MARKETS
  • Index Regional »
  • MNC 36 Index 271.969 +2.407
  • IDX30 Index 441.67 +4.248
  • Composite Index 5074.323 +44.979
  • PEFINDO25 Listed 467.25 +6.914
  • SMI Infrastructur 362.57 +3.363
  • Index Global »
  • NASDAQ Composite 4419.479 +103.404
  • Nikkei 225 15195.77 +391.489
  • FTSE BUR MAL KLCI 1796.22 -6.92
  • Integrated Silico 12.43 +0.12
  • S&P 500 1941.28 +37.27
  • NASDAQ-100 3971.392 +101.315

TAMAT SD TAK BISA MEMBACA

Penulis : on January 30, 2013 at 22:28:09 WP
Victor Mambor

Siswa SD YPK Hosana Kontinuai distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (AJI Papua)

Tim Penulis : Dominggus Mampioper, Musa Abubar dan Opin Tanati Guru

Perjalanan darat ke Distrik Angkaisera  berjarak sekitar 13 kilo meter, jika ditempuh menggunakan sepeda motor dari pusat kota Serui Ibukota Kabupaten Kepulauan Yapen di Distrik Yapen Selatan. Paling lama sekitar 20 menit sudah tiba di Kampung Menawi, pusat Distrik Angkaisera. Perjalanan ke Kampung Menawi akan melewati gunung Kabuaena yang menjulang bagai seorang putri raksasa yang tidak mau diganggu dari tidurnya. Kemudian akan melalui lima jembatan kayu yang hampir reot membentang disepanjang jalan. Tak mengelak, hujan salah satu unsur alam yang sering mengganggu dan siapapun dia tidak akan melewati jalan diperbukitan Kabuaena yang licin dan sering longsor.

Kondisi alam inipun bisa menjadi alasan, seringnya aktivitas proses belajar mengajar dibeberapa sekolah formal spontan menjadi mandek. Selain itu alasan klasik yang lasim lebih banyak dilontarkan para tenaga guru yang senang memilih tinggal di kota Serui karena belum adanya rumah guru. Akhirnya sekolah-sekolah formal yang mendidik anak-anak bangsa hanya mirip sebagai tempat penampungan bermainnya anak kampung. Terbuainya dengan kondisi ini, setiap tahun ada siswa SD yang ditolak saat mendaftar ke jenjang SMP lantaran belum mampu membaca. Bukan itu saja SMK Negri satu-satunya di Angkaisera pun pernah menolak dua siswa SMP.

Dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri Menawi pada tahun lalu terdapat delapan orang siswa yang dikembalikan ke SD YPK Hosana Kontiunai, SD YPK Tabernakel Kainui dan SD Inpres II Menawi. Meskipun demikian, di kelas tujuh SMP Negeri Menawi terdapat dua orang siswa yang masih belum bisa mampu membaca. Alasan dewan guru, kedua anak tersebut tergolong rajin ke sekolah ketimbang anak murid yang sudah mampu membaca. Kini keduanya menjadi target bimbingan belajar dan les tambahan yang dilakukan para guru setiap harinya dengan harapan keduanya akan mampu membaca.

Meskipun sarana sekolah telah memadai di distrik Angkaisera namun kesadaran guru yang hadir di sekolah dan aktif pada proses belajar mengajar masih jauh dari harapan masyarakat dan pemerintah. Salah satu kendala yang menjadi keluhan para guru, yakni minimnya bantuan pembangunan rumah guru dan kepala sekolah (Kepsek). Data Dinas Pendidikan setempat hingga Februari 2012 menunjukan dari 11 SD yang berada di distrik Angkaisera, terdapat tujuh unit rumah Kepsek. Tiga diantaranya dalam kondisi baik, tiga rusak ringan dan satu rusak berat. Sedangkan 18 unit rumah guru yang tersebar di 11 SD terdapat 10 rumah dalam kondisi baik, tiga rusak ringan dan yang rusak berat mencapai enam unit. Jika dibanding dengan jumlah tenaga guru yang kini mengabdi di sejumlah SD yang berada di Angkaisera mencapai 81 orang, tentu bisa menjadi alasan minimnya kehadiran guru di sekolah-sekolah. Inilah yang sering menjadi alasan klasik para guru untuk tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mendidik anak-anak bangsa di distrik yang terdiri dari 14 kampung dengan luas wilayah mencapai 159,08 kilo meter persegi dan miliki kondisi alam daratan berbukit terjal dan kepulauan ini.

