Pinang Disita, Masyarakat Dipukul, Mama-Mama Mengadu ke Komnas HAM

share on:
Caption Photo: Mama-Mama Papua Ketika Bertemu Pihak Komnas HAM Perwakilan Papua di Kantor Komnas HAM Papua, Selasa (20/9/2016) - Jubi/Arjuna
Caption Photo: Mama-Mama Papua Ketika Bertemu Pihak Komnas HAM Perwakilan Papua di Kantor Komnas HAM Papua, Selasa (20/9/2016) – Jubi/Arjuna

Jayapura, Jubi – Sedikitnya delapan orang mama-mama Papua yang berprofesi sebagai pedagang pinang dari Papua Nugi (PNG) ke Kota Jayapura mengadu ke Komnas HAM Papua, Selasa (20/9/2016) lantaran belakangan ini merasa tak nyaman melakukan aktivitas karena pinang yang mereka bawa dari PNG sering disita aparat keamanan di tengah laut dengan alasan pinang tersebut tak dilengkapi dokumen resmi.

Kedatangan mama-mama Papua itu didampingi aktivis Jaringan Kerja HAM Perempuan Papua (Jakar TIKI Papua), Doliana Yakadewa, Ondoafi, Ondoafi Ormu Necheibi: Gustaf Udolof Toto dan perwakilan pedagang nusantara, Rudi.

Dihadapan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey dan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Pokja Perempuan Ros Rode Muyasin dan Bertha Yane mama-mama Papua menyatakan Mama-mama mulai terancam. Selain pinang mereka disita, juga terjadi kekerasan di laut terhadap seorang warga bernama Antonius Toto yang diduga dilakukan oknum marinir yang sedang patroli.

“Peristiwa beberapa waktu lalu, 23 karung pinang disita dengan alasan tanpa dokumen dari karantina. Mama-mama dibawa ke karantina, disuruh bikin surat pernyataannya. Mama-mama merasa takut. Berdagang pinang yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka sudah kurang lebih sebulan tak berjalan,” kata Doliana Yakadewa.

Menurutnya, selama ini mama-mama pedagang pinang tak mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Hanya pedagang nusantara yang membantu mereka. Mama-mama juga melintas batas menggunakan dokumen resmi. Namun mereka dipersulit dan pinang dagangan mereka disita di tengah laut.

“Kami pikir mau demo. Tapi itu bukan salah satu solusi. Makanya kami mengadukan ke Komnas HAM. Coklat, Vanili dan lainnya yang masuk dengan harga jual ratusan juta bisa lolos. Ini pinang mama-mama yang hanya harga satu dua juta dipersulit,” ucapnya.

Ondoafi Ormu Necheibi, Gustaf Udolof Toto mengatakan, sejak jaman dulu barter antar masyarakat Papua dan PNG sudah terjadi. Masyarakat mendapat pinang dari PNG dengan cara barter dengan kebutuhan pokok semisal gula, kopi, mie instan dan lainnya. Namun ketika akan dibawa ke Jayapura, di tengah laut mama-mama dicegat dan pinang mereka disita. Harusnya yang ditangkap adalah orang yang membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal.

“Mama-mama diminta tak boleh bawa pinang lebih 10 karung. Inikan mau dijual. Kenapa dibatasi. Namun ada yang ganjil ketika pinang disita. Misalnya mama-mama bawa 14 karung pinang, yang ditangkap hanya tujuh karung. Kalau mau ambil pinang yang disita itu mama-mama disuruh ketemu komandan. Kami bisa memastikan itu marinir dari speedboat dan seragam yang mereka pakai,” kata Gustaf Udolof Toto.

Salah satu pedagang pinang, Mince Ikari mengatakan, pihaknya melintas batas secara resmi menggunakan kartu lintas batas. Namun mereka tetap saja dipersulit dengan berbagai alasan. Ketika dibawa ke karantina, mama-mama diminta menandatangani surat pernyataan yang tak mereka pahami sama sekali.

Isi surat itu, mama-mama pedagang pinang dari PNG sanggup menaati aturan UU No.16 Tahun 1992 tentang karantina ikan, hewan dan tumbuhan. Apabila di kemudian hari terbukti melanggar siap di sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami disuruh buat pernyataan yang kami tidak mengerti. Belakang baru kami tahu kalau surat pernyataan itu kami tak boleh bawa ini dan itu,” kata Mince.

Menanggapi laporan tersebut, Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, pihaknya akan menyurat ke institusi terkait. Untuk itu ia memastikan kepada mama-mama apa alasannya sehingga bisa menyebut yang menyita pinang mereka adalah anggota marinir.

“Saya juga sudah komunikasi dengan ibu Susana Wanggai, Kepala Badan Perbatasan via telepon. Beliau menyatakan betul ada laporan penganiayaan. Kini sedang berlangsung pertemuan dengan pihak lintas batas, imigrasi dan lainnya. Mengenai penganiayaan ada mekanisme di Komnas HAM,” kata Frits.

Ditempat yang sama, Anggota MRP Ros Rode Muyasin mengatakan, pihaknya akan bertatap muka dengan berbagai instansi dan institusi terkait. MRP Pojka perempuan akan berupaya mencari solusi sesuai tugas dan tupoksinya. (*)

Editor :
Sumber :
COPYRIGHT JUBI 2016
QR:  Pinang Disita, Masyarakat Dipukul, Mama-Mama Mengadu ke Komnas HAM