• Caleg DPR Papua dari Partai Hanura, Kenius Kogoya. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Massa Pendukung Caleg Ketika Mendatangi Kantor KPU Papua. (Jubi/Arjuna)
  • Ketua KPU Papua Adam Arisoi. (Jubi/Arjuna)
  • Suasana Sidang Paripurna DPR Papua Ketika Pengesahan Raperdasus Kursi Untuk Orang Asli Papua. (Jubi/Arjuna)
  • JW DW Duduk Di Belakang Penasehat Hukun, Saat Jalani Sidang Akhir Bulan Lalu (Jubi-Aprila)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Novela Nawipa. (Jubi/Facebook.com)
  • Ilustrasi Noken. (IST)
  • Ilustrasi Logo KPU. (IST)
  • Kapolda Papua, Brigjen Yotje Mende. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Anggota Polisi. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • KPU, Bawaslu dan Anggota KPUD Sedang Berdiskusi Untuk Mencocokan data. (Jubi/Alex)
  • Ketua BARA JP Provinsi Papua, Yakoba Lokbere (kacamata) di dampingi KEtua LMA Papua, Lenis Kogoya dan relawan Jokowi (Jubi/Indrayadi TH)
  • Foto , Jubi  Rapat Rekapitulasi  KPU Kabupaten Sorong Selatan
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Ketua KPU Biak Numfor, Jackson Maryen Didampingi Anggota KPU Papua, Musa Sombuk Saat Berikan Keterangan Pers. (Jubi/Alex)
  • Puncak Gunung Cartenz (belantaraindonesia.org)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilpres Tingkat Provinsi. (Jubi/Alex)
  • Logo Kabupaten Intan Jaya (Foto: sanironni.blogspot.com)
  • Data pemilih dalam Pilpres 2014. Diolah dari hasil Pleno Pilpres Kota Jayapura (Jubi)
  • Penyamatan tanda kebesaran Papua kepada Jokowi di Kampung Harapan, Sentani (Jubi/Mecky)
  • Ilustrasi Kotak Suara (Jubi/Indrayadi TH)
  • Logo KPK (IST)
  • Jokowi-JK (Net)
  • Real Count Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi Papua Barat (IST)
  • Sekretariat KPU Papua di Hotel Merbau Sentani. (Jubi/Albert Yomo)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo (Jubi/Islami)
  • Rapat pleno terbuka KPU Kota Jayapura Rekapitulasi dan Sertifikasi Perolehan suara Pilpres Kota Jayapura(jubi/Sindung)
  • Pelaksanaan pleno yang berlangsung di Aula BEla Fiesta
  • Pleno penetapan suara Pilpres yang digelar KPU Jayawijaya di Gedung DPRD Jayawijaya, Rabu (16/7). (Jubi/Islami)
  • Nampak suasana pemilihan umum Presiden, di salah satu TPS, di Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, 9 Juli lalu. ( Dok.Jubi )
  • Jokowi-JK (Net)
  • Hanock Mariay ( Dok.Jubi )
  • Baharudin Farawowan ( Foto: Albert )
  • Ilustrasi Logistik Pemilu. (IST)
  • Perhitungan suara (Jubi/Sindung)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

LAHAN PT RAJAWALI DI MERAUKE DIPALANG PEMILIK HAK ULAYAT

    H E A D L I N E :

    Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Hengky Ndiken (Jubi/Ans)

    Merauke (30/5)—Belum ada penyelesaian ganti rugi  oleh PT Rajawali terhadap masyarakat di Kampung Domande, Distrik Malind, Kabupaten Merauke yang nota bene adalah sebagai pemilik hak ulayat, maka mereka melakukan pemalangan di lahan seluas kurang lebih sepuluh ribu hektar yang hendak dibuka untuk pengembangan tanaman tebu.

    Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke, Efendi Kanan  saat ditemui tabloidjubi.com di ruang kerjanya, Kamis (30/5) membenarkan adanya aksi pemalangan itu. “Memang ada pemalangan dan disertai surat yang dikirim langsung kepada Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. Surat tembusannya juga saya baru terima dan telah memanggil  pihak perusahaan untuk berbicara lebih lanjut. Namun yang datang adalah stafnya. Sementara yang diharapkan adalah pimpinan,” ujarnya.