Selain alasan minimnya ketersediaan perumahan guru yang membuat pahlawan tanpa tanda jasa enggan berada di sekolah. Faktor dukungan orangtua, lingkungan dan gizi para siswa juga menjadi tuntutan untuk mencerdaskan anak-anak kampung di distrik ini. Seperti diungkapkan seorang guru di SD Inpres II Menawi, Arius Sineri, bahwa para guru sudah berupaya menyalurkan pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku terhadap anak-anak didik, tetapi secara mental anak belum mampu menerapkan ilmu yang telah disalurkan karena daya serap anak dinilai rata-rata masih rendah. “Dari jumlah murid yang mencapai 228 anak disini, sekitar 60 persen daya serapnya masih rendah,” kata Arius Sineri. Bahkan Pjs kepala sekolah, Ana Bonay menuturkan, proses belajar mengajar yang berlangsung di SD Inpres II Menawi sudah cukup baik, banyak ilmu sudah disalurkan para guru tetapi diakui kemampuan serap anak murid masih minim. Hal itu dipicu kurangnya dukungan perhatian orangtua, pengaruh lingkungan dan yang terutama adalah faktor gizi. “Wajib belajar mulai diterapkan sejak usia enam tahun, dan rata-rata siswa yang duduk di kelas dua sudah bisa membaca, tapi ada disini juga yang sampai kelas enam sebanyak delapan anak yang masih mengeja,” ujarnya.

Terkait faktor gizi, Ana Bonay menyayangkan program pemberian makanan tambahan siswa (PMTS) yang sejak tahun 2004 hingga sekarang tidak pernah ada. Padahal PMTS yang digulirkan sejak 1994 ke sekolah-sekolah, dinilai sangat membantu pertumbuhan otak anak agar daya serap semakin baik. “Dengan PMTS anak-anak dapat cerdas, sekarang tidak ada. Biasanya dana PMTS itu diberikan kepada guru untuk dikelola, per anak Rp3000 dan dilakukan seminggu tiga kali. Dan putusnya PMTS tersebut tidak ada penjelasan. Akibatnya daya serap anak lambat, sehingga harapan kita kalau boleh program PMTS dikembalikan lagi ke sekolah,” kata Ana.

Salmon Sumbari guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas) di SD YPK Hosana Kontinuai distrik Angkaisera mengatakan, jumlah guru di SD tersebut sebanyak enam orang yang merupakan guru tetap terdiri dari empat guru kelas dan dua guru mata pelajaran (agama dan Penjas) ditambah dua orang guru honor. Jumlah tenaga guru ini masih dikeluhkan karena untuk mengajar di enam kelas dengan total murid mencapai 171 anak, dirasakan masih kurang. Dari enam guru tetap yang bertugas di SD YPK Hosana Kontinuai, empat diantaranya bertempat tinggal di kota, mereka memilih tinggal di kota karena perumahan guru yang tersedia hanya untuk dua orang. Sebagai seorang guru mata pelajaran penjas, ia juga harus bisa mengajar rangkap beberapa mata pelajaran lainnya. Diakui, selama hampir dua tahun ini masih ada tamatan SD tersebut yang sama sekali tidak bisa membaca, tahun lalu (2011) terdapat enam anak. “Upaya sudah kami lakukan tapi mereka tidak mau datang belajar ke sekolah bahkan ajakan untuk ikut les tambahanpun tidak pernah datang. Nanti mau ujian baru mereka datang ke sekolah, kalau kita para guru tegur, sering orangtuanya datang marah-marah dan bahkan ancam guru,” ujar guru Penjas yang telah mengabdi di SD YPK Hosana Kontinuai sejak 1994 ini.

