• Bendera Fiji di (Jubi/Mawel)
  • Bimtek Peningkatan Kapasitas Bagi Pengurus Parpol. (Jubi-Alex).jpg
  • Hanock Mariai
  • Suasana pertemuan 35 calon legislatif terpilih Anggota DPRD Mimika (Jubi/Istimewa)
  • Andreas Gobay (JUBI/Mecky)
  • Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik Bersam Ketua Forum Demokrasi Papua, Yanuel Matuan. (Jubi/Arjuna)
  • Caleg DPR Papua dari Partai Hanura, Kenius Kogoya. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Ketua KPU Papua Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
  • Suasana Sidang Paripurna DPR Papua Ketika Pengesahan Raperdasus Kursi Untuk Orang Asli Papua. (Jubi/Arjuna)
  • JW DW Duduk Di Belakang Penasehat Hukun, Saat Jalani Sidang Akhir Bulan Lalu (Jubi-Aprila)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Ilustrasi Noken. (IST)
  • Ilustrasi Logo KPU. (IST)
  • Kapolda Papua, Brigjen Yotje Mende. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Anggota Polisi. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • KPU, Bawaslu dan Anggota KPUD Sedang Berdiskusi Untuk Mencocokan data. (Jubi/Alex)
  • Ketua BARA JP Provinsi Papua, Yakoba Lokbere (kacamata) di dampingi KEtua LMA Papua, Lenis Kogoya dan relawan Jokowi (Jubi/Indrayadi TH)
  • Foto , Jubi  Rapat Rekapitulasi  KPU Kabupaten Sorong Selatan
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Ketua KPU Biak Numfor, Jackson Maryen Didampingi Anggota KPU Papua, Musa Sombuk Saat Berikan Keterangan Pers. (Jubi/Alex)
  • Puncak Gunung Cartenz (belantaraindonesia.org)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Logo Kabupaten Intan Jaya (Foto: sanironni.blogspot.com)
  • Data pemilih dalam Pilpres 2014. Diolah dari hasil Pleno Pilpres Kota Jayapura (Jubi)
  • Penyamatan tanda kebesaran Papua kepada Jokowi di Kampung Harapan, Sentani (Jubi/Mecky)
  • Ilustrasi Kotak Suara (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logo KPK (IST)
  • Jokowi-JK (Net)
  • Real Count Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua Barat (IST)
  • Sekretariat KPU Papua di Hotel Merbau Sentani. (Jubi/Albert Yomo)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo (Jubi/Islami)
  • Rapat pleno terbuka KPU Kota Jayapura Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan suara Pilpres Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Pelaksanaan pleno yang berlangsung di Aula BEla Fiesta
Penerbit : PT. Jujur Bicara Papua - SK Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-19550.40.10.2014

DUKUN BERANAK DIPERLUKAN NAMUN DIABAIKAN

    H E A D L I N E :

    Seorang ibu dari kampung Kontinuai yang sedang membawa anaknya ke Puskesmas Angkaisera (Jubi/Musa Abubar)

    AJI Papua

    Tim Penulis : Dominggus Mampioper, Musa Abubar dan Opin Tanati

    Raut wajah dan hati lembut setenang aliran air kali yang jernih, bening dan bersih dari cemaran apapun. Meskipun usianya sudah melebihi paroh abad, tapi tampak taburan senyuman dan tindakan tanpa pamrih terus mengalir pada setiap orang meminta bantuannya.

    Yang datang tak kenal waktu. Tidak lain mereka yang datang mengharapkan bantuan penanganan persalinan, dan alhasil lewat kedua tangannya sudah sekitar ratusan bayi tertolong. Dalam satu bulan biasanya sampai delapan orang dibantu persalinannya. Selain lahir normal ada juga lahir kaki, sungsang bahkan plasenta tertahan, secara tenang dukun terlatih yang miliki hati keibuan dan lembut ini menolong dengan sendirian. Inilah yang terlukis dari sosok seorang dukun terlatih Jamila Yustina Karubaba yang selalu mengedepankan kerendahan hati untuk melayani masyarakat di 14 kampung, Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Sepintas orang tak menduga, dukun terlatih yang sering disapa orang kampung dengan sebutan ‘Mama Nasir’ ini pernah didaulat sebagai kader Posyandu Teladan dan diberikan penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai duta provinsi Papua dalam temu kader tingkat nasional pada tahun 2005 di Makassar.

    Namun hati selalu sedih, manakala ia harus menolong masyarakat yang datang tak mengenal waktu dengan hanya memiliki peralatan persalinan yang minim, itupun dibeli menggunakan uang yang terkumpul dari hasil berdagang di kiosnya. Sehingga terkadang, ia merenung panjang sebab selama enam tahun terakhir ini dalam pelayanan sukarela bukan saja dirinya yang alami kekurangan peralatan, tetapi dihadapi juga oleh lima orang dukun terlatih yang ada di distrik Angkaisera. “Peralatan seperti sarung tangan, gunting , hanskun hingga timbangan bayi terpaksa saya beli sendiri,” kata mantan kader teladan yang saat waktu senggang selalu ditemani cucunya menunggui kiosnya di simpang jalan kampung Menawi pusat distrik Angkaisera ini.

