• DANA KAMPANYE (IST)
  • rekapitulasi muara tami
  • Ketua KPU Papua saat membuka rapat Pleno tingkat provinsi di Hotel Aston, Jayapura (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logistik KPU Kota Jayapura (Jubi/sindung)
  • Proses Sidang Nurhaida. (Jubi/Arjuna)
  • Capres Golkar, Aburizal Bakri. (Jubi/IST)
  • proses pencoblosan di salah satu TPS yang ada di Kota Jayapura (jubi/sindung)
  • Logo KPU (IST)
  • Rapat pleno rekapituasi terbuka Kota Jayapura(Jubi/sindung)
  • Jumpa Pers LP3 NKRI Bersama Ketua KPU Sarmi, Minggu (20/4) lalu (Jubi/Aprila)
  • Proses Sidang Nurhaida. (Jubi/Arjuna)
  • Pusat Pemerintahan Kabupaten Paniai (Jubi/Indrayadi TH)
  • ilustrasi pemilu2
  • Pleno hasil rekapitulasi penghitungan suara yang digelar KPU Jayawijaya. (Jubi/Islami)
  • Sekretrasi Komisi A yang Juga Anggota Baleg DPR Papua, Julius Miagoni. (Jubi/Arjuna)
  • Staff Panwaslu Provinsi Papua yang membawa formulir c-6 dari kantor KPU Kota Jayapura(Jubi/sindung)
  • KPU Logo
  • Kotak suara hasil Pileg 9 April lalu, dari  Distrik Mimika Baru yang ditampung di gedung Emeneme Yauware sebelum dibawa ke KPU (Jubi/Istimewa)
  • Perhitungan suara yang ada (jubi/sindung)
  • Ilustrasi Pemilu 4
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
  • Logo KPU. (IST)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • logo pemilu
  • Jumpa Pers LP3 NKRI (Jubi/Aprila)
  • Laporan penghitungan suara di tingkat PPD belum masuk, membuat KPU Jayawijaya harus turun ke lapangan. (Jubi/Islami)
  • Salah Satu TPS di Kabupaten Jayawijaya (Dok. Tim Hanorogo)
  • Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Jumpa Pers di AlDP (Jubi/Aprila)
  • RS Jiwa Abepura. (Doc. Jubi)
  • Albert Tulihanuk (Jubi/Islami)
  • Warga Timika saat melakukan pencoblosan dalam Pemilukada lalu (Jubi/Eveert)
  • Adam Arisoy ( Albert/Jubi )
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoy (Jubi/Indrayadi TH)
  • Ketua Panwas Merauke, Benediktus Tukedjo
  • logo pemilu
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

GUBERNUR DAN POLDA PAPUA DINILAI LANGGAR HAM

    http://tabloidjubi.com/2013/04/27/gubernur-dan-polda-papua-dinilai-langgar-ham/
    H E A D L I N E :

    Ist

    Jayapura, 27/4 (Jubi) –  Pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, di media massa, Kamis (25/4) dan Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, yang melarang aksi damai untuk memperingati 50 tahun pendudukan Negara Indonesia di tanah Papua Barat (1 Mei 1963-1 Mei 2013) dinilai melanggara HAM.

    “Pernyataan mereka tak mendasar dan bertentangan dengan hukum dan HAM. Pernyataan itu melanggar HAM. Kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat dan kemerdekaan berekspresi dijamin oleh konstitusi dasar Negara Indonesia (UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1) dan secara khusus mengatur dalam  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (pasal 1 dan 2),” kata Aktivis HAM Papua, Eli Ramos Petege dalam siaran persnya dari Jakarta, Sabtu (27/4).

    Disebutkan, Gubernur Papua, mengatakan, 1 Mei jangan dinodai dengan demo-demo karena itu bukan solusinya dan  meminta kepada kepolisian untuk tidak memberikan ijin kepada siapa saja untuk melakukan aksi. Selain itu, Polda Papua tidak akan memeberikan ijin untuk demo memperingati hari intergrasi Papua ke NKRI dan akan membubarkan paksa jika aksi tetap digelar.

    Kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, dan di Indonesia telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik, pasal 18-19 dan Deklarasi Umum HAM, pasal 18-20.

    Dalam undang-undang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1998, pasal 13, dijelaskan, setelah warga menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, maka selanjutnya Polri “ wajib” mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan  (STTP) dan berkordinasi dengan koordinator aksi dan juga polri wajib memberikan perlindungan kepada warga yang menyampaikan pendapat, bukan melarang aksi damai.

    Karena itu, Eli meminta pemerintah untuk tidak melarang warga Papua ketika mengekspresikan pendapat tentang ketidakadilan di Papua. Orang Papua diminta bersatu dan bersama-sama memperingati hari aneksasi tersebut dengan damai dan menghormati kewajiban asasi orang lain. (Jubi/Timoteus Marten)

    timo

    About Timoteus Marten

    Timoteus Marten has written 11 post for tabloidjubi.com.

6 Comments

  1. Pingback: Papuans Behind Bars: April 2013 | Papuans Behind Bars

  2. Pingback: Papuans Behind bars: May 2013 | Papuans Behind Bars

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1