Menurutnya beberapa kendala yang membuat adanya murid hingga tidak mampu membaca karena faktor lingkungan, kurangnya dukungan orangtua serta gizi yang rendah. Faktor lingkungan dan kurangnya dukungan orangtua, dikeluhkan hampir setiap masa kenaikan kelas maupun kelulusan, para guru selalu dibawah ancaman orangtua. “Anak-anak rata-rata malas sekolah, kadang kita guru kalau tidak kasih naik kelas, pasti orangtua datang marah-marah mau bongkar sekolah dan kami guru diancam dengan parang, bahkan pernah ada teman guru yang dipukul,” ungkapnya. Sedangkan kondisi murid untuk daya serap menerima pelajaran, ia akui terbentur faktor gizi yang masih kurang. Sehingga program PMTS yang pernah digulirkan pemerintah bagi para murid sekolah dasar sebaiknya diaktifkan kembali. PMTS hanya diberikan sejak 1999 sampai 2000 dan hingga kini tidak pernah ada lagi. Bahkan sebagai guru Penjas, selama dirinya mengabdi di sekolah tersebut tidak pernah mendapat bantuan sarana dan prasarana olahraga. Ia juga berharap adanya penambahan rumah guru, sehingga kehadiran dan keaktifan guru di sekolah akan lebih baik. Dua kopel yang ada saat ini, ditempati kepala sekolah dan dirinya sebagai guru bawahan. Sebagai tenaga guru yang setiap hari berada di sekolah, ia mengakui para murid lebih banyak datang bermain di sekolah karena  sang pahlawan tanpa tanda jasa jarang mengajar di kelas. “Kita sering dituntut untuk jadi guru profesional tapi dengan kondisi seperti ini apa mungkin bisa terjadi ? Sementara setiap hari anak lebih banyak datang ke sekolah untuk bermain karena tidak mungkin saya harus mengajar semua mata pelajaran mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, terpaksa nanti jam 11 saya suruh anak-anak pulang,” keluhnya.

Noak Kontini, salah satu orangtua murid di SD YPK Hosana Kontinuai mengeluhkan kehadiran dan keaktifan guru yang selama ini dinilai sangat minim. Akibatnya para murid di sekolah itu jadi korban, setiap tahun dalam penerimaan siswa baru ke jenjang SMP pasti ada saja murid yang ditolak karena tidak tahu membaca. Para guru di sekolah tersebut dinilai tidak serius dan minim keterampilan mendidik anak-anak kampung. “Sampai saat ini para muridnya banyak yang tidak tahu baca dan sering ditolak jika mau mendaftar ke SMP,” ujarnya. Sebagai orangtua murid yang tinggal di dekat lokasi sekolah dan setiap hari memperhatikan aktifitas sekolah, ia katakan meskipun ada rumah Kepala Sekolah namun pimpinan sekolah itu lebih banyak berada di kota. Kondisi proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah tesebut, setiap hari anak murid masuk sekolah pukul 7.30 WIT nanti pulang ke rumah pukul 09.00 WIT. Alasannya guru tidak masuk sekolah, terpaksa para murid disuruh pulang. Ia juga mengakui minimnya tenaga guru dan rumah guru yang selama ini menjadi kendala di sekolah tersebut. Begitupula kondisi ruang kelas yang sangat minim meubelair. “Terjadi di satu ruang kelas, bisa tiga anak duduk di satu bangku. Kondisi ini, seharusnya pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten turun langsung melihat dari dekat. Sebab yang kami dengar, kadang dinas pendidikan kabupaten mapun provinsi memberikan laporan ke pusat tidak sesuai yang terjadi dilapangan,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Septinus Bonay, kepala SD YPK Simon Petrus Menawi dalam penuturannya mengaku, bahwa setiap tahun kelulusan di SD tersebut tidak pernah kedapatan ada murid yang tidak tahu membaca. Sebab sejak murid duduk di kelas tiga, jika belum mampu untuk membaca apalagi belum mengenal huruf, tetap tidak akan dinaikan ke kelas berikutnya. “Disini kalau sampai kelas tiga anak murid tidak bisa baca, tetap tahan kelas dan dengan dana BOS guru-guru upayakan berikan les sampai dia tahu baca barulah dinaikan ke kelas empat,” kata Bonay yang baru diangkat sebagai Kepsek namun belum dilakukan serahterima jabatan dengan Kepsek yang lama ini. Meskipun demikian ia pun ungkapkan beberapa kendala dalam proses belajar mengajar yang selama ini dihadapi di sekolah tersebut. Antara lain, kurikulum ganti kurikulum tidak pernah ada sosialisasi yang baik. Misalkan sejak diterapkan KTSP dari KBK tidak pernah ada penjelasan yang baik ke para guru yang berada di kampung. “Ada beberapa teman guru ikut sosialisasi di kota, tapi setelah pulang ke kampung tidak pernah lakukan sosialisasi kepada teman-teman guru lainnya disini,” ujarnya.

