MARKETS
  • Index Regional »
  • MNC 36 Index 279.346 +1.598
  • IDX30 Index 454.269 +1.949
  • Composite Index 5144.621 +31.276
  • PEFINDO25 Listed 479.574 +6.706
  • SMI Infrastructur 364.546 +2.659
  • Index Global »
  • NASDAQ Composite 4748.396 +104.085
  • Nikkei 225 17621.4 +411.35
  • FTSE BUR MAL KLCI 1715.99 +16.04
  • Integrated Silico 16.67 +0.31
  • S&P 500 2061.23 +48.34
  • NASDAQ-100 4267.774 +102.676

USAI MONIM, GILIRAN SELINA MANDOSIR DAFTARKAN GUGATAN KE PTUN

Penulis : on February 14, 2013 at 18:40:35 WP
Victor Mambor

MANTAN KEPALA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PAPUA, SELINA MANDOSIR (Jubi/Alex)

Jayapura (14/2) — Setelah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Jansen Monim melayangkan gugatan ke PTUN soal mutasi jabatan yang dilakukan Penjabat Gubernur Papua, Constant Karma terhadap dirinya, kini giliran mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Selina Mandosir yang mendaftarkan gugatannya ke PTUN, pada Selasa (12/2) lalu atas mutasi jabatan yang juga dialaminya.  

“Didalam mutasi itu harusnya kita dipanggil, sehingga apabila kita di mutasi dan tidak dipanggil itu tidak apa-apa. Namun  kalau dimutasikan juga harus ada alasannya, itu apakah kita kena kasus korupsi atau kasus pidana. Dua hal ini yang ada dalam aturan kepegawaian,” kata Selina Mandosir kepada Tabloidjubi.com, di Jayapura, Kamis (14/2).

Dia menegaskan, jika memang mutasi yang dilakukan sudah dirapatkan dengan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sebaiknya aturan yang sudah ada dilihat, jangan abaikan aturan tersebut.

Lanjutnya, aturan yang dikatakan Mendagri pada saat pelantikan Bapak Constant Karma sebagai Penjabat Gubernur itu ada tiga, diantaranya mempersiapkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) sampai terpilih dan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif, bukan melakukan mutasi besar-besaran menjelang Pemilu Kada.

“Memang pada saat mutasi dilakukan saya tidak protes, tapi saya sudah daftarkan persoalan ini ke PTUN, dengan maksud Penjabat Gubernur harus lihat kita punya salah itu apa. Pada dasarnya saya dirugikan, dalam arti begitu di copot dari jabatan status saya sebagai PNS ditempatkan dimana, karena pangkat saya lebih tinggi dari beberapa SKPD. Sebagai putra daerah dan hak saya sebagai PNS itu dimana. Pasalnya masa kerja saya sebagai PNS masih lima tahun lagi,” tegasnya.

Menanggapi itu, Selina Mandosir menilai, pelantikan yang dilakukan Penjabat Gubernur menyalahi aturan. Pasalnya Tim Baperjakat mengangkat atau mutasi jabatan karena berdasarkan teman dan keluarga (sistem familly).

“Kalau ada seorang PNS yang sudah mengikuti Pemilukada Gubernur, Bupati/wali kota dengan sendirinya sudah mengundurkan diri dari PNS untuk menjadi sebagai calon untuk ikut di Kota. Jadi BKN langsung menurunkan SK pensiun dini atas permintaan yang bersangkutan, kenapa malah dilantik kembali sebagai pejabat,” ujarnya.

Dia mengaku, sebelum pelantikan dirinya sudah diberi surat ucapan terimakasih tertanggal 26 November 2012 lalu. Padahal jika dilihat ucapan terimaksih itu, seharusnya diberikan pada saat sudah serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru.

Memang lanjutnya, pada waktu itu dirinya sedang menjalankan tugas atas perintah Gubernur, yang mana pada saat itu masih menjabat sebagai Sekda untuk melaksanakan tugas di Jakarta, guna mengikuti kegiatan perpustakaan nasional sebagai nara sumber dari 33 provinsi se-Indonesia, guna mempertanggungjawabkan kegiatan APBN yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

“Pada saat saya melaksanakan tugas dinas dan belum berada di Jayapura, pejabat baru dan bendahara mengadakan pergantian spesimen di Bank Papua. Sementara menurut aturan yang sebenarnya berdasarkan surat serah terima jabatan itu baru spesimen itu diganti. Jadi setelah saya di Jayapura hanya beberapa saja yang saya tandatangani, sementara di luar dari SPJ saya tidak tandatangani, karena memang spesimen saya sudah diganti,” ujarnya.

Dia menjelaskan, larangan mutasi jabatan struktural dituangkan dalam surat edaran Mendagri No.800/5335 SJ tertanggal 27 Desember 2012 tentang pelaksanaan mutasi jabatan Pejabat Struktural menjelang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Dimana, Mendagri melarang kepala daerah memutasi pejabat struktural enam bulan menjelang pemilihan umum kepala daerah. Larangan ini untuk menghilangkan politisi PNS menjelang pilkada. Bila mutasi tetap dilakukan dalam masa enam bulan sebelum pilkada, Mendagri mengancam memberikan teguran kepada kepala daerah. Selain itu, Mendagri juga berjanji tidak akan menyetujui surat keputusan mutasi.

Mutasi hanya dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong. Mutasi tidak bolehg dilakukan dengan memperhatikan pejabat, menurunkan jabatan (demosi) dan menghalikan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.

“Larangan ini berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang melarang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundangan, merupakan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga Negara/golongan masyarakat lain,” katanya. (Jubi/Alex)

alex

About Alexander Loen

Alexander Loen has written 739 post for tabloidjubi.com.

West Papua Daily
- tabloidjubi.com
- tabloidjubi.com
- tabloidjubi.com
Ajax spinner
Pilihan Editor
Back To Top