MARKETS
  • Index Regional »
  • MNC 36 Index 269.586 -0.722
  • IDX30 Index 437.431 -1.044
  • Composite Index 5030.784 -9.748
  • PEFINDO25 Listed 461.418 -0.115
  • SMI Infrastructur 358.989 -1.244
  • Index Global »
  • NASDAQ Composite 4316.075 +57.637
  • Nikkei 225 14804.28 -306.95
  • FTSE BUR MAL KLCI 1797.83 -5.31
  • Integrated Silico 12.31 +0.40
  • S&P 500 1904.01 +17.25
  • NASDAQ-100 3870.078 +54.607

MEDIA TAK LAYAK, UPAH JURNALIS PUN TAK LAYAK

Penulis : on May 3, 2013 at 22:04:53 WP

Suasana para wartawan saat wawancara (Jubi/Levi)

Jayapura, 3/5 (Jubi) - Jujur saja. Upah layak jurnalis di Indonesia sangat rendah, termasuk di Papua. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Papua, mengeluarkan upah layak 2011 bagi jurnalis di daerah itu sebesar Rp 6,4 juta per bulan. Tapi kenyataannya, upah layak yang diterima jurnalis di Papua berada jauh di bawah angka itu. Malah ada yang hanya bermodalkan kartu pers, alias tak digaji. Sehingga si jurnalis mencari “upahnya” sendiri dengan meminta dari narasumber atau pihak lain.

Akibatnya, situasi ini membawa konsekuensi serius bagi kualitas berita yang dihasilkan. Bahkan ada jurnalis memilih jalan pragmatis dalam mencari dan menulis berita. Misalnya, mencari berita yang paling mudah didapat atau saling tukar berita antarwartawan. Apalagi hampir seluruh media massa memuat persoalan yang sama, maka publik pun tak mendapatkan keragaman informasi.

Selain gaji yang tak mencukupi, sangat sulit bagi jurnalis menghasilkan karya berbobot. Sebab, menghasilkan karya berbobot, apalagi jika formatnya investigasi, tentu menguras tenaga, pikiran, dan biaya. Tak heran jika di media massa lokal seperti di Papua, minim berita investigasi.

Rendahnya gaji jurnalis, juga menyebabkan para jurnalis mudah tergoda melanggar kode etik jurnalistik. Padahal kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia jelas melarang para jurnalis menerima suap atau “amplop”. Ini juga terdapat di kode etik dari beberapa organisasi profesi yang diakui Dewan Pers, seperti, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan AJI.

Semakin rendah upah, semakin besar toleransi jurnalis terhadap suap atau ”amplop”. Sehingga jurnalis sudah sepantasnya mendapat upah yang layak agar tak mudah tergoda dengan berbagai “amplop” saat menjalankan profesinya. Tapi hingga kini memang belum ada standar upah layak diterima seorang jurnalis. Apalagi kelayakan hidup di masing-masing daerah di Indonesia, juga berbeda-beda.

Tak adanya standar upah jurnalis, membuat perusahaan media sering menggunakan patokan upah minimum regional (UMR) sebagai dasar menggaji karyawannya. Bahkan ada yang jauh di bawah UMR. Padahal memakai standar UMR saja, jelas tak memadai. Ini dikarenakan standar UMR jauh memenuhi kebutuhan minimal orang yang bekerja sebagai jurnalis. Adanya standar penggajian yang jelas, kiranya cukup logis karena besarnya tanggungjawab profesi jurnalis.

Perlunya Perusahaan Media Layak

Industri media di berbagai pejuru nusantara Indonesia terus tumbuh, termasuk di Papua. Ini akibat dihapuskannya mekanisme Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Departemen Penerangan oleh pemerintah.  Tumbuhnya media-media baru yang tak dikelola secara profesional menjadi “bom waktu” bagi kebebasan pers yang berdampak pada profesi jurnalis.

Selain itu, yang paling ironis, tingkat kesejahteraan pemilik media sangat jauh berbeda dengan jurnalis atau karyawannya. Para pemilik media seakan tak peduli kesejahteraan karyawan atau jurnalisnya, termasuk peningkatan kapasitasnya. Belum lagi ada perusahaan media yang sebenarnya tak memiliki modal cukup sebagai perusahaan media, tapi “nekad” ikut terjun dalam bisnis media.

Sehingga tak jarang untuk menambah penghasilan perusahaan media, jurnalis harus berperan ganda menjadi pencari iklan. Hubungan baik dengan narasumber dan iming-iming citra yang baik digunakan umpan untuk mengail iklan. Walau sejumlah media melarang keras para jurnalisnya mencari iklan. Tapi tak sedikit pula memanfaatkan jurnalisnya memburu iklan.

Kasus jurnalis “dipaksa” mencari iklan oleh tempatnya bekerja, terjadi pada seorang rekan jurnalis bernama Syamsul Huda M. Suhari, yang bekerja di LKBN ANTARA Biro Gorontalo. Dalam tulisannya berjudul “Saya Jurnalis, Bukan Pencari Iklan” melalui blognya, yang publikasikan beberapa media online, Syamsul Huda M. Suhari (Syam Terajana), menceritakan kisahnya sebagai jurnalis yang “dipaksa” mencari iklan. Sehingga akhirnya memilih keluar dari tempatnya bekerja.

Sebenarnya pada Pasal 10 Undang-Undang Pers dengan tegas mengamanatkan agar perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawannya dalam bentuk kepemilikan saham atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya. Langkah itu bisa didapat melalui kenaikan gaji, tunjangan kesehatan, kepemilikan saham, asuransi yang layak, dan pemberian bonus.

Dewan Pers telah menghadirkan Standar Perusahaan Pers yang bertujuan membuat standarisasi badan hukum atau perusahaan pers, sebagai pemilik dan pengelola penerbitan media cetak. Butir 5 Standar Perusahaan Pers versi Dewan Pers menyebutkan, perusahaan pers harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp 50 juta, jumlah modal dasar yang sama dengan yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Jubi/Levi)

cunding

About Cunding Levi

Cunding Levi has written 15 post for tabloidjubi.com.

Ajax spinner
Pilihan Editor
Back To Top