MARKETS
  • Index Regional »
  • MNC 36 Index 271.969 +2.407
  • IDX30 Index 441.67 +4.248
  • Composite Index 5074.323 +44.979
  • PEFINDO25 Listed 467.25 +6.914
  • SMI Infrastructur 362.57 +3.363
  • Index Global »
  • NASDAQ Composite 4382.847 -36.632
  • Nikkei 225 15062.84 -132.93
  • FTSE BUR MAL KLCI 1796.22 -6.92
  • Integrated Silico 12.25 -0.18
  • S&P 500 1927.11 -14.17
  • NASDAQ-100 3949.587 -21.805

KPU JAYAWIJAYA NILAI POSITIF ADANYA DESAKAN MASYARAKAT

Penulis : on May 29, 2013 at 20:08:14 WP
MUSA ABUBAR

Pendaftaran para bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya di kantor KPU Jayawijaya. (JUBI/ISLAMI)

Wamena, 29/5 (Jubi)Banyaknya desakan dari masyarakat maupun kelompok-kelompok yang meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jayawijaya untuk menghentikan seluruh proses tahapan Pemilukada Jayawijaya, ditanggapi positif oleh Ketua KPU Jayawijaya, Alexsander Mauri.

Contohnya saja adanya desakan dari Koordinator LSM Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi Indonesia (LABAKI) wilayah Pegunungan Tengah Papua, Zakeus Entama agar KPU Jayawijaya menghentikan proses Pilkada Jayawijaya, karena dianggap banyak masalah seperti masih membengkaknya jumlah pemilih.

Selain itu juga KPU Jayawijaya diminta agar lebih fokus pada persiapan pemilihan anggota KPU yang baru, di mana masa berakhir jabatan seluruh anggota KPU Jayawijaya akan berakhir 5 Juni 2013, sehingga seluruh proses tahapan Pemilukada sebaiknya dilimpahkan ke anggota KPU yang baru.

Menurut Ketua KPU Jayawijaya, Alexsander Mauri saat dihubungi tabloidjubi.com, Rabu (29/5), di era demokrasi saat ini dalam menyampaikan pendapat atau asipirasi sah-saha saja, asalkan sesuai dengan koridor dalam Undang-undang. “Saya pikir soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), saat ini kita belum masuk pada DPT karena masih berjalan pemutakhiran data penduduk, di mana yang kita mutakhirkan itu sesuai Undang-undang yaitu DP4 atau data penduduk potensial pemilih yang kita terima dari pemerintah daerah dan mencocokan terhadap DPT pada Pemilu terakhir tahun 2009,” ujar Alexsander Mauri.

Alex Mauri menilai, silahkan saja LSM LABAKAI menyampaikan protes, tetapi aspirasi untuk menghentikan tahapan Pelimukada itu akan melanggar konsekunsi Undang-undang, karena tahapan Pilkada tetap akan jalan tidak mungkin anggota baru yang laksanakan karena sudah terhitung lima tahun 2008-2013.

Disamping itu mengenai rencana aksi demo di KPU Papua dari Forum Peduli Pembangunan Masyarakat Jayawijaya (FPPMJ), Rabu (29/5) yang mempertanyakan kinerja KPU Jayawijaya dalam melaksanakan tahapan Pilkada, Mauri menegaskan dirinya sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang melakukan demo dan lain sebagainya.

“Bagi saya hal ini merupakan sosial kontrol, sehingga KPU akan lebih fokus dan profesional lagi dalam melaksanakan tugas, dengan demikian akan meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terhadap pelanggaran ketentuan yang ada,” tegas Mauri.

Adanya komentar dari FPMMJ yang menilai KPU Jayawijaya telah melanggar instruksi Mendagri dalam pelaksanaan tahapan Pemilukada Jayawijaya sesuai Undang-undang Nomor 270/2305/SJ, di mana percepat tahapan Pemilukada turun tertanggal 6 Mei 2013 tetapi KPU telah melaksanakan tahapan sejak Februari 2013.

Menyikapi hal itu Alexsander Mauri menilai, keputusan Mendagri itu hanya berlaku untuk daerah-daerah baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang akhir masa jabatan Bupati, Walikota atau Gubernur di tahun 2014, sedangkan untuk Kabupaten Jayawijaya sendiri periode lima tahunan yaitu dari 2008-2013.

Sesuai waktunya KPU Jayawijaya laksanakan Pilkada terlebih dahulu itu ketentuan Undang-undang bahwa paling lambat satu bulan. Dengan begitu, tidak boleh ada Pemilu di tahun 2014 sedangkan satu pilkada itu memakan waktu 8 bulan, nah jika KPU melaksanakan tahapan sesuai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya memasuki akhir tahun ini, otomatis tahapan akan masuk di tahun 2014, dan hal itu tidak diperbolehkan.
“Jadi tidak ada masalah, sah-sah saja aspirasi yang disampaikan, tetapi sampai saat ini KPU Jayawijaya telah melakukan tahapan berdasarkan aturan dan ketentuan yang ada,” tegas Mauri.

Ditambahkan, ketua KPU Jayawijaya dan beberapa anggota tengah menghadapi sidang Dewan Kohormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di Jakarta, di mana sesuai ketentuan yang ada bahwa DKPP lah yang berhak memberhentikan anggota KPU.

“Sekarang yang menjadi tuntutan masyarakat ini kan semua sudah disampaikan ke DKPP, makanya saat ini kita mengikuti proses sidang DKPP. Jika memang DKPP nyatakan hasil sidang kita harus berhenti ya berhenti, tetapi kalau DKPP menilai pelaksanaanya sudah tepat sesuai ketentuan Undang-undang maka siapa pun tidak bisa menghentikan tahapan yang sudah berjalan ini,” tandasnya. (Jubi/Islami)

islami

About Islami Adisubrata

Islami Adisubrata has written 197 post for tabloidjubi.com.

Ajax spinner
Pilihan Editor
Back To Top