tabloidjubi.com » Seri Pendidikan & Kesehatan

GURU SIBUK URUS NASIB DI KOTA

Admin Jubi — Sat, 16 Feb 2013 03:26:06 +0000

Para siswa SD di Boven Digoel bermain di salah satu bangunan lama SD YPPK Santo Isidorus (AJI Papua)

AJI Papua
Tim penulis : Paskalis Keagop, Agapitus Batbual dan Rima Making

Semua sekolah di wilayah Distrik Mindiptana mengalami kelangkaan guru. Banyak guru yang meninggalkan tempat tugas dan pergi mengurus nasibnya di Tanah Merah, ibukota Kabupaten Boven Digoel. Dinas pendidikan kurang memperhatikan nasib guru.

Bagai pinang dibelah dua. Wajah pendidikan di Distrik Woropko sama dengan wajah pendidikan di Distrik Mindiptana. Sebelum Tanah Merah dimekarkan menjadi ibukota Kabupaten Boven Digoel, Mindiptana adalah pusat pendidikan bagi masyarakat Muyu, Mandobo dan Jair/Awuyu yang kini menjadi wilayah Kabupaten Boven Digoel. Karena dari semua distrik yang ada di wilayah itu: Mindiptana, Woropko, Mandobo, Kouh, Jair dan Bade, hanya Mindiptana yang memiliki tiga SD, dua SMP, satu SMK dan satu SMA. Tenaga pengajar juga terbilang lengkap karena semuanya bertempat tinggal di Mindiptana. Begitupun SD di kampung-kampung yang masuk wilayah Mindiptana dan Woropko. Urusan gaji dan jatah beras, termasuk pengurusan kenaikan pangkat dan golongan bagi guru dan tenaga medis, cukup diurus di Mindiptana.

Kondisi ini beda dengan keadaan sekarang, setelah Tanah Merah dimekarkan menjadi ibukota Kabupaten Boven Digoel. “Secara umum kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Boven Digoel mengalami kemunduran. Roda pemerintahan yang tidak berjalan normal berdampak pada dunia pendidikan. Sebagian besar sekolah di wilayah Distrik Mindiptana tidak ada guru,’ ujar Yovita Warip, Kepala SMP YPPK Yohanes Mindiptana. Kebanyakan guru meninggalkan tempat tugas dan pergi mengurus nasibnya di Tanah Merah, Dinas Pendidikan kurang memperhatikan nasib guru. Proses belajar-mengajar di SMP YPPK Yohanes Mindiptana biasanya dimulai pukul 07.30 pagi diundur menjadi pukul 08.00 pagi – pukul 12.00 siang.

Yovita Warip mengatakan, guru SD dan SMP yang dulu banyak bertugas di wilayah Woropko dan Mindiptana berasal dari lulusan sekolah pendidikan guru (SPG). Tapi setelah SPG ditutup pada 1990 dan sejak itulah seluruh wilayah ini mengalami kelangkaan guru. Orang di sini masih ingat SPG sampai sekarang. Mungkin generasi muda sekarang tidak mau mengajar murid SD di kampung-kampung karena merasa gengsi. Semangat mengajar juga sudah menurun. Banyak guru sekarang yang tidak tahu metode mengajar yang tepat bagi siswa. Akibatnya, mutu kelulusan menurun. Misalnya, setiap tahun 100 persen tingkat kelulusan di SMP YPPK Yohanes, bisa terlihat parah. Nilai kelulusannya di bawah rata-rata.

Saat ini, pemerintah Kabupaten Boven Digoel juga sedang menggiatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), karena proyek. Anak-anak di sini belum siap karena belum terbiasa dengan pola pendidikan usia dini. Kalau Taman Kanak-kanak boleh saja karena tingkat pemahanan bisa terukur. Kami pernah mengusulkan agar Dinas Pendidikan Boven Digoel meninjau kembali program PAUD, dan dinas disarankan sebaiknya memperhatikan sekolah-sekolah yang sudah ada. Seperti pengembangan sekolah, melengkapi fasilitas sekolah dan memperhatikan kesejahteraan dan nasib guru.
“Karena selama ini, jangankan guru honor dan guru relawan, guru PNS saja nasibnya tidak diperhatikan dinas. Apalagi mau ditambah lagi dengan guru-guru tutor untuk PAUD. Tapi saran itu tidak ditanggapi dinas”, ujar Yovita Warip yang bertugas di SMP YPPK Yohanes Mindiptana sejak 1990 hingga kini tidak pernah dipindahkan ke tempat lain.

Sebagian besar guru yang mengajar di SD saat ini berstatus guru tutor, dan hanya kepala sekolah yang PNS. Dan Kepseknya pun lebih konsentrasi mengurus nasibnya daripada mengajar. Kesejahteraan guru kurang diperhatikan pemerintah Kabupaten Boven Digoel, sehingga guru PNS meninggalkan tempat tugas bertahun-tahun tinggal di kota, dan hanya guru tutor atau guru honor Dinas Pendidikan yang kadang bertahan mengajar. Dampaknya, hasil kelulusan SD masuk SMP ada yang buta huruf. “Akhirnya, di SMP kita harus latih mereka latihan membaca dan menulis”, kata Warip.

Setelah lulus dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cenderawasih Jayapura, Yovita Warip bertugas di Distrik Keppi, kemudian dipindahkan ke SMP YPPK Yohanes Mindiptana pada 1990. Saat mengajar di SMP itu, dia menemukan banyak siswa belum lancar membaca, menulis dan berhitung. Sehingga, proses belajar-mengajar dilakukan lebih banyak menggunakan metode dikte agar siswa lancar membaca dan menulis. Yovita Warip, diangkat jadi Kepala SMP YPPK Yohanes Mindiptana pada 2007. “Setelah jadi kepala sekolah baru saya rasa berdosa, karena kurang mendampingi mereka yang belum lancar membaca dan menulis”, ujar Yovita Warip.

SMP YPPK Yohanes Mindiptana juga lancar menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), jumlahnya setiap tahun tidak sama, karena disesuaikan dengan jumlah siswa. Suatu kali kepala sekolah pernah terima Rp 15 juta, digunakan untuk keperluan sekolah. Uang pendaftaran siswa baru di SMP YPPK Yohanes Mindiptana sebesar Rp 100.000 – 200.000 persiswa, sesuai dengan rincian kebutuhan siswa di sekolah. Besaran biaya ini disepakati dalam rapat orangtua siswa. Dana tersebut biasanya dipakai untuk membayar gaji guru honor dan kebutuhan sekolah sebelum dana BOS cair.

Di Mindiptana ada dua SMP. Sebuah SMP Negeri dan sebuah SMP swasta. SMP YPPK Yohanes Mindiptana memiliki 16 guru. Terdiri dari empat guru PNS dan 12 guru honorer. Sebagian dari mereka merangkap mengajar di SMP Negeri Mindiptana, karena guru kurang. Per 26 Februari 2012 lalu, jumlah siswa SMP YPPK Yohanes Mindiptana sebanyak 139 siswa. Di SMP itu, ada siswa yang berumur 17 tahun. Dia tidak bisa membaca, menulis dan berhitung. Dia lulus dari SD Wanggatkibi. Saat mendaftar ke SMP Negeri, ditolak untuk menerimanya, terpaksa SMP YPPK Yohanes Mindiptana yang menerimanya.
“Sudah lama, kampung itu tidak punya guru. Sehingga, anak yang ingin sekolah pergi ke kampung lain atau ke Mindiptana. Saya ketemu anak itu dan uji dia, apakah dia bisa baca dan menulis. Ternyata tidak bisa. Ini kasus pertama yang saya temukan selama saya jadi guru. Ini SD di dekat kota distrik saja begini, apalagi SD di kampung-kampung terpencil”, ujar Yovita Warip.

Kasus ini, Yovita pernah bicarakan dalam pertemuan besar yang dihadiri para guru SD, SMP, SMA dan SMK se-Kabupaten Boven Digoel di kantor Dinas Pendidikan. “Saya sarankan guru SD tidak boleh tinggalkan tempat tugas, karena banyak anak lulus SD masuk SMP tidak bisa membaca, menulis dan berhitung”, ujar Yovita.
Ada seorang guru SD berstatus PNS (Yovita tidak menyebutkan namanya) yang tinggalkan tugas mengurus nasibnya di kota. Kepala Dinas Pendidikan pernah mengeluarkan surat teguran untuk segera meninggalkan Tanah Merah ke tempat tugas, dan bahkan gaji guru yang bersangkutan ditahan. Tapi tetap saja guru itu membangkang dan tetap tinggal di kota, kuliah lagi (tugas belajar) demi kenaikan pangkat. Akhirnya, sekolahnya ditutup karena tidak ada guru.*

KAMPUNG SEHAT MENUJU PAPUA BARU SEHAT, HANYA MIMPI

Admin Jubi — Sun, 10 Feb 2013 01:30:56 +0000

Karakter perkampungan masyarakat Papua di sekitar lembah (Dok. Jubi)

AJI Papua

Tim Penulis : Cunding Levi, Nurmalina Umasugi dan Ayu Hamsina

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Provinsi Papua 2006 – 2011 yaitu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang dapat terjangkau dan melayani masyarakat di seluruh pelosok tanah Papua dengan titik berat kepada upaya pencegahan penyakit dan kebijakan pembebanan biaya kesehatan yang serendah – rendahnya.

Tahun 2011 lalu, Pemerintah Provinsi Papua mencanangkan visi “Kampung Sehat Menuju Papua Baru Sehat Tahun 2011”, guna mencapai visi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua, kata drg. Josef Rinta (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua), sudah menyelenggarakan pembangunan kesehatan dengan seksama dan memperhatikan dasar-dasar pembangunan kesehatan sebagai mana tercantum dalam : Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat Tahun 2010, yaitu :
1. Membuat rakyat sehat melalui pemberdayaan Masyarakat sampai Tingkat kampung agar mampu mandiri hidup sehat.
2. Membuat rakyat sehat melalui penyediaan, pemeliharaan danpeningkatanPelayanan Kesehatan sampai tingkat kampung yang bermutu merata dan terjangkau.
3. Membuat rakyat sehat melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme sumber daya tenaga kesehatan sampai ke kampung.
4. Membuat rakyat sehat melalui peningkatan sistem kebijakan dan manajemen termasuk Penelitian Pembangunan Kesehatan (Litbangkes) danInformasi Kesehatan.
5. Membuat rakyat sehat melalui Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Sebetulnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agarterwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Namun jika dilihat dari minimnya tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh pelosok di Papua, maka bisa dipastikan program “Kampung Sehat Menuju Papua Baru Sehat Tahun 2011”, tidak akan mudah tercapai. Data yang kami peroleh, ketersediaan tenaga medis hingga saat ini masih kurang di provinsi Papua. Jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Papua secara rasio telah mencukupi, namun masih terjadi persoalan adalah persebarannya. Persebaran tenaga medis dikatakan belum merata, survei membuktikan bahwa tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan tenaga di wilayahyang jauh dari perkotaan. Padahal kita ketahui untuk mencapai tujuan daripada “Kampung Sehat Menuju Papua Baru Sehat Tahun 2011” perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan yang berkesinambungan baik oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kotamaupun masyarakat termasuk swasta.

Menurut data yang kami peroleh dari profil Kesehatan Provinsi Papua Tahun 2010, Kampung sehat menuju Papua baru sehat tahun 2011 adalah suatu keadaan dimana masyarakat kampung yang berada di wilayah Provinsi Papua di tahun 2011 menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan, perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.

Pemerintah Provinsi Papua pada tahun lalu mengangggarkan dana yang di sharing dari dana APBD Provinsi Papua senilai Rp. 222.742.000.685 dan dana Belanja Langsung dari alokasi dana OTSUS sebesar Rp.194.023.057.685 dan dana Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 28.718.943.000, dana APBN senilai Rp. 270.826.066.000, dana Dekonsentrasi Rp.17.471.766.000, dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Papua senilai Rp. 9.350.600.000 dan dana Alokasi Khusus (DAK) Kab/Kota yaitu sebesar Rp. 244.003.700.000.Dana- dana tersebut tentunya diperuntukan untuk mendukung program Kampung Sehat Menuju Papua Baru Sehat Tahun 2011, yang diterapkan di 29 Kabupaten dan Kota di Papua dan untuk membiayai fasilitas tenaga media secara merata di 29 Kabupaten dan Kota se-Papua.

Akibat kurangnya ketersediaan tenaga medis yang merata hingga ke kampung – kampung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Drg. Josef Rinta R, M.Kes mengaku pembangunan kesehatan secara berkesinambungan dalam tiga dekade, oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua dinilai telah cukup berhasil meningkatkan derajat kesehatan. Namun jika dibandingkan dengan daerah – daerah lain, Provinsi Papua masih terhitung rendah, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan, belum meratanya sarana dan tenaga pelayanan kesehatan sehingga masyarakat sulit untuk akses terhadap tempat pelayanan kesehatan.
Rasio Puskesmas pada tahun 2010 di Provinsi Papua, secara konsep wilayah kerja Puskesmas sudah memenuhi rasio Puskesmas secara nasional, yaitu rata-rata satu unit Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Ini berarti bahwa secara provinsi, diharapkan Puskesmas dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya yang rata rata satu unit Puskesmas diProvinsi Papua melayani 9.000 – 10.000 penduduk.

Dalam rangka menjangkau penduduk sasaran, Puskesmas dibantu oleh Pustu (Puskesmas Pembantu). Jumlah Pustu pada tahun2010 sebanyak 685 unit. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas, beberapa Puskesmas telah ditingkatkan menjadi Puskesmas perawatan.

Pada tahun 2010 jumlah Puskesmas perawatan sebanyak 89 unit. Pada tahun 2004-2010 perkembangan jumlah Puskesmas perawatancenderung bertambah seiring dengan adanya pemekaran kabupaten dan adanya Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan kesehatan dasar, yaitu pembangunan/peningkatan Puskesmas rawat jalan menjadi Puskesmas perawatan. Sementara itu, jumlah Puskesmas keliling pada tahun 2010 perahu/boat sebanyak 131 unit, kendaraan bermotor roda empat sebanyak 136 unit, dankendaraan roda dua sebanyak 584 unit.

Pada tahun 2010 jumlah rumah sakit di Provinsi Papua sebanyak 29 unit, terdiri atas rumah sakit milik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan TNI/Polri sebanyak 22 unit (75,9%), dan yang dikelola swasta sebanyak 7 unit (24,2%). Terdapat 3 unit rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Papua, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Dok II, Rumah Sakit Umum Daerah Abepura dan 1 unit rumah sakit khusus (Rumah Sakit Jiwa Abepura).
“Yang sangat penting adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan masih rendah serta kesadaran untuk hidup sehat juga masih rendah,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Drg. Josef Rinta R. M,Kes.

Secara umum, Provinsi Papua masih menghadapi beban ganda dalam pembangunan kesehatan yaitu meningkatnya beberapa penyakit menular sementara penyakit tidak menular atau degeratif mulai meningkat.*

KEHIDUPAN TERGANTUNG PADA RASKIN

Admin Jubi — Tue, 05 Feb 2013 22:58:20 +0000

Ilustrasi bongkar muat beras untuk Raskin (medanmagazine.com)

AJI Papua
Tim Penulis : Paskalis Keagop, Katarina Lita dan Lala

Kehidupan masyarakat Kampung Yanggandur tergantung pada beras orang miskin atau Raskin. Hanya keluarga mampu yang bisa beli Raskin 15 kilogram seharga Rp 35 ribu di kepala distrik untuk sebulan. Keadaan ini membuat anak-anak pergi berburu pagi hari ke hutan sebelum ke sekolah.

Kampung Yanggandur Distrik Sota Kabupaten Merauke masuk areal Taman Nasional Wasur, dihuni 86 kepala keluarga. Mayoritas penduduk asli Suku Malind. Potensi sumberdaya alam seperti babi, rusa, saham, kangguru, ikan, kasuari, berbagai jenis burung dan pohon sagu cukup tersedia di hutan. Ketersediaan sumberdaya alam yang melimpah ini membuat, pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat Kampung Yanggandur tergantung pada apa yang disediakan oleh alam. Namun pola konsumsi masyarakat Yanggandur, telah berubah. Kini mereka lebih tergantung pada beras (baca: nasi).

Beras mudah didapat karena adanya pembagian beras untuk orang miskin atau Raskin. Pembagian Raskin di Kampung Yanggandur diatur langsung oleh kepala Distrik Sota. Jatah Raskin perbulan bagi setiap kepala keluarga di Kampung Yanggangur sebanyak 15 kilogram, dengan harga Rp 35 ribu.

