• Jumpa Pers LP3 NKRI (Jubi/Aprila)
  • Laporan penghitungan suara di tingkat PPD belum masuk, membuat KPU Jayawijaya harus turun ke lapangan. (Jubi/Islami)
  • Salah Satu TPS di Kabupaten Jayawijaya (Dok. Tim Hanorogo)
  • Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Jumpa Pers di AlDP (Jubi/Aprila)
  • RS Jiwa Abepura. (Doc. Jubi)
  • Albert Tulihanuk (Jubi/Islami)
  • Warga Timika saat melakukan pencoblosan dalam Pemilukada lalu (Jubi/Eveert)
  • Adam Arisoy ( Albert/Jubi )
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoy (Jubi/Indrayadi TH)
  • Ketua Panwas Merauke, Benediktus Tukedjo
  • logo pemilu
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Meski sudah lansia, namun janda pensiunan polisi ini tidak pernah absen untuk menggunakan hak politiknya pada setiap Pemilu dari waktu ke waktu.  (Jubi/Albert)
  • Ilustrasi Pencoblosan. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Pastor John Jonga (Jubi/Elisa)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Walikota Jayapura dalam pencoblosan di TPS terdekat (Jubi/sindung)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Ilustrasi
  • Petugas Panitia Pemungutan Suara TPS 16 Koperapoka, saat mengisi keterangan 4 jenis surat suara. (Jubi/Eveerth)
  • NATALIUS PIGAI (JUBI/APRILA)
  • Ketua KPPS TPS 16 Koperapoka, Mimika Baru, Yohana, saat menjelaskan prosedur pencoblosan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu (Jubi/Eveerth)
  • Seorang warga hendak mencoblok dari data KTP dirinya (Jubi/Indrayadi TH)
  • form C1 KPU ditunjukkan ke walikota Jayapura(Jubi/sindung)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Warga di TPS 015 Gang Nirwana memprotes surat suara yang telah dicoblos oleh KPPS. (Jubi/Islami)
  • RM Echa - Roni (Jubi/Aprila)
  • TPS 05 DAN RUMAH WARGA YANG DI BAKAR (Jubi/Aprila)
  • Warga sedang antri untuk mencoblos
  • Suasana Penghitungan Suara di TPS 49 Kelurahan Koperapoka, Kabupaten Mimika (Jubi/Eveerth)
  • Nurmina Letsoin
  • Situasi saat pemilihan di TPS 06 Kota baru Abepura Kota Jayapura ( albert/jubi)
  • Ketua KPU Merauke, Antonius Kaize
  • Selebaran HMI Komisariat Mimika terkait Ajakan Warga Gunakan Hak Memilih (Repro- Selebaran HMI)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

MEMBANGUN DEMOKRASI DI PAPUA, TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA

    http://tabloidjubi.com/2013/02/24/membangun-demokrasi-di-papua-tanggungjawab-kita-bersama/
    H E A D L I N E :

    Pares Wenda (Dok Pribadi)

    Oleh : Pares Wenda

    “Sebagian dari kita yang paham demokrasi dan paham hukum justru terkesan ingin mematikan demokrasi yang sedang dibangun bersama oleh semua pihak di Papua. Dalam Proses PILGUB Papua (29/1/13) yang baru saja kita lalui. Empat kandidat lain, termasuk kami, mempersoalkan proses PILGUB ke MK dinilai sebagai langka ketidak dewasaan berdemokrasi. Jangan lupa 5 kandidat gugat ke MK adalah hak konstitusi setiap warga negara sehingga  tidak ada alasan untuk membatasi atau membatalkan dan seharusnya kita bertanya mengapa para kandidat itu ke MK Republik Indonesia?”

    Dalam proses membangun demokrasi seperti dewasa ini, keterbukaan dengan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih, jangan lagi ada yang mengatakan tidak ada kedewasaan berdemokrasi! Pernyataan seperti ini justru kontras dengan proses demokrasi yang sedang dibangun bersama di dalam NKRI dan lebih khusus di Papua. Dalam proses demokrasi tidak ada ruang  tertutup tetapi semua terbuka, sekecil apapun yang terjadi dalam waktu yang bersamaan diketahui oleh masyarakat dibelahan dunia yang lain, apalagi seperti proses demokrasi terkait PILGUB Papua.

