• Laporan penghitungan suara di tingkat PPD belum masuk, membuat KPU Jayawijaya harus turun ke lapangan. (Jubi/Islami)
  • Salah Satu TPS di Kabupaten Jayawijaya (Dok. Tim Hanorogo)
  • Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Jumpa Pers di AlDP (Jubi/Aprila)
  • RS Jiwa Abepura. (Doc. Jubi)
  • Albert Tulihanuk (Jubi/Islami)
  • Warga Timika saat melakukan pencoblosan dalam Pemilukada lalu (Jubi/Eveert)
  • Adam Arisoy ( Albert/Jubi )
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoy (Jubi/Indrayadi TH)
  • Ketua Panwas Merauke, Benediktus Tukedjo
  • logo pemilu
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Meski sudah lansia, namun janda pensiunan polisi ini tidak pernah absen untuk menggunakan hak politiknya pada setiap Pemilu dari waktu ke waktu.  (Jubi/Albert)
  • Ilustrasi Pencoblosan. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Pastor John Jonga (Jubi/Elisa)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Walikota Jayapura dalam pencoblosan di TPS terdekat (Jubi/sindung)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Ilustrasi
  • Petugas Panitia Pemungutan Suara TPS 16 Koperapoka, saat mengisi keterangan 4 jenis surat suara. (Jubi/Eveerth)
  • NATALIUS PIGAI (JUBI/APRILA)
  • Ketua KPPS TPS 16 Koperapoka, Mimika Baru, Yohana, saat menjelaskan prosedur pencoblosan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu (Jubi/Eveerth)
  • Seorang warga hendak mencoblok dari data KTP dirinya (Jubi/Indrayadi TH)
  • form C1 KPU ditunjukkan ke walikota Jayapura(Jubi/sindung)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Warga di TPS 015 Gang Nirwana memprotes surat suara yang telah dicoblos oleh KPPS. (Jubi/Islami)
  • RM Echa - Roni (Jubi/Aprila)
  • TPS 05 DAN RUMAH WARGA YANG DI BAKAR (Jubi/Aprila)
  • Warga sedang antri untuk mencoblos
  • Suasana Penghitungan Suara di TPS 49 Kelurahan Koperapoka, Kabupaten Mimika (Jubi/Eveerth)
  • Nurmina Letsoin
  • Situasi saat pemilihan di TPS 06 Kota baru Abepura Kota Jayapura ( albert/jubi)
  • Ketua KPU Merauke, Antonius Kaize
  • Selebaran HMI Komisariat Mimika terkait Ajakan Warga Gunakan Hak Memilih (Repro- Selebaran HMI)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo ketika mencoblos di TPS 1 Kampung Hitigima. (Jubi/Islami)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

MEDIA TAK LAYAK, UPAH JURNALIS PUN TAK LAYAK

    http://tabloidjubi.com/2013/05/03/media-tak-layak-upah-jurnalis-pun-tak-layak/
    H E A D L I N E :

    Suasana para wartawan saat wawancara (Jubi/Levi)

    Jayapura, 3/5 (Jubi) - Jujur saja. Upah layak jurnalis di Indonesia sangat rendah, termasuk di Papua. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Papua, mengeluarkan upah layak 2011 bagi jurnalis di daerah itu sebesar Rp 6,4 juta per bulan. Tapi kenyataannya, upah layak yang diterima jurnalis di Papua berada jauh di bawah angka itu. Malah ada yang hanya bermodalkan kartu pers, alias tak digaji. Sehingga si jurnalis mencari “upahnya” sendiri dengan meminta dari narasumber atau pihak lain.

    Akibatnya, situasi ini membawa konsekuensi serius bagi kualitas berita yang dihasilkan. Bahkan ada jurnalis memilih jalan pragmatis dalam mencari dan menulis berita. Misalnya, mencari berita yang paling mudah didapat atau saling tukar berita antarwartawan. Apalagi hampir seluruh media massa memuat persoalan yang sama, maka publik pun tak mendapatkan keragaman informasi.

    Selain gaji yang tak mencukupi, sangat sulit bagi jurnalis menghasilkan karya berbobot. Sebab, menghasilkan karya berbobot, apalagi jika formatnya investigasi, tentu menguras tenaga, pikiran, dan biaya. Tak heran jika di media massa lokal seperti di Papua, minim berita investigasi.

