• Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • logo pemilu
  • Jumpa Pers LP3 NKRI (Jubi/Aprila)
  • Laporan penghitungan suara di tingkat PPD belum masuk, membuat KPU Jayawijaya harus turun ke lapangan. (Jubi/Islami)
  • Salah Satu TPS di Kabupaten Jayawijaya (Dok. Tim Hanorogo)
  • Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Jumpa Pers di AlDP (Jubi/Aprila)
  • RS Jiwa Abepura. (Doc. Jubi)
  • Albert Tulihanuk (Jubi/Islami)
  • Warga Timika saat melakukan pencoblosan dalam Pemilukada lalu (Jubi/Eveert)
  • Adam Arisoy ( Albert/Jubi )
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoy (Jubi/Indrayadi TH)
  • Ketua Panwas Merauke, Benediktus Tukedjo
  • logo pemilu
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Meski sudah lansia, namun janda pensiunan polisi ini tidak pernah absen untuk menggunakan hak politiknya pada setiap Pemilu dari waktu ke waktu.  (Jubi/Albert)
  • Ilustrasi Pencoblosan. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Pastor John Jonga (Jubi/Elisa)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Walikota Jayapura dalam pencoblosan di TPS terdekat (Jubi/sindung)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Ilustrasi
  • Petugas Panitia Pemungutan Suara TPS 16 Koperapoka, saat mengisi keterangan 4 jenis surat suara. (Jubi/Eveerth)
  • NATALIUS PIGAI (JUBI/APRILA)
  • Ketua KPPS TPS 16 Koperapoka, Mimika Baru, Yohana, saat menjelaskan prosedur pencoblosan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu (Jubi/Eveerth)
  • Seorang warga hendak mencoblok dari data KTP dirinya (Jubi/Indrayadi TH)
  • form C1 KPU ditunjukkan ke walikota Jayapura(Jubi/sindung)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Warga di TPS 015 Gang Nirwana memprotes surat suara yang telah dicoblos oleh KPPS. (Jubi/Islami)
  • RM Echa - Roni (Jubi/Aprila)
  • TPS 05 DAN RUMAH WARGA YANG DI BAKAR (Jubi/Aprila)
  • Warga sedang antri untuk mencoblos
  • Suasana Penghitungan Suara di TPS 49 Kelurahan Koperapoka, Kabupaten Mimika (Jubi/Eveerth)
  • Nurmina Letsoin
  • Situasi saat pemilihan di TPS 06 Kota baru Abepura Kota Jayapura ( albert/jubi)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

USAI MONIM, GILIRAN SELINA MANDOSIR DAFTARKAN GUGATAN KE PTUN

    http://tabloidjubi.com/2013/02/14/usai-monim-giliran-selina-mandosir-daftarkan-gugatan-ke-ptun/
    H E A D L I N E :

    MANTAN KEPALA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PAPUA, SELINA MANDOSIR (Jubi/Alex)

    Jayapura (14/2) — Setelah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Jansen Monim melayangkan gugatan ke PTUN soal mutasi jabatan yang dilakukan Penjabat Gubernur Papua, Constant Karma terhadap dirinya, kini giliran mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Selina Mandosir yang mendaftarkan gugatannya ke PTUN, pada Selasa (12/2) lalu atas mutasi jabatan yang juga dialaminya.  

    “Didalam mutasi itu harusnya kita dipanggil, sehingga apabila kita di mutasi dan tidak dipanggil itu tidak apa-apa. Namun  kalau dimutasikan juga harus ada alasannya, itu apakah kita kena kasus korupsi atau kasus pidana. Dua hal ini yang ada dalam aturan kepegawaian,” kata Selina Mandosir kepada Tabloidjubi.com, di Jayapura, Kamis (14/2).

    Dia menegaskan, jika memang mutasi yang dilakukan sudah dirapatkan dengan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sebaiknya aturan yang sudah ada dilihat, jangan abaikan aturan tersebut.