    Pertama, pada saat deklarasi 6 kandidat di GOR Cenderawasih APO Jayapura (10/1/13) menyatakan siap menang dan siap kalah tetapi juga siap menyelesaikan sengketa PILGUB ke ranah hukum, jika dalam proses PILGUB ternyata terjadi pelanggaran-pelanggaran Hukum.

    Jadi dalam membangun demokrasi, kita tidak bisa membiarkan hal-hal yang sifatnya merugikan banyak orang dan itu melanggar hukum dan melanggar etika berdemokrasi,  lalu kondisi seperti itu kita membiarkannya, ibarat kita sedang dan mau mempersiapkan asap yang mana membuat bom waktu yang kelak nanti siap meledak yang sifatnya anarkis dan bukan lagi demokrasi.

    Lebih baik kita membangun demokrasi dalam konsep memperbaiki yang salah tetapi mendorong proses berdemokrasi terus bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat kita sehingga di masa depan masyarakat dapat berdemokrasi secara elegan, simpatik, menghargai hak-hak manusia setiap orang dalam menyalurkan hak pilihnya.

    Kedua, lima kandidat yang mempersoalkan ke MK bukan tidak dewasa dalam berdemokrasi, dan juga tidak mempersoalkan siapa yang menang dan siapa yang kalah tetapi ingin memperbaiki proses PILGUB (29/1/113) yang dilakukan di Provinsi Papua secara logika hukum terjadi banyak pelanggaran hukum yang masif, sistematik dan terstruktur berdasarkan penemuan bukti-bukti pelanggaran di 28 Kabupaten dan 1 Kota Madya di Papua. Bukti-bukti pelanggaran itulah yang kemudian mendorong para kandidat untuk menggugat pelanggaran tersebut ke MK dengan tujuan yang luhur untuk memperbaiki proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar tidak terulang di masa depan.

    Ketiga, memang dalam temuan kita ada tiga hal prinsip dalam logika hukum yang kita temukan yaitu sifatnya masif, terstruktur dan sistematis dan apa saja kasus-kasus itu tentu kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa pemberitaan di media cetak dan elektronik telah diungkapkan oleh kandidat sendiri maupun beberapa tim sukses tentang sejumlah pelanggaran hukum, selebihnya nanti akan terungkap saat dipersidangan.

    Keempat, PILGUB kali ini kita tidak memilih gubenur dan wakil gubernur untuk orang gunung, orang pantai atau orang pendatang tetapi memilih gubenur dan wakil gubernur adalah seorang bapak untuk semua penduduk di Provinsi Papua. Sehingga ada kelompok yang datang mengancam dan merampas materi gugatan di MK, atau diminta untuk menerima hasil PILGUB saja dan tidak perlu mempersoalkannya dan di bawa sampai ke MK ini justru kita sedang menunjukan bahwa kita sedang mematikan ruang demokrasi, ruang untuk orang berpendapat, ruang untuk orang mengoreksi yang salah dan yang seperti itu tidak demokratis, mesti kita membuka ruang untuk semua berpendapat dan mencari solusi dan solusi dalam kasus seperti PILGUB itu di negeri kita ini adalah di Makamah Konstitusi (MK).

    Siapapun gubenur itu adalah pilihan rakyat dan yang pasti Tuhan turut menentukan, tetapi proses untuk merebut kursi 01 dan 02 di Dok II Jayapura harus dengan cara elegan, bermartbat, simpatik dan yang lebih penting yang kalah harus mengakui kemenangan bagi yang menang dan yang menang harus mengakui pertarungan yang dilaluinya adalah pertarungan demokrasi yang elegan, simpatik dan kemenangannya adalah kemenangan demokrasi untuk semua.

    Tetapi untuk menuju kedewasaan demokrasi ke depan maka kerikil-kerikil yang terjadi dalam proses demokrasi hendaknya menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memperbaiki. Apalagi perkembangan demokrasi hari ini tidak bisa ditutupi dengan cara klasik, semua terbuka-proses PILGUB berjalan wajar dan tidak wajar semua nampak, jadi mari kita mengikuti semua proses sampai tahapan akhir PILGUB Papua dilalui bersama sebagai bagian dari membangun proses demokrasi di Indonesia dan di Papua. Sekian.

    Jayapura 22 Pebruari 2013

    Penulis adalah Wakil Ketua Tim Sukses Kandidat Independent Wellington Wenda dan Weynand Watory

    About Admin Jubi

    Admin Jubi has written 185 post for tabloidjubi.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1