Keluhan lain, gedung SD YPK Simon Petrus ini, sejak didirikan 1927 pernah terkena goncangan gema bumi pada 1979. Akibatnya gedung sekolah rubuh dan tak dapat digunakan lagi. Sekolah tersebut akhirnya dipindahkan ke kampung Menawi, dan sejak 1979 sebuah bangunan sekolah didirikan dilokasi milik salah satu orangtua murid yang diserahkan sementara waktu dan hingga saat ini proses belajar mengajar dapat berlangsung. Namun belakangan ini, pihak keluarga menuntut hak tanah ulayat yang belum pernah terselesaikan. Hal itu berdampak pada setiap kegiatan sekolah, sering terjadi intervensi pihak keluarga pemilik hak ulayat, sekolahpun sering tak terhindar dari aksi pemalangan. Meskipun kendala ini telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mendapatkan bantuan dana pembebasan tanah, namun upaya itu sia-sia. “Setiap kali kami tanyakan ke Bappeda, jawabannya tidak bisa dibantu karena sekolah ini milik YPK, adapun bantuan pembebasan lahan dapat diberikan apabila kata mereka sekolah kita ini berubah status menjadi sekolah negeri atau Inpres, padahal kami ini mitra pemerintah,” ungkapnya.

Permasalahan ini sebelumnya telah disampaikan ke Dinas Pendidikan setempat dan PSW YPK, tetapi tidak pernah mendapatkan perhatian. Pelaksanaan dana BOS semasa kepemimpinan Kepsek lama dinilai tidak ada transparansi, sehingga timbul kecemburuan dari guru bawahan. Kunjungan kepala dinas terkait pun jarang pernah sampai ke sekolah tersebut, jika pernah ada itupun karena ada kegiatan rehabilitasi gedung sekolah. Terkait ketidak mampuan anak membaca, kata Arifin Kanyuga guru di SMP Negeri Menawi, pernah pada tahun lalu ada sekitar delapan orang anak yang dikembalikan ke SD YPK Kontinuai, SD YPK Tabernakel Kainui dan SD Inpres II. “Saat pendaftaran siswa baru tahun lalu, sebanyak delapan orang yang dikembalikan ke sekolah asal, lantaran belum bisa membaca,” katanya.

Sedangkan Parlin Saragih, guru SMK Negeri 1 Kainui Distrik Angkaisera mengatakan, untuk kondisi pendidikan di Distrik Angkaisera, yang dirinya ketahui setiap penerimaan siswa baru ada sekolah-sekolah lakukan penolakan terhadap siswa yang diketahui tidak bisa membaca. Hal itu terjadi lebih banyak pada siswa SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. “Seperti siswa SD ke SMP itu banyak siswa SD yang ditolak karena persoalanya siswa bersangkutan tidak tahu menghitung, membaca dan menulis (3M), dan setiap tahun pasti ada,” ujarnya.

Parlin Saragih yang mengaku telah bekerja menjadi guru di distrik Angkaisera sejak 2002, hingga saat ini banyak sekali temuan siswa sekolah yang tidak bisa membaca ketika akan melanjutkan kejenjang SMP bahkan SMK pun masih ada. Ia contohkan, saat menjadi panitia pendaftaran tahun 2011 lalu, pihaknya di SMK Negeri 1 Kainui, menolak dua siswa SMP yang hendak melanjutkan ke SMK. “Penolakan itu terjadi dengan alasan tidak tahu membaca,” imbuhnya. Menurutnya, para siswa yang ditolak itu, berasal dari beberapa kampung yang berada di Angkaisera, ada juga yang dari daerah Yobi dan distrik Kepulauan Pantura. Sebelumnya guru yang menjadi ketua penerimaan siswa baru pada 2009 lalu ini, pernah memulangkan lima orang siswa SMP. Jumlah SMP di Angkaisera hanya satu yaitu SMP Negeri III Menawi. Sedangkan lainnya tersebar di beberapa distrik tetangga.

