• Kapolda Papua, Brigjen Yotje Mende. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Anggota Polisi. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • KPU, Bawaslu dan Anggota KPUD Sedang Berdiskusi Untuk Mencocokan data. (Jubi/Alex)
  • Ketua BARA JP Provinsi Papua, Yakoba Lokbere (kacamata) di dampingi KEtua LMA Papua, Lenis Kogoya dan relawan Jokowi (Jubi/Indrayadi TH)
  • Foto , Jubi  Rapat Rekapitulasi  KPU Kabupaten Sorong Selatan
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Ketua KPU Biak Numfor, Jackson Maryen Didampingi Anggota KPU Papua, Musa Sombuk Saat Berikan Keterangan Pers. (Jubi/Alex)
  • Puncak Gunung Cartenz (belantaraindonesia.org)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Logo Kabupaten Intan Jaya (Foto: sanironni.blogspot.com)
  • Data pemilih dalam Pilpres 2014. Diolah dari hasil Pleno Pilpres Kota Jayapura (Jubi)
  • Penyamatan tanda kebesaran Papua kepada Jokowi di Kampung Harapan, Sentani (Jubi/Mecky)
  • Ilustrasi Kotak Suara (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logo KPK (IST)
  • Jokowi-JK (Net)
  • Real Count Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua Barat (IST)
  • Sekretariat KPU Papua di Hotel Merbau Sentani. (Jubi/Albert Yomo)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo (Jubi/Islami)
  • Rapat pleno terbuka KPU Kota Jayapura Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan suara Pilpres Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Pelaksanaan pleno yang berlangsung di Aula BEla Fiesta
  • Pleno penetapan suara Pilpres yang digelar KPU Jayawijaya di Gedung DPRD Jayawijaya, Rabu (16/7). (Jubi/Islami)
  • Nampak suasana pemilihan umum Presiden, di salah satu TPS, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, 9 Juli lalu. ( Dok.Jubi )
  • Jokowi-JK (Net)
  • Hanock Mariay ( Dok.Jubi )
  • Baharudin Farawowan ( Foto: Albert )
  • Ilustrasi Logistik Pemilu. (IST)
  • Perhitungan suara (Jubi/Sindung)
  • Proses Pencoblosan Ketika Pileg Lalu. (Jubi/Arjuna)
  • ilustrasi Rekapitulasi suara pada pileg yang lalu(Jubi/sindung)
  • Ilustrasi Caleg. (IST)
  • Ilustrasi Pilpres (www.suarakawan.com)
  • Kedua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 2014, yang akan maju pada pesta demokrasi 9 Juli 2014 (indonesia-baru.liputan6.com)
  • Ketua Bawaslu Papua, Robert Horik (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Caleg. (IST)
  • Perhitungan suara (Jubi/Sindung)
  • Proses Scanning C1 oleh Komisioner teknis Penyelenggara KPU Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

GUBERNUR DAN POLDA PAPUA DINILAI LANGGAR HAM

    H E A D L I N E :

    Ist

    Jayapura, 27/4 (Jubi) –  Pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, di media massa, Kamis (25/4) dan Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, yang melarang aksi damai untuk memperingati 50 tahun pendudukan Negara Indonesia di tanah Papua Barat (1 Mei 1963-1 Mei 2013) dinilai melanggara HAM.

    “Pernyataan mereka tak mendasar dan bertentangan dengan hukum dan HAM. Pernyataan itu melanggar HAM. Kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat dan kemerdekaan berekspresi dijamin oleh konstitusi dasar Negara Indonesia (UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1) dan secara khusus mengatur dalam  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (pasal 1 dan 2),” kata Aktivis HAM Papua, Eli Ramos Petege dalam siaran persnya dari Jakarta, Sabtu (27/4).

    Disebutkan, Gubernur Papua, mengatakan, 1 Mei jangan dinodai dengan demo-demo karena itu bukan solusinya dan  meminta kepada kepolisian untuk tidak memberikan ijin kepada siapa saja untuk melakukan aksi. Selain itu, Polda Papua tidak akan memeberikan ijin untuk demo memperingati hari intergrasi Papua ke NKRI dan akan membubarkan paksa jika aksi tetap digelar.

    Kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, dan di Indonesia telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik, pasal 18-19 dan Deklarasi Umum HAM, pasal 18-20.

    Dalam undang-undang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1998, pasal 13, dijelaskan, setelah warga menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, maka selanjutnya Polri “ wajib” mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan  (STTP) dan berkordinasi dengan koordinator aksi dan juga polri wajib memberikan perlindungan kepada warga yang menyampaikan pendapat, bukan melarang aksi damai.

    Karena itu, Eli meminta pemerintah untuk tidak melarang warga Papua ketika mengekspresikan pendapat tentang ketidakadilan di Papua. Orang Papua diminta bersatu dan bersama-sama memperingati hari aneksasi tersebut dengan damai dan menghormati kewajiban asasi orang lain. (Jubi/Timoteus Marten)

    timo

    About Timoteus Marten

    Timoteus Marten has written 11 post for tabloidjubi.com.

6 Comments

  1. Pingback: Papuans Behind Bars: April 2013 | Papuans Behind Bars

  2. Pingback: Papuans Behind bars: May 2013 | Papuans Behind Bars

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1