• Kapolda Papua, Brigjen Yotje Mende. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Anggota Polisi. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • KPU, Bawaslu dan Anggota KPUD Sedang Berdiskusi Untuk Mencocokan data. (Jubi/Alex)
  • Ketua BARA JP Provinsi Papua, Yakoba Lokbere (kacamata) di dampingi KEtua LMA Papua, Lenis Kogoya dan relawan Jokowi (Jubi/Indrayadi TH)
  • Foto , Jubi  Rapat Rekapitulasi  KPU Kabupaten Sorong Selatan
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Ketua KPU Biak Numfor, Jackson Maryen Didampingi Anggota KPU Papua, Musa Sombuk Saat Berikan Keterangan Pers. (Jubi/Alex)
  • Puncak Gunung Cartenz (belantaraindonesia.org)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Logo Kabupaten Intan Jaya (Foto: sanironni.blogspot.com)
  • Data pemilih dalam Pilpres 2014. Diolah dari hasil Pleno Pilpres Kota Jayapura (Jubi)
  • Penyamatan tanda kebesaran Papua kepada Jokowi di Kampung Harapan, Sentani (Jubi/Mecky)
  • Ilustrasi Kotak Suara (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logo KPK (IST)
  • Jokowi-JK (Net)
  • Real Count Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua Barat (IST)
  • Sekretariat KPU Papua di Hotel Merbau Sentani. (Jubi/Albert Yomo)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo (Jubi/Islami)
  • Rapat pleno terbuka KPU Kota Jayapura Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan suara Pilpres Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Pelaksanaan pleno yang berlangsung di Aula BEla Fiesta
  • Pleno penetapan suara Pilpres yang digelar KPU Jayawijaya di Gedung DPRD Jayawijaya, Rabu (16/7). (Jubi/Islami)
  • Nampak suasana pemilihan umum Presiden, di salah satu TPS, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, 9 Juli lalu. ( Dok.Jubi )
  • Jokowi-JK (Net)
  • Hanock Mariay ( Dok.Jubi )
  • Baharudin Farawowan ( Foto: Albert )
  • Ilustrasi Logistik Pemilu. (IST)
  • Perhitungan suara (Jubi/Sindung)
  • Proses Pencoblosan Ketika Pileg Lalu. (Jubi/Arjuna)
  • ilustrasi Rekapitulasi suara pada pileg yang lalu(Jubi/sindung)
  • Ilustrasi Caleg. (IST)
  • Ilustrasi Pilpres (www.suarakawan.com)
  • Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang akan maju pada pesta demokrasi 9 Juli 2014 (indonesia-baru.liputan6.com)
  • Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Caleg. (IST)
  • Perhitungan suara (Jubi/Sindung)
  • Proses Scanning C1 oleh Komisioner teknis Penyelenggara KPU Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

Hanya Satu Negara yang Dukung Papua Merdeka

    H E A D L I N E :

    Jayapura (25/10) — Ketua Umum Badan Otoritas Adat Sentani, Frans Albert Yoku mengatakan dengan tegas, dari sekian ratus negara republik atau kerajaan yang ada di muka bumi, hanya satu negara saja yang mendukung Papua merdeka, yaitu Negara Vanuatu yang baru tahun 1980 merdeka dari jajahan Perancis dan Inggris.

     

    “Sepanjang sejarah perjuangan Papua merdeka, yang benar adalah satu dan hanya satu negara saja yang mendukung Papua untuk merdeka dari sekian ratus negara republik/kerajaan yang ada. Kenapa media dan pemerintah di Indonesia serta masyarakat dan mahasiswa di Papua menerima isu-isu yang selama ini beredar. Jadi sepanjang perjalanan Papua, yang menarik perhatian cuma ada satu negara saja, yakni Vanuatu,” kata Frans Albert Yoku saat didampingi Ketua Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Uncen, Hendrik Krisifu kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (25/10).

