• Laporan penghitungan suara di tingkat PPD belum masuk, membuat KPU Jayawijaya harus turun ke lapangan. (Jubi/Islami)
  • Salah Satu TPS di Kabupaten Jayawijaya (Dok. Tim Hanorogo)
  • Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Robert Horik. (Jubi/Arjuna)
  • Jumpa Pers di AlDP (Jubi/Aprila)
  • RS Jiwa Abepura. (Doc. Jubi)
  • Albert Tulihanuk (Jubi/Islami)
  • Warga Timika saat melakukan pencoblosan dalam Pemilukada lalu (Jubi/Eveert)
  • Adam Arisoy ( Albert/Jubi )
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ketua KPU Papua, Adam Arisoy (Jubi/Indrayadi TH)
  • Ketua Panwas Merauke, Benediktus Tukedjo
  • logo pemilu
  • Enam TPS di Distrik Wamena Kota harus melakukan pemilihan ulang. (Jubi/Islami)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Meski sudah lansia, namun janda pensiunan polisi ini tidak pernah absen untuk menggunakan hak politiknya pada setiap Pemilu dari waktu ke waktu.  (Jubi/Albert)
  • Ilustrasi Pencoblosan. (Jubi/Arjuna)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Pastor John Jonga (Jubi/Elisa)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Walikota Jayapura dalam pencoblosan di TPS terdekat (Jubi/sindung)
  • Pemilu 2014 (Foto: IST)
  • Ilustrasi
  • Petugas Panitia Pemungutan Suara TPS 16 Koperapoka, saat mengisi keterangan 4 jenis surat suara. (Jubi/Eveerth)
  • NATALIUS PIGAI (JUBI/APRILA)
  • Ketua KPPS TPS 16 Koperapoka, Mimika Baru, Yohana, saat menjelaskan prosedur pencoblosan pada Pemilu Legislatif 9 April 2014 lalu (Jubi/Eveerth)
  • Seorang warga hendak mencoblok dari data KTP dirinya (Jubi/Indrayadi TH)
  • form C1 KPU ditunjukkan ke walikota Jayapura(Jubi/sindung)
  • Ilustrasi Pemilu 2014 (beritakendal.com)
  • Warga di TPS 015 Gang Nirwana memprotes surat suara yang telah dicoblos oleh KPPS. (Jubi/Islami)
  • RM Echa - Roni (Jubi/Aprila)
  • TPS 05 DAN RUMAH WARGA YANG DI BAKAR (Jubi/Aprila)
  • Warga sedang antri untuk mencoblos
  • Suasana Penghitungan Suara di TPS 49 Kelurahan Koperapoka, Kabupaten Mimika (Jubi/Eveerth)
  • Nurmina Letsoin
  • Situasi saat pemilihan di TPS 06 Kota baru Abepura Kota Jayapura ( albert/jubi)
  • Ketua KPU Merauke, Antonius Kaize
  • Selebaran HMI Komisariat Mimika terkait Ajakan Warga Gunakan Hak Memilih (Repro- Selebaran HMI)
  • Ketua KPU Jayawijaya, Adi Wetipo ketika mencoblos di TPS 1 Kampung Hitigima. (Jubi/Islami)
Ingin Menjadi Kontributor tabloidjubi.com? Kirim berita anda ke : kontributor@tabloidjubi.com

GERINDRA AKAN POLISIKAN KPU YAPEN

    http://tabloidjubi.com/2013/06/19/gerindra-akan-polisikan-kpu-yapen/
    H E A D L I N E :

    Ketua dan Wakil Ketua DPC Gerindra Kepulauan Yapen Saat Memberikan Keterangan Pers. (Jubi/Arjuna)

    Jayapura, 19/6 (Jubi) - DPW Gerindra Papua dan DPC Gerindra Kepulauan Yapen akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Yapen ke pihak kepolisian dan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu karena dianggap melanggar kode etik dalam mengeluarkan Daftar Caleg Sementara (DCS) di wilayah tersebut.