Dari 86 kepala keluarga di Kampung Yanggandur, hanya 40 kepala keluarga yang mampu beli beras 15 kilogram dengan harga Rp 35.000 di kepala distrik untuk makan keluarga selama sebulan. Dan sebanyak 40 kepala keluarga tidak mampu beli Raskin.
Sekretaris Kampung Yanggandur, Agustinus Sangra mengatakan ketidakmampuan masyarakat untuk beli beras ini membuat kita tidak bisa pastikan masyarakat makan berapa kali dalam sehari. karena hanya keluarga mampu saja yang bisa beli beras untuk makan tiga kali sehari dan yang kurang mampu makan dua kali sehari. “Dan jarang ada keluarga yang makan tiga kali sehari”.

Raskin diurus oleh kepala Distrik Sota. Apakah ada beras atau tidak, tunggu berita dari kepala distrik. Kalau ada beras, setiap keluarga mendapat jatah perbulan sebanyak 15 kilogram dibeli dengan harga Rp 35.000. Terasa murah, tapi tidak semua keluarga bisa beli. Hanya keluarga yang mampu saja yang bisa beli.
“Kalau beras sudah ada, saya ambil uang dari masyarakat baru beli satu karung saja. Dari 86 kepala keluarga yang ada di kampung ini, hanya 40 kepala keluarga yang setor uang, jadi mereka saja yang dapat, dan lainnya tidak dapat. Walaupun kita paksa mereka dan perpanjang waktu pengambilan beras, tapi itu pun tidak bisa. Sehingga, pa distrik yang biasa atur. Apakah dijatah ambil double bulan depan atau bagaimana, saya tidak tahu”, jelas Agustinus Sangra, Sekretaris Kampung Yanggandur, yang ditemui Tim Peneliti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura di rumahnya, pertengahan Februari 2012 lalu.

Berapa kali makan dalam sehari? Sulit dipastikan. Wilhelmus Banggo, Murid Kelas 4 SD Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Yanggandur bingung menjawabnya. “Saya sudah makan tadi”, jawabnya singkat. “Kita tidak bisa tentukan makan berapa kali sehari. Kalau tidak ada beras, masyarakat makan pisang, sagu atau ubi. Bisa dibilang sudah tidak mampu”, tambah Sangra.

Kini harga beras semakin mahal. Beras kualitas Raskin atau beras Bulog perkilo yang kita beli di pasar Rp 11.000, dijual di kios-kios Rp 150.000 perkarung. Yang seharusnya beras Raskin satu karung harganya Rp 35.000. Tapi karena kebutuhan, terpaksa masyarakat beli. “Itu bagi yang mampu. Tapi yang suka makan nasi dan tidak mau makan lain-lain itu anak-anak muda. Sedangkan orang-orangtua makan sembarang.”.

Menurut Agustinus Sangra, anak-anak muda sekarang tidak suka makan sagu, pisang, ubi karena sudah bosan dan mereka anggap itu makanan tradisional, sehingga harus makan nasi. Mereka pikir lebih modern, gampang dan cepat kenyang kalau makan nasi. Anak-anak lebih tergantung pada beras. Padahal, kalau makan pisang, sagu, ubi dengan ikan lebih sehat daripada nasi. Ini sangat berbahaya, karena harga beras semakin mahal dan mata pencaharian masyarakat di sini tidak menetap.

“Seperti saya sekarang PNS dapat jatah beras 40 kilo perbulan. Tapi anggota keluarga banyak, jadi tidak sampai sebulan beras sudah habis. Tidak cukup kita makan nasi setiap hari. Kita makan makanan tradisional. Ikan masih banyak di rawa, daging juga masih banyak untuk bisa makan dengan sagu atau pisang”, ujar Agustinus Sangra di Yanggandur.

Untuk memperlancar transportasi dari kampung ke kota distrik maupun kota kabupaten, Bupati Merauke Yohanes Gluba Gebze – waktu itu, memberikan bantuan sebuah mobil bak tertutup untuk transportasi masyarakat Kampung Yanggandur, tapi sudah rusak dan sedang dalam perbaikan di bengkel karena mesin kemasukan air asin. Setiap ada keperluan, masyarakat menggunakan mobil itu ke Sota maupun ke Merauke untuk mengurusnya.

Mata pencaharian masyarakat Kampung Yanggandur, selain berburu dan meramu, juga ada yang berkebun dan bertani. Ada beberapa kepala keluarga yang menekuni usaha penyulingan minyak kayu putih.

Di waktu lalu, Yanggandur dikenal sebagai kampung jeruk, karena produksi utama perkebunan Yanggandur adalah jeruk. Kini, pohon jeruk tidak berproduksi lagi karena tidak ada peremajaan. Bibit jeruk yang dikembangkan waktu itu dari Dinas Pertanian Merauke. Produksi jeruk mulai hilang sejak 1990-an, yang tersisa sekarang jeruk bali.

“Ikan masih banyak di rawa-rawa, seperti ikan gastor, lele, mujair, ikan sembilan, ikan betik. Ikan gastor dan ikan betik itu kepala keras, mereka yang makan ikan lain. Untuk saham sudah jarang, karena orang berburu pakai anjing dan potong pakai parang”, ujar Agustinus Sangra.

Penerangan masyarakat dalam Kampung Yanggandur tidak ada listrik dari PLN, tapi lampu solar cell. Masyarakat beli solar cell menggunakan dana Respek. Tapi belum menerangi kampung, karena belum ada tenaga ahli untuk pasang solar cell. “Masih tunggu pendamping. Solar cell tidak bisa untuk pasang tivi, kekuatannya hanya 10 watt untuk lima titik”, kata Sangra.

Agustinus Sangra menambahkan Kampung Yanggandur belum dapat dana Respek 2011 dan 2012, sampai sekarang kami masih tunggu. Respek 2010, kami dapat Rp 124 juta, sedangkan dana Gerbangku dari kabupaten dapat Rp 200 juta. Tanggung jawab dana Respek bukan aparat kampung, tapi pendamping.

Ada pula hasil kebun masyarakat tapi tidak bisa dijual ke pasar karena tidak ada angkutan. Sehingga kalau ada keluarga yang datang dari kota diberikan saja kepada mereka untuk bibawa pulang. Sopir angkutan umum tidak mau angkut barang dan orang ke Kampung Yanggandur karena kondisi jalan yang sangat buruk. Ruas jalan yang teraspal hanya satu kilometer, sementara 17 kilometer belum diaspal. Masyarakat sudah mengusulkan bus Damri, tapi dilayani cuma beberapa bulan, setelah itu tidak terlayani lagi karena kondisi jalan dari tugu perbatasan RI – PNG menuju Kampung Yanggandur rusak parah. Selain itu, banyak penumpang yang menumpang bus juga tidak mau bayar. Hanya para pedagang yang menyewa mobil dengan harga mahal untuk angkut barang dagangan masuk kampung.

Jarak dari pusat kampung ke tugu perbatasan RI – PNG sejauh 18 kilometer, sementara jarak dari Janggandur ke Merauke kota sejauh 68 kilometer. Dari sekian kampung yang ada di Kabupaten Merauke, hanya Yanggandur yang memiliki kantor dan balai kampung. Namun hingga Februari 2012 lalu belum digunakan karena belum pemilihan kepala kampung.
“Dana Gerbangku yang kami terima sudah digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, ekonomi. Dinas Tanaman Pangan, Balai Taman Nasional Wasur dan Dinas Pertanian juga ada masuk kampung. Masing-masing ada programnya”, kata Agustinus Sangra.

Epnulus Yuwali, Walikelas 1 SD YPPK FX Yanggandur juga senada dengan Agustinus Sangar, anak-anak sekarang sudah sangat tergantung dengan beras. Kalau ada uang langsung beli beras untuk makan sama-sama. Kalau habis, minta lagi. Tapi lebih bagus makan makanan yang ada di kampung, seperti sagu, ubi betatas, ikan, daging. “Kalau panen ubi atau sagu tidak dijual keluar, untuk makan saja, kecuali kalau ada yang pesan. Kita biasa jual daun singkong”.

Komandan Pos 142/Ksatria Jaya, Lettu Infantri TNI, Husnen E. F. yang ditemui diposnya di Kampung Yanggandur Distrik Sota Kabupaten Merauke, pertengahan Februari 2012 lalu menyebutkan jika bahan makanan yang mereka bawa biasanya diberikan pada masyarakat. “Kalau kita di sini TB-nya habis untuk masyarakat. Yang kita bawa kemarin sudah habis, yang kita makan apa yang ada saja. Masyarakat juga suka TB. Saking senangnya, itu dia suruh cari ikan nanti ditukar dengan TB. Kita drop logistik sebulan sekali.” ujar Komandan Pos 142/Ksatria Jaya ini.*

SD YAPANANI MINIM GURU

Admin Jubi — Mon, 04 Feb 2013 11:17:51 +0000

Siswa SD Yapanani, Kepulauan Yapen (AJI Papua)

AJI Papua

Tim Penulis : Dominggus Mampioper, Musa Abubar dan Opin Tanati

Sekolah Dasar Inpres Kampung Yapanani membutuhkan uluran tangan pemerintah. Sekolah di kampung itu terkesan tidak terurus. Padahal, kampung itu tak jauh dari ibu kota Distrik dan kota Serui. Ironisnya lagi, hanya tiga guru yang bertahan untuk mengajar para siswa di sekolah milik pemerintah ini.

Kampung Yapanani merupakan salah satu kampung yang masuk Distrik Angkaisera. Jalan menuju Yapanani kurang lebih 1,5 kilo. Jalan itu tidak beraspal. Terkesan tak terurus. Banyak lubang sana-sini. Jalan yang ada masih berbentuk jalan setapak alias jalan tikus, hanya bisa di lewati kendaraan roda dua. Motor yang lalu lalang di jalan itu, tidak tenang. Pengendara bersama penumpang yang di boncengi naik turun seakan-seakan melewati gelombang laut ketika melewati jalan ini. Kiri-kanan jalan tampak pepohonan sagu, alang-alang, variasi rerumputan dan sejuta jenis pepohonan besar dan kecil. Perjalanan ke kampung ini memakan waktu kurang lebih 15 menit.

Di kampung itu, berdiri sebuah bangunan sekolah. Sekolah itu bernama, SD Inpres Kampung Yapanani. Sekolah buah tangan pemerintah itu merupakan satu-satunya sekolah dasar yang ada di Kampung itu. Tapi, terkesan tak di perhatikan. Dari kejauhan, sekolah ini terlihat kusam dan memprihatinkan. Papan nama sekolah sudah berlumut. Tulisan nama sekolah di balik papan tersebut hampir hilang di hapus air hujan.

Bangunan sekolah terlihat tua. Di depan sekolah ini ditumbuhi rerumputan kehijauan. Sama pula dengan bagian belakangnya, banyak pepohonan dan rerumputan tinggi melewati bangunan sekolah. Sebagian dindingnya berlumut akibat tertimpa air hujan. Dari dalam bangunan sekolah itu rusak parah. Rata-rata di semua ruangan kelas, plafon hilang dengan sendirinya, entah kemana. Atap seng kelihatan di bagian atas. Jika hujan deras tiba, para siswa dan guru cari jalan.

Pagi itu, ketika tiba di depan sekolah, motor supra berwarna cokelat yang membawa saya bersama rekan saya yang menjadi penunjuk jalan parkir, saya langsung turun dan memotret papan nama sekolah. Terdengar suara anak-anak rebut. Teriakan dalam ruangan keras. Seolah-olah mereka tidak bersekolah namun belajar. Ketika saya memotret papan sekolah, sebagian siswa keluar dari dalam ruang kelas lalu mengamat-amati gerak-gerik langkah saya.

Diraut wajah masing-masing siswa seakan-akan hendak bertanya, mengapa orang ini memotret sekolah kami. Tujuan ia datang ke sini untuk apa. Mata-mata anak-anak malang ini masih saja menelisik dengan teliti langkah-langkah saya bersama saya. Rekan saya, mendekati salah satu siswa lalu menanyakan ruang guru dan kepala sekolah. Saya masih terus memotret bangunan sekolah dan mengamati gelagat para siswa. Selanjutnya, mendekati setiap ruang kelas dan terus memotret. Siswa yang ditanyai rekan saya, memberitahukan ruang kepala sekolah dan guru. Kami berdua langsung menuju ruang kepala sekolah. Namun, sang kepala sekolah tidak berada di tempat. Pintu ruangannya tertutup rapat-rapat.

Ruang sang pimpinan sekolah ini bersebelahan dengan ruang guru. Ruangan sang pemimpin SD itu sederhana. terlihat kusam tak terurus. “Selamat pagi menjelang siang Bapak. Maaf kami sudah mengganggu,” sapa rekan penunjuk jalan saya sambil memberikan tangannya menyapa Samuel Merani, salah satu guru yang di berikan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas sementara kepala sekolah. Samuel terpaksa menjalankan tugas sementara sebagai kepala sekolah lantaran sang kepala sekolah, Piet Mara sedang menjalankan tugas ke Jayapura.

“Selamat siang, mari silahkan masuk. Tidak apa-apa, tidak mengganggu. Silahkan duduk. Bagaimana? Abang-abang dong dari mana?,” tanya Samuel sembari menanyakan saya dan rekan saya sambil mempersiapkan kursi dan merapihkan meja di ruang guru lalu menyilahkan kami duduk. “Bapak. saya dari Aliansi Jurnalis Independen Kota Jayapura. AJI merupakan satu organisasi yang menghimpun semua wartawan di Jayapura. Kami ada buat penelitian soal pendidikan dan kesehatan di Angkaisera,” kata saya sebagai peneliti menjelaskan maksud dan kedatangan kami.

Kejelasan selanjutnya, di bidang pendidikan, kami fokuskan penelitian ini pada siswa di sekolah dasar yang tidak bisa membaca ketika melanjutkan pendidikannya ke SMP. Informasi ini kami dapat dari teman-teman disini jadi langsung kami turun untuk cek langsung di lapangan. Dari penjelasan itu, Samuel sedikit tersenyum namun kelihatannya ragu dengan kedatangan kami. Di tangan Samuel, ia menggenggam buku tamu sambil mencatat nama oranganisasi Aliansi Jurnalis Independen yang saya sebutkan. Samuel masih belum berbicara. Kami terus berbicara dan sedikit canda.

Lelaki yang pernah bertugas sebagai seorang guru selama empat tahun di salah satu SD di Sarmi ini mulai bercerita.
Matahari siang terasa panas di badan. Angin sepoi-sepoi berhembus dari luar pintu masuk ke dalam ruangan guru, ruang dimana kami duduk. Susasana makin sejuk meskipun tak ada kipas angin dalam ruangan. Empat kursi plastik, tempat duduk kami berbentuk bundaran mengelilingi sebuah meja sederhana di tengah. Samuel mulai bercerita tentang kondisi sekolah. Kami semakin akrab. Cerita Samuel diawali dengan para guru yang bertugas di sekolah itu. Guru yang bertugas di SD Inpres Yapanani sebanyak 7 orang. Satu guru diantaranya yakni guru Penjaskes masih guru honor. Sementara guru tetap berjumlah 6 orang guru.

Meski demikian, mereka tidak aktif mengajar. Hanya tiga orang guru yang aktif mengajar. Tapi, satu diantaranya cuti. Akhirnya, dua orang guru yang bertahan untuk mengajar. Kondisi itu tak menyulutkan semangat dua tenaga pengajar ini. Saban hari kedua guru ini meninggalkan rumah lalu datang ke sekolah untuk mengajar. “Kami hanya dua orang saja yang mengajar. Tapi, sekolah tetap jalan. Tidak pernah kami dua ‘alpa’ berikan pelajaran kepada para siswa,” ujar Samuel.
Ditengah perbincangan kami, datang seorang guru bernama Tarim Jamaludin. Lelaki yang sudah berumur ini menghampiri kami lalu mengambil tempat duduk dekat kami. Rekannya, Samuel Merani mulai menjelaskan maksud kedatangan kami. “Mereka datang untuk melakukan penelitian tentang pendidikan. Mereka dengar ada anak-anak SD yang lulus ketika melanjutkan sekolah SMP tidak bisa membaca,” jelas Merani menirukan penjelasan saya kepada rekannya, Jamaludin. Suasana semakin akrab. Jamaludin tak segan-segan menjelaskan soal keberadaan murid didiknya. “Iya memang benar, informasi itu betul. Memang sampai sekarang masih banyak anak-anak SD yang tidak bisa membaca,” kata Jamaludin mengawali pembicaraan.

Pria asal Jawa ini mulai mengutarakan seluk-beluk guru dan keberadaan para siswa didiknya. Dia tak segan-segan membuka keberadaan siswa dan kondisi sekolah. Dia mengaku, kalau muridnya masih ada yang tidak bisa membaca. “Memang ada siswa yang tidak bisa membaca. Tapi tidak banyak. Rata-rata dua sampai tiga orang yang tidak bisa membaca,” imbuhnya. Jamal memastikan bahwa 99 persen murid didiknya sudah bisa membaca. “Siswa kelas VI enam yang saya ajar, rata sudah bisa membaca. Meskipun, satu dua orang tidak bisa membaca. Tapi, saya jamin mereka sudah bisa membaca karena setiap hari saya mengajar,” katanya menyakinkan.