     

    Menjawab istilah yang berkembang di London beberapa hari ini tentang pertemuan International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dan International Lawyers for West Papua (ILWP), jelas Frans, istilah-istilah ini disebutkan dan di organisir oleh LMS-LSM di luar negeri, itu mendapat perhatian yang jauh lebih besar dari pihak pemerintah, TNI/Polri, dan media massa juga ikut membersar-besarkan kegiatan/aktifitas IPWP dan ILWP.

     

    “IPWP dan ILWP ini tidak lain dari pada LSM yang bergerak (gabungan dari kelompok-kelompok perorangan para pemerhati isu yang berkembang di Papua). Mereka terdiri dari pengacara, advokad juga anggota parlemen inggris dan tidak banyak paling hanya 2 sampai 3 orang dan ada dari Belanda, Belgia dan Uni Eropa,” jelasnya.

     

    Menurut dia, yang disebutkan IPWP artinya kelompok anggota parlemen di negara-negara tersebut yang sering diminta menaruh perhatian tentang isu-isu yang berkembang di Papua atau sehubungan dengan Papua. Tetapi dari Jakarta dan juga di Papua, banyak adik-adik mahasiswa juga birokrasi dan masyarakat pada umumnya menganggap bahwa dunia sudah membentuk satu parlemen/lembaga perwakilan yang punya kuasa dan pengaruh untuk membicarakan tentang Papua atau mengambil keputusan yang akan mengakibatkan perubahan-perubahan di Papua.

     

    “Tidak seperti itu, ini kekeliruan besar dan saya sangat menyayangkan teman-teman di birokrasi/pemerintahan juga kaget dengan berita-berita seperti itu, dan saya pikir teman-teman media massa mengalami hal yang sama, sehingga sering membesar-besarkan isu-isu tersebut. Sepertinya perkembangan besar itu sedang mengancam stabilitas atau keutuhan bangsa Indonesia. Saya yang berbicara ini juga pernah bergerak di lingkungan itu, dimana berdomisili di PNG dan bergerak di Australia sampai PBB dan Uni Eropa. Saya berbicara atas pengalaman dan pengetahuan selama mengadakan kegiatan-kegiatan itu terlebih pasca kongres Papua II, saya ditugaskan sebagai moderator urusan luar negeri untuk presiden dewan Papua,” ujarnya.

     

    Menanggapi itu, kata Frans, kesimpulan yang dirinya buat, gerakan yang mana dulu dirinya terlibat sering menakutkan tapi kenyataannya sebenarnya tidak perlu pihak pemerintah dan masyarakat, khususnya di Papua merasa tertanggu dengan isu-isu tersebut.

     

    “Misalnya ada 114 negara yang mendukung kata Media massa menurut informasi yang didapat. Itu yang mana jelas kasih saya daftar. Sebab sepanjang sejarah perjuangan papua merdeka yang benar adalah 1 dan hanya 1 yang mendukung papua merdeka dari sekian ratus negara republik/kerajaan yang ada. Kenapa media dan pemerintah di Indonesia dan mengapa masyarakat dan mahasiswa di Papua menerima kenyataan itu, yang benar adalah sepanjang perjalanan Papua itu, yang menarik perharian cuma ada 1 negara Vanuatu yang baru tahun 80 merdeka dari jajahan Perancis dan Inggris,” katanya.

     

    Dikatakannya, satu fakta yang harus diketahui adalah sejak gubernur Belanda di Batavia Mercus 24 Agustus 1828 (100 tahun sebelum sumpah pemuda di Indonesia) gubernur Mercus atas nama mahkota Belanda sudah mengatakan bahwa Papua itu adalah bagian integral India Belanda/jajahan Belanda. “Ini fakta. Jadi jangan melihat sejarah Papua itu sepangal-sepanggal, tetapi kalau kita melihat asosiasi Papua itu sejak tahun secara resmi 1928 dan ada banyak hal yang terjadi,” tegasnya.