    Tugas sukarela, tapi harus diperhatikan. Inilah kenyataan yang dialami selama hampir enam tahun belakangan ini, sebelumnya tugas sukarela yang diemban para dukun terlatih di distrik Angkaisera ini mendapat perhatian dalam bentuk fasilitas peralatan persalinan, pelatihan per triwulan dan kunjungan dokter. Perhatian itu berakhir tahun 2006, dan hingga kini tidak pernah dialami lagi. Bahkan honor sebesar Rp 500 ribu yang diberikan pemerintah dalam setahun sekali, hanya habis terpakai untuk menambah pembelian peralatan persalinan, itupun diberikan pada hampir akhir tahun dan mulai berlangsung setahun setelah pemerintah mulai menggulirkan program pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) yang hampir bersamaan dengan dana BOS bagi bidang pendidikan.

    Keluhan yang menjadi pertanyaan berkepanjangan, setiap bulan para bidan desa ataupun tenaga kesehatan dari Puskesmas Angkaisera hanya datang mengambil data lalu pergi begitu saja. Dikhawatirkan data tersebut sebagai laporan pelaksanaan persalinan yang dilakukan para bidan di Pustu maupun Puskesmas, sebab kenyataannya para tenaga kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah itu jarang ada di tempat tugas. “Biar honornya sedikit tapi harus transparan juga dengan pengambilan data setiap bulan dan kader juga harus sering diberikan pelatihan. Sehingga kalau bisa ada perhatian yang jujur dan serius dari pemerintah,” pinta mama Nasir.

    Meskipun awam, mantan kader posyandu teladan di Papua dan tinggal di kampung terpencil ini menyarankan kepada pemerintah untuk perlu adanya koordinasi lintas sektoral yang lebih solid dan mampu memahami permasalahan para dukun terlatih dan kader posyandu di kampung-kampung secara jelas, terutama, dalam pembuatan kebijakan-kebijakan kesehatan agar tidak terjadi kecemburuan. Sebab dengan kondisi ini, pemerintah dinilai akan sulit mewujudkan kader “Posyandu Peduli Tumbuh-Aktif-Tanggap” yang sedang digencarkan pemerintah saat ini.

    Kondisi selanjutnya, dituturkan Welmince Manggaprouw, ibu dari tiga anak balita dan Lina Pai, ibu dari empat orang anak balita di kampung Kontinuai, distrik Angkaisera yang mengeluhkan soal pelayanan yang dinilai sangat tidak sesuai haparan warga kampung. Pelayanan kesehatan yang berlangsung di Pustu kampung Kontinuai dengan satu orang tenaga kesehatan tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, minimal untuk pertolongan pertama diharapkan bisa teratasi. Namun kenyataannya, sering ada warga yang sakit dan dibawa ke Pustu tidak segera mendapatkan pertolongan pertama karena kehabisan obat. Petugas Pustu pun beralasan tidak ada droping obat, sehingga pasien dilarikan ke Puskesmas yang berada di distrik Angkaisera. Di Puskesmas itupun minim petugas, akhirnya tidak jarang pasien yang dibawa tanpa ada surat rujukan. Ada juga yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit yang berada di kota. Parahnya lagi tidak jarang masyarakat kampung harus membeli obat ke kios-kios, bahkan pemeriksaan darahpun tidak pernah ada. “Nanti kami ke Pustu, suster bilang tidak ada obat karena tidak ada droping obat jadi disuruh ke Puskesmas. Sampai di Puskesmas pun tidak ada petugas, jadi biar malam terpaksa kami pakai motor ojek untuk antar pasien ke Rumah Sakit di serui. Sudah banyak juga yang meninggal saat diperjalanan,” kata Lina Pai.

    Selain warga kampung yang sakit terpaksa harus berobat ke Rumah Sakit, tidak sedikitpun yang setiap hari berobat ke dokter praktek di kota. Padahal jarak antara kampung Kontinuai dengan pusat kota sekitar 20 kilo meter dan harus melewati gunung Kabuaena yang jika hujan tidak dapat dilewati kendaraan lantaran licin dan sering longsor.

    Selain itu pelayanan kesehatan ibu dan anak di kampung Kontinuai dinilai tidak sesuai program yang telah digulirkan pemerintah. Salah satunya pelayanan bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mengantisipasi gizi buruk berupa bubur kacang hijau dijual seharga seribu rupiah dan diambil dari pedagang bubur yang melintas di kampung tersebut. “Dong ambil bubur dari mas-mas yang lewat disini, terus dong petugas kesehatan posyandu  yang datang dari Puskesmas bilang dana tidak ada, jadi suruh kitong bayar lagi satu piring seribu rupiah. Sudah begitu dong tarik lagi seribu rupiah dengan alasan untuk dana kas belanja bubur bulan depan,” kata Welmince Manggaprouw ibu dari tiga anak balita ini.