    Rendahnya gaji jurnalis, juga menyebabkan para jurnalis mudah tergoda melanggar kode etik jurnalistik. Padahal kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia jelas melarang para jurnalis menerima suap atau “amplop”. Ini juga terdapat di kode etik dari beberapa organisasi profesi yang diakui Dewan Pers, seperti, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan AJI.

    Semakin rendah upah, semakin besar toleransi jurnalis terhadap suap atau ”amplop”. Sehingga jurnalis sudah sepantasnya mendapat upah yang layak agar tak mudah tergoda dengan berbagai “amplop” saat menjalankan profesinya. Tapi hingga kini memang belum ada standar upah layak diterima seorang jurnalis. Apalagi kelayakan hidup di masing-masing daerah di Indonesia, juga berbeda-beda.

    Tak adanya standar upah jurnalis, membuat perusahaan media sering menggunakan patokan upah minimum regional (UMR) sebagai dasar menggaji karyawannya. Bahkan ada yang jauh di bawah UMR. Padahal memakai standar UMR saja, jelas tak memadai. Ini dikarenakan standar UMR jauh memenuhi kebutuhan minimal orang yang bekerja sebagai jurnalis. Adanya standar penggajian yang jelas, kiranya cukup logis karena besarnya tanggungjawab profesi jurnalis.

    Perlunya Perusahaan Media Layak

    Industri media di berbagai pejuru nusantara Indonesia terus tumbuh, termasuk di Papua. Ini akibat dihapuskannya mekanisme Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Departemen Penerangan oleh pemerintah.  Tumbuhnya media-media baru yang tak dikelola secara profesional menjadi “bom waktu” bagi kebebasan pers yang berdampak pada profesi jurnalis.

    Selain itu, yang paling ironis, tingkat kesejahteraan pemilik media sangat jauh berbeda dengan jurnalis atau karyawannya. Para pemilik media seakan tak peduli kesejahteraan karyawan atau jurnalisnya, termasuk peningkatan kapasitasnya. Belum lagi ada perusahaan media yang sebenarnya tak memiliki modal cukup sebagai perusahaan media, tapi “nekad” ikut terjun dalam bisnis media.

    Sehingga tak jarang untuk menambah penghasilan perusahaan media, jurnalis harus berperan ganda menjadi pencari iklan. Hubungan baik dengan narasumber dan iming-iming citra yang baik digunakan umpan untuk mengail iklan. Walau sejumlah media melarang keras para jurnalisnya mencari iklan. Tapi tak sedikit pula memanfaatkan jurnalisnya memburu iklan.

    Kasus jurnalis “dipaksa” mencari iklan oleh tempatnya bekerja, terjadi pada seorang rekan jurnalis bernama Syamsul Huda M. Suhari, yang bekerja di LKBN ANTARA Biro Gorontalo. Dalam tulisannya berjudul “Saya Jurnalis, Bukan Pencari Iklan” melalui blognya, yang publikasikan beberapa media online, Syamsul Huda M. Suhari (Syam Terajana), menceritakan kisahnya sebagai jurnalis yang “dipaksa” mencari iklan. Sehingga akhirnya memilih keluar dari tempatnya bekerja.

    Sebenarnya pada Pasal 10 Undang-Undang Pers dengan tegas mengamanatkan agar perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawannya dalam bentuk kepemilikan saham atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya. Langkah itu bisa didapat melalui kenaikan gaji, tunjangan kesehatan, kepemilikan saham, asuransi yang layak, dan pemberian bonus.

    Dewan Pers telah menghadirkan Standar Perusahaan Pers yang bertujuan membuat standarisasi badan hukum atau perusahaan pers, sebagai pemilik dan pengelola penerbitan media cetak. Butir 5 Standar Perusahaan Pers versi Dewan Pers menyebutkan, perusahaan pers harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp 50 juta, jumlah modal dasar yang sama dengan yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Jubi/Levi)

    cunding

    About Cunding Levi

    Cunding Levi has written 13 post for tabloidjubi.com.

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1