     

    Selain itu, lanjutnya, dari pengamatan dan pengetrahuan dirinya berdasarkan fakta-fakta yang ada di Indonesia dan dunia ini, solusi pemecahan isu-isu yang ada di Papua hanya terletak di dalam kerangka konstitusi atau Undang-Undang NKRI. Karena apa, Papua ada hadir di dalamnya atau UU itu yang mengatur pembangunan di Papua, tidak ada UU dari negara-negara lain. Yang mengatur adalah UU di Indonesia.

     

    “Pemikiran yang harus semua orang miliki itu adalah pemecahan-pemecahan isu-isu di Papua cuma ada dalam kerangka konstitusi Indonesia, tidak bisa di luar dari pada itu. tidak bisa juga mencari solusi ke perserikatan bangsa-bangsa, Komisi HAM di PBB Genewa atau pengadilan internasional Belanda, semuanya cuma ada di Indonesia,” tegasnya.

     

    Frans juga ingin sampaikan, sesuai fakta adalah skop dukungan untuk orang Papua sebagai kelompok kultur budaya dan suku bangsa. Sepanjang sejarah yang dirinya tahu, yang mengkalim Papua dan yang menyatakan keinginan dan hasratnya untuk menjadikan Papua menjadi dalam satu unit yang besar yang namanya Indonesia yaitu pemimpin – pemimpin Indonesia, yakni Soekarno dan Hatta beserta teman-temannya.

     

    Sementara para jenderal Amerika yang melakukan perang di Papua tidak menyatakan itu dan tidak mendeklarasikan bahwa Papua adalah bagian Amerika Serikat. Begitu juga dengan Jepang yang banyak memusnahkan banyak nyawa, juga belum pernah menyatakan hal itu, sebab sepanjang sejarah Papua hanya satu kelompok saja yaitu pemimpin-pemimpin Indonesia dibawah pimpinan Soekarno yang menyatakan itu.

     

    Kemudian realita yang ada, dukungan untuk gerakan Papua merdeka sampai hari ini bukan datang dari 144 negara yang di sebut-sebutkan atau seluruh anggota perserikatan bangsa-bangsa di PBB dan New York. Tetapi sekali lagi hanya satu negara saja, yaitu Negara Vanuatu.

     

    “Mengapa kami tidak menerima fakta-fakta ini, baru buat deduksi yang sedikit terpelajar dan pandai dalam deduksi-deduksi dalam menempatkan isu Papua ini sebenarnya secara kontekstual letaknya dimana. Yang benar itu yang mana dan yang bohong itu yang mana, supaya masyarakat Papua ini tidak terus tertipu, tergiur, dan terjerumus kedalam suatu pemikiran Papua merdeka. Jika pemikiran itu terjadi, secara tidak langsung kita sudah membuat satu komunitas yang tidak produktif dan berusaha sungguh-sungguh untuk memajukan diri dan anak-anaknya,” katanya dengan tegas.

     

    Dikatakannya, IPWP dan ILWP itu adalah kelompok LSM yang kecil yang bergabung diri serta keanggotaannya terdiri dari beberapa pemerhati Papua, salah satunya bernama Lord Haris anggota dari Parlemen Inggris.

     

    “Saya pernah berbincang-bincang, dan beliau jelaskan untuk menyampaikan ke masyarakat Papua saya tidak setiap hari berfikir tentang Papua, tetapi sebagai salah satu tokoh politik yang bertanggung jawab dan bersuara dengan tujuan membantu meringankan beban dengan harapan permasalahan itu bisa dapat terselesaikan. Tidak ada strategi atau grand plan yang dipercahkan di Parleman Inggris untuk bagaimana Papua bisa diantar keluar dari kerangka konstitusi Indonesia dan berdiri sendiri. Jadi solusi pemecahan isu-isu yang ada di Papua hanya terletak di dalam kerangka konstitusi atau Undang-Undang NKRI,” kata Frans Albert Yoku dengan tegas.(Jubi/Alex)

    alex

    About Alexander Loen

    Alexander Loen has written 337 post for tabloidjubi.com.

6 Comments

  1. Pingback: 111 Negara Dukung Kemerdekaan Papua? | Zona Damai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1