Mantan kepala sekolah yang pernah bertugas di sebuah sekolah dasar di Randawaya selama 15 tahun ini mengaku, dirinya tak pernah meninggalkan sekolah. “Biar hujan atau bagaimana saya tetap datang ke sekolah. Saya tidak bisa tinggalkan anak-anak murid. Sekolah tetap jalan,” tuturnya. Akifitas belajar mengajar tetap jalan, meskipun di tangani oleh dua orang tenaga guru. Cerita kami seru. Jamaludin yang mengisahkan perpindahannya dari Randawaya ke SD Yapanani sejak tahun 1992 silam itu terus bersemagat menceritakan proses belajar mengajar yang terjadi. Menurutnya, para guru lainnya tiba berangkat di sekolah. Mereka tidak pernah mengajar. Lantaran demikian, dirinya mengajar empat kelas setiap hari yakni kelas satu sampai empat. Sementara rekannya, Samuel Merani, mengajar dua kelas. Masing-masing kelas lima dan enam.

Sudah ada rumah guru yang di bangun di sekitar halaman sekolah, namun tidak mecukupi tenaga guru yang ada. Hanya satu bangunan rumah guru yang di bagi menjadi dua ruangan berdiri megah di depan sekolah bebentuk huruf “L” itu. Bangunan megah bercat putih itu kosong. Karena kosong, di depan bangunan terlihat coretan berwarna merah. Coretan itu diolesi ampas pinang dari para siswa. Rerumputan hijau juga tampak mewarnai pekarangan rumah itu. Di belakang bangunan itu, berdiri satu pohon kelapa. Pepohonan kayu marak tumbuh di belakang bangunan. Belakang bangunan itu, seperti hutan lindung.

Cerita kami terus berlanjut. Jamaludin menandaskan, keluhan kekekurangan guru sudah disampaikan berulang kali ke Dinas Pendidikan dan Olahraga, Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain itu, penilik sekolah juga sudah melihat dua papan penuh tulisan tenaga guru dan jumlah siswa serta kendala yang di hadapi saat berkunjung tiga bulan sekali tiap tahun. “Kendala-kendala kami sudah disampaikan berulang kali ke Dinas pendidikan setempat. Tapi, tidak pernah di repon,” ujar Jamaludin sambil menunjuk kedua papan white bord padat tulisan itu . Kedua papan itu terletak di belakang dan samping tempat duduk kami. Laporan bulanan sekolah juga rutin di serahkan ke penilik sekolah saat berkunjung. Tetapi, tak ada perubahan yang terjadi.

Kesejahteraan para guru juga menjadi soal. Para guru sering mengeluhkan masalah ini. Tetapi, tak kunjung dijawab oleh Dinas. Kesannya, Dinas Pendidikan dan Olahraga masa bodoh dengan kondisi sekolah itu. Memang, ada sejumlah bantuan yang di berikan. Tetapi, tidak di manfaatkan sebagai mestinya. Ada bantuan buku dan alat peraga seperti bola bumi di berikan oleh pemerintah. Namun, alat peraga itu tidak digunakan lantaran tak ada gurunya. Ada juga bantuan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan bantuan lainnya. Tetapi, Jamal dan Samuel tak menyebutkan jumlahnya. “Ada bantuan dana tapi kami tidak tau jumlahnya. Bendahara kami boleh yang tau,” tutur Jamaludin.

Di depan tempat duduk kami, berdiri dua lemari berisi buku. Diatas kedua lemari itu, dua alat peraga berupa bola bumi ditaruh. “Kami ada dapat bantuan buku dan alat peraga. Tapi, buku-buku saja yang kami pakai. Alat peraga tidak pernah di pakai karena tidak ada gurunya,” kata Jamaludin. Dibelakang tempat duduk kami, berjejer meja guru. Diatas masing-masing meja, letak bermacam-macam buku. Terlihat variasi judul mata pelajaran tertulis di kulit luar buku. Jamaludin dan Samuel masih terus mengajak kami bercerita tentang sekolahnya.

Ternyata, dari cerita Jamal, banyak siswa-siswi jebolan SD Inpres Yapanani menjuarai berbagai lomba olahraga dan ilmu pasti. Lainnya lagi, menjurai lomba fisika di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa tahun silam, ada siswa SD Yapanani mewakili sekolahnya mengikuti lomba olimpiade fisika di tingkat nasional hingga melalang buana ke luar negeri. “Beberapa kali, siswa kami mewakili sekolah ini ikut olimpiade fisika di Jakarta dan luar negeri,” terang Jamal. Sebagiannya lagi, bekerja di beberapa kantor pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dan di Jayapura.

Kurikulum belajar mengajar yang diterapkan di sekolah ini yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pelarajan (KTSP). Buku-buku penunjang di sekolah tersebut cukup memadai. Namun disayangkan, proses belajar mengajar belum maksimal. Sepertinya, Dinas Pendidikan membiarkan sekolah ini hancur berantakan. Dinding tembok di dalam ruangan bekas garis retak dari bawah hingga di bawah plafon. Plafon tampak kusam dan kehitam-hitaman.

Seusai bercerita dengan Jamaludin dan Samuel, kami pun meminta mewawancarai para siswa. Dengan senang hati, guru Jamal menghantar saya bersama rekan saya mendatangi ruang kelas VI. Letak ruang kelas ini tidak jauh dari ruang kepala sekolah dan ruangan guru. Ketika kami masuk kelas, para siswa tenang. “Selamat siang anak-anak,” sapaku kepada para siswa. “Selamat siang juga kaka,” balas para siswa. Guru Jamal langsung berdiri di depan kelas lalu menjelaskan maksud kedatangan kami. “Anak-anak, ini ada kaka-kaka yang datang dari Jayapura. Mereka mau tes kalian membaca dan menulis,” kata Jamal.

Teman saya, Aston Situmorang langsung memegang kapur di tangan sambil menuju papan tulis lalu menulis ‘Saya Tinggal di Kampung Yapanani.’ Usai menulis, para siswa di suruh membaca tulisan tersebut. Secara serempak para siswa membaca dengan saksama. Setelah itu, masing-masing siswa di suruh maju satu persatu menulis ‘Saya Tinggal di Yapanani’ sekaligus membacanya. Masing-masing siswa maju bergantian ke depan menulis lalu membaca.

Selanjutnya, Aston menulis rumus matematika lalu menyuruh siswa untuk mengisinya. Beberapa siswa diminta maju ke papan mengisi. Tampak beberapa siswa berani maju mengisi soal matematika yang di tulis. Meskipun, sebagian diantara mereka tak mampu menyelesaikan soal yang di tulis. Tapi, secara bergantian mereka berusaha bergantian mengisinya hingga jawaban dari soal matematika itu benar.

Situasi ruangan kelas semakin ramai ketika soal matematika tentang pembagian di tulis di papan. Para siswa secara berebutan mengancungkan tangan saat di tunjuk untuk maju ke depan menjawabnya. Para siswa terlihat gembira dan senang dengan situasi ini. Pelajaran matematika terus di lanjutkan. Aston mulai menulis rumus bagi dengan angka ratusan lalu menyuruh menyebut. Para siswa menyebut angka-angka itu namun salah sebutannya. Angka ratusan di baca seribu. Begitu seterusnya. Terlihat mereka mempunyai kemauan tinggi untuk belajar dan maju seperti siswa lainnya. Ketika mereka menyebut angka itu salah-salah, guru Jamal menegur mereka dengan memukul meja mereka masing-masing dengan kayu kecil yang di genggamnya. Ada siswa yang di pukul di belakang seraya memacunya agar tak salah menyebut angka yang ada. Saat proses belajar mengajar singkat itu berlangsung, puluhan siswa meninggalkan ruangannya lalu menuju ruang kelas enam. Teriakan dari luar terus menerus menggema. ‘Woi-woi, jangan ganggu. Ah, jangan begitu,’ begitulah ucapan puluhan siswa yang berdiri di balik jendela bagian belakang. Sebagian diantaranya, berdiri di jendela bagian belakang sambil menyaksikan dari luar ke dalam.

Lainnya lagi, berdiri di depan pintu masuk ruangan kelas. Rata-rata mereka yang berdiri di depan pintu, masih duduk di bangku kelas I. Rata-rata berbadan kecil dan berambut besar. Ada seorang berambut panjang. Rambutkan berwarna kuning. Mukanya seperti perempuan. Mereka tertawa, lalu menunjuk-nunjuk ke arah kami. “Ih kam lihat. Hehehe. Ah jangan ganggu saya,” terdengar suara kecil dari para siswa itu. Cubit-cubitan antara anak yang satu dengan yang lain tak terhindarkan. Masing-masing raut wajah mereka penuh malu. Ocehan dan tawa terus mengiringi suasana. Kebanyakan diantara mereka tidak mengenakan sepatu alias kaki kosong. Beberapa diantaranya memakai sandal kulit dan sepatu.
Puluhan siswa yang berada di dalam ruang kelas itu juga demikian. Sebagian menggunakan sepatu dan sendal. Lainnya, sama sekali tidak mengenakan sepatu alias kaki kosong. Debu ruangan dan jalanan menghiasi kaki mereka. Telapak-telapak kaki mereka penuh debu jalanan. Di dalam ruangan itu, plafonya hilang entah kemana. Atap seng kelihatan jika dilihat sebagai pengganti plafon. Proses belajar mengajar singkat itu berlangsung kurang lebih sekitar 10 menit. Dinding tembok dalam ruangan itu, kusam. Cat putih yang di kenakan di dinding tembok, hilang dilahap angin malam dan guyuran hujan.

Setelah proses belajar mengajar singkat itu berlangsung, kami meninggalkan ruangan. Dua siswa kami wawancarai. Saat di wawancarai, mereka juga mengeluh soal kekurangan guru. Marthen Inderi salah seorang siswa sekolah kelas enam mengatakan, dirinya bisa rajin bersekolah, membaca serta giat belajar apabila banyak guru yang mengajar. “Saya mau belajar tapi pak guru banyak boleh,” harap Marthen. Dia mengaku, guru yang mengajar hanya satu guru. Rekannya, Margaretha Pamaggori, guru yang ada sudah mengajar cukup baik. Margaretha juga mengaku kalau sudah bisa membaca. “Pak guru yang sudah mengajar bagus. Saya sudah bisa membaca,” tuturnya.

Dia mengatakan, pengenalan akan huruf-huruf juga sudah. Margaretha ke sekolah bukan karena di suruh. Tetapi, atas motivasinya sendiri. “Setiap kali ke sekolah bukan karena orang tua yang suruh tapi saya sendiri,” tuturnya. Namun, terkadang malas sekolah. Jika tidak ke sekolah, kedua orang tuanya memukulnya dengan tangan. “Kalau saya malas sekolah, orang tua pukul pakai tangan,” imbuhnya. Dari wawancara dan pengamatan kami, SD Inpres Yapanani sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah. Jumlah siswa di SD Inpres Yapanani sebanyak 131 orang.*

NELCI : SAYA SUDAH TOLONG RIBUAN IBU HAMIL

Admin Jubi — Fri, 01 Feb 2013 06:13:18 +0000

Nelci Worembai, seorang dukun beranak yang tinggal di kampung Waniwon, Serui, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua (AJI Papua)

AJI Papua

Tim Penulis : Dominggus Mampioper, Musa Abubar dan Opin Tanati Guru

Nelci Worembai, seorang dukun beranak yang tinggal di kampung Waniwon, Serui, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, mengaku sudah menolong lebih dari seribu ibu hamil. Bahkan, anak yang ditolongnya, yang kini sudah berkeluarga dan akan melahirkan ditolong kembali olehnya.

Siang itu mama Nelci Worembai tak bepergian. Dia berada dalam rumahnya yang berdinding tembok dan beratapkan seng. “Selamat siang, ada mama dukun beranak yang biasa tolong ibu melahirkan disini,” tanyaku kepada beberapa warga yang sedang bekerja di depan rumah Nelci ketika kendaraan roda dua (motor) yang membawaku tiba. “Oh, mama ada di dalam rumah, mari masuk,” jawab seorang warga sembari masuk ke dalam rumah ibu Nelci. “Mama-mama, ada tamu, mari ke depan,” panggil warga yang menyapaku dalam rumah mama Nelci. Beberapa menit kemudian, mama dukun beranak yang tersohor di kawasan itu keluar dengan langkah pelan dari dalam rumahnya.

“Silahkan masuk, mari duduk,” ujar Nelci mengajak duduk. Saya pun mengambil tempat duduk persis di depan perempuan berbadan kecil ini. Kami duduk di atas semen dasar rumahnya. “Mama, saya dengar mama terkenal disini suka tolong ibu melahirkan. Jadi, saya ingin cerita sedikit dengan mama bagaimana cara menolong ibu melahirkan,” kataku menjelaskan maksud kedatangan. Nelci sepertinya tidak tertutup menceritakan tentang pekerjaan membantu ibu melahirkan yang dilakukannya setiap dibutuhkan. “Hehehe…hehehe..” tawa kecil melebar dari mulut perempuan asal Serui ini sembari membuka cerita kami soal aktivitas yang digeluti.

Kami semakin akrab. Nelci mulai bercerita tentang bagaimana menolong para ibu melahirkan yang datang meminta bantuan. Dia mengaku, hampir setiap saat dipanggil oleh warga untuk membantu istrinya yang hendak melahirkan. Warga yang memanggil tidak hanya di kampung Woniwon. Tetapi mereka datang dari sejumlah kampung yang berada di Distrik Angkaisera. “Saya setiap hari hampir dapat panggil terus untuk bantu ibu yang mau melahirkan. Hampir setiap hari saya dapat panggil keluar rumah untuk tolong ibu yang melahirkan. Kadang, saya tidak pulang ke rumah karena sudah terlalu larut malam,” jelas Nelci Worembai/Merani.
Panggilan dari warga untuk menolong ibu melahirkan datang silih berganti. Jika warga yang datang memanggil tiba dan meminta bantuannya untuk menolong istrinya bersalin, Nelci tak pernah menolak. Nelci langsung memegang sebuah noken (tas) kecil yang berisi bantuan alat medis yang di berikan lalu berangkat bersama warga yang membutuhkan. Perempuan paroh baya ini tak mengenal waktu. “Kadang sudah tengah malam juga mereka datang ketuk pintu dan panggil saya. Saat saya dengar mereka ketuk pintu, saya langsung bangun dan ikut mereka pergi,” tuturnya.

Kebanyakan masyarakat yang meminta bantuan adalah keluarga dekat dari mama Nelci. Namun, tak semua. Sebagian diantaranya sama sekali tak ada hubungan keluarga. Tetapi, hubungan ikatan keluarga tak menjadi pertimbangan bagi perempuan lanjut usia ini. Perempuan yang kelihatannya suka mengunyah pinang ini mengaku aktifitas itu sudah menjadi kebiasaan. Ia memandang pekerjaan itu merupakan sebuah talenta yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu orang lain.

Cerita kami semakin seru ketika Nelci menguraikan panjang lebar soal bagaimana ia membantu ibu yang hendak bersalin. Berkat dua buah tangan mama ini, anak-anak yang di tolong selamat. Saat ini, sedikit peralatan medis yang di berikan oleh Puskesmas Menawi, sedikit memudahkan pelayanannya terhadap ibu hamil.
Berkat gunting dan kain has yang ada dalam nokennya, Nelci bisa memotong tali pusat bayi yang di tolong dengan aman. “Saya pakai peralatan medis yang dikasih untuk pake ibu yang saya tolong untuk bersalin,” tuturnya.

Angin segar masuk lewat pintu depan rumahnya yang terbuka lebar. Cerita tentang ibu melahirkan yang ditolong terus berlanjut. Dari pengalamannya, kebanyakan ibu hamil yang di tolong diurut dengan tangan di bagian perut guna membantu kelancaran persalinan. Rata-rata sebagian besar belum cukup bulan untuk melahirkan. Meski demikian, tak menyulut niat baiknya untuk menolong. Ibu yang bersangkutan diurut secara perlahan-lahan dari perut. Seluruh tubuh dari perempuan yang bersangkutan disentuh oleh tangan Nelci. Tindakan ini dilakukan untuk membantu percepatan kelahiran sang bayi dari rahim ibunya.
Tindakan ini dilakukan oleh Nelci terhadap ribuan ibu yang di tolong. Setelah diurut, saat persalinan tiba, perempuan lanjut usia ini siap untuk memegang kepala si buah hati yang hendak keluar dari rahim ibunya. “Biasanya, pertolongan pertama, saya urut dulu sampe kalau sudah mau melahirkan, saya langsung standby menunggu bayi yang lahir. Kalau bayi itu sudah lahir, langsung saya sambut kepalanya,” ujarnya. Saat memegang kepala bayi, Nelci menggunakan sarung tangan. Namun tak jarang ia tidak mengenakan sarung tangan juga. Ketika bayi itu lahir, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memotong tali pusat bayi yang bersangkutan dengan gunting atau silet lalu membalutnya dengan menggunakan kain has. Sebelum memotong tali pusat, bayi itu dimandikan. Setelah langkah-langkah yang biasanya di lakukan Nelci berakhir sang bayi yang di tolong diserahkan ke ibu kandungnya.