    Ketua DPC Kepulauan Yapen, Radius Simbolon mengatakan, pihaknya akan melaporkan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut karena dinilai melanggar kode etik dimana melukan manupilasi data. Nama dan nomor urut DCS yang dikeluarkan KPU Yapen tidak sesuai dengan nama dan nomor urut DCS yang diajukan DPC Gerindra Kepulauan Yapen.

    “Nama yang tidak diajukan justru masuk dalam DCS yang dikeluarkan KPU. Sementara nama yang kami ajukan tidak ada. Inikan rekayasa. Lalu darimana berkas nama yang tidak diajukan itu. Nomor urut serta Daerah Pemilihan atau Dapil juga ada yang berubah. Kan kalau mau merubah nomor urut harus ada tandatangan dari bersangkutan di formulir BB no 10. Kami juga punya bukti tanda terima saat kami mengajukan berkas ke KPU lalu. Kami akan melaporkan hal ini ke Polres Yapen dan Polda Papua juga ke Panwas,” kata Radius Simbolon saat memberikan keterangan pers, Rabu (19/6).

    Selian itu menurut Radius, KPU Kepulauan Yapen juga harusnya tidak lagi bertugas karena sudah dinonaktifkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DPP) sejak 25 April lalu karena dianggap melanggar kode etik Pemilukada.

    “Tapi kok mereka masih bertugas hingga sekarang. Jadi jangan lagi membohingi masyarakat dan memutar balikkan fakta. Apapun yang sudah jadi peraturan perundang-udangan harus dipatuhi. Jangan lagi menimbulkan polemik. Kami meminta KPU Kepalauan Yapen segera memperbaiki DCS yang sudah dikeluarkan tersebut sesuai DCS yang kami ajukan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap atau DCT , 5 Agustus Mendatang,” tegas Radius Simbolon.

    Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPC Gerindra Kepulauan Yapen, Isak Samuel Baransano. Ia mengecam tindakan lembaga penyelanggara Pemilu yang ada di Kapulauan Yapen itu. Ia mengatakan, apa yang dilakukan KPU Yapen jelas melanggar kode etik Pemilu dan aturan perundang-undangan.

    “Tanggal 21 Mei lalu, kami melakukan pertemuan resmi dengan KPU Yapen. Tanggal 22 Mei, kami menindaklanjuti perbaikan semua berkas sesuai permintaan mereka. Namun 12 Juni terjadi perubahan dalam DCS yang dikeluarkan KPU Yapen. Karena merasa ada kecurangan, kami lakukan protes secara lisan dan juga tertulis ke KPU Yapen,” kata Isak Samuel Baransano.

    Namun menurutnya, KPU Yapen justru berdalih jika daftar DCS yang dikeluarkan sudah seusai dengan apa yang diajukan oleh DPC Gerindra Yapen saat pendaftaran lalu. Padahal jelas-jelas nama dan nomor urut DCS yang dikeluarkan KPU Yapen tidak sesuai dengan apa yang kami ajukan. Kami juga akan melaporkan ini ke Panwas Kepulauan Yapen dan Panwas Papua serta Polres Yapen dan Polda Papua.

    “Inikan tidak benar. Saya sendiri sebagai Caleg dipengajuan ke KPU sebagai Caleg dari Dapil I nomor urut 1. Tapi dalam DCS yang dikeluarkan KPU Yapen saya dipindahkan ke Dapil IV. Jadi ada indikasi terjadi pemalsuan data. Data-data yang diajukan DPC Gerindra Yapen mengalami perubahan, maka jelas ada pihak atau oknum yang mengatasnamakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Yapen. Jelas ini ada indikasi pemalsuan data. Kami akan laporkan ke pihak yang berwajib,” ujar Isak Samuel Baransano.

    Sementara Ketua Panwaslu Provinsi Papua, Onny J Lebelauw berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut. “ Kami akan mengkonfirmasi kembali hal tersebut ke Ketua KPU Kepulauan Yapen dan selanjutnya ditindaklanjuti ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu,” kata Onny J Lebelauw. (Jubi/Arjuna) 

    arjuna

    About Arjuna Pademme

    Arjuna Pademme has written 454 post for tabloidjubi.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Friend: ,
UA-36245146-1