MARKETS
  • Index Regional »
  • MNC 36 Index 271.043 +2.485
  • IDX30 Index 445.177 +3.578
  • Composite Index 5089.547 +30.698
  • PEFINDO25 Listed 461.572 +3.334
  • SMI Infrastructur 359.773 +3.553
  • Index Global »
  • NASDAQ Composite 4630.742 +64.604
  • Nikkei 225 16413.76 +755.56
  • FTSE BUR MAL KLCI 1855.15 +12.37
  • Integrated Silico 13.58 +0.72
  • S&P 500 2018.05 +23.40
  • NASDAQ-100 4158.21 +57.574

GERINDRA AKAN POLISIKAN KPU YAPEN

Penulis : on June 19, 2013 at 15:15:09 WP
dominggus a mampioper

Ketua dan Wakil Ketua DPC Gerindra Kepulauan Yapen Saat Memberikan Keterangan Pers. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 19/6 (Jubi) - DPW Gerindra Papua dan DPC Gerindra Kepulauan Yapen akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Yapen ke pihak kepolisian dan Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu karena dianggap melanggar kode etik dalam mengeluarkan Daftar Caleg Sementara (DCS) di wilayah tersebut.

Ketua DPC Kepulauan Yapen, Radius Simbolon mengatakan, pihaknya akan melaporkan lembaga penyelenggara Pemilu tersebut karena dinilai melanggar kode etik dimana melukan manupilasi data. Nama dan nomor urut DCS yang dikeluarkan KPU Yapen tidak sesuai dengan nama dan nomor urut DCS yang diajukan DPC Gerindra Kepulauan Yapen.

“Nama yang tidak diajukan justru masuk dalam DCS yang dikeluarkan KPU. Sementara nama yang kami ajukan tidak ada. Inikan rekayasa. Lalu darimana berkas nama yang tidak diajukan itu. Nomor urut serta Daerah Pemilihan atau Dapil juga ada yang berubah. Kan kalau mau merubah nomor urut harus ada tandatangan dari bersangkutan di formulir BB no 10. Kami juga punya bukti tanda terima saat kami mengajukan berkas ke KPU lalu. Kami akan melaporkan hal ini ke Polres Yapen dan Polda Papua juga ke Panwas,” kata Radius Simbolon saat memberikan keterangan pers, Rabu (19/6).

Selian itu menurut Radius, KPU Kepulauan Yapen juga harusnya tidak lagi bertugas karena sudah dinonaktifkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DPP) sejak 25 April lalu karena dianggap melanggar kode etik Pemilukada.

“Tapi kok mereka masih bertugas hingga sekarang. Jadi jangan lagi membohingi masyarakat dan memutar balikkan fakta. Apapun yang sudah jadi peraturan perundang-udangan harus dipatuhi. Jangan lagi menimbulkan polemik. Kami meminta KPU Kepalauan Yapen segera memperbaiki DCS yang sudah dikeluarkan tersebut sesuai DCS yang kami ajukan sebelum ditetapkan menjadi Daftar Calon Tetap atau DCT , 5 Agustus Mendatang,” tegas Radius Simbolon.

Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPC Gerindra Kepulauan Yapen, Isak Samuel Baransano. Ia mengecam tindakan lembaga penyelanggara Pemilu yang ada di Kapulauan Yapen itu. Ia mengatakan, apa yang dilakukan KPU Yapen jelas melanggar kode etik Pemilu dan aturan perundang-undangan.

“Tanggal 21 Mei lalu, kami melakukan pertemuan resmi dengan KPU Yapen. Tanggal 22 Mei, kami menindaklanjuti perbaikan semua berkas sesuai permintaan mereka. Namun 12 Juni terjadi perubahan dalam DCS yang dikeluarkan KPU Yapen. Karena merasa ada kecurangan, kami lakukan protes secara lisan dan juga tertulis ke KPU Yapen,” kata Isak Samuel Baransano.

Namun menurutnya, KPU Yapen justru berdalih jika daftar DCS yang dikeluarkan sudah seusai dengan apa yang diajukan oleh DPC Gerindra Yapen saat pendaftaran lalu. Padahal jelas-jelas nama dan nomor urut DCS yang dikeluarkan KPU Yapen tidak sesuai dengan apa yang kami ajukan. Kami juga akan melaporkan ini ke Panwas Kepulauan Yapen dan Panwas Papua serta Polres Yapen dan Polda Papua.

“Inikan tidak benar. Saya sendiri sebagai Caleg dipengajuan ke KPU sebagai Caleg dari Dapil I nomor urut 1. Tapi dalam DCS yang dikeluarkan KPU Yapen saya dipindahkan ke Dapil IV. Jadi ada indikasi terjadi pemalsuan data. Data-data yang diajukan DPC Gerindra Yapen mengalami perubahan, maka jelas ada pihak atau oknum yang mengatasnamakan Ketua DPC Gerindra Kabupaten Yapen. Jelas ini ada indikasi pemalsuan data. Kami akan laporkan ke pihak yang berwajib,” ujar Isak Samuel Baransano.

Sementara Ketua Panwaslu Provinsi Papua, Onny J Lebelauw berjanji akan menindaklanjuti hal tersebut. “ Kami akan mengkonfirmasi kembali hal tersebut ke Ketua KPU Kepulauan Yapen dan selanjutnya ditindaklanjuti ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu,” kata Onny J Lebelauw. (Jubi/Arjuna) 

arjuna

About Arjuna Pademme

Arjuna Pademme has written 1216 post for tabloidjubi.com.

Pilihan Editor
Back To Top