• Laporan penghitungan suara di tingkat PPD belum masuk, membuat KPU Jayawijaya harus turun ke lapangan. (Jubi/Islami)
  • Salah Satu TPS di Kabupaten Jayawijaya (Dok. Tim Hanorogo)
  • Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Jumpa Pers di AlDP (Jubi/Aprila)
  • RS Jiwa Abepura. (Doc. Jubi)
  • Albert Tulihanuk (Jubi/Islami)
  • Warga Timika saat melakukan pencoblosan dalam Pemilukada lalu (Jubi/Eveert)
  • Adam Arisoy ( Albert/Jubi )
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoy (Jubi/Indrayadi TH)
  • Ketua Panwas Merauke, Benediktus Tukedjo
  • logo pemilu
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Meski sudah lansia, namun janda pensiunan polisi ini tidak pernah absen untuk menggunakan hak politiknya pada setiap Pemilu dari waktu ke waktu.  (Jubi/Albert)
  • Ilustrasi Pencoblosan. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Pastor John Jonga (Jubi/Elisa)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Walikota Jayapura dalam pencoblosan di TPS terdekat (Jubi/sindung)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Ilustrasi
  • Petugas Panitia Pemungutan Suara TPS 16 Koperapoka, saat mengisi keterangan 4 jenis surat suara. (Jubi/Eveerth)
  • NATALIUS PIGAI (JUBI/APRILA)
  • Ketua KPPS TPS 16 Koperapoka, Mimika Baru, Yohana, saat menjelaskan prosedur pencoblosan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu (Jubi/Eveerth)
  • Seorang warga hendak mencoblok dari data KTP dirinya (Jubi/Indrayadi TH)
  • form C1 KPU ditunjukkan ke walikota Jayapura(Jubi/sindung)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Warga di TPS 015 Gang Nirwana memprotes surat suara yang telah dicoblos oleh KPPS. (Jubi/Islami)
  • RM Echa - Roni (Jubi/Aprila)
  • TPS 05 DAN RUMAH WARGA YANG DI BAKAR (Jubi/Aprila)
  • Warga sedang antri untuk mencoblos
  • Suasana Penghitungan Suara di TPS 49 Kelurahan Koperapoka, Kabupaten Mimika (Jubi/Eveerth)
  • Nurmina Letsoin
  • Situasi saat pemilihan di TPS 06 Kota baru Abepura Kota Jayapura ( albert/jubi)
  • Ketua KPU Merauke, Antonius Kaize
  • Selebaran HMI Komisariat Mimika terkait Ajakan Warga Gunakan Hak Memilih (Repro- Selebaran HMI)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo ketika mencoblos di TPS 1 Kampung Hitigima. (Jubi/Islami)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

SECERCAH HARAPAN UNTUK MASYARAKAT ADAT DAN AGAMA

    http://tabloidjubi.com/2013/05/08/secercah-harapan-untuk-masyarakat-adat-dan-agama/
    H E A D L I N E :

    Ponto Yelipele (Dok. Pribadi)

    Oleh : Ponto Yelipele

    Dinamika hubungan agama-agama di Papua yang menjurus pada ketegangan antar pemeluknya merupakan suatu keniscayaan. Bahwa, harmonisasi hubungan antar kelompok agama yang ada saat ini lebih ditopang oleh nilai-nilai kultural masyarakat adat Papua. Namun demikian, transformasi nilai-nilai baru yang cenderung kapital dengan semangat uang nyaris sebagai agama, telah dan sedang memporak-porandakan sendi-sendi kearifan lokal yang menjadi semangat kebersamaan. Di sisi lain, Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural, agama-agama, dan perempuan yang menjadi harapan rakyat Papua belum mampu memproteksi kemungkinan-kemungkinan buruk dan atau merekonstruksi berbagai pendekatan melalui regulasi Perdasus yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan peradaban kekinian.

    Secercah harapan telah terpampang di hadapan seluruh rakyat Papua dengan tekad yang di usung oleh Gubernur baru yang dengan tegas mengatakan bahwa,   Visi dan Misi besar dirinya yakni Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera untuk menata pembangunan Papua menuju Peradaban Baru dengan merangkul adat dan agama, koordinasi yang konstruktif antara Gubernur, DPRP, dan MRP patut disambut oleh seluruh rakyat Papua. Kelompok masyarakat agama-agama di Papua mesti pro aktif dalam mengawal visi pro rakyat yang di usung oleh Gubernur Lukas Enembe, sehingga keharmonisan antar agama yang ada ini tetap terjaga dan lebih baik lagi di masa mendatang.

    Namun demikian, menurut hemat kami hampir sebagaian besar tokoh-tokoh sentral kelompok sosial kemasyarakatan dan agama-agama yang ada di Papua tampak terpolarisasi dalam dinamika politik pragmatis dan melupakan fungsi utamanya sebagai penerang jalan kebenaran, sehingga umat tidak lagi menaruh kepercayaan dan lalu menerjemahkan nilai-nilai kebenaran secara serampangan sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Melihat kenyataan ini, maka pemerintah mesti memperkuat isntitusi kelompok sosial masyarakat dan agama-agama tentunya. Pemerintah juga mesti memberikan perhatian ekstra pada pertumbuhan kelompok sosial kemasyarakatan dan agama-agama di Papua yang sangat pesat, karena sejauh ini belum ada kontrol yang efektif dari pemerintah. Sikap tegas pemerintah dibutuhkan dalam hal menertibkan pertumbuhan seperti jamur ini.