    Dengan kehadiran Pimpinan PT Rajawali, lanjut Efendi, sekaligus membicarakan lebih lanjut bagaimana jalan keluar penyelesaian. “Saya pun harus melakukan komunikasi secara langsung dengan atasan. Sehingga diharapkan dalam satu atau dua hari kedepan, telah dilakukan pertemuan bersama dan nantinya ketika  ke kampung tersebut guna dibicarakan dengan masyarakat,” tandasnya.

    Ketika tim dari kabupaten ke Kampung Domande bersama pihak perusahan, demikian Efendi, sudah ada keputusan final yang dibawa. “Saya belum tahu bentuk ganti rugi yang dilakukan, tetapi kemungkinan menyangkut aktivitas penebangan hutan yang telah dilakukan perusahan. Kalau menyangkut masalah tanah, saya kira tidak mungkin. Karena pasti telah ada pembicaraan sebelumnya antara perusahan bersama masyarakat setempat,” katanya.

    Sesuai Peraturan Gubernur Papua, jelas Efendi, kayu milik masyarakat yang ditebang, harus dihitung dan diselesaikan pihak perusahan. Persoalan sekarang adalah apakah sudah dilakukan atau tidak? “Setahu saya, perusahan sedang melakukan aktivitas penebangan pohon yang ada. Tetapi bahwa penyelesaian perhitungan pohon yang ditumbangkan, belum diketahui secara pasti dan jelas,” tuturnya.

    Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Merauke, Hengky Ndiken yang ditemui tabloidjubi.com, Kamis (30/5) mendesak kepada investor yang melakukan kegiatan pembukaan lahan di kampung-kampung, agar memberikan perhatian terutama kesejahteraan bagi masyarakat setempat yang nota bene adalah sebagai pemilik hak ulayat.
    “Saya kira jika tanah masyarakat telah dicaplok untuk kegiatan investasi, maka tentunya menjadi tugas serta tanggungjawab dari perusahan bersangkutan untuk bagaimana memberikan perhatian kepada mereka,” katanya.

    Disamping itu, lanjut  Ndiken, masyarakat sebagai pemilik hak ulayat, harus dilibatkan secara langsung baik di kantor maupun di lapangan. Tidak boleh hanya dengan mengumbar janji semata dan begitu kegiatan sudah mulai jalan, masyarakat setempat diabaikan. “Ya, meskipun dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, namun pihak perusahan harus bisa memberikan pelatihan serta kegiatan-kegiatan lainnya,” ujar Hengky.

    Lebih lanjut Ndiken mengungkapkan, dengan diberikan kesempatan dan ruang untuk bergabung, tentunya masyarakat juga tak akan melancarkan aksi protes secara berlebihan. Justru kegiatan investasi akan tetap berjalan lancar tanpa mengalami hambatan. “Saya optimis jika mereka dilibatkan, semua usaha akan berjalan baik,” tandasnya.

    Diharapkan juga adanya perhatian terhadap berbagai pembangunan di kampung-kampung. Tentunya ketika perusahan masuk dan melakukan sosialisasi, menyampaikan juga program kerja untuk mensejahterakan warga setempat. Ini harus dilaksanakan ketika perusahan sudah mulai beraktivitas di lapangan.

    Ndiken juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke  agar ikut mengawasi terhadap berbagai kegiatan perusahan, termasuk apa yang menjadi hak masyarakat. “Saya sebagai wakil rakyat, akan ikut melakukan monitoring terhadap hak-hak dari masyarakat. Mereka adalah pemilik negeri ini, sehingga harus diberikan perhatian,” pintanya. (Jubi/Ans)

    frans

    About Ans K

    Ans K has written 492 post for tabloidjubi.com.

One Comment

  1. Pingback: MIFEE: Customary Landowners Block Access to PT Rajawali’s Land | West Papua Media Alerts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1