full screen background image
ORANG PAPUA BACA JUBI tabloidjubi.com

Orang Papua Baca Jubi”

Liputan Khusus
“Tindak Lanjut Kebijakan Presiden Jokowi Untuk Papua Tanah Damai”

GUBERNUR DAN POLDA PAPUA DINILAI LANGGAR HAM

SAYA KOMEN!!!

Ist

Jayapura, 27/4 (Jubi) –  Pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, di media massa, Kamis (25/4) dan Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, yang melarang aksi damai untuk memperingati 50 tahun pendudukan Negara Indonesia di tanah Papua Barat (1 Mei 1963-1 Mei 2013) dinilai melanggara HAM.

“Pernyataan mereka tak mendasar dan bertentangan dengan hukum dan HAM. Pernyataan itu melanggar HAM. Kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat dan kemerdekaan berekspresi dijamin oleh konstitusi dasar Negara Indonesia (UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1) dan secara khusus mengatur dalam  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (pasal 1 dan 2),” kata Aktivis HAM Papua, Eli Ramos Petege dalam siaran persnya dari Jakarta, Sabtu (27/4).

Disebutkan, Gubernur Papua, mengatakan, 1 Mei jangan dinodai dengan demo-demo karena itu bukan solusinya dan  meminta kepada kepolisian untuk tidak memberikan ijin kepada siapa saja untuk melakukan aksi. Selain itu, Polda Papua tidak akan memeberikan ijin untuk demo memperingati hari intergrasi Papua ke NKRI dan akan membubarkan paksa jika aksi tetap digelar.

Home content advertisement before tabbed

Kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, dan di Indonesia telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik, pasal 18-19 dan Deklarasi Umum HAM, pasal 18-20.

Dalam undang-undang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1998, pasal 13, dijelaskan, setelah warga menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, maka selanjutnya Polri “ wajib” mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan  (STTP) dan berkordinasi dengan koordinator aksi dan juga polri wajib memberikan perlindungan kepada warga yang menyampaikan pendapat, bukan melarang aksi damai.

Karena itu, Eli meminta pemerintah untuk tidak melarang warga Papua ketika mengekspresikan pendapat tentang ketidakadilan di Papua. Orang Papua diminta bersatu dan bersama-sama memperingati hari aneksasi tersebut dengan damai dan menghormati kewajiban asasi orang lain. (Jubi/Timoteus Marten)

Editor : CUNDING LEVI
Sumber :
COPYRIGHT © JUBI 2015
QR:  GUBERNUR DAN POLDA PAPUA DINILAI LANGGAR HAM


Teras Lampung | Ekuatorial | Berita Lingkungan | DeGorontalo | Kabar Kota | Berita Bali | Kalteng Pos | News Balikpapan | Sultra Satu | Suara Kendari | Celebes.Co | Kabar Selebes | Suara Papua | Majalah Selangkah | Cahaya Papua | Aceh Traffic | Aceh Baru | Ranah Minang | News Balikpapan | Suara | Suara Kendari | Sultra Satu | Kabar Makassar | Kabar Medan | Kabar Pulau | Merdeka | Radio New Zealand | Solomon Star | Vanuatu Daily | PINA | Islands Business | Fiji Sun | Maori Television | Post Courier

Copyright All rights reserved 2015 tabloidjubi.com. Dedicated for West Papuan | From Sorong to Samarai Property of PT Jujur Bicara Papua