Nelci biasanya bertindak sendiri menolong ibu melahirkan di tengah malam. Jika, siang hari, dirinya berusaha menghubungi petugas Puskesmas untuk membantunya. “Kalau sudah larut malam, saya tolong bayi itu sendiri. Nanti pagi baru saya sampaikan ke tenaga medis. Tetapi, kalau siang, saya beritahukan Bides yang ada untuk bantu saya tolong ibu yang melahirkan,” imbuhnya. Sejak Desember 2011 lalu, banyak ibu hamil yang suaminya mendatanginya untuk meminta bantuan persalinan. Di bulan itu, hampir setiap saat Nelci tidak berada di rumah. Hampir setiap saat, warga datang silih berganti memanggilnya untuk membantu persalinan.

Terkadang, salah satu perempuan belum selesai ditolong, panggilan dari yang lain menggema di telinganya. Ia bingung. Tapi mau bagaimana lagi, dia satu-satunya dukun beranak yang diandalkan di kawasan itu. Saat sementara sedang menolong ibu yang menunggu persalinan tiba namun masih membutuhkan waktu lama, dirinya mengambil keputusan untuk memenuhi panggilan mendadak yang di terimanya. “Kadang saya kasi tinggal ibu yang masih membutuhkan waktu lama untuk melahirkan lalu lari cepat untuk tolong ibu yang tinggal tunggu waktu melahirkan,” cetusnya.

Setelah membantu perempuan yang membutuhkan pertolongan cepat, dia kembali membantu ibu yang ditinggalkannya. Nelci terus dengan setia menemani ibu tersebut hingga buah hatinya lahir dengan selamat. Setiap bayi yang dibantu, bahkan yang bersama-sama dengan paramedis lahir dengan selamat. Pertumbuhannya juga tidak terganggu hingga beranjak dewasa. Tetapi ada beberapa pengalaman unik dan miris yang dijumpai Nelci. Pada Desember lalu, ada seorang warga yang bekerja sebagai TNI, meminta bantuannya untuk menolong istrinya yang hendak bersalin. Bayi sang tentara ini tidak normal alias cacat. Dia lahir tidak normal. Kepala bayi itu kebesaran. Ketika sang balita ini “melihat” dunia, ia meninggal.

Pengalaman menarik lainnya yang dialami, sejak Agustus 2011 lalu, tepatnya pada perayaan hari kemerdekaan Negara Republik Indonesia, ada seorang ibu yang terpaksa di tolong dilapangan untuk melahirkan. Kala itu, sang balita lahir di tengah lapangan ketika upacara bendera sedang berlangsung. Selanjutnya, salah seorang warga datang meminta bantuan kepadanya. Waktu itu, hari baru menjelang sore. Mama Nelci berangkat menuju rumah ibu tersebut. Dalam perjalanan, Nelci menghubungi petugas medis. Petugas yang di hubungi juga menuju ke rumah ibu yang bersangkutan. Saat Nelci tiba, para Bides yang dihubungi juga tiba. Nelci dan para perawat membawa perempuan itu menuju Puskesmas. Namun, tak cukup peralatan medis, maka petugas kesehatan mencari taksi angkutan.

Ketika kendaraan yang dicari tiba, mereka menyuruh ibu hamil itu naik ke dalam mobil. Saat berada didalam mobil, ibu yang bersangkutan gelisah kesakitan. Ketika mesin mobil hidup, balita yang dikandungnya langsung lahir dari rahim ibunya. “Anak itu langsung kami kasih nama ‘mobil’ karena dia lahir dalam mobil,” kisah Nelci seraya tertawa terbahak-bahak. Nelci mengatakan, dirinya tak pernah mendapat komplain dari warga yang meminta pertolongannya. Anak-anak yang ditolongnya semuanya selamat. Pertumbuhan mereka tidak terganggu. Bahkan anak yang ditolong oleh mereka beranjak dewasa lalu berkeluarga kemudian proses kelahiran anaknya di tolong lagi oleh Nelci. “Anak yang saya tolong dia punya anak lagi saya tolong. Bahkan cucu sampai cece saya tolong. Jadi hampir sudah ribuan ibu dan anak yang saya tolong,” ungkap Nelci. Walau demikian, Nelci tak memungut biaya. “Saya tidak minta bayar. Kalau orang yang saya tolong mau bayar, saya terima atau mereka mau kasi barang ya saya ambil,” ucapnya.

Nelci Worembai menggeluti pekerjaan sebagai dukun beranak sejak 1984 silam. Di masa itu, dia tak mendapat bantuan tenaga medis. Berkat kedua tangannya dan pengalaman yang dimiliki, dia mampu menyelamatkan lebih dari seribu nyawa ibu dan anak. Saat itu, dirinya mengeluarkan bayi dari rahim sang ibu yang bersangkutan tanpa sarung tangan. Bambu sebagai pengganti gunting untuk memotong tali pusat sang bayi kala itu. Ternyata profesi sebagai dukun beranak ini bertolak dari cita-cita menjadi dokter semasa di bangku sekolah. Namun, ketidakmampuan orang tua dalam membiayainya membuat Nelci tak menyelesaikan pendidikannya di bangku sekolah dasar. Cita-cita menjadi dokter kandas di tengah jalan.

Meski demikian, tak mematahkan semangatnya untuk menyelematkan nyawa manusia. Tekad dokter tertanam dalam dirinya hingga dia beranjak dewasa. Ketika dewasa, dirinya mencoba menolong warga dengan bekal cita-citanya. Ternyata, tindakan yang diambil berhasil. Akhirnya, Nelci tetap setia dalam profesi itu walaupun tak menjadi seorang dokter seperti yang diinginkannya. Di ujung wawancara, perempuan berusia 65 tahun ini menilai, pekerjaan sebagai dukun beranak merupakan anugrah dari Tuhan untuk menyelamatkan nyawa orang. Baginya, pekerjaan itu merupakan pekerjaan kemanusiaan. Sehingga, dalam situasi apapun, jika masyarakat meminta dia membantu istrinya yang hendak melahirkan, dirinya tetap turun tangan.

Dolfina T. Wainggai seorang ibu yang baru di tolong oleh mama Nelce mengatakan berkat buah tangan Nelce, dirinya bisa melahirkan buah hati ketiganya dengan selamat. Dolfina mengaku mama Nelce sangat terampil dan cukup professional saat membantu ibu melahirkan. Kala itu, sejak dia mengandung di bulan pertama dia menghadapi tantangan yang luar biasa. Masuk keluar rumah sakit lantaran fisiknya lemah. “Saya masuk keluar rumah sakit terus sejak hamil. Jadi, saya pikir akan melahirkan di rumah sakit,” ujar Dolfina.

Kepala Pustu kampung Kainui ini mengungkapkan, meskipun masuk keluar rumah sakit, namun dibulan terakhir hendak bersalin, suaminya memanggil mama Nelci untuk menolongnya. Mama sangat berpengalaman dalam membantu persalinan. Sebelum persalinan berlangsung, Nelci mengurut badannya. Setelah itu, dia membantu buah hatinya untuk lahir. Di pertengahan cerita kami, anaknya yang baru berusia satu tahun lebih itu menghampiri ibunya. Dia banyak tanya. “Mama-mama, bicara?” tanya bocah berambut lolong itu. Maklum anak seusia itu selalu rewel dan menginginkan belas kasihan dari sang ibu. Meski demikian, cerita soal pertolongannya saat melahirkan tidak terputus. Menurutnya, mama Nelci sudah terkenal dan tersohor di wilayah itu. Dukun Nelce adalah salah satu dukun terlatih yang sudah pernah mendapat pelatihan dari tenaga medis. Sehingga, banyak warga mengandalkan dirinya. Tidak segan-segan dia dipanggil sana-sini untuk membantu sejumlah perempuan. “Mama Nelce sudah pernah dapat pelatihan dari medis jadi kami tidak ragu lagi panggil dia untuk membantu,” tutur ibu yang baru saja bersalin pada bulan November lalu ini.*

TAMAT SD TAK BISA MEMBACA

Admin Jubi — Wed, 30 Jan 2013 13:28:09 +0000

Siswa SD YPK Hosana Kontinuai distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen (AJI Papua)

Tim Penulis : Dominggus Mampioper, Musa Abubar dan Opin Tanati Guru

Perjalanan darat ke Distrik Angkaisera berjarak sekitar 13 kilo meter, jika ditempuh menggunakan sepeda motor dari pusat kota Serui Ibukota Kabupaten Kepulauan Yapen di Distrik Yapen Selatan. Paling lama sekitar 20 menit sudah tiba di Kampung Menawi, pusat Distrik Angkaisera. Perjalanan ke Kampung Menawi akan melewati gunung Kabuaena yang menjulang bagai seorang putri raksasa yang tidak mau diganggu dari tidurnya. Kemudian akan melalui lima jembatan kayu yang hampir reot membentang disepanjang jalan. Tak mengelak, hujan salah satu unsur alam yang sering mengganggu dan siapapun dia tidak akan melewati jalan diperbukitan Kabuaena yang licin dan sering longsor.

Kondisi alam inipun bisa menjadi alasan, seringnya aktivitas proses belajar mengajar dibeberapa sekolah formal spontan menjadi mandek. Selain itu alasan klasik yang lasim lebih banyak dilontarkan para tenaga guru yang senang memilih tinggal di kota Serui karena belum adanya rumah guru. Akhirnya sekolah-sekolah formal yang mendidik anak-anak bangsa hanya mirip sebagai tempat penampungan bermainnya anak kampung. Terbuainya dengan kondisi ini, setiap tahun ada siswa SD yang ditolak saat mendaftar ke jenjang SMP lantaran belum mampu membaca. Bukan itu saja SMK Negri satu-satunya di Angkaisera pun pernah menolak dua siswa SMP.

Dalam penerimaan siswa baru di SMP Negeri Menawi pada tahun lalu terdapat delapan orang siswa yang dikembalikan ke SD YPK Hosana Kontiunai, SD YPK Tabernakel Kainui dan SD Inpres II Menawi. Meskipun demikian, di kelas tujuh SMP Negeri Menawi terdapat dua orang siswa yang masih belum bisa mampu membaca. Alasan dewan guru, kedua anak tersebut tergolong rajin ke sekolah ketimbang anak murid yang sudah mampu membaca. Kini keduanya menjadi target bimbingan belajar dan les tambahan yang dilakukan para guru setiap harinya dengan harapan keduanya akan mampu membaca.

Meskipun sarana sekolah telah memadai di distrik Angkaisera namun kesadaran guru yang hadir di sekolah dan aktif pada proses belajar mengajar masih jauh dari harapan masyarakat dan pemerintah. Salah satu kendala yang menjadi keluhan para guru, yakni minimnya bantuan pembangunan rumah guru dan kepala sekolah (Kepsek). Data Dinas Pendidikan setempat hingga Februari 2012 menunjukan dari 11 SD yang berada di distrik Angkaisera, terdapat tujuh unit rumah Kepsek. Tiga diantaranya dalam kondisi baik, tiga rusak ringan dan satu rusak berat. Sedangkan 18 unit rumah guru yang tersebar di 11 SD terdapat 10 rumah dalam kondisi baik, tiga rusak ringan dan yang rusak berat mencapai enam unit. Jika dibanding dengan jumlah tenaga guru yang kini mengabdi di sejumlah SD yang berada di Angkaisera mencapai 81 orang, tentu bisa menjadi alasan minimnya kehadiran guru di sekolah-sekolah. Inilah yang sering menjadi alasan klasik para guru untuk tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam mendidik anak-anak bangsa di distrik yang terdiri dari 14 kampung dengan luas wilayah mencapai 159,08 kilo meter persegi dan miliki kondisi alam daratan berbukit terjal dan kepulauan ini.

Selain alasan minimnya ketersediaan perumahan guru yang membuat pahlawan tanpa tanda jasa enggan berada di sekolah. Faktor dukungan orangtua, lingkungan dan gizi para siswa juga menjadi tuntutan untuk mencerdaskan anak-anak kampung di distrik ini. Seperti diungkapkan seorang guru di SD Inpres II Menawi, Arius Sineri, bahwa para guru sudah berupaya menyalurkan pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku terhadap anak-anak didik, tetapi secara mental anak belum mampu menerapkan ilmu yang telah disalurkan karena daya serap anak dinilai rata-rata masih rendah. “Dari jumlah murid yang mencapai 228 anak disini, sekitar 60 persen daya serapnya masih rendah,” kata Arius Sineri. Bahkan Pjs kepala sekolah, Ana Bonay menuturkan, proses belajar mengajar yang berlangsung di SD Inpres II Menawi sudah cukup baik, banyak ilmu sudah disalurkan para guru tetapi diakui kemampuan serap anak murid masih minim. Hal itu dipicu kurangnya dukungan perhatian orangtua, pengaruh lingkungan dan yang terutama adalah faktor gizi. “Wajib belajar mulai diterapkan sejak usia enam tahun, dan rata-rata siswa yang duduk di kelas dua sudah bisa membaca, tapi ada disini juga yang sampai kelas enam sebanyak delapan anak yang masih mengeja,” ujarnya.

Terkait faktor gizi, Ana Bonay menyayangkan program pemberian makanan tambahan siswa (PMTS) yang sejak tahun 2004 hingga sekarang tidak pernah ada. Padahal PMTS yang digulirkan sejak 1994 ke sekolah-sekolah, dinilai sangat membantu pertumbuhan otak anak agar daya serap semakin baik. “Dengan PMTS anak-anak dapat cerdas, sekarang tidak ada. Biasanya dana PMTS itu diberikan kepada guru untuk dikelola, per anak Rp3000 dan dilakukan seminggu tiga kali. Dan putusnya PMTS tersebut tidak ada penjelasan. Akibatnya daya serap anak lambat, sehingga harapan kita kalau boleh program PMTS dikembalikan lagi ke sekolah,” kata Ana.

Salmon Sumbari guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani (Penjas) di SD YPK Hosana Kontinuai distrik Angkaisera mengatakan, jumlah guru di SD tersebut sebanyak enam orang yang merupakan guru tetap terdiri dari empat guru kelas dan dua guru mata pelajaran (agama dan Penjas) ditambah dua orang guru honor. Jumlah tenaga guru ini masih dikeluhkan karena untuk mengajar di enam kelas dengan total murid mencapai 171 anak, dirasakan masih kurang. Dari enam guru tetap yang bertugas di SD YPK Hosana Kontinuai, empat diantaranya bertempat tinggal di kota, mereka memilih tinggal di kota karena perumahan guru yang tersedia hanya untuk dua orang. Sebagai seorang guru mata pelajaran penjas, ia juga harus bisa mengajar rangkap beberapa mata pelajaran lainnya. Diakui, selama hampir dua tahun ini masih ada tamatan SD tersebut yang sama sekali tidak bisa membaca, tahun lalu (2011) terdapat enam anak. “Upaya sudah kami lakukan tapi mereka tidak mau datang belajar ke sekolah bahkan ajakan untuk ikut les tambahanpun tidak pernah datang. Nanti mau ujian baru mereka datang ke sekolah, kalau kita para guru tegur, sering orangtuanya datang marah-marah dan bahkan ancam guru,” ujar guru Penjas yang telah mengabdi di SD YPK Hosana Kontinuai sejak 1994 ini.

