• Kelima anggota Komisioner KPU saat mengikuti Pleno KPUD Kabupaten Mimika (Jubi/Istimewa)
  • Iriani G. Setyati dan Nurwaidah dari LP3 (Jubi/Aprila)
  • DANA KAMPANYE (IST)
  • rekapitulasi muara tami
  • Ketua KPU Papua saat membuka rapat Pleno tingkat provinsi di Hotel Aston, Jayapura (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logistik KPU Kota Jayapura (Jubi/sindung)
  • Proses Sidang Nurhaida. (Jubi/Arjuna)
  • Capres Golkar, Aburizal Bakri. (Jubi/IST)
  • proses pencoblosan di salah satu TPS yang ada di Kota Jayapura (jubi/sindung)
  • Logo KPU (IST)
  • Rapat pleno rekapituasi terbuka Kota Jayapura(Jubi/sindung)
  • Jumpa Pers LP3 NKRI Bersama Ketua KPU Sarmi, Minggu (20/4) lalu (Jubi/Aprila)
  • Proses Sidang Nurhaida. (Jubi/Arjuna)
  • Pusat Pemerintahan Kabupaten Paniai (Jubi/Indrayadi TH)
  • ilustrasi pemilu2
  • Pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara yang digelar KPU Jayawijaya. (Jubi/Islami)
  • Sekretrasi Komisi A yang Juga Anggota Baleg DPR Papua, Julius Miagoni. (Jubi/Arjuna)
  • Staff Panwaslu Provinsi Papua yang membawa formulir c-6 dari kantor KPU Kota Jayapura(Jubi/sindung)
  • KPU Logo
  • Kotak suara hasil Pileg 9 April lalu, dari  Distrik Mimika Baru yang ditampung di gedung Emeneme Yauware sebelum dibawa ke KPU (Jubi/Istimewa)
  • Perhitungan suara yang ada (jubi/sindung)
  • Ilustrasi Pemilu 4
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
  • Logo KPU. (IST)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • logo pemilu
  • Jumpa Pers LP3 NKRI (Jubi/Aprila)
  • Laporan penghitungan suara di tingkat PPD belum masuk, membuat KPU Jayawijaya harus turun ke lapangan. (Jubi/Islami)
  • Salah Satu TPS di Kabupaten Jayawijaya (Dok. Tim Hanorogo)
  • Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Jumpa Pers di AlDP (Jubi/Aprila)
  • RS Jiwa Abepura. (Doc. Jubi)
  • Albert Tulihanuk (Jubi/Islami)
  • Warga Timika saat melakukan pencoblosan dalam Pemilukada lalu (Jubi/Eveert)
  • Adam Arisoy ( Albert/Jubi )
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoy (Jubi/Indrayadi TH)
  • Ketua Panwas Merauke, Benediktus Tukedjo
  • logo pemilu
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

Biaya Gratis, Pelayanan Tak Maksimal

    http://tabloidjubi.com/2013/01/17/biaya-gratis-pelayanan-tak-maksimal-2/
    H E A D L I N E :

    Ruang rawat inap RS Oksibil (AJI Papua)

    AJI Papua
    Tim penulis: Cunding Levi, Timo Marten dan Indrayadi

    RSUD Oksibil, di Jalan Poros Kabiding, Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua, Selasa, 21 Februari 2012, dua pekan lalu tak begitu ramai. Memang ada sebagian warga, sekitar belasan yang lalu lalang di teras RSUD yang baru saja dinaikkan statusnya dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Oksibil itu. Ada yang berjalan tanpa kasut. Dan ada juga ibu-ibu yang menggendong bayi mereka yang tertidur di dalam noken khas pegunungan.

    Sementara di halaman depan, di bawah pohon, beberapa tukang ojek sedang parkir. Tepatnya di bawah pohon dengan tinggi sekira 2 meter. Entah pohon apa. Tak peduli teriknya matahari, bercampur angin dari balik dinding gunung yang sangat dingin.  Cuaca sekitar 15 derajat celsius.

    Beberapa petugas berkostum putih khas medis, dan baju dinas kuning, bertuliskan Pemda Linmas Pegunungan Bintang juga lewat di situ. Pada bangunan seluas kira-kira 300 meter persegi pada bidang tanah seluas 3 hektar itu memang sasaran warga kampung PKT, Kabiding, Dabolding, Okpol, Blangkop, Aldom, Adbon I, dan Adbon II di Kota Oksibil berobat. Ada juga yang datang dari distrik lain yang dijangkau dengan pesawat, bahkan pasien dari Papua New Guinea (PNG).