Terkait masih adanya murid yang ditolak akibat tidak tahu membaca, kata kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y Mambay agak membantah, karena menurutnya para siswa tersebut bukan tidak tahu membaca, tetapi masih berat atau belum lincah membaca. Dan jumlahnya hanya mencapai satu hingga dua orang anak saja, dan hal ini bukan saja di sekolah-sekolah yang berada di Angkaisera tetapi termasuk di beberapa distrik yang berada di kabupaten ini bahkan di seluruh Provinsi Papua yang jumlahnyapun sangat kecil. “Mereka hanya masih belum lincah membaca, bukan tidak tahu membaca sama sekali,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Kata Cyfrianus Y Mambay, sarana sekolah di Angkaisera sebenarnya sudah memadai, tetapi dalam ketentuan kriteria dan pembelajaran baca menjadi kunci utama, jadi sesungguhnya kalau siswa belum bisa membaca seharusnya tidak boleh naik kelas apalagi sampai bisa masuk SMP. Artinya itu terbukti bahwa siswa tersebut sebenarnya mengenal huruf dan bisa membaca tapi masih lambat. Sebab kalau sama sekali siswa tidak kenal huruf A besar, tidak mungkin siswa tersebut dapat menulis namanya di lembaran jawaban. Hal itu jelas Mambay, dalam menafsirkan makna dari bahasa itulah yang belum terlalu baik. Itu disebabkan yang pertama, tingkat kesulitan yang dihadapi oleh para guru di lapangan. Kedua, ada banyak guru juga yang kemudian belum melaksanakan tugas dengan baik, masih banyak meninggalkan tempat tugas. Mereka yang lebih banyak meninggalkan tugas ini lebih banyak alpa. Diantaranya, sarana tempat tinggal, kalau di perkotaan masih terlalu bermasalah, tetapi daerah-daerah perkampungan sarana tempat tinggal sangat terbatas. “Sehingga sepekan lalu saya mengunjungi beberapa sekolah-sekolah, seperti di distrik Kepulauan Ambai, itu SMP disana, karena sarana tempat tinggal tidak ada akhirnya beberapa guru itu mereka menggunakan tiga ruang belajar untuk tinggal. Ini kendala utama, tapi kalau sarana belajar sudah cukup memenuhi syarat. Nah kami kesulitan disini masih membangun perumahan guru. Jadi terkait dengan masih adanya siswa yang belum tahu baca, saya pikir bukan sama sekali belum tahu baca, tapi dalam menafsirkan makna itulah yang sesungguhnya siswa tersebut belum paham. Karena daya nalarnya masih rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan membaca. Jadi banyaknya guru meninggalkan tugas karena adanya sarana perumahan guru yang tidak ada,” jelasnya.

Lanjut Kepala Dinas Pendidikan ini, saat ini ada kecemburuan dari guru-guru bawahan terhadap kepala sekolah dan itu yang selama ini dihadapi dan dilihat saat dirinya melakukan dialog dengan guru dilapangan, atau sering juga memanggil guru  bersangkutan dan mananyakan kenapa tidak melakukan tugas. Kadang-kadang juga ada yang sungkan berterus terang, tetapi sesungguhnya telah diketahui apa yang menjadi masalah di bawah, karena hampir semua keluhannya sama lebih banyak pada tingkat SD.

Secara tegas ia katakan, masih ada kecemburuan dari guru bawahan terhadap guru-guru kepala sekolah, itu terkait dengan pengelolaan keuangan. Jadi ada kepala sekolah yang pada umumnya diseluruh tingkatan SD terutama di kampung-kampung para kepala sekolah tidak terbuka, mereka lebih banyak menerapkan manajemen tertutup/tidak transparan, padahal berulang kali sudah disampaikan terutama dalam pengelolaan dana BOS. Dan pengelolaan dana BOS itu juknisnya jelas, artinya harus transparan. “Kita masuk di sekolah saja, yang dikehendaki sesuai juknis, di dalam sekolah itu harus ada papan informasi penggunaan dana BOS. Namun kenyataan di lapangan, papan informasi tidak pernah ada, hal itu membuktikan bahwa sekolah tersebut sangat tertutup,” ujarnya.

