MARKETS
  • Index Regional »
  • MNC 36 Index 279.346 +1.598
  • IDX30 Index 454.269 +1.949
  • Composite Index 5144.621 +31.276
  • PEFINDO25 Listed 479.574 +6.706
  • SMI Infrastructur 364.546 +2.659
  • Index Global »
  • NASDAQ Composite 4756.218 +7.822
  • Nikkei 225 17621.4 +411.35
  • FTSE BUR MAL KLCI 1715.99 +16.04
  • Integrated Silico 16.53 -0.14
  • S&P 500 2064.43 +3.20
  • NASDAQ-100 4278.053 +10.279

TNI Vs OPM DI BUMI HITAM, LUKA BAGI RAKYAT HITAM

Penulis : on March 7, 2013 at 08:43:13 WP
Victor Mambor

Rickson M.P. Edowai, ST., S.Kom (Dok Pribadi)

Oleh : Rickson M.P. Edowai, ST., S.Kom *

Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua sebagai daerah kekuasaan militer, terutama Angkatan Darat (AD). Kesan seperti itu sangat terasa karena instansi militer dan para petinggi militer di Kodam dan jajarannya mendominasi ranah politik dan jalannya pemerintahan di Papua. Cengkraman AD atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi ABRI dan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Dengan semangat berdwifungsi, obsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, khususnya di jajaran Kodam Trikora dan di Pemda Papua menghancurkan apa yang mereka sebut gerombolan bersenjata OPM. Obsesi penghancuran OPM itu juga dimotivasi oleh kepetingan ekonomi dan politik. Secara politik petinggi AD, seperti Pangdam, Danrem, dan Dandim adalah juga Ketua Pembina Golkar di wilayahnya. Secara ekonomi, semua perusahaan besar di Papua dikategorikan sebagai objek vital nasional. Artinya perusahaan-perusahaan itu berada di bawah naungan militer untuk keamanannya. Untuk itu, perusahaan-perusahaan harus menyetor sejumlah uang.

Dalam setiap kepala pimpinan dan anggota ABRI, semua orang Papua adalah separatis, kecuali orang itu bisa menunjukkan dirinya bukan separatis. Untuk motivasi ini, OPM yang selalu kecil kekuatannya selalu dikampanyekan sebagai ancaman serius bagi NKRI. Obsesi itu tumbuh dari cara pandang yang melihat gerakan menuntut pengakuan identitas politik Papua sekadar masalah “bom waktu yang ditinggalkan Belanda” atau bush dari hasutan kelompok separatis, bukan merupakan persoalan mendasar yang berkaitan dengan rasa keadilan dan harga diri orang Papua. Maka dari itu untuk mengenyahkan “hantu OPM” itu, kebijakan yang diambil di Papua adalah menghancurkan OPM secara fisik (membunuh) dengan menggelar operasi militer berkesinambungan (DOM) dari tahun ke tahun.

Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat bahwa pengalaman di bawah cengkraman militer itu merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang-orang Papua. Benny menuliskan bahwa dalam seluruh pengalaman pahit itu, orang Papua merasa diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai objek, yaitu objek operasi militer.

Sejarah sebagai objek kekerasan itulah yang selalu diingkari oleh Indonesia sampai hari ini. Pihak-pihak militer atau aparat keamanan di Papua sama sekali tidak pernah merasa melakukan kejahatan terhadap siapa pun di Papua, karena operasi-operasi militer yang mereka lancarkan, atau penangkapan-penangkapan serta penyiksaan atau pembunuhan dengan segala bentuknya di Papua hanyalah dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelindung NKRI dari rongrongan organisasi yang disebut sebagai OPM.

Dalam pandangan orang-orang Papua, ABRI yang berpataka “Praja Ghupta Kra” (Ksatria Pelindung Masyarakat) adalah alih-alih menjadi pelindung, malah menjadi seperti pagar makan tanaman. Operasi-operasi militer mendatangkan kesengsaraan lahir dan batin bagi orang-orang Papua. Pandangan orang Papua itu masih bertahan sampai saat ini sehingga mendorong mereka menuntut merdeka karena rendahnya kepercayaan terhadap TNI/POLRI dan  instansi pemerintah yang ada di Papua.

Dengan latar sejarah dan posisi politik seperti itu,  militer di Papua merasa dan melihat dirinya sebagai satu-satunya institusi yang menjaga keutuhan Indonesia di Papua. Militer di Papua selalu bertindak represif terhadap segala bentuk gerakan atau opini yang mempertanyakan atau memprotes keadaan yang dirasakan kurang adil oleh tokoh-tokoh dan mahasiswa Papua. Dalam menjaga keutuhan NKRI, militer Indonesia di Papua sangat mudah memvonis seluruh bentuk protes orang Papua sebagai gerakan separatis.
Ketika cap separatis sudah dialamatkan oleh militer kepada seseorang di Papua maka orang itu akan bisa menjadi korban dalam sekejap. Seperti penangkapan terhadap tokoh-tokoh dan mahasiswa Papua. Baik menjadi korban penculikan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Aksi kekerasan itu berlangsung bertahun-tahun, dengan ribuan korban jiwa. Para korban dan keluarganya inilah bersama-sama dengan kalangan mudah dan mahasiswa serta tokoh-tokoh terpelajar Papua di era reformasi menyuarakan perlunya Indonesia mempertanggungjawabkan seluruh kekerasan itu. Untuk meminta pertanggung-jawaban itu, wacana Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi wacana yang paling dominan di dalam dan luar Papua.

Sejumlah rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang  terjadi di bumi Cendrawasih merupakan luka bagi OPM dan Rakyat Papua. Hal ini, yang kemudian membangkitkan semangat OPM untuk mempertahankan harga dan jati diri sebagai kulit hitam dan rambut keriting. Sehingga dengan tidak ragu-ragu OPM tampil ke permukaan secara terbuka untuk melakukan perlawanan. Salah satu aksi yang terjadi adalah dengan menembak mati 8 prajurit TNI, (21/02) di Tinggi nambut Puncak Jaya (Sumber : MetroTV). Sungguh ironis, Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi HAM malah menimbulkan berbagai konflik yang tak kunjung selesai. Dari tahun ke tahun TNI/PILRI Vs OPM kian menjadi-jadi. Menggores luka lara bagi rakyat hitam. Kapan Bumi Hitam akan menjadi Zona Damai untuk Rakyat hitam ?

* Aktivis Mahasiswa Papua Makassar

About Admin Jubi

Admin Jubi has written 252 post for tabloidjubi.com.

West Papua Daily
- tabloidjubi.com
- tabloidjubi.com
- tabloidjubi.com
Ajax spinner
Pilihan Editor
Back To Top