Author Archives: Arjuna Pademme
SELAMA LIMA BULAN, 21 PENGEDAR NARKOBA DITANGKAP
Ilustrasi Narkoba Jenis Sabu-Sabu. (IST)
Jayapura, 23/5 (Jubi) – Satuan Reskrim (Satreskrim) Narkoba Polres Kota (Polresta) Jayapura berhasil menangkap 21 pengedar narkotik dan obat terlarang (narkoba) sepanjang kurun waktu lima bulan, yakni dari Januari hingga Mei 2013.
Kasat Reskrim Narkoba Polres Jayapura Kota, Iptu Rangga mengatakan, kebanyak dari tersangkan yang ditangkap merupakan bandar dan pengedar di wilayah Kota Jayapura.
“Semua sudah kami proses hukum. Dari 21 tersangka itu 19 diantaranya laki-laki dan dua orang perempuan, serta dua orang adalah berwarga Negara PNG,” kata Rangga, Kamis (23/5).
Menurutnya, enam dari 21 tersangka narkoba tersebut berkas perkaranya telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna diadili dalam persidangan. “Sementara berkas perkara
DPR PAPUA RAMPUNGKAN SEJUMLAH PERDA
Waket I DPR Papua, Yunus Wonda. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 23/5 (Jubi) – DPR Papua akan segera merampungkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang belum rampung selama ini. Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan ada sekitar tujuh Perda yang akan dibahas pihaknya dalam waktu dekat.
“Ada beberapa Perda yang akan diselesaikan. Ada sekitar enam atau tujuh Perda kalau tidak salah. Termasuk Perda Miras, Perda Tata Ruang Wilayah, Perda 14 Kursi Otsus, juga Perda Tentang Pembagian Dana Otsus 20 dan 80 persen, serta beberapa lainnya,” kata Yunus Wonda, Kamis (23/5).
Menurutnya, Perda tersebut akan segera dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR Papua untuk didorong ke paripurna. “Jadi kami akan segera membahasnya di Bamus untuk didorong ke ke paripurna. Menteri Dalam Negeri juga
DANA BALAI WILAYAH X PAPUA HARUSNYA DIBAGI
Anggota Komisi D DPR Papua, Stev Kaisepo. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 23/5 (Jubi) – Tidak maksimalnya kinerja Balai Jalan dan Jembatan Wilayah X Papua menuai kritik dari anggota Komisi D DPR Papua yang membidangi infrastruktur, Stev Kasiepo.
Ia mengatakan, meski dana Balai X Wilayah Papua cukup besar hingga mencapai Rp 6-7 triliun pertahunnya dan dana infrastruktur untuk Papua dan Papua Barat sangat kecil yakni hanya Rp 1,5 triliun per tahunnya, namun apa yang dikerjakan balai tidak nampak.
“Dana balai hampir menyamai APBD keseluruhan Otsus kita, mulai dari DAU dan lainnya. Namun dengan dana yang begitu besar kehadiran balai tidak menyelesaikan masalah infrastruktur di Papua. Untuk itu perlu dikaji secara baik. Jadi menurut saya alangkah baiknya jika dana balai itu dikurangi dan ditambahkan
POLISI PERIKSA PJK DALAM KASUS AIPTU LS
Kombes Pol Setyo Budiyanto (Kiri) Bersama Kabid Humas Polda Papua. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 23/5 (Jubi) - Tim penyidik kepolisian terus mengembangkan kasus oknum anggota polisi yang memiliki transaksi perbankan Rp. 1,5 triliun, Aiptu Labora Sitorus dengan memeriksa sejumlah saksi.
Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Kombes Pol Setyo Budiyanto mengatakan, dua orang pegawai Badan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dari Sorong, Papua Barat juga telah diperiksa sebagai saksi di Polda Papua, Kamis (23/5).
‘’Dua saksi dari PJK diperiksa sebagai saksi untuk kasus dugaan pencucian uang oleh tersangka Labora Sitorus. Terkait kasus ini sudah ada sekitar 62 saksi yang diperiksa,’’ kata Setyo Budiyanto, Kamis (23/5).
Menurutnya, penyidik terus berupayah mengembangkan dan melakukan penyidikan
HABEL SUWAE BERLABUH KE GERINDRA
Habel Melkias Suwae Mimilih Bergabung Dengan Gerindra. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 22/5 (Jubi) – Mantan Ketua DPD Golkar Papua yang juga mantan Calon Gubernur Papua, Habel Melkias Suwae (HMS) akhirnya memilih berlabuh ke Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Kepastian bergabungnya mantan Bupati Jayapura itu, disampaikan Sekertaris DPD Gerindra Papua, Tutik Mauliddyah. Ia mengatakan, DPD Gerindra Papua bahkan secara resmi mengusung yang bersangkutan sebagai salah satu Calon Legislatif (Caleg) untuk DPR Papua pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 mendatang.