Menurutnya beberapa kendala yang membuat adanya murid hingga tidak mampu membaca karena faktor lingkungan, kurangnya dukungan orangtua serta gizi yang rendah. Faktor lingkungan dan kurangnya dukungan orangtua, dikeluhkan hampir setiap masa kenaikan kelas maupun kelulusan, para guru selalu dibawah ancaman orangtua. “Anak-anak rata-rata malas sekolah, kadang kita guru kalau tidak kasih naik kelas, pasti orangtua datang marah-marah mau bongkar sekolah dan kami guru diancam dengan parang, bahkan pernah ada teman guru yang dipukul,” ungkapnya. Sedangkan kondisi murid untuk daya serap menerima pelajaran, ia akui terbentur faktor gizi yang masih kurang. Sehingga program PMTS yang pernah digulirkan pemerintah bagi para murid sekolah dasar sebaiknya diaktifkan kembali. PMTS hanya diberikan sejak 1999 sampai 2000 dan hingga kini tidak pernah ada lagi. Bahkan sebagai guru Penjas, selama dirinya mengabdi di sekolah tersebut tidak pernah mendapat bantuan sarana dan prasarana olahraga. Ia juga berharap adanya penambahan rumah guru, sehingga kehadiran dan keaktifan guru di sekolah akan lebih baik. Dua kopel yang ada saat ini, ditempati kepala sekolah dan dirinya sebagai guru bawahan. Sebagai tenaga guru yang setiap hari berada di sekolah, ia mengakui para murid lebih banyak datang bermain di sekolah karena sang pahlawan tanpa tanda jasa jarang mengajar di kelas. “Kita sering dituntut untuk jadi guru profesional tapi dengan kondisi seperti ini apa mungkin bisa terjadi ? Sementara setiap hari anak lebih banyak datang ke sekolah untuk bermain karena tidak mungkin saya harus mengajar semua mata pelajaran mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, terpaksa nanti jam 11 saya suruh anak-anak pulang,” keluhnya.

Noak Kontini, salah satu orangtua murid di SD YPK Hosana Kontinuai mengeluhkan kehadiran dan keaktifan guru yang selama ini dinilai sangat minim. Akibatnya para murid di sekolah itu jadi korban, setiap tahun dalam penerimaan siswa baru ke jenjang SMP pasti ada saja murid yang ditolak karena tidak tahu membaca. Para guru di sekolah tersebut dinilai tidak serius dan minim keterampilan mendidik anak-anak kampung. “Sampai saat ini para muridnya banyak yang tidak tahu baca dan sering ditolak jika mau mendaftar ke SMP,” ujarnya. Sebagai orangtua murid yang tinggal di dekat lokasi sekolah dan setiap hari memperhatikan aktifitas sekolah, ia katakan meskipun ada rumah Kepala Sekolah namun pimpinan sekolah itu lebih banyak berada di kota. Kondisi proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah tesebut, setiap hari anak murid masuk sekolah pukul 7.30 WIT nanti pulang ke rumah pukul 09.00 WIT. Alasannya guru tidak masuk sekolah, terpaksa para murid disuruh pulang. Ia juga mengakui minimnya tenaga guru dan rumah guru yang selama ini menjadi kendala di sekolah tersebut. Begitupula kondisi ruang kelas yang sangat minim meubelair. “Terjadi di satu ruang kelas, bisa tiga anak duduk di satu bangku. Kondisi ini, seharusnya pemerintah pusat maupun provinsi dan kabupaten turun langsung melihat dari dekat. Sebab yang kami dengar, kadang dinas pendidikan kabupaten mapun provinsi memberikan laporan ke pusat tidak sesuai yang terjadi dilapangan,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Septinus Bonay, kepala SD YPK Simon Petrus Menawi dalam penuturannya mengaku, bahwa setiap tahun kelulusan di SD tersebut tidak pernah kedapatan ada murid yang tidak tahu membaca. Sebab sejak murid duduk di kelas tiga, jika belum mampu untuk membaca apalagi belum mengenal huruf, tetap tidak akan dinaikan ke kelas berikutnya. “Disini kalau sampai kelas tiga anak murid tidak bisa baca, tetap tahan kelas dan dengan dana BOS guru-guru upayakan berikan les sampai dia tahu baca barulah dinaikan ke kelas empat,” kata Bonay yang baru diangkat sebagai Kepsek namun belum dilakukan serahterima jabatan dengan Kepsek yang lama ini. Meskipun demikian ia pun ungkapkan beberapa kendala dalam proses belajar mengajar yang selama ini dihadapi di sekolah tersebut. Antara lain, kurikulum ganti kurikulum tidak pernah ada sosialisasi yang baik. Misalkan sejak diterapkan KTSP dari KBK tidak pernah ada penjelasan yang baik ke para guru yang berada di kampung. “Ada beberapa teman guru ikut sosialisasi di kota, tapi setelah pulang ke kampung tidak pernah lakukan sosialisasi kepada teman-teman guru lainnya disini,” ujarnya.

Keluhan lain, gedung SD YPK Simon Petrus ini, sejak didirikan 1927 pernah terkena goncangan gema bumi pada 1979. Akibatnya gedung sekolah rubuh dan tak dapat digunakan lagi. Sekolah tersebut akhirnya dipindahkan ke kampung Menawi, dan sejak 1979 sebuah bangunan sekolah didirikan dilokasi milik salah satu orangtua murid yang diserahkan sementara waktu dan hingga saat ini proses belajar mengajar dapat berlangsung. Namun belakangan ini, pihak keluarga menuntut hak tanah ulayat yang belum pernah terselesaikan. Hal itu berdampak pada setiap kegiatan sekolah, sering terjadi intervensi pihak keluarga pemilik hak ulayat, sekolahpun sering tak terhindar dari aksi pemalangan. Meskipun kendala ini telah disampaikan kepada pemerintah daerah melalui kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Yapen, untuk mendapatkan bantuan dana pembebasan tanah, namun upaya itu sia-sia. “Setiap kali kami tanyakan ke Bappeda, jawabannya tidak bisa dibantu karena sekolah ini milik YPK, adapun bantuan pembebasan lahan dapat diberikan apabila kata mereka sekolah kita ini berubah status menjadi sekolah negeri atau Inpres, padahal kami ini mitra pemerintah,” ungkapnya.

Permasalahan ini sebelumnya telah disampaikan ke Dinas Pendidikan setempat dan PSW YPK, tetapi tidak pernah mendapatkan perhatian. Pelaksanaan dana BOS semasa kepemimpinan Kepsek lama dinilai tidak ada transparansi, sehingga timbul kecemburuan dari guru bawahan. Kunjungan kepala dinas terkait pun jarang pernah sampai ke sekolah tersebut, jika pernah ada itupun karena ada kegiatan rehabilitasi gedung sekolah. Terkait ketidak mampuan anak membaca, kata Arifin Kanyuga guru di SMP Negeri Menawi, pernah pada tahun lalu ada sekitar delapan orang anak yang dikembalikan ke SD YPK Kontinuai, SD YPK Tabernakel Kainui dan SD Inpres II. “Saat pendaftaran siswa baru tahun lalu, sebanyak delapan orang yang dikembalikan ke sekolah asal, lantaran belum bisa membaca,” katanya.

Sedangkan Parlin Saragih, guru SMK Negeri 1 Kainui Distrik Angkaisera mengatakan, untuk kondisi pendidikan di Distrik Angkaisera, yang dirinya ketahui setiap penerimaan siswa baru ada sekolah-sekolah lakukan penolakan terhadap siswa yang diketahui tidak bisa membaca. Hal itu terjadi lebih banyak pada siswa SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. “Seperti siswa SD ke SMP itu banyak siswa SD yang ditolak karena persoalanya siswa bersangkutan tidak tahu menghitung, membaca dan menulis (3M), dan setiap tahun pasti ada,” ujarnya.

Parlin Saragih yang mengaku telah bekerja menjadi guru di distrik Angkaisera sejak 2002, hingga saat ini banyak sekali temuan siswa sekolah yang tidak bisa membaca ketika akan melanjutkan kejenjang SMP bahkan SMK pun masih ada. Ia contohkan, saat menjadi panitia pendaftaran tahun 2011 lalu, pihaknya di SMK Negeri 1 Kainui, menolak dua siswa SMP yang hendak melanjutkan ke SMK. “Penolakan itu terjadi dengan alasan tidak tahu membaca,” imbuhnya. Menurutnya, para siswa yang ditolak itu, berasal dari beberapa kampung yang berada di Angkaisera, ada juga yang dari daerah Yobi dan distrik Kepulauan Pantura. Sebelumnya guru yang menjadi ketua penerimaan siswa baru pada 2009 lalu ini, pernah memulangkan lima orang siswa SMP. Jumlah SMP di Angkaisera hanya satu yaitu SMP Negeri III Menawi. Sedangkan lainnya tersebar di beberapa distrik tetangga.

Terkait masih adanya murid yang ditolak akibat tidak tahu membaca, kata kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Yapen, Cyfrianus Y Mambay agak membantah, karena menurutnya para siswa tersebut bukan tidak tahu membaca, tetapi masih berat atau belum lincah membaca. Dan jumlahnya hanya mencapai satu hingga dua orang anak saja, dan hal ini bukan saja di sekolah-sekolah yang berada di Angkaisera tetapi termasuk di beberapa distrik yang berada di kabupaten ini bahkan di seluruh Provinsi Papua yang jumlahnyapun sangat kecil. “Mereka hanya masih belum lincah membaca, bukan tidak tahu membaca sama sekali,” katanya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

Kata Cyfrianus Y Mambay, sarana sekolah di Angkaisera sebenarnya sudah memadai, tetapi dalam ketentuan kriteria dan pembelajaran baca menjadi kunci utama, jadi sesungguhnya kalau siswa belum bisa membaca seharusnya tidak boleh naik kelas apalagi sampai bisa masuk SMP. Artinya itu terbukti bahwa siswa tersebut sebenarnya mengenal huruf dan bisa membaca tapi masih lambat. Sebab kalau sama sekali siswa tidak kenal huruf A besar, tidak mungkin siswa tersebut dapat menulis namanya di lembaran jawaban. Hal itu jelas Mambay, dalam menafsirkan makna dari bahasa itulah yang belum terlalu baik. Itu disebabkan yang pertama, tingkat kesulitan yang dihadapi oleh para guru di lapangan. Kedua, ada banyak guru juga yang kemudian belum melaksanakan tugas dengan baik, masih banyak meninggalkan tempat tugas. Mereka yang lebih banyak meninggalkan tugas ini lebih banyak alpa. Diantaranya, sarana tempat tinggal, kalau di perkotaan masih terlalu bermasalah, tetapi daerah-daerah perkampungan sarana tempat tinggal sangat terbatas. “Sehingga sepekan lalu saya mengunjungi beberapa sekolah-sekolah, seperti di distrik Kepulauan Ambai, itu SMP disana, karena sarana tempat tinggal tidak ada akhirnya beberapa guru itu mereka menggunakan tiga ruang belajar untuk tinggal. Ini kendala utama, tapi kalau sarana belajar sudah cukup memenuhi syarat. Nah kami kesulitan disini masih membangun perumahan guru. Jadi terkait dengan masih adanya siswa yang belum tahu baca, saya pikir bukan sama sekali belum tahu baca, tapi dalam menafsirkan makna itulah yang sesungguhnya siswa tersebut belum paham. Karena daya nalarnya masih rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan membaca. Jadi banyaknya guru meninggalkan tugas karena adanya sarana perumahan guru yang tidak ada,” jelasnya.

Lanjut Kepala Dinas Pendidikan ini, saat ini ada kecemburuan dari guru-guru bawahan terhadap kepala sekolah dan itu yang selama ini dihadapi dan dilihat saat dirinya melakukan dialog dengan guru dilapangan, atau sering juga memanggil guru bersangkutan dan mananyakan kenapa tidak melakukan tugas. Kadang-kadang juga ada yang sungkan berterus terang, tetapi sesungguhnya telah diketahui apa yang menjadi masalah di bawah, karena hampir semua keluhannya sama lebih banyak pada tingkat SD.

Secara tegas ia katakan, masih ada kecemburuan dari guru bawahan terhadap guru-guru kepala sekolah, itu terkait dengan pengelolaan keuangan. Jadi ada kepala sekolah yang pada umumnya diseluruh tingkatan SD terutama di kampung-kampung para kepala sekolah tidak terbuka, mereka lebih banyak menerapkan manajemen tertutup/tidak transparan, padahal berulang kali sudah disampaikan terutama dalam pengelolaan dana BOS. Dan pengelolaan dana BOS itu juknisnya jelas, artinya harus transparan. “Kita masuk di sekolah saja, yang dikehendaki sesuai juknis, di dalam sekolah itu harus ada papan informasi penggunaan dana BOS. Namun kenyataan di lapangan, papan informasi tidak pernah ada, hal itu membuktikan bahwa sekolah tersebut sangat tertutup,” ujarnya.

Jika kita mau melihat kenyataan dilapangan, kata dia, jangan tanya dulu administrasinya, tetapi lihat saja dari tidak adanya papan pengumuman, berarti dalamnya tidak beres. Padahal pengelolaan dana BOS itu harus transparan. Komite sekolah juga harus tahu, orang tua harus tahu, jadi jelas dan harus dipublikasikan. Berapa jumlah siswa yang ada di sekolah kelas 1 sampai kelas 6 dan kalau ditingkat SD diberikan untuk per kepala itu besarannya Rp375 ribu per anak, jadi kalau jumlah siswa di satu SD ada 375 anak berarti sekitar Rp 35 juta untuk satu tahun. Nah ini, kadang-kadang kepala sekolah lebih tertutup, akhirnya guru bawahan bertanya, karena mereka yang setiap hari ada disekolah lihat kertas tidak ada, kapur tulis tidak ada, mau ulangan bagaimana, akhirnya dia bingung apakah sekolah ini benar-benar tidak ada uang atau ada uang. Jawabannya sebenarnya ada uang, karena seluruh SD tak terkecuali semua menerima dana BOS, ada dana pembebasan SPP, ada dana operasional dari pemerintah daerah. Jadi ada dana BOS pusat dan dana operasional sekolah dari kabupaten. Tetapi kalau kepala sekolah sudah begitu, mau bagaimana lagi, ada yang paling menyedihkan ada sekolah yang lantainya pecah, itu kan dana BOS bisa beli semen dan dicor, pintu rusak juga bisa dengan dana BOS karena semua telah jelas peruntukkannya. Guru yang kesulitan di kampung mau berangkat itu kan diatur honornya juga ada didalam, sampai siswa yang tidak bersepatupun atau tidak berseragam bisa menggunakan dana BOS sesuai juknisnya, bisa dibeli oleh kepala sekolah. Penerimaan dana BOS untuk satu sekolah sangat relative, tergantung dari jumlah siswanya, jadi besarnya jumlah siswa pada satu sekolah itu besarnya uang kali Rp375 ribu per kepala. Sedangkan untuk SMP per siswa menerima Rp570 ribu per kepala. Dan dana BOS untuk pendidikan wajar (wajib belajar 9 tahun) SD dan SMP.

Dikatakannya lagi, dua hal penting yang masih menjadi kendala, pertama masih minimnya sarana tempat tinggal, dan kedua ada kecemburuan dari guru bawahan terhadap kepala sekolah atas ketidak keterbukaan kepala sekolah dalam hal pengelolaan keuangan pada satuan tingkat pendidikan di sekolah. Namun yang berikut, yang ketiga ada satu kebiasaan karena tergantung dari mentalitas, sesungguhnya keterbukaan kepala sekolah dan minimnya sarana dan prasarana. “Saya pikir guru itu sebagai pegawai negeri yang diatur oleh peraturan, kemudian sebagai PNS kita itu digaji. Jadi sesungguhnya di republik ini kita itu dibayar dulu baru bekerja, beda dengan swasta. Jadi sebenarnya kalau kita mendudukan hak dan kewajiban, sebenarnya hak kita sudah dipenuhi jadi kita harus melakukan kewajiban kita sebagi PNS, jadi guru harus menjalankan tugas mendidik anak. Karena guru juga telah dilengkapi dengan gaji, tunjangan insentif, kemudian sekarang ada tunjangan profesi Rp250 ribu per bulan bagi guru yang belum lulus sertifikasi. Dan guru yang telah lulus sertifikasi diberikan tunjangan sertifikasi profesi guru sebesar satu kali gaji. Jadi kalau gaji pokoknya Rp 3 jutaan, berarti dia terima Rp 6 jutaan. Dan ini sangat tergantung dari mentalitas seorang pendidik guru, jadi kalau dengan mentalitas seorang guru itu menyadari kalau dia itu digaji apalagi diberikan tunjangan, sehingga ia harus menyadari untuk mendidik anak bangsa. Dan mentalitas ini harus tertanam disetiap kita para guru maupun PNS. Bagi saya mentalitas seorang pendidik itu adalah kunci, sesungguhnya tidak ada kesulitan kalau ada kemauan kita”.