    Waktu setempat menunjukkan pukul 09.30. Lima belas kemudian, salah satu petugas kesehatan di RSUD ini muncul. Namanya Victor Ningmabin.  Petugas lulusan Politeknik Kesehatan (Politekes) Padang Bulan, Jayapura itu mengatakan, penyakit yang sering diderita warga yaitu, malaria, Infeksi saluran pernafasan (Ispa), dan ada juga kematian ibu dan anak saat melahirkan.
    “Di sini memang tidak ada dokter ahli. Hanya dokter umum,” kata dia.

    Sabtu, 18 Februari 2012 sore, salah satu dari Tim AJI menghubungi direktur RS itu, Dr. John Pasomba Palembangan melalui telpon genggamnya. Tapi beliau agak sulit dimintai keterangan via telpon.
    “Saya kebetulan di Jayapura. Kemungkinan hari Senin (20/2) baru tiba di Oksibil. Ambil data di pustu-pustu dulu,” kata dr. John melalui telpon genggamnya setelah Tim AJI memperkenalkan diri dan ihwal kedatangannya di Oksibil selama dua pekan.

    Senin, awal pekan kemudian, sesuai janji beliau, Tim AJI berupaya lagi untuk bertemu. Tapi dia malah berdebat.
    “Ini penelitian dalam rangka apa? Maaf saya lupa, boleh tau nama kamu siapa?” tanya dia.
    Meski Tim AJI berupaya menjelaskan secara detail terhadap kedatangan dan keperluan di Oksibil, beliau tetap tak ‘tak percaya’.
    Dan mengatakan, “karena sebelumnya ada yang pernah seperti itu. Ternyata dia hanya melihat kejelekan pelayanan kami, seperti LSM untuk kepentingan politik.”
    Senin, awal pekan kemudian, warga di situ lalu lalang, dengan muka lesu, sambil menggendong anaknya. Mereka ingin berobat di situ, tapi belum dilayani, sehingga mereka terpaksa duduk di salah satu bangku panjang di situ. Rupanya menunggu antrean. Sampai-sampai salah satu anggota Tim AJI duduk pada kursi basah, bekas kencing anak warga.

    Di pojok kiri RS itu, salah satu warga yang kemudian diketahui namanya, Isak Tablo, kepala kampung Kaeb, distrik Okbentau, Kabupaten Pegunungan Bintang sedang menunggu dekat loket pendaftaran.
    “Menunggu pendaftaran,” ujar dia.

    Ketika dimintai pendapatnya soal pelayanan di RS itu, Isak mengatakan, “Bagus. Gratis lagi.”
    “Sejak tahun 2003 saya di sini, beberapa kali saya berobat, gratis. Tapi kalau melahirkan, di Jayapura,” kata Endang Atakelang, warga Okbibab, Minggu, 19 Februari 2012.

    Informasi yang dihimpun Tim AJI beberapa hari sebelumnya menyebutkan, pelayanan pada bidang kesehatan di kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya ini belum maksimal. Singkat kata, petugas kesehatan di daerah itu masih melalaikan tugasnya. Mirisnya, kematian ibu meningkat berbarengan dengan minimnya jumlah dokter di RSUD, yang diusulkan untuk menjadi RS internasional ini.

    Direktur RS itu membenarkan informasi tersebut. Dia tidak menampik, pelayanan yang belum maksimal justru disebabkan karena kesejahteraan tenaga medis yang tidak diperhatikan Pemda setempat. Memang, menurut dia, gaji pelayan kesehatan sesuai standar Upah Minimum Kota atau Kabupaten seperti di daerah lain. Tetapi Tim AJI tak menemui adanya UMK di kabupaten dengan luas 15.683 meter persegi ini karena belum ada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, insentif, dan tunjangan lainnya belum diperhatikan. Pernah diusulkan kepada Pemda setempat, tetapi hingga kini belum ada jawaban.

    “Karena risih. Kami sudah melakukan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, bahkan melalui pemutaran film. Memang pelayanan sangat terbatas. Artinya tenaga medis kurang. Bayangkan 4 atau 5 jam berjalan ke kampung-kampung,” kata Direktur RSUD Oksibil itu saat ditemui di ruangan kerjanya yang hanya selebar kira-kira 3 meter dan panjang 5 meter.

