• Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik Bersam Ketua Forum Demokrasi Papua, Yanuel Matuan. (Jubi/Arjuna)
  • Caleg DPR Papua dari Partai Hanura, Kenius Kogoya. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Ketua KPU Papua Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
  • Suasana Sidang Paripurna DPR Papua Ketika Pengesahan Raperdasus Kursi Untuk Orang Asli Papua. (Jubi/Arjuna)
  • JW DW Duduk Di Belakang Penasehat Hukun, Saat Jalani Sidang Akhir Bulan Lalu (Jubi-Aprila)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Ilustrasi Noken. (IST)
  • Ilustrasi Logo KPU. (IST)
  • Kapolda Papua, Brigjen Yotje Mende. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Anggota Polisi. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • KPU, Bawaslu dan Anggota KPUD Sedang Berdiskusi Untuk Mencocokan data. (Jubi/Alex)
  • Ketua BARA JP Provinsi Papua, Yakoba Lokbere (kacamata) di dampingi KEtua LMA Papua, Lenis Kogoya dan relawan Jokowi (Jubi/Indrayadi TH)
  • Foto , Jubi  Rapat Rekapitulasi  KPU Kabupaten Sorong Selatan
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Ketua KPU Biak Numfor, Jackson Maryen Didampingi Anggota KPU Papua, Musa Sombuk Saat Berikan Keterangan Pers. (Jubi/Alex)
  • Puncak Gunung Cartenz (belantaraindonesia.org)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Logo Kabupaten Intan Jaya (Foto: sanironni.blogspot.com)
  • Data pemilih dalam Pilpres 2014. Diolah dari hasil Pleno Pilpres Kota Jayapura (Jubi)
  • Penyamatan tanda kebesaran Papua kepada Jokowi di Kampung Harapan, Sentani (Jubi/Mecky)
  • Ilustrasi Kotak Suara (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logo KPK (IST)
  • Jokowi-JK (Net)
  • Real Count Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua Barat (IST)
  • Sekretariat KPU Papua di Hotel Merbau Sentani. (Jubi/Albert Yomo)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo (Jubi/Islami)
  • Rapat pleno terbuka KPU Kota Jayapura Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan suara Pilpres Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Pelaksanaan pleno yang berlangsung di Aula BEla Fiesta
  • Pleno penetapan suara Pilpres yang digelar KPU Jayawijaya di Gedung DPRD Jayawijaya, Rabu (16/7). (Jubi/Islami)
  • Nampak suasana pemilihan umum Presiden, di salah satu TPS, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, 9 Juli lalu. ( Dok.Jubi )
  • Jokowi-JK (Net)
  • Hanock Mariay ( Dok.Jubi )
  • Baharudin Farawowan ( Foto: Albert )
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

USAI MONIM, GILIRAN SELINA MANDOSIR DAFTARKAN GUGATAN KE PTUN

    H E A D L I N E :

    MANTAN KEPALA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PAPUA, SELINA MANDOSIR (Jubi/Alex)

    Jayapura (14/2) — Setelah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Jansen Monim melayangkan gugatan ke PTUN soal mutasi jabatan yang dilakukan Penjabat Gubernur Papua, Constant Karma terhadap dirinya, kini giliran mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Selina Mandosir yang mendaftarkan gugatannya ke PTUN, pada Selasa (12/2) lalu atas mutasi jabatan yang juga dialaminya.  

    “Didalam mutasi itu harusnya kita dipanggil, sehingga apabila kita di mutasi dan tidak dipanggil itu tidak apa-apa. Namun  kalau dimutasikan juga harus ada alasannya, itu apakah kita kena kasus korupsi atau kasus pidana. Dua hal ini yang ada dalam aturan kepegawaian,” kata Selina Mandosir kepada Tabloidjubi.com, di Jayapura, Kamis (14/2).