Jika kita mau melihat kenyataan dilapangan, kata dia, jangan tanya dulu administrasinya, tetapi lihat saja dari tidak adanya papan pengumuman, berarti dalamnya tidak beres. Padahal pengelolaan dana BOS itu harus transparan. Komite sekolah juga harus tahu, orang tua harus tahu, jadi jelas dan harus dipublikasikan. Berapa jumlah siswa yang ada di sekolah kelas 1 sampai kelas 6 dan kalau ditingkat SD diberikan untuk per kepala itu besarannya Rp375 ribu per anak, jadi kalau jumlah siswa di satu SD ada 375 anak berarti sekitar Rp 35 juta untuk satu tahun. Nah ini, kadang-kadang kepala sekolah lebih tertutup, akhirnya guru bawahan bertanya, karena mereka yang setiap hari ada disekolah lihat kertas tidak ada, kapur tulis tidak ada, mau ulangan bagaimana, akhirnya dia bingung apakah sekolah ini benar-benar tidak ada uang atau ada uang. Jawabannya sebenarnya ada uang, karena seluruh SD tak terkecuali semua menerima dana BOS, ada dana pembebasan SPP, ada dana operasional dari pemerintah daerah. Jadi ada dana BOS pusat dan dana operasional sekolah dari kabupaten. Tetapi kalau kepala sekolah sudah begitu, mau bagaimana lagi, ada yang paling menyedihkan ada sekolah yang lantainya pecah, itu kan dana BOS bisa beli semen dan dicor, pintu rusak juga bisa dengan dana BOS karena semua telah jelas peruntukkannya. Guru yang kesulitan di kampung mau berangkat itu kan diatur honornya juga ada didalam, sampai siswa yang tidak bersepatupun atau tidak berseragam bisa menggunakan dana BOS sesuai juknisnya, bisa dibeli oleh kepala sekolah. Penerimaan dana BOS untuk satu sekolah sangat relative, tergantung dari jumlah siswanya, jadi besarnya jumlah siswa pada satu sekolah itu besarnya uang kali Rp375 ribu per kepala. Sedangkan untuk SMP per siswa menerima Rp570 ribu per kepala. Dan dana BOS untuk pendidikan wajar (wajib belajar 9 tahun) SD dan SMP.

Dikatakannya lagi, dua hal penting yang masih menjadi kendala, pertama masih minimnya sarana tempat tinggal, dan kedua ada kecemburuan dari guru bawahan terhadap kepala sekolah atas ketidak keterbukaan kepala sekolah dalam hal pengelolaan keuangan pada satuan tingkat pendidikan di sekolah. Namun yang berikut, yang ketiga ada satu kebiasaan karena tergantung dari mentalitas, sesungguhnya keterbukaan kepala sekolah dan minimnya sarana dan prasarana. “Saya pikir guru itu sebagai pegawai negeri yang diatur oleh peraturan, kemudian sebagai PNS kita itu digaji. Jadi sesungguhnya di republik ini kita itu dibayar dulu baru bekerja, beda dengan swasta. Jadi sebenarnya kalau kita mendudukan hak dan kewajiban, sebenarnya hak kita sudah dipenuhi jadi kita harus melakukan kewajiban kita sebagi PNS, jadi guru harus menjalankan tugas mendidik anak. Karena guru juga telah dilengkapi dengan gaji, tunjangan insentif, kemudian sekarang ada tunjangan profesi Rp250 ribu per bulan bagi guru yang belum lulus sertifikasi. Dan guru yang telah lulus sertifikasi diberikan tunjangan sertifikasi profesi guru sebesar satu kali gaji. Jadi kalau gaji pokoknya Rp 3 jutaan, berarti dia terima Rp 6 jutaan. Dan ini sangat tergantung dari mentalitas seorang pendidik guru, jadi kalau dengan mentalitas seorang guru itu menyadari kalau dia itu digaji apalagi diberikan tunjangan, sehingga ia harus menyadari untuk mendidik anak bangsa. Dan mentalitas ini harus tertanam disetiap kita para guru maupun PNS. Bagi saya mentalitas seorang pendidik itu adalah kunci, sesungguhnya tidak ada kesulitan kalau ada kemauan kita”.

Sekedar diketahui, dari perjalanan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura di distrik Angkaisera, distrik ini memiliki batas wilayah disebelah barat adalah kampung Kabuaena. Sedangkan batas timur kampung kita akan bertemu dengan kampung Wawuti, Wadapi, Wanampompi dan Kali Buaya, sebelah utara berbatasan dengan distrik Pantai Utara, sebelah selatan dengan laut Saireri, sebelah barat berbatasan dengan distrik Yapen Selatan, sebelah timur berbatasan dengan distrik Teluk Ampimoi. Mata pencaharian masyarakat Angkaisera, sebagian kecil bekerja sebagai PNS dan TNI POLRI, sebagian besar adalah petani dan nelayan. Jumlah jiwa hingga akhir 2010 mencapai 8.918. Sedangkan jumlah sarana pendidikan terdapat PAUT dan TK masing-masing satu sekolah. Berikutnya tiga SD Negeri, tiga SD Inpres, dan lima SD swasta. SMP Negeri dan SMK Negeri masing-masing satu, serta SMP Satu Atap satu sekolah. Sebelumnya di distrik ini terdapat sekolah Akademi Perawat (Akper) namun kini gedung yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu, nasibnya sudah terlantar ditutupi hutan.*

About Admin Jubi

Admin Jubi has written 226 post for tabloidjubi.com.

Ajax spinner
Pilihan Editor
Back To Top