• Caleg DPR Papua dari Partai Hanura, Kenius Kogoya. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Ketua KPU Papua Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
  • Suasana Sidang Paripurna DPR Papua Ketika Pengesahan Raperdasus Kursi Untuk Orang Asli Papua. (Jubi/Arjuna)
  • JW DW Duduk Di Belakang Penasehat Hukun, Saat Jalani Sidang Akhir Bulan Lalu (Jubi-Aprila)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Ilustrasi Noken. (IST)
  • Ilustrasi Logo KPU. (IST)
  • Kapolda Papua, Brigjen Yotje Mende. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Anggota Polisi. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • KPU, Bawaslu dan Anggota KPUD Sedang Berdiskusi Untuk Mencocokan data. (Jubi/Alex)
  • Ketua BARA JP Provinsi Papua, Yakoba Lokbere (kacamata) di dampingi KEtua LMA Papua, Lenis Kogoya dan relawan Jokowi (Jubi/Indrayadi TH)
  • Foto , Jubi  Rapat Rekapitulasi  KPU Kabupaten Sorong Selatan
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Ketua KPU Biak Numfor, Jackson Maryen Didampingi Anggota KPU Papua, Musa Sombuk Saat Berikan Keterangan Pers. (Jubi/Alex)
  • Puncak Gunung Cartenz (belantaraindonesia.org)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Logo Kabupaten Intan Jaya (Foto: sanironni.blogspot.com)
  • Data pemilih dalam Pilpres 2014. Diolah dari hasil Pleno Pilpres Kota Jayapura (Jubi)
  • Penyamatan tanda kebesaran Papua kepada Jokowi di Kampung Harapan, Sentani (Jubi/Mecky)
  • Ilustrasi Kotak Suara (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logo KPK (IST)
  • Jokowi-JK (Net)
  • Real Count Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua Barat (IST)
  • Sekretariat KPU Papua di Hotel Merbau Sentani. (Jubi/Albert Yomo)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo (Jubi/Islami)
  • Rapat pleno terbuka KPU Kota Jayapura Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan suara Pilpres Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Pelaksanaan pleno yang berlangsung di Aula BEla Fiesta
  • Pleno penetapan suara Pilpres yang digelar KPU Jayawijaya di Gedung DPRD Jayawijaya, Rabu (16/7). (Jubi/Islami)
  • Nampak suasana pemilihan umum Presiden, di salah satu TPS, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, 9 Juli lalu. ( Dok.Jubi )
  • Jokowi-JK (Net)
  • Hanock Mariay ( Dok.Jubi )
  • Baharudin Farawowan ( Foto: Albert )
  • Ilustrasi Logistik Pemilu. (IST)
  • Perhitungan suara (Jubi/Sindung)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

MEDIA TAK LAYAK, UPAH JURNALIS PUN TAK LAYAK

    H E A D L I N E :

    Suasana para wartawan saat wawancara (Jubi/Levi)

    Jayapura, 3/5 (Jubi) - Jujur saja. Upah layak jurnalis di Indonesia sangat rendah, termasuk di Papua. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Papua, mengeluarkan upah layak 2011 bagi jurnalis di daerah itu sebesar Rp 6,4 juta per bulan. Tapi kenyataannya, upah layak yang diterima jurnalis di Papua berada jauh di bawah angka itu. Malah ada yang hanya bermodalkan kartu pers, alias tak digaji. Sehingga si jurnalis mencari “upahnya” sendiri dengan meminta dari narasumber atau pihak lain.

    Akibatnya, situasi ini membawa konsekuensi serius bagi kualitas berita yang dihasilkan. Bahkan ada jurnalis memilih jalan pragmatis dalam mencari dan menulis berita. Misalnya, mencari berita yang paling mudah didapat atau saling tukar berita antarwartawan. Apalagi hampir seluruh media massa memuat persoalan yang sama, maka publik pun tak mendapatkan keragaman informasi.

    Selain gaji yang tak mencukupi, sangat sulit bagi jurnalis menghasilkan karya berbobot. Sebab, menghasilkan karya berbobot, apalagi jika formatnya investigasi, tentu menguras tenaga, pikiran, dan biaya. Tak heran jika di media massa lokal seperti di Papua, minim berita investigasi.