    Namun, bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Wellington L. Wenda saat memberikan sambutannya di hadapan 300-an pejabat eselon II, III, IV dan seluruh PNS di jajaran Pemda Pegubin, Senin, 20 Februari 2012 mengatakan, insentif merupakan penghargaan terhadap jasa PNS yang melakukan tugasnya dengan baik. Insentif sebanyak Rp 750 ribu merupakan kebijakan Pemda, entah diberikan atau tidak, tergantung raport atau prestasi kerja PNS tersebut. Misalnya guru, tenaga medis, camat (kepala distrik), dan pejabat lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

    Selayaknya RS yang berada di perbatasan RI-PNG ini memiliki infrastruktur yang memadai. Meski tak harus berstandar internasional. Mirisnya, tak ada  alat bedah dan radiologi. Kalau foto rontgen harus dirujuk ke Jayapura. Ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) juga hanya seluas kira-kira 3×4 meter atau seperti ruangan praktek dokter pada umumnya. Saat ditemui di ruangan UGD, dr. Brigita Mirna Mahayani, penanggung jawab Puskesmas Kota Oksibil, di sela-sela kesibukannya merawat pasien di UGD RSUD Oksibil, Jumat 24 Februari 2011 sore mengeluhkan luas UGD seperti itu. Kata dia, ruangan yang tidak disekati tirai itu semestinya belum layak dijadikan UGD.  Karena itu, dirinya mengusulkan ruangan yang, paling tidak, para medis dengan leluasa melayani pasien yang datang.
    Sebelum tahun 2004, sedikitnya 30 persen dari 300 ibu yang melahirkan meninggal dunia. Minimal 20 persen. Tahun 2007-2010 sekitar 15 persen. Itu berarti masih sangat tinggi. Tahun 2010-2012 terdapat 5 persen yang meninggal.

    Distrik Oksibil adalah ibukota dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Jumlah penduduk sebanyak 15.819 jiwa. Distrik dengan ibukotanya Abmisibil, dan luas wilayah 2.056 hektar atau 13,40 persen dari luas wilayah kabupaten Pegunungan Bintang. Terdapat 13 kampung, yang terdiri dari Kampung Bolongkop, Dabolding, Atenar, Masim, Yapimakot, Mimin, Bape, Oksop, Parim, Seramkatop, Kalomdol dan Okatem. Ada 66  perangkat kampung yang ada di distrik Oksibil. Kampung Mabilabol menjadi pusat distrik Oksibil.

    Menurut informasi yang dihimpun Tim AJI, ada berbagai faktor penyebab kematian warga, di antaranya pelayanan minim, persediaan obat yang belum memadai, dan minimnya infratstruktur. Namun,  Dr. John mengaku, budaya adalah salah satu faktor meningkatnya kematian ibu dan anak, selain minimnya kesadaran atau pemahaman tentang kesehatan.
    “Karena banyak yang melahirkan di rumah, dan faktor budaya. Kami memang berupaya untuk mensosialisasi. Tapi masyarakat belum paham. Rupanya budaya masih melekat. Akibatnya, ada yang melahirkan patologis (tidak normal), dan ada yang fisiologis (normal),” kata Dr. John.

    Terianus Halawala, Kepala Seksi Sosial Budaya, Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pegunungan Bintang menyebutkan, setiap tahun, pihaknya mengakomodir 19 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kesehatan setiap tahun meningkat.
    “Dinas kesehatan setiap tahun meningkat. Misalnya tahun 2011, ada Rp 200 miliar. Sekitar Rp 300 miliar tahun 2012. Dinas pendidikan dan kesehatan kurang lebih sama standarnya. Karena mereka terjun langsung di lapangan. Dinas yang lain di luar dari itu,” kata Terianus.

    Informasi yang dihimpun Tim AJI menyebutkan, anggaran dana miliaran tahun lalu untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Pegunungan Bintang, adalah, Pertama, pembangunan RSUD Tipe C dan pengadaan peralatan RSUD 1 paket. Kedua, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tersebar di enam distrik. Dan membangun rumah paramedis 6 unit. Ketiga, Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat-lnap 6 Unit. Keempat, Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes. Kelima, Pengadaan Pusing Air 7 Unit. Keenam, Pengadaan Obat dan Peralatan Kesehatan Tersebar di 6 Distrik. Ketujuh, Pengadaan Obat dan Peralatan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes, 36 unit.  Juga peningkatan mutu paramedis, dan pendidikan dan pelatihan bidan desa (bides). Kedelapan, pengembangan apotek obat tradisional. Sedikitnya terdapat 102 tenaga medis yang bertugas di sini. Ada 7 dokter umum dari 18 dokter di Pegunungan Bintang. Ada 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ada 3 pekerja tidak tetap (PTT). Mereka melayani pasien sebanyak 40 hingga 80 setiap harinya. Sedikitnya, setiap hari, ada 40 hingga 80 pasien.

    Sejak berdirinya kabupaten ini tahun 2004, pelayanan kesehatan gratis. Kecuali pelayanan Rumah Sakit, ada yang bayar. Rujukan dari Rumah sakit Oksibil untuk merujuk ke rumah sakit di Jayapura yaitu hanya membantu pasien menyangkut dana transportasi pulang pergi.
    “Kami sangat butuh dokter ahli. Ada 5 dokter speialis yang masih belajar di Jawa, yaitu, ahli penyakit dalam, kebidanan, jantung, anak, dan bedah. Paling cepat, dua tahun lagi mereka pulang,” kata dokter asal Toraja itu.

