• Jumpa Pers LP3 NKRI (Jubi/Aprila)
  • Laporan penghitungan suara di tingkat PPD belum masuk, membuat KPU Jayawijaya harus turun ke lapangan. (Jubi/Islami)
  • Salah Satu TPS di Kabupaten Jayawijaya (Dok. Tim Hanorogo)
  • Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Jumpa Pers di AlDP (Jubi/Aprila)
  • RS Jiwa Abepura. (Doc. Jubi)
  • Albert Tulihanuk (Jubi/Islami)
  • Warga Timika saat melakukan pencoblosan dalam Pemilukada lalu (Jubi/Eveert)
  • Adam Arisoy ( Albert/Jubi )
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoy (Jubi/Indrayadi TH)
  • Ketua Panwas Merauke, Benediktus Tukedjo
  • logo pemilu
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Meski sudah lansia, namun janda pensiunan polisi ini tidak pernah absen untuk menggunakan hak politiknya pada setiap Pemilu dari waktu ke waktu.  (Jubi/Albert)
  • Ilustrasi Pencoblosan. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Pastor John Jonga (Jubi/Elisa)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Walikota Jayapura dalam pencoblosan di TPS terdekat (Jubi/sindung)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Ilustrasi
  • Petugas Panitia Pemungutan Suara TPS 16 Koperapoka, saat mengisi keterangan 4 jenis surat suara. (Jubi/Eveerth)
  • NATALIUS PIGAI (JUBI/APRILA)
  • Ketua KPPS TPS 16 Koperapoka, Mimika Baru, Yohana, saat menjelaskan prosedur pencoblosan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu (Jubi/Eveerth)
  • Seorang warga hendak mencoblok dari data KTP dirinya (Jubi/Indrayadi TH)
  • form C1 KPU ditunjukkan ke walikota Jayapura(Jubi/sindung)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Warga di TPS 015 Gang Nirwana memprotes surat suara yang telah dicoblos oleh KPPS. (Jubi/Islami)
  • RM Echa - Roni (Jubi/Aprila)
  • TPS 05 DAN RUMAH WARGA YANG DI BAKAR (Jubi/Aprila)
  • Warga sedang antri untuk mencoblos
  • Suasana Penghitungan Suara di TPS 49 Kelurahan Koperapoka, Kabupaten Mimika (Jubi/Eveerth)
  • Nurmina Letsoin
  • Situasi saat pemilihan di TPS 06 Kota baru Abepura Kota Jayapura ( albert/jubi)
  • Ketua KPU Merauke, Antonius Kaize
  • Selebaran HMI Komisariat Mimika terkait Ajakan Warga Gunakan Hak Memilih (Repro- Selebaran HMI)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

GUBERNUR DAN POLDA PAPUA DINILAI LANGGAR HAM

    http://tabloidjubi.com/2013/04/27/gubernur-dan-polda-papua-dinilai-langgar-ham/
    H E A D L I N E :

    Ist

    Jayapura, 27/4 (Jubi) –  Pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, di media massa, Kamis (25/4) dan Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, yang melarang aksi damai untuk memperingati 50 tahun pendudukan Negara Indonesia di tanah Papua Barat (1 Mei 1963-1 Mei 2013) dinilai melanggara HAM.

    “Pernyataan mereka tak mendasar dan bertentangan dengan hukum dan HAM. Pernyataan itu melanggar HAM. Kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat dan kemerdekaan berekspresi dijamin oleh konstitusi dasar Negara Indonesia (UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1) dan secara khusus mengatur dalam  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (pasal 1 dan 2),” kata Aktivis HAM Papua, Eli Ramos Petege dalam siaran persnya dari Jakarta, Sabtu (27/4).

    Disebutkan, Gubernur Papua, mengatakan, 1 Mei jangan dinodai dengan demo-demo karena itu bukan solusinya dan  meminta kepada kepolisian untuk tidak memberikan ijin kepada siapa saja untuk melakukan aksi. Selain itu, Polda Papua tidak akan memeberikan ijin untuk demo memperingati hari intergrasi Papua ke NKRI dan akan membubarkan paksa jika aksi tetap digelar.

    Kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, dan di Indonesia telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik, pasal 18-19 dan Deklarasi Umum HAM, pasal 18-20.

    Dalam undang-undang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1998, pasal 13, dijelaskan, setelah warga menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, maka selanjutnya Polri “ wajib” mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan  (STTP) dan berkordinasi dengan koordinator aksi dan juga polri wajib memberikan perlindungan kepada warga yang menyampaikan pendapat, bukan melarang aksi damai.

    Karena itu, Eli meminta pemerintah untuk tidak melarang warga Papua ketika mengekspresikan pendapat tentang ketidakadilan di Papua. Orang Papua diminta bersatu dan bersama-sama memperingati hari aneksasi tersebut dengan damai dan menghormati kewajiban asasi orang lain. (Jubi/Timoteus Marten)

    timo

    About Timoteus Marten

    Timoteus Marten has written 11 post for tabloidjubi.com.

6 Comments

  1. Pingback: Papuans Behind Bars: April 2013 | Papuans Behind Bars

  2. Pingback: Papuans Behind bars: May 2013 | Papuans Behind Bars

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1