    Welmince yang pernah mengikuti pelatihan kader setidaknya mengetahui bahwa pemerintah telah menyiapkan dana untuk mendukung program PMT, sehingga sering ia bertanya pada petugas kesehatan yang setiap sebulan datang dari puskesmas Angkaisera untuk melakukan kegiatan Posyandu di kampung Kontinuai. Namun jawaban petugas, tidak ada tersedia dana dari Puskesmas maupun Dinas Kesehatan untuk PMT, jika ada, itupun diberikan dari bantuan langsung masyarakat melalui program PNPM Mandiri Respek. Meskipun ada, kata Welmince, bantuan PMT itu untuk pemberantasan gizi buruk, satu bulan sekali petugas memberikan satu butir telur untuk satu kepala keluarga yang didalamnya terdapat beberapa orang anak balita. Padahal kenyataan di kampung Kontinuai dari pengakuan ibu yang pernah mengikuti pelatihan kader ini, banyak kasus anak balita gizi buruk. Bahkan perhatian bantuan kesehatan bagi ibu hamil dan anak bayi serta lansia tidak pernah ada. Begitupula kasus diare/muntaber, paling banyak terjadi di kampung yang rata-rata masyarakatnya bermata-pencaharian sebagai petani ini. “Pemerintah provinsi dan kabupaten juga harus turun langsung ke kampung ini, jangan cuma terima data laporan saja dari Puskesmas. Dan kenyataan percuma saja bangun Pustu tapi tidak ada petugas, jangan cuma makan gaji buta. Justru adanya kita masyarakat, kalian bisa terima gaji dari pemerintah,” ujarnya.

    Diungkapkan juga, sering untuk penanganan ibu melahirkan tidak ada suster dan bidan, untung ada dukun terlatih yang secara sukarela mau membantu masyarakat. “Nanti setelah dibantu oleh dukun terlatih baru bidan atau suster dong datang ambil data saja, nanti uang turun untuk mereka, padahal kasus banyak terjadi seperti melahirkan plasenta tertahan, ada anak lahir sungsang. Baru kadang bidan dong salahkan masyarakat tapi dong sendiri tidak ada, kadang ada yang melahirkan di ambulans,” ungkapnya.

    Sementara koordinator bidan di Puskesmas Perawatan Menawi, distrik Angkaisera, Wilinda Saragih saat ditemui di lokasi Posyandu kampung Menawi mengatakan pelayanan Posyandu yang ditangani puskesmas tersebut berlangsung sebulan sekali di 24 kampung, terdiri dari 10 kampung yang ada di daratan dan 14 kampung di  kepulauan. “Pelayanan posyandu dari puskesmas Angkaisera ini sampai ke distrik kepulauan Ambai,” kata Wilinda Saragih. Lanjut koordinator bidan ini, untuk Posyandu Menawi rata-rata setiap bulan bayi dan balita yang dibawa ke posyandu mencapai 40 orang. Dan jumlah tenaga kader di Menawi ada lima orang, setiap akhir tahun mereka menerima honor yang diambil langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp 500 ribu per orang. Sedangkan jumlah bidan di Puskesmas Angkaisera sebanyak 12 orang, masing-masing 10 orang bertugas didarat dan dua orang di kepulauan Ambai dan biasanya dari Menawi bergabung kesana. Dari para bidan ini, terdapat delapan orang bidan yang bertempat tinggal di kota karena tidak ada tempat pelayanan, sedangkan empat orang bertempat tinggal di Pustu yang berada di kampung.

    Koordinator bidan ini juga mengakui, jika pemberian makanan tambahan untuk bayi dan anak balita selama ini dari program PNPM Mandiri Respek. Sedangkan dari Dinas Kesehatan, biasanya diberikan kalau ada temuan kasus yang masuk kategori dibawah garis merah. Dan biasanya ditangani selama tiga bulan, setiap seminggu bayinya dicek berat badan. “Pada tahun lalu temuan ada empat orang yang dikategori bawah garis merah atau dikatakan gizi kurang karena dipengaruhi saat bayi lahir kurang bulan dan bukan gizi buruk sebab kalau dibilang gizi buruk jika sudah ada penyakit. Kami juga sarankan untuk para ibu giat memberikan ASI eklusif. Jika kurang ditambah dengan susu formula, dianjurkan dari lahir sampai 6 bulan,” jelasnya.

    Walaupun upaya merevitalisasi dan meningkatkan kualitas Posyandu Peduli atau apapun metodenya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia lebih sehat dengan habis menelan miliaran maupun triliunan rupiah, namun jika tidak ada kejujuran petugas kesehatan dilapangan, maka cita-cita mulia untuk mensejahterakan manusia Indonesia yang cerdas dan sehat akan berjalan ditempat. Perlu disadari tugas kader Posyandu ataupun dukun terlatih yang berada di daerah terpencil sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Papua sangatlah penting.*

    About Admin Jubi

    Admin Jubi has written 209 post for tabloidjubi.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1