    Rendahnya gaji jurnalis, juga menyebabkan para jurnalis mudah tergoda melanggar kode etik jurnalistik. Padahal kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia jelas melarang para jurnalis menerima suap atau “amplop”. Ini juga terdapat di kode etik dari beberapa organisasi profesi yang diakui Dewan Pers, seperti, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan AJI.

    Semakin rendah upah, semakin besar toleransi jurnalis terhadap suap atau ”amplop”. Sehingga jurnalis sudah sepantasnya mendapat upah yang layak agar tak mudah tergoda dengan berbagai “amplop” saat menjalankan profesinya. Tapi hingga kini memang belum ada standar upah layak diterima seorang jurnalis. Apalagi kelayakan hidup di masing-masing daerah di Indonesia, juga berbeda-beda.

    Tak adanya standar upah jurnalis, membuat perusahaan media sering menggunakan patokan upah minimum regional (UMR) sebagai dasar menggaji karyawannya. Bahkan ada yang jauh di bawah UMR. Padahal memakai standar UMR saja, jelas tak memadai. Ini dikarenakan standar UMR jauh memenuhi kebutuhan minimal orang yang bekerja sebagai jurnalis. Adanya standar penggajian yang jelas, kiranya cukup logis karena besarnya tanggungjawab profesi jurnalis.

    Perlunya Perusahaan Media Layak

    Industri media di berbagai pejuru nusantara Indonesia terus tumbuh, termasuk di Papua. Ini akibat dihapuskannya mekanisme Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Departemen Penerangan oleh pemerintah.  Tumbuhnya media-media baru yang tak dikelola secara profesional menjadi “bom waktu” bagi kebebasan pers yang berdampak pada profesi jurnalis.

    Selain itu, yang paling ironis, tingkat kesejahteraan pemilik media sangat jauh berbeda dengan jurnalis atau karyawannya. Para pemilik media seakan tak peduli kesejahteraan karyawan atau jurnalisnya, termasuk peningkatan kapasitasnya. Belum lagi ada perusahaan media yang sebenarnya tak memiliki modal cukup sebagai perusahaan media, tapi “nekad” ikut terjun dalam bisnis media.

    Sehingga tak jarang untuk menambah penghasilan perusahaan media, jurnalis harus berperan ganda menjadi pencari iklan. Hubungan baik dengan narasumber dan iming-iming citra yang baik digunakan umpan untuk mengail iklan. Walau sejumlah media melarang keras para jurnalisnya mencari iklan. Tapi tak sedikit pula memanfaatkan jurnalisnya memburu iklan.

    Kasus jurnalis “dipaksa” mencari iklan oleh tempatnya bekerja, terjadi pada seorang rekan jurnalis bernama Syamsul Huda M. Suhari, yang bekerja di LKBN ANTARA Biro Gorontalo. Dalam tulisannya berjudul “Saya Jurnalis, Bukan Pencari Iklan” melalui blognya, yang publikasikan beberapa media online, Syamsul Huda M. Suhari (Syam Terajana), menceritakan kisahnya sebagai jurnalis yang “dipaksa” mencari iklan. Sehingga akhirnya memilih keluar dari tempatnya bekerja.

    Sebenarnya pada Pasal 10 Undang-Undang Pers dengan tegas mengamanatkan agar perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawannya dalam bentuk kepemilikan saham atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya. Langkah itu bisa didapat melalui kenaikan gaji, tunjangan kesehatan, kepemilikan saham, asuransi yang layak, dan pemberian bonus.

    Dewan Pers telah menghadirkan Standar Perusahaan Pers yang bertujuan membuat standarisasi badan hukum atau perusahaan pers, sebagai pemilik dan pengelola penerbitan media cetak. Butir 5 Standar Perusahaan Pers versi Dewan Pers menyebutkan, perusahaan pers harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp 50 juta, jumlah modal dasar yang sama dengan yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Jubi/Levi)

    cunding

    About Cunding Levi

    Cunding Levi has written 14 post for tabloidjubi.com.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1