• Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik Bersam Ketua Forum Demokrasi Papua, Yanuel Matuan. (Jubi/Arjuna)
  • Caleg DPR Papua dari Partai Hanura, Kenius Kogoya. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Ketua KPU Papua Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
  • Suasana Sidang Paripurna DPR Papua Ketika Pengesahan Raperdasus Kursi Untuk Orang Asli Papua. (Jubi/Arjuna)
  • JW DW Duduk Di Belakang Penasehat Hukun, Saat Jalani Sidang Akhir Bulan Lalu (Jubi-Aprila)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Ilustrasi Noken. (IST)
  • Ilustrasi Logo KPU. (IST)
  • Kapolda Papua, Brigjen Yotje Mende. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Anggota Polisi. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • KPU, Bawaslu dan Anggota KPUD Sedang Berdiskusi Untuk Mencocokan data. (Jubi/Alex)
  • Ketua BARA JP Provinsi Papua, Yakoba Lokbere (kacamata) di dampingi KEtua LMA Papua, Lenis Kogoya dan relawan Jokowi (Jubi/Indrayadi TH)
  • Foto , Jubi  Rapat Rekapitulasi  KPU Kabupaten Sorong Selatan
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Ketua KPU Biak Numfor, Jackson Maryen Didampingi Anggota KPU Papua, Musa Sombuk Saat Berikan Keterangan Pers. (Jubi/Alex)
  • Puncak Gunung Cartenz (belantaraindonesia.org)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Logo Kabupaten Intan Jaya (Foto: sanironni.blogspot.com)
  • Data pemilih dalam Pilpres 2014. Diolah dari hasil Pleno Pilpres Kota Jayapura (Jubi)
  • Penyamatan tanda kebesaran Papua kepada Jokowi di Kampung Harapan, Sentani (Jubi/Mecky)
  • Ilustrasi Kotak Suara (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logo KPK (IST)
  • Jokowi-JK (Net)
  • Real Count Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua Barat (IST)
  • Sekretariat KPU Papua di Hotel Merbau Sentani. (Jubi/Albert Yomo)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo (Jubi/Islami)
  • Rapat pleno terbuka KPU Kota Jayapura Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan suara Pilpres Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Pelaksanaan pleno yang berlangsung di Aula BEla Fiesta
  • Pleno penetapan suara Pilpres yang digelar KPU Jayawijaya di Gedung DPRD Jayawijaya, Rabu (16/7). (Jubi/Islami)
  • Nampak suasana pemilihan umum Presiden, di salah satu TPS, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, 9 Juli lalu. ( Dok.Jubi )
  • Jokowi-JK (Net)
  • Hanock Mariay ( Dok.Jubi )
  • Baharudin Farawowan ( Foto: Albert )
  • Ilustrasi Logistik Pemilu. (IST)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

Yan Madenas: “Saya Tidak Pantas Minta Maaf”

    H E A D L I N E :

    Ketua Fraksi Pikiran Rakyat, Yan Madenas. (Jubi/Arjuna)

    Jayapura (2/11) — Pernyataan tim pemekaran Ghondumi Sisare yang menilai Yan Mandenas tidak dewasa dalam berpolitik karena menganggap  risalah yang diserahkan kepada bupati Kabupaten Waropen, palsu ditanggapi ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRP itu. Dengan tegas ia mengatakan agar masyarakat jangan dijadikan alat politik untuk pemekaran dan ia merasa tidak perlu minta maaf karena dirinya mengungkapkan hal yang sebenarnya.

     

     

    “Masyarakat jangan dijadikan sebagai alat politik yang digiring kesana kemari dan dijanjikan segala macam iming-iming terkait dengan pemekaran. Lembaga DPRP jangan digadaikan. Jangan sampai masyarakat kita dibodohi dengan berbagai macam trik politik yang dibangun oleh satu dua orang yang mengatasnamakan lembaga DPRP. Saya tidak pantas minta maaf. Saya hanya mendudukan masalah ini pada porsi yang tepat dan memberikan proses pembelajaran yang baik ke masyarakat terkait proses dan mekanisme yang berlaku di dalam internal DPR,” tegas Yan Mandenas, Jumat (2/11)

     

    Menurutnya, sebagai wakil Dapil VI yang meliputi Waropen, Serui, Biak Numfor, Supiori, Mamberamo Raya dan Sarmi, dirinya bertanggung jawab mewakili masyarakat dari daerah itu dan merasa perlu mengklarifikasi agar masyarakat yang mendorong pemekaran Kabupaten Waropen bisa memahami mekanisme.

     

    “Saya wakil masyarakat Dapil VI dan bertanggungjawab memberikan pengertian ke mereka. Jadi saya pikir saya tidak harus minta maaf, justru mereka harus berterimakasih karena saya bisa meluruskan persoalan ini. Kalau saya tidak meluruskan persoalan ini, masyarakat tidak akan tahu sama sekali. Apakah proses sidang sudah dilakukan, mekanismenya memenuhi atau tidak,” terangnya.

     

    Yang patut minta maaf kepada Bupati Waropen dan masyarakat di sana lanjut dia, adalah anggota dewan menyerahkan risalah ke Bupati Waropen. Sehingga keliru jika dirinya yang harus minta maaf. Dirinya tak ingin pemekaran di Papua dijadikan sebagai lahan bisnis. Namun pemekaran ada karena tuntutan kebutuhan masyarakat dan bagaimana memperpendek rentang kendali pemerintahan.

     

    “Masyarakat harus berpikir rasional dan realistis sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Sebagai pimpinan fraksi, saya belum menandatangi laporan pendapatan fraksi terkait pemekaran kabupaten. Ini yang perlu dipahami. Terpenting harus diketahui, usulan pemekaran di Kabupaten Waropen belum masuk dalam agenda pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) DPRP. Sehingga jika tidak mungkin sudah ada risalah. Yang sempat masuk dalam agenda pembahasan Banmus untuk Dapil VI adalah pemekaran Kabupaten Numfor, pemekaran Napan Swandiwe, pemekaran Kabupaten Yapen Barat dan Yapen Timur,” jelasnya.

     

    Sehingga lanjut dia, masyarakat jangan tertipu. Itulah sebabnya Yan membantah saat dikatakan yang diserahkan ke Bupati Waropen itu risalah sidang karena memang tidak pernah ada risalah sidang yang dibuat DPRP terkait pemekaran di Ghondumi Sisare dan itu bisa katakan itu pembohongan publik. Lain ceritanya jika dikatakan itu pembahasan komisi A atau apapun itu, ia tidak akan mempersoalkan.

     

    “Intinya saya mengklarifikasi kepada publik agar lembaga ini jangan dijadikan organisasi yang diperjual belikan. Itu tidak betul. Lembaga ini punya wibawa dan kehormatan. Segala hal yang keluar dari dewan ini harus prosedural cara-cara sepihak harus dihindari. Kalau itu dilakukan maka lembaga ini tidak punya wibawah. saya ingin menghindari jangan sampai lembaga DPRP digadaikan sepihak. Dan ini harus dihindari agar jangan terulang,” tandas Yan Mandenas. (Jubi/Arjuna)

    arjuna

    About Arjuna Pademme

    Arjuna Pademme has written 929 post for tabloidjubi.com.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1