• Laporan penghitungan suara di tingkat PPD belum masuk, membuat KPU Jayawijaya harus turun ke lapangan. (Jubi/Islami)
  • Salah Satu TPS di Kabupaten Jayawijaya (Dok. Tim Hanorogo)
  • Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Jumpa Pers di AlDP (Jubi/Aprila)
  • RS Jiwa Abepura. (Doc. Jubi)
  • Albert Tulihanuk (Jubi/Islami)
  • Warga Timika saat melakukan pencoblosan dalam Pemilukada lalu (Jubi/Eveert)
  • Adam Arisoy ( Albert/Jubi )
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoy (Jubi/Indrayadi TH)
  • Ketua Panwas Merauke, Benediktus Tukedjo
  • logo pemilu
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Meski sudah lansia, namun janda pensiunan polisi ini tidak pernah absen untuk menggunakan hak politiknya pada setiap Pemilu dari waktu ke waktu.  (Jubi/Albert)
  • Ilustrasi Pencoblosan. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Pastor John Jonga (Jubi/Elisa)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Walikota Jayapura dalam pencoblosan di TPS terdekat (Jubi/sindung)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Ilustrasi
  • Petugas Panitia Pemungutan Suara TPS 16 Koperapoka, saat mengisi keterangan 4 jenis surat suara. (Jubi/Eveerth)
  • NATALIUS PIGAI (JUBI/APRILA)
  • Ketua KPPS TPS 16 Koperapoka, Mimika Baru, Yohana, saat menjelaskan prosedur pencoblosan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu (Jubi/Eveerth)
  • Seorang warga hendak mencoblok dari data KTP dirinya (Jubi/Indrayadi TH)
  • form C1 KPU ditunjukkan ke walikota Jayapura(Jubi/sindung)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Warga di TPS 015 Gang Nirwana memprotes surat suara yang telah dicoblos oleh KPPS. (Jubi/Islami)
  • RM Echa - Roni (Jubi/Aprila)
  • TPS 05 DAN RUMAH WARGA YANG DI BAKAR (Jubi/Aprila)
  • Warga sedang antri untuk mencoblos
  • Suasana Penghitungan Suara di TPS 49 Kelurahan Koperapoka, Kabupaten Mimika (Jubi/Eveerth)
  • Nurmina Letsoin
  • Situasi saat pemilihan di TPS 06 Kota baru Abepura Kota Jayapura ( albert/jubi)
  • Ketua KPU Merauke, Antonius Kaize
  • Selebaran HMI Komisariat Mimika terkait Ajakan Warga Gunakan Hak Memilih (Repro- Selebaran HMI)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo ketika mencoblos di TPS 1 Kampung Hitigima. (Jubi/Islami)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

Yan Madenas: “Saya Tidak Pantas Minta Maaf”

    http://tabloidjubi.com/2012/11/02/yan-madenas-saya-tidak-pantas-minta-maaf/
    H E A D L I N E :

    Ketua Fraksi Pikiran Rakyat, Yan Madenas. (Jubi/Arjuna)

    Jayapura (2/11) — Pernyataan tim pemekaran Ghondumi Sisare yang menilai Yan Mandenas tidak dewasa dalam berpolitik karena menganggap  risalah yang diserahkan kepada bupati Kabupaten Waropen, palsu ditanggapi ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRP itu. Dengan tegas ia mengatakan agar masyarakat jangan dijadikan alat politik untuk pemekaran dan ia merasa tidak perlu minta maaf karena dirinya mengungkapkan hal yang sebenarnya.

     

     

    “Masyarakat jangan dijadikan sebagai alat politik yang digiring kesana kemari dan dijanjikan segala macam iming-iming terkait dengan pemekaran. Lembaga DPRP jangan digadaikan. Jangan sampai masyarakat kita dibodohi dengan berbagai macam trik politik yang dibangun oleh satu dua orang yang mengatasnamakan lembaga DPRP. Saya tidak pantas minta maaf. Saya hanya mendudukan masalah ini pada porsi yang tepat dan memberikan proses pembelajaran yang baik ke masyarakat terkait proses dan mekanisme yang berlaku di dalam internal DPR,” tegas Yan Mandenas, Jumat (2/11)

     

    Menurutnya, sebagai wakil Dapil VI yang meliputi Waropen, Serui, Biak Numfor, Supiori, Mamberamo Raya dan Sarmi, dirinya bertanggung jawab mewakili masyarakat dari daerah itu dan merasa perlu mengklarifikasi agar masyarakat yang mendorong pemekaran Kabupaten Waropen bisa memahami mekanisme.

     

    “Saya wakil masyarakat Dapil VI dan bertanggungjawab memberikan pengertian ke mereka. Jadi saya pikir saya tidak harus minta maaf, justru mereka harus berterimakasih karena saya bisa meluruskan persoalan ini. Kalau saya tidak meluruskan persoalan ini, masyarakat tidak akan tahu sama sekali. Apakah proses sidang sudah dilakukan, mekanismenya memenuhi atau tidak,” terangnya.

     

    Yang patut minta maaf kepada Bupati Waropen dan masyarakat di sana lanjut dia, adalah anggota dewan menyerahkan risalah ke Bupati Waropen. Sehingga keliru jika dirinya yang harus minta maaf. Dirinya tak ingin pemekaran di Papua dijadikan sebagai lahan bisnis. Namun pemekaran ada karena tuntutan kebutuhan masyarakat dan bagaimana memperpendek rentang kendali pemerintahan.

     

    “Masyarakat harus berpikir rasional dan realistis sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Sebagai pimpinan fraksi, saya belum menandatangi laporan pendapatan fraksi terkait pemekaran kabupaten. Ini yang perlu dipahami. Terpenting harus diketahui, usulan pemekaran di Kabupaten Waropen belum masuk dalam agenda pembahasan Badan Musyawarah (Bamus) DPRP. Sehingga jika tidak mungkin sudah ada risalah. Yang sempat masuk dalam agenda pembahasan Banmus untuk Dapil VI adalah pemekaran Kabupaten Numfor, pemekaran Napan Swandiwe, pemekaran Kabupaten Yapen Barat dan Yapen Timur,” jelasnya.

     

    Sehingga lanjut dia, masyarakat jangan tertipu. Itulah sebabnya Yan membantah saat dikatakan yang diserahkan ke Bupati Waropen itu risalah sidang karena memang tidak pernah ada risalah sidang yang dibuat DPRP terkait pemekaran di Ghondumi Sisare dan itu bisa katakan itu pembohongan publik. Lain ceritanya jika dikatakan itu pembahasan komisi A atau apapun itu, ia tidak akan mempersoalkan.

     

    “Intinya saya mengklarifikasi kepada publik agar lembaga ini jangan dijadikan organisasi yang diperjual belikan. Itu tidak betul. Lembaga ini punya wibawa dan kehormatan. Segala hal yang keluar dari dewan ini harus prosedural cara-cara sepihak harus dihindari. Kalau itu dilakukan maka lembaga ini tidak punya wibawah. saya ingin menghindari jangan sampai lembaga DPRP digadaikan sepihak. Dan ini harus dihindari agar jangan terulang,” tandas Yan Mandenas. (Jubi/Arjuna)

    arjuna

    About Arjuna Pademme

    Arjuna Pademme has written 459 post for tabloidjubi.com.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1