    Kehadiran tenaga medis, dan Rumah Sakit tak menambah kesadaran warga di ibukota kabupaten Pegunungan Bintang ini untuk berobat. Malahan, menurut keterangan beberapa warga setempat, mitos masih melekat pada warga. Salah satu tokoh Gereja Protestan, dari Gereja Kristen Maranatha di Oksibil, Pendeta Barukh Jarangga, SR menuturkan, ada warga yang tak mau minum obat saat sedang sakit. Ironisnya, menurut dia, mereka tak percaya pada pelayanan tenaga medis.
    “Mereka bilang, ketika diberi obat oleh tentara (TNI) dari pos, langsung sembuh. Mereka tak percaya rumah sakit,” kata Pendeta Barukh.

    Menurut dia, kepercayaan masyarakat pada pelayanan medis disebabkan karena hilangnya pelayanan ‘dengan hati’ oleh pihak medis. Setidaknya, sentuhan psikologis juga turut membantu percepatan penyembuhan bagi pasien di Oksibil.

    Sekretaris Distrik Oksibil, Debora Meyer mengatakan, warga di ibukota kabupaten ini ‘takut’ dengan paramedis. Obat yang diberikan kepada masyarakat, justru tidak membuat sembuh. Malahan, ‘mendatangkan’ penyakit lainnya. Pihak rumah sakit kerap memberikan obat yang salah, atau tidak sesuai dengan keluhan warga.
    “Sehingga masyarakat lebih percaya untuk berobat di Pos Medis Yonif 122 Tombak Sakti yang tidak jauh dari rumah sakit Oksibil,” kata Debora.
    Kurangnya peralatan medis juga tak jarang menjadikan kepercayaan masyarakat menurun.
    “Kita kaget, pasien bawa ke Jayapura, pulang langsung mati,” lanjut Pendeta Barukh.

    Namun, kata dia, dalam kunjungan pastoralnya kepada jemaat, ternyata kesadaran warga akan pentingnya kesehatan masih minim. Masih ada warga di ibukota kabupaten Pegunungan Bintang ini yang tidak memiliki WC alias MCK (Mandi Cuci Kakus). Mirisnya lagi, beberapa rumah warga, dan indekosan di beberapa perumahan warga terpaksa menumpang BAB (Buang Air Besar) pada rumah tetangga.

    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang ketika konfirmasi Tim AJI di Oksibil tidak bisa dihubungi. Tim AJI berupaya mendapatkan, setidaknya, nomor telpon selulernya, tetapi tidak berhasil.

    Ketua Komisi C DPRD Pegunungan Bintang yang membidangi Kesehatan, Pendidikan, Seni dan Budaya, Perempuan, Sosial, PU, Olahraga, dan Perhubungan, Jonlices Gurning saat ditemui Tim AJI, di kediamannya, Minggu, 19 Februari 2012 malam di Okbibab mengatakan, pelayanan kesehatan masih minim. Apalagi jumlah tenaga medis.
    Menurut Jon, jumlah tenaga medis yang belum menjawab kebutuhan warga menjadi pemicu pelayanan yang tidak maksimal. Kesejahteraan tenaga medis, sebenarnya, kata dia, sangat diperhatikan Pemda Pegubin. Artinya, tak ada keluhan soal gaji, dan dana tetek bengek lainnya.

    Sumber lain Tim AJI menyebutkan, faktor jarak lumrah dikeluhkan tenaga medis, mengingat topografi daerah ini yang dipenuhi gunung, bukit, lembah, lereng, dan kali besar.  Jadi, jarang melakukan sosialisasi akan pentingnya kesehatan terhadap warga. Maka dirinya tidak setuju jika dalih jarak menjadi pemicu kurangnya pelayanan.
    “Kan sudah ada sumpah jabatan. Menurut saya, faktor jarak bukan masalah,” kata Jon, panggilan akrab Ketua Komisi C DPRD yang juga Kepala Sekolah SMP YPPK Bintang Timur Oksibil ini.

    Jon melanjutkan, kesehatan di Oksibil sangat buruk. “Kenapa saya bilang begitu? Contohnya, seperti di distrik di luar dari Oksibil, Gedung Puskesmasnya ada, namun petugasnya tidak ada. Nah itu, apa yang mau diharapkan dari masyarakat setempat?”*

    About Admin Jubi

    Admin Jubi has written 189 post for tabloidjubi.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1