Sekedar diketahui, dari perjalanan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jayapura di distrik Angkaisera, distrik ini memiliki batas wilayah disebelah barat adalah kampung Kabuaena. Sedangkan batas timur kampung kita akan bertemu dengan kampung Wawuti, Wadapi, Wanampompi dan Kali Buaya, sebelah utara berbatasan dengan distrik Pantai Utara, sebelah selatan dengan laut Saireri, sebelah barat berbatasan dengan distrik Yapen Selatan, sebelah timur berbatasan dengan distrik Teluk Ampimoi. Mata pencaharian masyarakat Angkaisera, sebagian kecil bekerja sebagai PNS dan TNI POLRI, sebagian besar adalah petani dan nelayan. Jumlah jiwa hingga akhir 2010 mencapai 8.918. Sedangkan jumlah sarana pendidikan terdapat PAUT dan TK masing-masing satu sekolah. Berikutnya tiga SD Negeri, tiga SD Inpres, dan lima SD swasta. SMP Negeri dan SMK Negeri masing-masing satu, serta SMP Satu Atap satu sekolah. Sebelumnya di distrik ini terdapat sekolah Akademi Perawat (Akper) namun kini gedung yang dibangun dengan dana miliaran rupiah itu, nasibnya sudah terlantar ditutupi hutan.*

GURU JADI SASARAN AMUKAN ORANG TUA MURID

Admin Jubi — Sat, 26 Jan 2013 05:38:41 +0000

Suasana belajar mengajar siswa SD Inpres Yapanani (Jubi/Musa Abubar)

AJI PAPUA

Tim Penulis : Dominggus Mampioper, Musa Abubar dan Opin Tanati

Guru selalu jadi sasaran amukan orang tua siswa-siswi. Amukan itu datang ketika pihak sekolah tidak menaikkan anak yang bersangkutan setelah mengikuti semester. Serangan orang tua murid juga datang ketika di kembalikan alias tidak di terima lantaran tak bisa membaca. Bangunan sekolah juga selalu jadi sasaran amukan.

Siang itu terik, matahari ganas. Panas matahari membakar tubuh namun motor supra berwarna orens itu perlahan membawa saya bersama teman saya menuju SMP Negeri Angkaisera. Jalan masuk SMP sudah beraspal. Melaju dengan pelan tapi pasti. Motor yang membawa kami tiba di depan sekolah. “Selamat siang kaka, mari masuk,” ujar Missael Kandipi, seorang guru di SMP itu menyapa kedatangan kami. “Selamat siang juga, bapak kepala sekolah ada ka tidak,” sambutku.
“Oh beliau ada, kaka dong tunggu di luar dulu. Saya cek beliau dulu baru sampaikan,” kata Missael.

Tak memakan waktu lama Missael keluar dari ruangan sang pimpinannya lalu mengatakan kepala sekolah mempersilahkan masuk. “Mari silahkan duduk. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu,” sapa I. Nyoman Warte, kepala SMP Negeri Kainui, Distrik Angkaisera, Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Sepertinya, Nyoman mudah diajak bicara. Kami semakin akrab.

Kursi sofa dalam ruangannya memanjakan kami. Ruanganya sedikit mewah. Di belakang kami, terpampang papan white board padat tulisan tentang aktifitas sekolah dan jumlah siswa. Nyoman mulai membuka pembicaraan kami tentang penerimaan siswa di sekolah yang di pimpinnya. Menurutnya, para siswa yang di terima tidak hanya berasal dari Angkaisera. Namun, beberapa daerah pedalaman di kawasan Kepulauan Yapen juga datang mendaftar di SMP Negeri Kainui. Diantaranya, Ambai, Randawaya, Korombobi, dan Wairaromi. Dari sejumlah siswa yang di terima, sebagian diantaranya tak bisa membaca.

Pengalaman siswa tak bisa membaca terjadi setiap tahun. Ditahun-tahun sebelumnya, rata-rata siswa yang di terima, setiap SD yang ada, rata-rata tiga orang tidak bisa membacanya dengan lancar. Bahkan, ada yang sama sekali tidak bisa membaca. “Sejumlah siswa yang kami terima, sebagian besar tidak bisa membaca. Yang tidak bisa baca sama sekali terpaksa kami kembalikan ke orang tuanya. Lainnya, bisa sedikit membaca tetapi tidak lancar, terpaksa kami terima mereka,” ujar Nyoman. Lelaki asal Bali ini menuturkan, tahun 2011 lalu, jumlah siswa yang diterima sebanyak 160 orang. Dari jumlah itu, 25 orang tak bisa membaca. Namun, mereka di terima dan dilatih secara khusus oleh pihak sekolah. Terkadang sekolah terpaksa meluluskan siswa yang beberapa kali tidak lulus karena bisa membaca.

Empat tenaga guru ditugaskan untuk melatih 25 orang siswa tersebut untuk membaca. Dari pelatihan khusus yang di berikan, 10 orang murid yang bertahan dan mau untuk tetap di latih membaca. Sementara, selisihnya menolak untuk dilatih. “Dari jumlah itu, ada 10 orang siswa yang mau bertahan. Sisa lainnya menolak akhirnya mereka tidak melanjutkan sekolah,” sebut Inyoman Warte. Sepuluh orang siswa ini dilatih tiap hari di sekolah dan di rumah keempat guru yang sudah di tugaskan. Hingga kini puluhan siswa ini masih dilatih. Sementara yang memutuskan untuk tidak dididik jelas putus sekolah. Tak bisa di pungkiri, banyak energi yang di keluarkan hanya untuk mengajar siswa untuk membaca. Guru yang menangani mereka setengah mati. Tetapi, mau bagaimana lagi? Harus dilalui agar siswa-siswi yang tak bisa membaca dapat membaca dengan lancar.

Ternyata, sebagian orang tua yang anaknya memilih keluar dan tak mau lagi melanjutkan studinya banyak menyalahkan guru. “Pihak sekolah selalu disalahkan orang tua murid jika anak mereka di kembalikan,” ungkapnya.

Peristiwa penyerangan dari orang tua siswa selalu terjadi tiap tahun. Mirisnya lagi, para orang tua siswa-siswi SD ini selalu menyalahkan pihak sekolah. Mereka (para orang tua) menilai sekolah yang bertanggung jawab penuh jika anaknya tak bisa membaca. Sekolah juga dinilai bertanggung jawab mendidik, melatih dan mengajarkan mereka (siswa-siswi). “Masing-masing orang tua di sini selalu menilai sekolah bertanggungjawab jika anak mereka tidak bisa membaca. Mereka melimpahkan semua tanggung jawab kepada sekolah,” tuturnya.

Sang kepala sekolah ini mengaku pernah diserang oleh salah satu orang tua murid. Orang tua siswa yang menyerang memegang parang (alat tajam) di tangan. “ Saat itu, warga ini mengayunkan parang yang di bawanya ke arah tubuh saya di depan meja saya sebanyak tiga kali. Dia potong saya, tapi parang itu jatuh terus di depan dia,” katanya mengenang kembali peristiwa yang menimpanya kala itu.

Namun setelah orang tua itu menyerang lalu pergi, dia keluar dengan air mata melangkah ke ruang kelas untuk mengajar. “Jujur saya lakukan itu semua demi anak-anak Papua dan masa depan Papua kedepan,” ujar Nyoman sambil menunjuk tempat di mana dia diserang ketika itu. Lanjut nyoman, usai diserang, orang tua murid yang bersangkutan keluar dari ruangnya lalu menungganggi motor miliknya menuju kota Serui untuk melaporkan kejadian itu ke Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Yapen. “Setelah masyarakat itu serang saya, dia langsung keluar naik motor pergi ke kota untuk laporkan saya ke Dinas Pendidikan bahwa dia sudah potong saya,” ujarnya.

Guru mata pelajaran fisika ini tetap tabah dengan situasi situasi lantaran sering terjadi. Laporan soal penyerangan itu sampai ke telinga sang Kepala Dinas Pendidikan. Namun, tak ada tindak lanjut. “Terkesan mereka malas tau. Orang dinas tidak ada yang turun ke sekolah untuk telusuri masalah ini,” tuturnya. Penyerangan ini terjadi sejak beberapa tahun lalu. Kejadian itu terjadi karena sebagian lulusan siswa-siswi dari beberapa SD yang ada di Angkaisera dan sekitarnya tak bisa membaca sehingga dikembalikan ke orang tua. “Kasus ini terjadi karena sebagian siswa yang kami terima di sini tidak bisa baca,” tuturnya.

Sebenarnya, murid SD yang lulus lalu melamar sudah harus membaca. Pasalnya, SMP bukan lagi sekolah yang mendidik dan melatih siswa untuk membaca. Tetapi, karena kondisi demikan, Sekolah Menengah Pertama terpaksa menerapkan tes baca tulis. Puluhan siswa yang tak bisa membaca terpaksa di pisahkan untuk mengeja kembali huruf-huruf bagai masih duduk di bangku sekolah dasar. “Jika para siswa dibiarkan. Ada kemungkinan yang dihadapi,” urainya. SMP Negeri Kainui, dengan terpaksa mengajar dan mengeja kembali huruf-huruf kepada para siswa yang sama sekali tak bisa membaca.

Proses ini memakan waktu lama dan membutuhkan energi prima. Para guru tabah dan pasrah menerima kondisi ini. “Ya, kami terpaksa berusaha ajar membaca kepada para siswa,” tandasnya. Padahal, sebenarnya siswa yang masuk, cepat menyesuaikan diri dengan lanjutan pelajaran yang di dapat dari SD. Selain itu, siap menerima mata pelajaran baru di SMP. Sebab, jika kondisi tak bisa membaca tetap melekat maka mata pelajaran baru yang diterapkan seperti bahasa Inggris sulit dicerna. “Para siswa ini harus membaca. Karena kami guru akan stengah mati mengajarkan pelajaran lain ke mereka,” cetusnya.

Meskipun, berbagai upaya digalakkan namun sebagian siswa yang hendak masuk SMP masih saja tidak bisa lancar membaca dan menulis. Selain itu, siswa kelas III yang hendak diluluskan juga tak bisa membaca. Hal ini membuat sebelum para guru menentukan nasib naik dan tidaknya siwa, lulus dan tidak, pihak sekolah mengudang orang tua untuk menyampaikan kondisi anaknya. Tindakan ini dilakukan untuk meminimalisir agar tidak terjadi konflik. Tetapi masih saja terjadi. Seusai pertemuan dengan guru, ada orang tua siswa yang balik menyerang dan merusak bangunan sekolah. “Kami biasa bicara baik-baik sama orang tua siswa. Tapi, penyerangan masih saja mendera kami guru dan bangunan sekolah,” imbuhnya.

Cerita kami semakin asyik dan menegangkan. Meskipun bangunan sekolah dan para guru selalu menjadi musuh orang tua murid tiap tahun namun Dinas Pendidikan tak mengambil tindakan. Masalah itu, berulang kali di sampaikan ke Dinas Pendidikan. Namun, tak pernah ada kejelasan. Terkesan, dinas yang bertanggung jawab atas tiap sekolah ini lepas tangan. Dana yang di kucurkan Dinas Pendidikan ke sekolah juga tak ada penjelasan secara rinci. Meski demikian, bantuan itu tetap ada. Dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) di berikan. Tapi, dinas menekan agar dana itu di gunakan sesuai dengan aturan yang di tetapkan.

Hembusan angin segar masuk mendinginkan suasana. Terdengar tawa dan keributan para siswa-siswi di luar ruangan. Tetapi, situasi itu sama sekali tak menggu cerita kami. Pria berkulit putih ini terus menceritakan pengelolaan biaya yang digulirkan Dinas Pendidikan ke sekolah yang di pimpinnya. Dia bercerita, sebagian dana yang diberikan, di gunakan untuk mendatangkan 30 unit komputer demi menunjang mata pelajaran komputer yang sudah di tetapkan dalam kurikulum. “Saya melawan orang dinas untuk beli komputer untuk menunjang mata pelajaran komputer. Bagi saya, untuk mata pelajaran ini, tidak mungkin siswa mendapat teori. Selain mendapat teori, para siswa juga harus berhadapan langsung dengan komputer. Tidak mungkin mereka belajar teori tanpa komputer. Kalau begitu, kemungkinan besar siswa yang bersangkutan tidak bisa pegang kelola komputer,” paparnya.

Selanjutnya, dana komite sekolah tidak di pungut. Para siswa menuntut ilmu secara gratis. Biaya yang di berikan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dibagi sesuai dengan jumlah yang di tentukan dalam aturan. Masing-masing siswa menerima dan BOS sebesar 580 ribu. rupiah per siswa. Kucuran dana itu di berikan petahap. Tiga bulan sekali barulah dana tersebut dicairkan. Siswa-siswi tak di pungut biaya, alias bebas dari biaya sekolah. Tak hanya siswa, para guru juga dihargai oleh pihak sekolah yakni tiap hari senilai 50 ribu rupiah per-hari. Tetapi, di berikan kepada para guru yang cukup aktif dalam memberikan mata pelajaran. I.Nyoman tak menyebutkan dana yang dicairkan.

Ditengah cerita kami, rekan saya, Aston Situmorang berdiri mengambil gambar papan jumlah guru dan siswa serta kegiatan-kegiatan sekolah yang terpampang di belakang tempat duduk kami. Pemimpin sekolah yang mengadi sejak tahun 2004 ini melanjutkan ceritanya soal jumlah siswa dan tenaga guru yang ada di sekolah yang di pimpinnya. Jumlah seluruh guru yang bertugas di sekolahnya sebanyak 22 orang. Enam diantaranya guru honor. Selanjutnya, keseluruhan siswa yang menimba ilmu di SMP Negeri Kainui sebanyak 458 siswa. Terakait peralatan penunjang di sekolah, Nyoman mengaku sekolah yang di pimpinnya lengkap. Ada ruang laboratorium komputer. Sejumlah buku mata pelajaran bantuan dari pemerintah juga lengkap. Alat peraga dan fasilitas pendukung lainnya lengkap.

Amukan orang tua tak hanya terjadi terhadap para guru dan kepala sekolah di SMP. Tetapi, para guru di SD juga mengalami hal yang serupa. Tarim Jamaludin, guru SD Inpres Yapanani mengatakan, orang tua siswa sering komplen dan marah ketika anaknya tidak naik kelas karena tidak bisa membaca. Orang tua siswa kadang menyerang guru dan merusak sekolah. “Kami biasanya jadi sasaran amukan orang tua karena anaknya tidak naik kelas. Kadang mereka kejar kami dengan parang (alat tajam) dan sebagainya. Meski demikian, kami tetap tabah menerima kondisi ini,” ungkapnya.

Serangan orang tua murid juga dilakukan saat anaknya tak di luluskan lantaran tak bisa membaca dan menulis. “Amukan itu datang dari orang tua siswa kalau anaknya tidak naik kelas. Tapi, juga tidak di luluskan,” jelasnya. Untuk mengantisipasi amukan ini, biasanya pihak sekolah sebelum menahan anak yang bersangkutan atau belum menentukan anak yang bersangkutan, orang tua dari anak itu dipanggil dan diberitahukan lebih awal agar tidak berontak. “Kami biasa panggil orang tua dari anak yang tidak bisa baca ini lalu memberitahukan kondisi anaknya ke mereka. Saya biasa kontan, ibu dan bapa kami mau naikan anak kalian tapi tidak bisa baca. Begitu juga dengan hendak lulus. Kalau mereka di luluskan bagaimana,” urai Jamaludin.

Dari penjelasan yang diberikan bertujuan meredam amarah orang tua murid. Tapi, tak selamanya di maklumi. Terkadang ada orang tua siswa balik protes dan menyerang usai mendengar kejelasan dari para guru. Disayangkan, kondisi siswa tak bisa membaca ini juga terjadi di SMK Negeri 1 Kainui. Sadar Parlindungan Saragih, guru budidaya ikan air tawar di SMK Negeri 1 Kaiuni mengaku, sekolahnya juga pernah diserang oleh para orang tua lantaran sebagian siswa dikembalikan ke orang tuanya. Tak hanya itu, bangunan sekolah juga ikut menjadi sasaran amukan orang tua siswa. Peristiwa penyerangan yang menimpa sekolah kejuruan ini berlangsung sejak 2011 lalu.

Rata-rata para orang tua siswa di sekitar Angkaisera dan sejumlah kampung yang berada di luar Distrik itu tidak berupaya mengerti dengan kondisi anaknya. Mereka kurang paham soal pendidikan di sekolah. Para orang tua siswa masih menilai, sekolah sepenuhnya bertanggungjawab jika anaknya tak bisa membaca atau menguasai pelajaran sekolah. Pemikiran itu masih melilit orang tua siswa. Tak ada upaya untuk merubah dan mendorong anaknya agar berubah. Sehingga selalu menyerang dan mempersalahkan pihak sekolah. Padahal, pendidikan di sekolah di batasi waktu. Kebanyakan waktu untuk siswa belajar lebih banyak di rumah atau di keluarga. Kondisi ini terjadi lantaran para orang belum memahami soal pendidikan. Walaupun, pihak sekolah tengah mengarahkan orang tua. Tetapi, dinas yang bersangkutan juga diharapkan juga ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan.*

DUKUN BERANAK DIPERLUKAN NAMUN DIABAIKAN

Admin Jubi — Thu, 24 Jan 2013 23:34:57 +0000

Seorang ibu dari kampung Kontinuai yang sedang membawa anaknya ke Puskesmas Angkaisera (Jubi/Musa Abubar)

AJI Papua

Tim Penulis : Dominggus Mampioper, Musa Abubar dan Opin Tanati

Raut wajah dan hati lembut setenang aliran air kali yang jernih, bening dan bersih dari cemaran apapun. Meskipun usianya sudah melebihi paroh abad, tapi tampak taburan senyuman dan tindakan tanpa pamrih terus mengalir pada setiap orang meminta bantuannya.