“Iya benar, HMS resmi bergabung dengan Gerindra. Beliau datang ke Gerindra menyatakan diri ingin bergabung dan kami terima. Semua orang kan punya hak politik. Apalagi Gerindra adalah partai yang terbuka untuk siapa saja yang
KAPOLRES RAJA AMPAT DIPERIKSA DALAM KASUS AIPTU LS
Wakapolda Papua, Brigjen Paulus Waterpau. (Doc. Jubi)
Jayapura, 22/5 (Jubi) - Kapolres Raja Ampat, Papua Barat diperiksa sebagai saksi dalam kasus kepemilikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penjualan kayu ilegal dengan tersangka Aiptu Labora Siturus (LS) yang merupakan anggota Polres Raja Ampat.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjen Paulus Waterpauw mengatakan, sebanyak 60 orang saksi telah diperiksa dalam kasus itu. Kapolres Raja Ampat diperiksa lantaran Labora Siturus merupakan anggota Polres Raja Ampat.
“Dia kan merupakan atasan langsung tersangka. Dalam pemeriksaannya kami sudah membuat enam laporan polisi dengan saksi yang cukup banyak yakni ada 60 an orang saksi. Dalam kasus BBM dan kayu illegal kami sudah melakukan pemeriksaan secara terpadu. Baik tim
BUKAN MASALAH NKRI ATAU PAPUA MERDEKA HARGA MATI
Waket I DPR Papua, Yunus Wonda. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 22/5 (Jubi) - Beragam tanggapan terkait Otsus Plus yang akan diberikan pemerintah pusat untuk Papua usai pertemuan Presiden SBY dengan Gubernur Papua, Ketua MRP dan pimpinan DPR Papua lalu medapat respon DPR Papua.
Wakil Ketua I DRP Papua, Yunus Wonda mengatakan, tujuan Otsus plus adalah bagaimana meningkatkan taraf hidup orang Papua agar lebih baik. Otsus plus yang dimaksud adalah pemerintah Provinsi Papua diberikan kewenangan seluas-luasnya.
“Kami sama sekali tidak bicara ranah poltik. Kami tidak bicara NKRI harga mati atau Papua Merdeka harga mati. Tapi kami bicara bagaimana rakyat Papua sejahtera, itu tujuan kami. Bukan hal lain. Jadi semua kewenangan ada di pemerintah Papua,” kata Yunus Wonda, Rabu (22/5).
Menurutnya,
PERISTIWA BIG GOSSAN CATATAN BURUK FREEPORT
Usaha evakuasi dari tim penyelamatan PTFI yang dilakukan dari sisi kanan tempat terjadinya insiden (Freeport Indonesia)
Jayapura, 22/5 (Jubi) — Peristiwa runtuhnya terowongan bawah tanah di wilayah tambang PT. Freeport Indonesia, Big Gossan yang menelan korban jiwa terus menuai tanggapan.
DPR Papua menilai, indisiden tersebut merupakan catatan buruk bagi tambang raksasa itu. Bahkan Freeport dianggap lalai memperhatikan keselamatan kerja karyawannya.
“Kami turut berduka cita atas kejadian itu. Ini jadi catatan penting bagi Freeport untuk lebih melihat sisi sefty atau keselamatan karyawan dari semua aspek. Disini kami lihat sepertinya ada kelalaian dari Freeport. Ini jadi catatan buruk bagi mereka karena kita tahu mereka punya alat yang cukup canggih tapi kenapa itu bisa
POLDA PAPUA SELIDIKI DUGAAN PENCUCIAN UANG AIPTU
Ilustrasi. (Aktual.co)
Jayapura, 21/5 (Jubi) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua fokus melakukan penyelidikan dugaan pencucian uang yang melibatkan tersangka anggota polisi Polres Raja Ampat, Papua Barat, Aiptu Labora Sitorus.
Kapolda Papua Irjen Pol, Tito Karnavian mengatakan, duaan pencucian uang diduga berasal dari bisnis Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penjualan kayu ilegal. Salah satu pasal yang kita terapkan kepada Labora Sitorus sendiri yakni undang undang pencucian uang.
“Ya salah satu dugaan kita memang itu. Dia juga kena pasal berlapis. Namun memang pembuktian dalam ini cukup pelik. Baik itu keterangan saksi maupun bukti authentik lainya. Untuk itu kami meminta bantuan Mabes Polri dalam proses penanganan perkaranya. Bantuan dari Kejaksaan dan PPATK juga dibutuhkan dalam memberikan
FREEPORT HARUS KAJI WILAYAH PENAMBANGAN
Usaha evakuasi dari tim penyelamatan PTFI yang dilakukan dari sisi kanan tempat terjadinya insiden (Freeport Indonesia)
Jayapura, 21/5 (Jubi) - Insiden yang terjadi di Big Gossan yang merupakan wilayah penambangan PT. Freeport Indonesia beberapa hari lalu terus menuai tanggapan dari berbagai pihak.
Kali ini Ketua Komisi D DPR Papua yang membidangi infrastuktur dan pertambangan, Yan Mandenas angkat bicara. Ia mengatakan, dengan adanya kejadian tersebut, maka PT. Freeport Indonesia harus mengkaji wilayah under ground yang saat ini infrastrukturnya sedang dibangun.
“Para ahli harus mengecek kondisi tanah agar bisa diketahui daya tahannya seperti apa. Ini yang tidak diantisipasi baik sehingga longsor bisa terjadi. DPR Papua meminta Freeport agar melakukan evaluasi menyeluruh dan melihat