Hasil Audiensi Pangakalan Militer Akan Disampaikan ke Masyarakat

share on:
Pertemuan Tim Komisi I DPR Papua dengan Perwakilan Kemenkopolhukam - IST
Pertemuan Tim Komisi I DPR Papua dengan Perwakilan Kemenkopolhukam – IST

Jayapura, Jubi – Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, HAM akan menyampaikan hasil audiensi dengan Deputi I Kemenkopohukam, Mayor Jenderal TNI Yoedhi Swastono di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, 15 September 2016 ketika perwakilan komisi itu menyerahkan aspirasi masyarakat Biak yang menolak rencana pembangunan pangkalan militer di daerah mereka.

Anggota Komsi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, hasil audiensi itu akan disampaikan pihaknya kepada tokoh adat, agama serta masyarakat Kabupaten Biak Numfor dan Supiori.

“Kami sudah serahkan aspirasi penolakan masyarakat itu. Kami menyarankan kepada pemerintah pusat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana pembangunan pangkalan militer di Biak,” kata Tan Wie Long, Selasa (20/9/2016).

Menurut politisi Partai Golkar itu, jawaban Kemenkopolhukam terkait rencana pembangunan pangkalan militer tersebut juga akan disampaikan ke Pemprov Papua.

Deputi I Kemenkopolhukam kata Tan, menyatakan masyarakat jangan langsung berpikiran negatif dan khawatir dengan rencana pemerintah pusat membangun pangkalan militer di Biak dan Supiori. Tujuan rencana pembangunan pangkalan militer tersebut guna mengantisipasi berbagai kemungkinan gangguan keamanan dari pihak luar. Bukan untuk menakut-nakuti warga Papua.

“Itu yang disampaikan Deputi I Kemenkopolhukam. Pulau Biak dipilih pastinya dengan berbagai analisa dan pertimbangan. Makanya ketika audiensi kami menyampaikan keinginan masyarakat Biak. Namun keputusan ada di Kemenkopolhukam,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Papua lainnya, Laurenzus Kadepa yang juga ikut dalam pertemuan dengan perwakilan Kemenkopolhukam mengatakan, secara pribadi ia menyampaikan ke pihak jika orang asli Papua trauma dengan militer.

Mendengar militer, mereka ketakutan. Ini tak lepas dari trauma masa lalu. Apalagi Papua pernah ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Ketika itu banyak orang asli Papua yang mengalami kekerasan.

“Harusnya bagaimana negara mengembalikan kepercayaan masyarakat terlebih dahulu. Misalnya menyelesaikan berbagai kasus kekerasan yang diduga dilakukan aparat keamanan,” kata Kadepa. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Hasil Audiensi Pangakalan Militer Akan Disampaikan ke Masyarakat