Yang datang tak kenal waktu. Tidak lain mereka yang datang mengharapkan bantuan penanganan persalinan, dan alhasil lewat kedua tangannya sudah sekitar ratusan bayi tertolong. Dalam satu bulan biasanya sampai delapan orang dibantu persalinannya. Selain lahir normal ada juga lahir kaki, sungsang bahkan plasenta tertahan, secara tenang dukun terlatih yang miliki hati keibuan dan lembut ini menolong dengan sendirian. Inilah yang terlukis dari sosok seorang dukun terlatih Jamila Yustina Karubaba yang selalu mengedepankan kerendahan hati untuk melayani masyarakat di 14 kampung, Distrik Angkaisera Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Sepintas orang tak menduga, dukun terlatih yang sering disapa orang kampung dengan sebutan ‘Mama Nasir’ ini pernah didaulat sebagai kader Posyandu Teladan dan diberikan penghargaan dari Kementerian Kesehatan RI sebagai duta provinsi Papua dalam temu kader tingkat nasional pada tahun 2005 di Makassar.

Namun hati selalu sedih, manakala ia harus menolong masyarakat yang datang tak mengenal waktu dengan hanya memiliki peralatan persalinan yang minim, itupun dibeli menggunakan uang yang terkumpul dari hasil berdagang di kiosnya. Sehingga terkadang, ia merenung panjang sebab selama enam tahun terakhir ini dalam pelayanan sukarela bukan saja dirinya yang alami kekurangan peralatan, tetapi dihadapi juga oleh lima orang dukun terlatih yang ada di distrik Angkaisera. “Peralatan seperti sarung tangan, gunting , hanskun hingga timbangan bayi terpaksa saya beli sendiri,” kata mantan kader teladan yang saat waktu senggang selalu ditemani cucunya menunggui kiosnya di simpang jalan kampung Menawi pusat distrik Angkaisera ini.

Tugas sukarela, tapi harus diperhatikan. Inilah kenyataan yang dialami selama hampir enam tahun belakangan ini, sebelumnya tugas sukarela yang diemban para dukun terlatih di distrik Angkaisera ini mendapat perhatian dalam bentuk fasilitas peralatan persalinan, pelatihan per triwulan dan kunjungan dokter. Perhatian itu berakhir tahun 2006, dan hingga kini tidak pernah dialami lagi. Bahkan honor sebesar Rp 500 ribu yang diberikan pemerintah dalam setahun sekali, hanya habis terpakai untuk menambah pembelian peralatan persalinan, itupun diberikan pada hampir akhir tahun dan mulai berlangsung setahun setelah pemerintah mulai menggulirkan program pemanfaatan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) yang hampir bersamaan dengan dana BOS bagi bidang pendidikan.

Keluhan yang menjadi pertanyaan berkepanjangan, setiap bulan para bidan desa ataupun tenaga kesehatan dari Puskesmas Angkaisera hanya datang mengambil data lalu pergi begitu saja. Dikhawatirkan data tersebut sebagai laporan pelaksanaan persalinan yang dilakukan para bidan di Pustu maupun Puskesmas, sebab kenyataannya para tenaga kesehatan yang dibiayai oleh pemerintah itu jarang ada di tempat tugas. “Biar honornya sedikit tapi harus transparan juga dengan pengambilan data setiap bulan dan kader juga harus sering diberikan pelatihan. Sehingga kalau bisa ada perhatian yang jujur dan serius dari pemerintah,” pinta mama Nasir.

Meskipun awam, mantan kader posyandu teladan di Papua dan tinggal di kampung terpencil ini menyarankan kepada pemerintah untuk perlu adanya koordinasi lintas sektoral yang lebih solid dan mampu memahami permasalahan para dukun terlatih dan kader posyandu di kampung-kampung secara jelas, terutama, dalam pembuatan kebijakan-kebijakan kesehatan agar tidak terjadi kecemburuan. Sebab dengan kondisi ini, pemerintah dinilai akan sulit mewujudkan kader “Posyandu Peduli Tumbuh-Aktif-Tanggap” yang sedang digencarkan pemerintah saat ini.

Kondisi selanjutnya, dituturkan Welmince Manggaprouw, ibu dari tiga anak balita dan Lina Pai, ibu dari empat orang anak balita di kampung Kontinuai, distrik Angkaisera yang mengeluhkan soal pelayanan yang dinilai sangat tidak sesuai haparan warga kampung. Pelayanan kesehatan yang berlangsung di Pustu kampung Kontinuai dengan satu orang tenaga kesehatan tidak mampu memberikan pelayanan yang baik, minimal untuk pertolongan pertama diharapkan bisa teratasi. Namun kenyataannya, sering ada warga yang sakit dan dibawa ke Pustu tidak segera mendapatkan pertolongan pertama karena kehabisan obat. Petugas Pustu pun beralasan tidak ada droping obat, sehingga pasien dilarikan ke Puskesmas yang berada di distrik Angkaisera. Di Puskesmas itupun minim petugas, akhirnya tidak jarang pasien yang dibawa tanpa ada surat rujukan. Ada juga yang meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit yang berada di kota. Parahnya lagi tidak jarang masyarakat kampung harus membeli obat ke kios-kios, bahkan pemeriksaan darahpun tidak pernah ada. “Nanti kami ke Pustu, suster bilang tidak ada obat karena tidak ada droping obat jadi disuruh ke Puskesmas. Sampai di Puskesmas pun tidak ada petugas, jadi biar malam terpaksa kami pakai motor ojek untuk antar pasien ke Rumah Sakit di serui. Sudah banyak juga yang meninggal saat diperjalanan,” kata Lina Pai.

Selain warga kampung yang sakit terpaksa harus berobat ke Rumah Sakit, tidak sedikitpun yang setiap hari berobat ke dokter praktek di kota. Padahal jarak antara kampung Kontinuai dengan pusat kota sekitar 20 kilo meter dan harus melewati gunung Kabuaena yang jika hujan tidak dapat dilewati kendaraan lantaran licin dan sering longsor.

Selain itu pelayanan kesehatan ibu dan anak di kampung Kontinuai dinilai tidak sesuai program yang telah digulirkan pemerintah. Salah satunya pelayanan bantuan pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mengantisipasi gizi buruk berupa bubur kacang hijau dijual seharga seribu rupiah dan diambil dari pedagang bubur yang melintas di kampung tersebut. “Dong ambil bubur dari mas-mas yang lewat disini, terus dong petugas kesehatan posyandu yang datang dari Puskesmas bilang dana tidak ada, jadi suruh kitong bayar lagi satu piring seribu rupiah. Sudah begitu dong tarik lagi seribu rupiah dengan alasan untuk dana kas belanja bubur bulan depan,” kata Welmince Manggaprouw ibu dari tiga anak balita ini.

Welmince yang pernah mengikuti pelatihan kader setidaknya mengetahui bahwa pemerintah telah menyiapkan dana untuk mendukung program PMT, sehingga sering ia bertanya pada petugas kesehatan yang setiap sebulan datang dari puskesmas Angkaisera untuk melakukan kegiatan Posyandu di kampung Kontinuai. Namun jawaban petugas, tidak ada tersedia dana dari Puskesmas maupun Dinas Kesehatan untuk PMT, jika ada, itupun diberikan dari bantuan langsung masyarakat melalui program PNPM Mandiri Respek. Meskipun ada, kata Welmince, bantuan PMT itu untuk pemberantasan gizi buruk, satu bulan sekali petugas memberikan satu butir telur untuk satu kepala keluarga yang didalamnya terdapat beberapa orang anak balita. Padahal kenyataan di kampung Kontinuai dari pengakuan ibu yang pernah mengikuti pelatihan kader ini, banyak kasus anak balita gizi buruk. Bahkan perhatian bantuan kesehatan bagi ibu hamil dan anak bayi serta lansia tidak pernah ada. Begitupula kasus diare/muntaber, paling banyak terjadi di kampung yang rata-rata masyarakatnya bermata-pencaharian sebagai petani ini. “Pemerintah provinsi dan kabupaten juga harus turun langsung ke kampung ini, jangan cuma terima data laporan saja dari Puskesmas. Dan kenyataan percuma saja bangun Pustu tapi tidak ada petugas, jangan cuma makan gaji buta. Justru adanya kita masyarakat, kalian bisa terima gaji dari pemerintah,” ujarnya.

Diungkapkan juga, sering untuk penanganan ibu melahirkan tidak ada suster dan bidan, untung ada dukun terlatih yang secara sukarela mau membantu masyarakat. “Nanti setelah dibantu oleh dukun terlatih baru bidan atau suster dong datang ambil data saja, nanti uang turun untuk mereka, padahal kasus banyak terjadi seperti melahirkan plasenta tertahan, ada anak lahir sungsang. Baru kadang bidan dong salahkan masyarakat tapi dong sendiri tidak ada, kadang ada yang melahirkan di ambulans,” ungkapnya.

Sementara koordinator bidan di Puskesmas Perawatan Menawi, distrik Angkaisera, Wilinda Saragih saat ditemui di lokasi Posyandu kampung Menawi mengatakan pelayanan Posyandu yang ditangani puskesmas tersebut berlangsung sebulan sekali di 24 kampung, terdiri dari 10 kampung yang ada di daratan dan 14 kampung di kepulauan. “Pelayanan posyandu dari puskesmas Angkaisera ini sampai ke distrik kepulauan Ambai,” kata Wilinda Saragih. Lanjut koordinator bidan ini, untuk Posyandu Menawi rata-rata setiap bulan bayi dan balita yang dibawa ke posyandu mencapai 40 orang. Dan jumlah tenaga kader di Menawi ada lima orang, setiap akhir tahun mereka menerima honor yang diambil langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar Rp 500 ribu per orang. Sedangkan jumlah bidan di Puskesmas Angkaisera sebanyak 12 orang, masing-masing 10 orang bertugas didarat dan dua orang di kepulauan Ambai dan biasanya dari Menawi bergabung kesana. Dari para bidan ini, terdapat delapan orang bidan yang bertempat tinggal di kota karena tidak ada tempat pelayanan, sedangkan empat orang bertempat tinggal di Pustu yang berada di kampung.

Koordinator bidan ini juga mengakui, jika pemberian makanan tambahan untuk bayi dan anak balita selama ini dari program PNPM Mandiri Respek. Sedangkan dari Dinas Kesehatan, biasanya diberikan kalau ada temuan kasus yang masuk kategori dibawah garis merah. Dan biasanya ditangani selama tiga bulan, setiap seminggu bayinya dicek berat badan. “Pada tahun lalu temuan ada empat orang yang dikategori bawah garis merah atau dikatakan gizi kurang karena dipengaruhi saat bayi lahir kurang bulan dan bukan gizi buruk sebab kalau dibilang gizi buruk jika sudah ada penyakit. Kami juga sarankan untuk para ibu giat memberikan ASI eklusif. Jika kurang ditambah dengan susu formula, dianjurkan dari lahir sampai 6 bulan,” jelasnya.

Walaupun upaya merevitalisasi dan meningkatkan kualitas Posyandu Peduli atau apapun metodenya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia lebih sehat dengan habis menelan miliaran maupun triliunan rupiah, namun jika tidak ada kejujuran petugas kesehatan dilapangan, maka cita-cita mulia untuk mensejahterakan manusia Indonesia yang cerdas dan sehat akan berjalan ditempat. Perlu disadari tugas kader Posyandu ataupun dukun terlatih yang berada di daerah terpencil sebagai ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di Papua sangatlah penting.*

Biaya Gratis, Pelayanan Tak Maksimal

Admin Jubi — Thu, 17 Jan 2013 14:03:28 +0000

Ruang rawat inap RS Oksibil (AJI Papua)

AJI Papua
Tim penulis: Cunding Levi, Timo Marten dan Indrayadi

RSUD Oksibil, di Jalan Poros Kabiding, Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua, Selasa, 21 Februari 2012, dua pekan lalu tak begitu ramai. Memang ada sebagian warga, sekitar belasan yang lalu lalang di teras RSUD yang baru saja dinaikkan statusnya dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Oksibil itu. Ada yang berjalan tanpa kasut. Dan ada juga ibu-ibu yang menggendong bayi mereka yang tertidur di dalam noken khas pegunungan.

Sementara di halaman depan, di bawah pohon, beberapa tukang ojek sedang parkir. Tepatnya di bawah pohon dengan tinggi sekira 2 meter. Entah pohon apa. Tak peduli teriknya matahari, bercampur angin dari balik dinding gunung yang sangat dingin. Cuaca sekitar 15 derajat celsius.

Beberapa petugas berkostum putih khas medis, dan baju dinas kuning, bertuliskan Pemda Linmas Pegunungan Bintang juga lewat di situ. Pada bangunan seluas kira-kira 300 meter persegi pada bidang tanah seluas 3 hektar itu memang sasaran warga kampung PKT, Kabiding, Dabolding, Okpol, Blangkop, Aldom, Adbon I, dan Adbon II di Kota Oksibil berobat. Ada juga yang datang dari distrik lain yang dijangkau dengan pesawat, bahkan pasien dari Papua New Guinea (PNG).

Waktu setempat menunjukkan pukul 09.30. Lima belas kemudian, salah satu petugas kesehatan di RSUD ini muncul. Namanya Victor Ningmabin. Petugas lulusan Politeknik Kesehatan (Politekes) Padang Bulan, Jayapura itu mengatakan, penyakit yang sering diderita warga yaitu, malaria, Infeksi saluran pernafasan (Ispa), dan ada juga kematian ibu dan anak saat melahirkan.
“Di sini memang tidak ada dokter ahli. Hanya dokter umum,” kata dia.

Sabtu, 18 Februari 2012 sore, salah satu dari Tim AJI menghubungi direktur RS itu, Dr. John Pasomba Palembangan melalui telpon genggamnya. Tapi beliau agak sulit dimintai keterangan via telpon.
“Saya kebetulan di Jayapura. Kemungkinan hari Senin (20/2) baru tiba di Oksibil. Ambil data di pustu-pustu dulu,” kata dr. John melalui telpon genggamnya setelah Tim AJI memperkenalkan diri dan ihwal kedatangannya di Oksibil selama dua pekan.

Senin, awal pekan kemudian, sesuai janji beliau, Tim AJI berupaya lagi untuk bertemu. Tapi dia malah berdebat.
“Ini penelitian dalam rangka apa? Maaf saya lupa, boleh tau nama kamu siapa?” tanya dia.
Meski Tim AJI berupaya menjelaskan secara detail terhadap kedatangan dan keperluan di Oksibil, beliau tetap tak ‘tak percaya’.
Dan mengatakan, “karena sebelumnya ada yang pernah seperti itu. Ternyata dia hanya melihat kejelekan pelayanan kami, seperti LSM untuk kepentingan politik.”
Senin, awal pekan kemudian, warga di situ lalu lalang, dengan muka lesu, sambil menggendong anaknya. Mereka ingin berobat di situ, tapi belum dilayani, sehingga mereka terpaksa duduk di salah satu bangku panjang di situ. Rupanya menunggu antrean. Sampai-sampai salah satu anggota Tim AJI duduk pada kursi basah, bekas kencing anak warga.

Di pojok kiri RS itu, salah satu warga yang kemudian diketahui namanya, Isak Tablo, kepala kampung Kaeb, distrik Okbentau, Kabupaten Pegunungan Bintang sedang menunggu dekat loket pendaftaran.
“Menunggu pendaftaran,” ujar dia.

Ketika dimintai pendapatnya soal pelayanan di RS itu, Isak mengatakan, “Bagus. Gratis lagi.”
“Sejak tahun 2003 saya di sini, beberapa kali saya berobat, gratis. Tapi kalau melahirkan, di Jayapura,” kata Endang Atakelang, warga Okbibab, Minggu, 19 Februari 2012.

Informasi yang dihimpun Tim AJI beberapa hari sebelumnya menyebutkan, pelayanan pada bidang kesehatan di kabupaten yang baru dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya ini belum maksimal. Singkat kata, petugas kesehatan di daerah itu masih melalaikan tugasnya. Mirisnya, kematian ibu meningkat berbarengan dengan minimnya jumlah dokter di RSUD, yang diusulkan untuk menjadi RS internasional ini.