    Lanjutnya, aturan yang dikatakan Mendagri pada saat pelantikan Bapak Constant Karma sebagai Penjabat Gubernur itu ada tiga, diantaranya mempersiapkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) sampai terpilih dan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur yang definitif, bukan melakukan mutasi besar-besaran menjelang Pemilu Kada.

    “Memang pada saat mutasi dilakukan saya tidak protes, tapi saya sudah daftarkan persoalan ini ke PTUN, dengan maksud Penjabat Gubernur harus lihat kita punya salah itu apa. Pada dasarnya saya dirugikan, dalam arti begitu di copot dari jabatan status saya sebagai PNS ditempatkan dimana, karena pangkat saya lebih tinggi dari beberapa SKPD. Sebagai putra daerah dan hak saya sebagai PNS itu dimana. Pasalnya masa kerja saya sebagai PNS masih lima tahun lagi,” tegasnya.

    Menanggapi itu, Selina Mandosir menilai, pelantikan yang dilakukan Penjabat Gubernur menyalahi aturan. Pasalnya Tim Baperjakat mengangkat atau mutasi jabatan karena berdasarkan teman dan keluarga (sistem familly).

    “Kalau ada seorang PNS yang sudah mengikuti Pemilukada Gubernur, Bupati/wali kota dengan sendirinya sudah mengundurkan diri dari PNS untuk menjadi sebagai calon untuk ikut di Kota. Jadi BKN langsung menurunkan SK pensiun dini atas permintaan yang bersangkutan, kenapa malah dilantik kembali sebagai pejabat,” ujarnya.

    Dia mengaku, sebelum pelantikan dirinya sudah diberi surat ucapan terimakasih tertanggal 26 November 2012 lalu. Padahal jika dilihat ucapan terimaksih itu, seharusnya diberikan pada saat sudah serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru.

    Memang lanjutnya, pada waktu itu dirinya sedang menjalankan tugas atas perintah Gubernur, yang mana pada saat itu masih menjabat sebagai Sekda untuk melaksanakan tugas di Jakarta, guna mengikuti kegiatan perpustakaan nasional sebagai nara sumber dari 33 provinsi se-Indonesia, guna mempertanggungjawabkan kegiatan APBN yang ada di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua.

    “Pada saat saya melaksanakan tugas dinas dan belum berada di Jayapura, pejabat baru dan bendahara mengadakan pergantian spesimen di Bank Papua. Sementara menurut aturan yang sebenarnya berdasarkan surat serah terima jabatan itu baru spesimen itu diganti. Jadi setelah saya di Jayapura hanya beberapa saja yang saya tandatangani, sementara di luar dari SPJ saya tidak tandatangani, karena memang spesimen saya sudah diganti,” ujarnya.

    Dia menjelaskan, larangan mutasi jabatan struktural dituangkan dalam surat edaran Mendagri No.800/5335 SJ tertanggal 27 Desember 2012 tentang pelaksanaan mutasi jabatan Pejabat Struktural menjelang pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Dimana, Mendagri melarang kepala daerah memutasi pejabat struktural enam bulan menjelang pemilihan umum kepala daerah. Larangan ini untuk menghilangkan politisi PNS menjelang pilkada. Bila mutasi tetap dilakukan dalam masa enam bulan sebelum pilkada, Mendagri mengancam memberikan teguran kepada kepala daerah. Selain itu, Mendagri juga berjanji tidak akan menyetujui surat keputusan mutasi.

    Mutasi hanya dilakukan untuk mengisi jabatan yang lowong. Mutasi tidak bolehg dilakukan dengan memperhatikan pejabat, menurunkan jabatan (demosi) dan menghalikan pejabat struktural menjadi pejabat fungsional.

    “Larangan ini berdasarkan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang melarang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu atau kelompok politik yang bertentangan dengan peraturan perundangan, merupakan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga Negara/golongan masyarakat lain,” katanya. (Jubi/Alex)

    alex

    About Alexander Loen

    Alexander Loen has written 156 post for tabloidjubi.com.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1