MARKETS
  • Index Regional »
  • MNC 36 Index 271.043 +2.485
  • IDX30 Index 445.177 +3.578
  • Composite Index 5089.547 +30.698
  • PEFINDO25 Listed 461.572 +3.334
  • SMI Infrastructur 359.773 +3.553
  • Index Global »
  • NASDAQ Composite 4630.742 +64.604
  • Nikkei 225 16413.76 +755.56
  • FTSE BUR MAL KLCI 1855.15 +12.37
  • Integrated Silico 13.58 +0.72
  • S&P 500 2018.05 +23.40
  • NASDAQ-100 4158.21 +57.574

GUBERNUR DAN POLDA PAPUA DINILAI LANGGAR HAM

Penulis : on April 27, 2013 at 14:27:51 WP
CUNDING LEVI

Ist

Jayapura, 27/4 (Jubi) –  Pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, di media massa, Kamis (25/4) dan Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, yang melarang aksi damai untuk memperingati 50 tahun pendudukan Negara Indonesia di tanah Papua Barat (1 Mei 1963-1 Mei 2013) dinilai melanggara HAM.

“Pernyataan mereka tak mendasar dan bertentangan dengan hukum dan HAM. Pernyataan itu melanggar HAM. Kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat dan kemerdekaan berekspresi dijamin oleh konstitusi dasar Negara Indonesia (UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1) dan secara khusus mengatur dalam  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (pasal 1 dan 2),” kata Aktivis HAM Papua, Eli Ramos Petege dalam siaran persnya dari Jakarta, Sabtu (27/4).

Disebutkan, Gubernur Papua, mengatakan, 1 Mei jangan dinodai dengan demo-demo karena itu bukan solusinya dan  meminta kepada kepolisian untuk tidak memberikan ijin kepada siapa saja untuk melakukan aksi. Selain itu, Polda Papua tidak akan memeberikan ijin untuk demo memperingati hari intergrasi Papua ke NKRI dan akan membubarkan paksa jika aksi tetap digelar.

Kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, dan di Indonesia telah diratifikasi menjadi undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang hak Sipil dan Politik, pasal 18-19 dan Deklarasi Umum HAM, pasal 18-20.

Dalam undang-undang, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor  9 Tahun 1998, pasal 13, dijelaskan, setelah warga menyampaikan surat pemberitahuan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, maka selanjutnya Polri “ wajib” mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan  (STTP) dan berkordinasi dengan koordinator aksi dan juga polri wajib memberikan perlindungan kepada warga yang menyampaikan pendapat, bukan melarang aksi damai.

Karena itu, Eli meminta pemerintah untuk tidak melarang warga Papua ketika mengekspresikan pendapat tentang ketidakadilan di Papua. Orang Papua diminta bersatu dan bersama-sama memperingati hari aneksasi tersebut dengan damai dan menghormati kewajiban asasi orang lain. (Jubi/Timoteus Marten)

timo

About Timoteus Marten

Timoteus Marten has written 11 post for tabloidjubi.com.

Pilihan Editor
Back To Top