    Satu hal lain yang miris dan luput dari perhatian pemerintah Provinsi Papua di masa-masa yang lalu adalah kelompok masyarakat adat minoritas dan aviliasinya dalam dinamika kelompok sosial masyarakat dan agama-agama pada peradaban terkini. Pemetaan yang jelas terhadap kelompok masyarakat adat dalam dinamika ini menjadi sangat penting guna ketercapaian program pemberdayaan pada masyarakat adat secara proporsional dan tepat guna.

    Arus urbanisasi harus dan sesegera mungkin dikendalikan, jika Pemerintah Provinsi Papua dalam kepemimpinan anak Koteka, Kakak Lukas Enembe hendak memaksimalkan fungsi proteksi dan program afirmative action dapat berhasil guna sesuai dengan amanat undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kesenjangan sosial ekonomi yang tampak sangat tidak seimbang harus diantisipasi dengan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada masyarakat adat Papua.

    Kebijakan Gubernur Lukas Enembe dengan membagi anggaran 80% untuk Kota/Kabupaten dan 20% untuk Provinsi sangat mengagumkan karena sampai sekarang masyarakat adat masih pakai koteka dan Mayoritas buta aksara. Rumah mereka masih tradisional (honai/lese), masyarakat adat masih  menanam ubi jalar dan menokok sagu hanya untuk makanan sehari-hari dan belum mampu menanam tanaman yang bernilai ekonomis, Mereka memikul kayu buah, balok/papan, kayu bakar dan lainnya ke Kota berkilo-kilo untuk dijual. Bila uangnya cukup, mereka membeli parang, sekop, garam vetsin dan lainnya. Bila ditelisik lebih dalam. Masyarakat adat memiliki daya untuk maju, namun ada kesan pembiaran, maka menjadi PR besar untuk Kakak Enembe dan Klemen Tinal.

    Masyarakat adat juga masih sangat resisten dengan semua transformasi nilai-nilai baru dan sebagian besar kebijakan pembangunan yang digalakan oleh Pemerintah, tetapi mereka juga tidak memiliki daya untuk menolak kesemuanya. Berbagai pola pendekatan yang digunakan oleh banyak pihak untuk membangun masyarakat adat nyaris tak menghasilkan apa-apa dan sebaliknya, keadaan mereka kian terperosok dan terpuruk oleh mayoritas kebijakan yang anti realitas ditambah dengan arus globalisasi yang sangat deras. Proses Difusi oleh agennya (pemerintah) lebih menempatkan masyarakat adat tidak sebagai subjek tetapi sebagai objek sehingga kehendak Adopsi lebih sebagai sikap mencoba-coba dan kepasrahan, hasilnya adalah masyarakat konsumtif dan anti inovasi yang tetap berpedoman pada pola hidup warisan leluhur. Masyarakat adat harus dibangun berdasarkan daya yang ada pada mereka sehingga alasan geografis, topografi, dan etnografi tidak lagi menjadi taruhan para elit. Masyarakat Adat Papua adalah masyarakat yang tingkat kebudayaannya sangat tinggi dan masih orisinil di peradaban kini. Aset Bangsa yang sangat berharga tentunya, sangat disayangkan dan bahkan naif jika dibiarkan tertelan oleh arus globalisasi.

    Hari ini masyarakat adat Papua bagaikan telur di ujung tanduk, mereka terasing di tanah kelahirannya, ditengah-tengah eufhoria Otonomi Khusus (Otsus). Secara kualitas dan kuantitas terus berkurang. Realitas terkini masyarakat adat Papua, terutama generasi mudanya “di persimpangan jalan”, mereka sulit dikontrol dengan nilai leluhur (adat) maupun agama, karena orang tua mereka bimbang. Mayoritas tetua/sesepuh adat ingin mewariskan seluruh nilai dan praktek ritual adat kepada anak-anak mereka disatu sisi dan disisi lain mereka juga merelakan anak-anaknya ke sekolah formal terdekat, namun anak-anak menjumpai pengajar yang berbeda dengan dirinya dan juga dengan pendekatan serta metodenya yang “anti realitas”. Tentu bisa dibayangkan, ouput seperti apa dari situasi pembelajaran seperti itu. Tak perlu repot-repot untuk dibayangkan, karena secara kasat mata anda akan banyak menjumpai anak-anak usia 6 s/d 16 tahun yang mencuri uang orangtuanya dan juga orang lain atau bekerja apapun. Bukan untuk membeli makan, tetapi untuk membeli lem perekat merek “Aibon” lalu mereka isap sampai habis. Julukan keren mereka adalah “anak-anak aibon”, dan ironisnya, julukan semacam itu gemar diucapkan oleh para pengkhotbah dan juga pembuat kebijakan pembangunan. “Miris, Ironis, dan Bom Waktu”.

    Semua ini menjadi tanggungjawab kita semua tentunya, terutama kelompok sosial masyarakat, adat, dan agama-agama dengan mengefektifkan perannya, karena kitalah yang lebih dekat dengan mereka dan sekali lagi di bawah kepemimpinan Kakak Lukas Enembe dan Klemen Tinal, kami (masyarakat adat) gantungkan harapan.*

    Penulis adalah Pemerhati Perubahan Sosial dan Mutu Pendidikan

    About Admin Jubi

    Admin Jubi has written 185 post for tabloidjubi.com.

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1