Masalah Papua