    Dia menegaskan, jika memang mutasi yang dilakukan sudah dirapatkan dengan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sebaiknya aturan yang sudah ada dilihat, jangan abaikan aturan tersebut.

    Lanjutnya, aturan yang dikatakan Mendagri pada saat pelantikan Bapak Constant Karma sebagai Penjabat Gubernur itu ada tiga, diantaranya mempersiapkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) sampai terpilih dan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif, bukan melakukan mutasi besar-besaran menjelang Pemilu Kada.

    “Memang pada saat mutasi dilakukan saya tidak protes, tapi saya sudah daftarkan persoalan ini ke PTUN, dengan maksud Penjabat Gubernur harus lihat kita punya salah itu apa. Pada dasarnya saya dirugikan, dalam arti begitu di copot dari jabatan status saya sebagai PNS ditempatkan dimana, karena pangkat saya lebih tinggi dari beberapa SKPD. Sebagai putra daerah dan hak saya sebagai PNS itu dimana. Pasalnya masa kerja saya sebagai PNS masih lima tahun lagi,” tegasnya.

    Menanggapi itu, Selina Mandosir menilai, pelantikan yang dilakukan Penjabat Gubernur menyalahi aturan. Pasalnya Tim Baperjakat mengangkat atau mutasi jabatan karena berdasarkan teman dan keluarga (sistem familly).

    “Kalau ada seorang PNS yang sudah mengikuti Pemilukada Gubernur, Bupati/wali kota dengan sendirinya sudah mengundurkan diri dari PNS untuk menjadi sebagai calon untuk ikut di Kota. Jadi BKN langsung menurunkan SK pensiun dini atas permintaan yang bersangkutan, kenapa malah dilantik kembali sebagai pejabat,” ujarnya.

    Dia mengaku, sebelum pelantikan dirinya sudah diberi surat ucapan terimakasih tertanggal 26 November 2012 lalu. Padahal jika dilihat ucapan terimaksih itu, seharusnya diberikan pada saat sudah serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru.

    Memang lanjutnya, pada waktu itu dirinya sedang menjalankan tugas atas perintah Gubernur, yang mana pada saat itu masih menjabat sebagai Sekda untuk melaksanakan tugas di Jakarta, guna mengikuti kegiatan perpustakaan nasional sebagai nara sumber dari 33 provinsi se-Indonesia, guna mempertanggungjawabkan kegiatan APBN yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

    “Pada saat saya melaksanakan tugas dinas dan belum berada di Jayapura, pejabat baru dan bendahara mengadakan pergantian spesimen di Bank Papua. Sementara menurut aturan yang sebenarnya berdasarkan surat serah terima jabatan itu baru spesimen itu diganti. Jadi setelah saya di Jayapura hanya beberapa saja yang saya tandatangani, sementara di luar dari SPJ saya tidak tandatangani, karena memang spesimen saya sudah diganti,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, larangan mutasi jabatan struktural dituangkan dalam surat edaran Mendagri No.800/5335 SJ tertanggal 27 Desember 2012 tentang pelaksanaan mutasi jabatan Pejabat Struktural menjelang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Dimana, Mendagri melarang kepala daerah memutasi pejabat struktural enam bulan menjelang pemilihan umum kepala daerah. Larangan ini untuk menghilangkan politisi PNS menjelang pilkada. Bila mutasi tetap dilakukan dalam masa enam bulan sebelum pilkada, Mendagri mengancam memberikan teguran kepada kepala daerah. Selain itu, Mendagri juga berjanji tidak akan menyetujui surat keputusan mutasi.

    Mutasi hanya dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong. Mutasi tidak bolehg dilakukan dengan memperhatikan pejabat, menurunkan jabatan (demosi) dan menghalikan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.

    “Larangan ini berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang melarang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundangan, merupakan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga Negara/golongan masyarakat lain,” katanya. (Jubi/Alex)

    alex

    About Alexander Loen

    Alexander Loen has written 391 post for tabloidjubi.com.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1