Direktur RS itu membenarkan informasi tersebut. Dia tidak menampik, pelayanan yang belum maksimal justru disebabkan karena kesejahteraan tenaga medis yang tidak diperhatikan Pemda setempat. Memang, menurut dia, gaji pelayan kesehatan sesuai standar Upah Minimum Kota atau Kabupaten seperti di daerah lain. Tetapi Tim AJI tak menemui adanya UMK di kabupaten dengan luas 15.683 meter persegi ini karena belum ada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, insentif, dan tunjangan lainnya belum diperhatikan. Pernah diusulkan kepada Pemda setempat, tetapi hingga kini belum ada jawaban.

“Karena risih. Kami sudah melakukan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, bahkan melalui pemutaran film. Memang pelayanan sangat terbatas. Artinya tenaga medis kurang. Bayangkan 4 atau 5 jam berjalan ke kampung-kampung,” kata Direktur RSUD Oksibil itu saat ditemui di ruangan kerjanya yang hanya selebar kira-kira 3 meter dan panjang 5 meter.

Namun, bupati Kabupaten Pegunungan Bintang, Wellington L. Wenda saat memberikan sambutannya di hadapan 300-an pejabat eselon II, III, IV dan seluruh PNS di jajaran Pemda Pegubin, Senin, 20 Februari 2012 mengatakan, insentif merupakan penghargaan terhadap jasa PNS yang melakukan tugasnya dengan baik. Insentif sebanyak Rp 750 ribu merupakan kebijakan Pemda, entah diberikan atau tidak, tergantung raport atau prestasi kerja PNS tersebut. Misalnya guru, tenaga medis, camat (kepala distrik), dan pejabat lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Selayaknya RS yang berada di perbatasan RI-PNG ini memiliki infrastruktur yang memadai. Meski tak harus berstandar internasional. Mirisnya, tak ada alat bedah dan radiologi. Kalau foto rontgen harus dirujuk ke Jayapura. Ruangan Unit Gawat Darurat (UGD) juga hanya seluas kira-kira 3×4 meter atau seperti ruangan praktek dokter pada umumnya. Saat ditemui di ruangan UGD, dr. Brigita Mirna Mahayani, penanggung jawab Puskesmas Kota Oksibil, di sela-sela kesibukannya merawat pasien di UGD RSUD Oksibil, Jumat 24 Februari 2011 sore mengeluhkan luas UGD seperti itu. Kata dia, ruangan yang tidak disekati tirai itu semestinya belum layak dijadikan UGD. Karena itu, dirinya mengusulkan ruangan yang, paling tidak, para medis dengan leluasa melayani pasien yang datang.
Sebelum tahun 2004, sedikitnya 30 persen dari 300 ibu yang melahirkan meninggal dunia. Minimal 20 persen. Tahun 2007-2010 sekitar 15 persen. Itu berarti masih sangat tinggi. Tahun 2010-2012 terdapat 5 persen yang meninggal.

Distrik Oksibil adalah ibukota dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Jumlah penduduk sebanyak 15.819 jiwa. Distrik dengan ibukotanya Abmisibil, dan luas wilayah 2.056 hektar atau 13,40 persen dari luas wilayah kabupaten Pegunungan Bintang. Terdapat 13 kampung, yang terdiri dari Kampung Bolongkop, Dabolding, Atenar, Masim, Yapimakot, Mimin, Bape, Oksop, Parim, Seramkatop, Kalomdol dan Okatem. Ada 66 perangkat kampung yang ada di distrik Oksibil. Kampung Mabilabol menjadi pusat distrik Oksibil.

Menurut informasi yang dihimpun Tim AJI, ada berbagai faktor penyebab kematian warga, di antaranya pelayanan minim, persediaan obat yang belum memadai, dan minimnya infratstruktur. Namun, Dr. John mengaku, budaya adalah salah satu faktor meningkatnya kematian ibu dan anak, selain minimnya kesadaran atau pemahaman tentang kesehatan.
“Karena banyak yang melahirkan di rumah, dan faktor budaya. Kami memang berupaya untuk mensosialisasi. Tapi masyarakat belum paham. Rupanya budaya masih melekat. Akibatnya, ada yang melahirkan patologis (tidak normal), dan ada yang fisiologis (normal),” kata Dr. John.

Terianus Halawala, Kepala Seksi Sosial Budaya, Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pegunungan Bintang menyebutkan, setiap tahun, pihaknya mengakomodir 19 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Anggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kesehatan setiap tahun meningkat.
“Dinas kesehatan setiap tahun meningkat. Misalnya tahun 2011, ada Rp 200 miliar. Sekitar Rp 300 miliar tahun 2012. Dinas pendidikan dan kesehatan kurang lebih sama standarnya. Karena mereka terjun langsung di lapangan. Dinas yang lain di luar dari itu,” kata Terianus.

Informasi yang dihimpun Tim AJI menyebutkan, anggaran dana miliaran tahun lalu untuk pembangunan sarana dan prasarana kesehatan di Pegunungan Bintang, adalah, Pertama, pembangunan RSUD Tipe C dan pengadaan peralatan RSUD 1 paket. Kedua, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tersebar di enam distrik. Dan membangun rumah paramedis 6 unit. Ketiga, Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Rawat-lnap 6 Unit. Keempat, Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes. Kelima, Pengadaan Pusing Air 7 Unit. Keenam, Pengadaan Obat dan Peralatan Kesehatan Tersebar di 6 Distrik. Ketujuh, Pengadaan Obat dan Peralatan Kesehatan Puskesmas, Pustu dan Polindes, 36 unit. Juga peningkatan mutu paramedis, dan pendidikan dan pelatihan bidan desa (bides). Kedelapan, pengembangan apotek obat tradisional. Sedikitnya terdapat 102 tenaga medis yang bertugas di sini. Ada 7 dokter umum dari 18 dokter di Pegunungan Bintang. Ada 4 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan ada 3 pekerja tidak tetap (PTT). Mereka melayani pasien sebanyak 40 hingga 80 setiap harinya. Sedikitnya, setiap hari, ada 40 hingga 80 pasien.

Sejak berdirinya kabupaten ini tahun 2004, pelayanan kesehatan gratis. Kecuali pelayanan Rumah Sakit, ada yang bayar. Rujukan dari Rumah sakit Oksibil untuk merujuk ke rumah sakit di Jayapura yaitu hanya membantu pasien menyangkut dana transportasi pulang pergi.
“Kami sangat butuh dokter ahli. Ada 5 dokter speialis yang masih belajar di Jawa, yaitu, ahli penyakit dalam, kebidanan, jantung, anak, dan bedah. Paling cepat, dua tahun lagi mereka pulang,” kata dokter asal Toraja itu.

Kehadiran tenaga medis, dan Rumah Sakit tak menambah kesadaran warga di ibukota kabupaten Pegunungan Bintang ini untuk berobat. Malahan, menurut keterangan beberapa warga setempat, mitos masih melekat pada warga. Salah satu tokoh Gereja Protestan, dari Gereja Kristen Maranatha di Oksibil, Pendeta Barukh Jarangga, SR menuturkan, ada warga yang tak mau minum obat saat sedang sakit. Ironisnya, menurut dia, mereka tak percaya pada pelayanan tenaga medis.
“Mereka bilang, ketika diberi obat oleh tentara (TNI) dari pos, langsung sembuh. Mereka tak percaya rumah sakit,” kata Pendeta Barukh.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat pada pelayanan medis disebabkan karena hilangnya pelayanan ‘dengan hati’ oleh pihak medis. Setidaknya, sentuhan psikologis juga turut membantu percepatan penyembuhan bagi pasien di Oksibil.

Sekretaris Distrik Oksibil, Debora Meyer mengatakan, warga di ibukota kabupaten ini ‘takut’ dengan paramedis. Obat yang diberikan kepada masyarakat, justru tidak membuat sembuh. Malahan, ‘mendatangkan’ penyakit lainnya. Pihak rumah sakit kerap memberikan obat yang salah, atau tidak sesuai dengan keluhan warga.
“Sehingga masyarakat lebih percaya untuk berobat di Pos Medis Yonif 122 Tombak Sakti yang tidak jauh dari rumah sakit Oksibil,” kata Debora.
Kurangnya peralatan medis juga tak jarang menjadikan kepercayaan masyarakat menurun.
“Kita kaget, pasien bawa ke Jayapura, pulang langsung mati,” lanjut Pendeta Barukh.

Namun, kata dia, dalam kunjungan pastoralnya kepada jemaat, ternyata kesadaran warga akan pentingnya kesehatan masih minim. Masih ada warga di ibukota kabupaten Pegunungan Bintang ini yang tidak memiliki WC alias MCK (Mandi Cuci Kakus). Mirisnya lagi, beberapa rumah warga, dan indekosan di beberapa perumahan warga terpaksa menumpang BAB (Buang Air Besar) pada rumah tetangga.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang ketika konfirmasi Tim AJI di Oksibil tidak bisa dihubungi. Tim AJI berupaya mendapatkan, setidaknya, nomor telpon selulernya, tetapi tidak berhasil.

Ketua Komisi C DPRD Pegunungan Bintang yang membidangi Kesehatan, Pendidikan, Seni dan Budaya, Perempuan, Sosial, PU, Olahraga, dan Perhubungan, Jonlices Gurning saat ditemui Tim AJI, di kediamannya, Minggu, 19 Februari 2012 malam di Okbibab mengatakan, pelayanan kesehatan masih minim. Apalagi jumlah tenaga medis.
Menurut Jon, jumlah tenaga medis yang belum menjawab kebutuhan warga menjadi pemicu pelayanan yang tidak maksimal. Kesejahteraan tenaga medis, sebenarnya, kata dia, sangat diperhatikan Pemda Pegubin. Artinya, tak ada keluhan soal gaji, dan dana tetek bengek lainnya.

Sumber lain Tim AJI menyebutkan, faktor jarak lumrah dikeluhkan tenaga medis, mengingat topografi daerah ini yang dipenuhi gunung, bukit, lembah, lereng, dan kali besar. Jadi, jarang melakukan sosialisasi akan pentingnya kesehatan terhadap warga. Maka dirinya tidak setuju jika dalih jarak menjadi pemicu kurangnya pelayanan.
“Kan sudah ada sumpah jabatan. Menurut saya, faktor jarak bukan masalah,” kata Jon, panggilan akrab Ketua Komisi C DPRD yang juga Kepala Sekolah SMP YPPK Bintang Timur Oksibil ini.

Jon melanjutkan, kesehatan di Oksibil sangat buruk. “Kenapa saya bilang begitu? Contohnya, seperti di distrik di luar dari Oksibil, Gedung Puskesmasnya ada, namun petugasnya tidak ada. Nah itu, apa yang mau diharapkan dari masyarakat setempat?”*

777 Tenaga Pengajar Di Kabupaten Jayawijaya Bukan S1

Admin Jubi — Sun, 13 Jan 2013 22:44:39 +0000

Ketersediaan guru, adalah masalah utama di wilayah pegunungan Papua, seperti di salah satu SD di distrik Bomela, Kabupaten Yahukimo ini (Jubi/Victor Mambor)

AJI Papua

Tim Penulis : Cunding Levi, Nurmalina Umasugi dan Ayu Hamsina

Minimnya tenaga pengajar di Kabupaten Jayawijaya memang sudah menjadi masalah sejak lama, bukan hanya di SD YPPK Yiwika yang mengalami kekurangan tenaga pengajar, melainkan hampir di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya, terutama di daerah pedalaman. Itulah jawaban yang kami peroleh dari Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya, Hasuka Hisage. SPd saat kami temui diruangnya.

Saat ini jumlah tenaga pengajar yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya adalah sebanyak 1.756 tenaga pengajar, jumlah tersebut secara umum cukup untuk perbandingan jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya yang berjumlah 108 sekolah untuk tingkat SD dan 27 sekolah untuk tingkat SMP.
“Sebetulnya jumlah disini memang banyak. Tapi terjadi penumpukan yang menyebabkan sekolah lain kekurangan guru,” kata Hasuka.

Dia menyebutkan bahwa, banyak penumpukan guru di wilayah perkotaan, kebanyakan guru yang ditugaskan di kawasan pedesaan seperti Distrik Kurulu, namun mereka enggan untuk mengajar. Alasan mereka lokasi tersebut jauh dari kawasan perkotaan serta tidak adanya sarana pendukung seperti tempat tinggal.

Kebanyakan tenaga pengajar yang diperbantukan pada sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya adalah mereka yang lulusan sekolah menengah atas, dari data yang diperoleh sebanyak 777 tenaga pengajar di Kabupaten Jayawijaya bukanlah lulusan S1. Namun dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat, saat ini pihak Dinas sedang gencar melakukan sertifikasi guru. Yang mengikut sertakan tenaga pengajar tanpa ijazah S1. Sedangkan untuk membangun tempat tinggal atau rumah Dinas guru, membutuhkan dana yang tidak sedikit apalagi kebutuhan di Kabupaten Jayawijaya terkenal sangat mahal untuk wilayah di Papua.

Namun tahun ini, kata Hasuka, pihak Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya akan mulai melakukan pemerataan tenaga pengajar, hingga tidak ada lagi penumpukan tenaga pengajar di kawasan perkotaan. Keseriusan Dinas ini terbukti dengan beredarnya Surat Keputusan Bupati Jayawijaya yang memberlakukan sistem pelaporan absensi oleh PNS.

Sistem pelaporan absensi PNS ini, berlaku bagi seluruh PNS yang ada di kawasan Ibukota Kabupaten dan juga Distrik-Distrik se-Kabupaten Jayawiaya. Setiap PNS yang bekerja di Kabupaten Jayawiaya diwajibkan untuk mengisi absensi saat akan masuk kantor atau mengajar dan saat akan kembali ke rumah. Absensi ini tidak bisa diwakili karena absensi di pegang langsung oleh Bendahara. Dampak dari ketidak seriusan PNS pada absensi ini adalah penundaan kenaikan pangkat dan pemotongan gaji PNS.

Sistem inilah yang akan digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya untuk melakukan pemerataan tenaga pengajar di seluruh sekolah – sekolah yang ada di kabuapetn Jayawijaya.

Hasuka juga mengatakan, jumlah bantuan dana BOS yang diterima masing – masing siswa di Kabupaten Jayawijaya adalah sebesar Rp.74.700 per tahun untuk tingkat sekolah dasar, sedangkan untuk tingkat SMP sebesar Rp. 133.900, untuk siswa SMA yaitu sebesar Rp. 370.800 per siswa tiap tahun dan untuk siswa tingkat SMK adalah sebesar Rp.920.800 per siswa tiap tahunnya.
“Dana ini merupakan bantuan dari Provinsi Papua,” ujar dia.

Dana tersebut lalu diperuntukan untuk membiayai seluruh kegiatan sekolah dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut. Selain itu, digunakan pula untuk pembiayaan kegiatan pembelanjaan remedial, pembelanjaan pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya. Utnuk pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa serta pembelanjaan bahan – bahan pakai serta buku tulis dan juga pembiayaan langganan daya dan jasa listrik, air dana telepon.

Sementara untuk bantuan ke SD YPPK Yiwika, Hasuka mengaku baru menganggarkannya pada tahun ini, karena sebelumnya pada tahun – tahun belajaran lalu, hanya 106 sekolah dari 108 sekolah yang ada di Kabuapetn Jayawijaya yang mendapat bantuan dari Pemerintah.

Namun tahun ini, pihak Dinas Pendidikan dan Pemuda Kabupaten Jayawijaya sudah mengagendakan untuk 108 sekolah tersebut mendapatkan bantuan Pemerintah, dari 108 sekolah – sekolah itu, SD YPPK Yiwika merupakan salah satu diantaranya. Bupati Jayawijaya melalui kebijakannya juga mengalokasikan dana bantuan sekolah yang bersumber dari dana DAK senilai Rp. 30 miliar lebih bagi seluruh sekolah di Kabupaten Jayawijaya.

Dengan demikian, bisa dipastikan SD YPPK di Yiwika akan segera mendapat perhatian Pemerintah. Hasuka sendiri mengatakan, tidak hanya bantuan berupa dana yang dianggarkan pihak Dinas pada tahun ini, namun agenda pembenahan gedung sekolah juga sedang direncanakan, mengingat sekolah tersebut merupakan sekolah berprestasi yang telah melahirkan anak didik yang berprestasi pula.

Selain alasan tersebut, SD Yiwika akan dibantu sehubungan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang akan menjadikan Distrik Kurulu sebagai Ibukota Kabupaten, dan menjadikan Kota Wamena sebagai Kotamadya, dengan demikian Papua akan memiliki 2 Kotamadya yakni Kota Jayapura dan Kota Jayawijaya. Rancangan perubahan Kabupaten Jayawijaya menjadi Kotamadya itu saat ini sedang dibahas ditingkat DPR Papua.*