tabloidjubi.com » Features

PEMILU 2014 VS DIALOG JAKARTA-PAPUA

Benny Mawel — Tue, 16 Apr 2013 11:07:55 +0000

Diskusi Publik di STFT Fajar Timur (Jubi/Mawel)

Jayapura,16/4 (Jubi) Perjuangan Dialog Jakarta Papua sudah berlangsung lama. Padahal, sebenarnya dialog itu untuk menyelesaikan konflik yang masih Papua.

Perjungan dialog yang mengemuka di kalangan orang Papua lahir sejak tahun 2001. Dialog itu timbul saat pegelaran kongres Papua II. Namun, hingga kini masih menjadi wacana. Pemerintahan ke pemerintahan, pesta demokrasi ke pesta demokrasi, dialog yang didambakan belum terelealisasi. Pemerintah Indonesia yang masih berkuasa atas wilayah tertimur ini belum berdialog dengan orang Papua. Sepertinya taruk ulur masih berlaku. Mungkinkah, Indonesia belum mau berdialog karena dialog itu bukan dalam kerangka NKRI. Pemerintah Indonesia mungkin juga akan mau berdialog dengan orang Papua dalam kerangka NKRI karena selama ini mereka nilai jika terjadi dialog maka kemungkinan Papua berpeluang terlepas dari Indonesia.

“Saya yakin pemerintah Indonesia tidak akan pernah mau menyetujui dialog Jakarta Papua di luar NKRI. Pemerinah Indonesia sangat setuju kalau dialog dalam kerangka NKRI. Kalau dalam kerangka NKRI, kita minta hari ini, besok bisa langsung dialog. Itu sangat pasti,” kata sekretaris Dewan Adat Papua, Leo Imbiri dalam Diskusi Publik dialog Jakarta-Papua dan Pemilu 2014 dalam rangka penerimaan The Tji Haksoon Justice and Peace Award 2013 di Aula St. Yosep Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur di Padangbulan, Abepura, Kota Jayapura, Senin (15/4). Imbiri menyampaikan keyakinan itu berdasarkan pengalamannya bersama orang Papua memperjuangkan dialog Jakarta- Papua. Perjuangan dialog mulai mengemukan pada tahun 2001 melalui Kongres Papua dua.

Perjuangan dialog kemudian makin jelas pada tahun 2009 dengan satu gagasan tertulis dari Pater Neles dalam buku “Dialog Jakarta-Papua: Sebua Prepektif Papua. Gagasan itu makin kuat dengan rekomendasi buku “Papua Road Map” hasil penelitian LIPI. Gagasan dan rekomendasi dialog itu kemudian melahirkan Jaringan Damai Papua (JDP). Jaringan yang dikordinir Pater Neles Tebay berhasil sampai pada satu ungkapan persetujuan pemerintah Indonesia melalui presiden SBY untuk menyelesaikan masalah Papua melalui dialog.

Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada 9 November 2011 di Jakarta mengumumkan petingnya suatu dialog terbuka dengan rakyat Papua untuk mencari dan menyepakati solusi-solusi serta pilihan terbaik atas berbagai masalah di Papua. Presiden mengatakan, dialog itu dapat dilaksanakan atas tiga pilar: Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi Khusus, dan Percepatan pembangunan di Papua”. (Tebay 2012:247)

Namun, ungkapan pemerintah mau berdialog dengan rakyat Papua tak kunjung datang. Masa jabatan presiden SBY tinggal satu tahun. Tahun 2014 presiden SBY akan meletakan jabatan. Dengan habisnya masa jabatan, Orang Papua khawatir pemerintah SBY tidak merealisasikan janji dialog hingga pemilihan presiden baru pada pemilu 2014. “Kita khawatirkan presiden baru dengan kebijakan baru mengabaikan perjuangan rakyat Papua menyelesaikan konflik Papua melalui dialog Jakarta Papua,” ujarnya.

Direktur The Imparsial Jakarta, Poengky Indarty meneguhkan kekhawatiran orang Papua. Pemerintah tidak akan pernah menyelesaikan konflik Papua tanpa dialog. “Apakah pemerintah menyelesaikan masalah Papua? Saya tidak yakin pemerintah perhatikan Papua,” ujarnya. Kalau demikian berarti siapa yang menjadi presiden, usai pemilu 2014 tidak akan merubah wajah Papua. Papua akan terus menjadi gudang konflik rakyat dan pemerintah. Korban akan terus berjatuhan, baik rakyat sipil, militer maupun TPN-OPM.

Meski demikian, orang Papua tidak perlu pesimis. Masih ada harapan dan jalan keluar. Orang Papua bisa memanfatkan pesta demokrasi 2014. Momen ini bisa menjadi sarana mencapai tujuan. “Pemilu mendatang bisa menjadi sarana untuk mencapai tujuan,” tutur Leo Imbiri. Leo berharap, orang Papua bersatu. Sebab, persatuan menyatukan kehendak, pendapat dan komitmen. Komitmen itu disampaikan kepada publik sebagai tawaran politik.

Realisasinya, calon legislative daerah hingga pusat yang memilih Presiden baru, harus membuat satu kontrak hitam di atas putih. Kontrak itu berisi kehendak orang Papua tentang ruang dialog untuk mencari solusi penyelesaian konflik Papua. Menurut Pater Neles Tebay, jika tawaran politik itu tidak menjadi agenda, tidak diperjungkan, tidak disetujui pemerintah Indonesia, maka orang Papua tidak khawatir dengan nasib perjuangan dialog.

Perjuangan dialog akan terus dan terus hingga ada ruang untuk dialog. “Kita tidak perlu apa yang akan terjadi. Pemerintah baru hasil pemilu 2014 mau dialog atau tidak, kita akan jalan terus. Meskipun tidak mau dialog, kita terus memperjuangkan dialog karena dialog adalah cara yang bermartabat menyelesaikan masalah,” tegas Neles Tebay. (Jubi/Mawel)

MIRIS, PEMILIK KEKAYAAN JADI BUDAK

Benny Mawel — Sun, 14 Apr 2013 13:04:56 +0000

Hasil Pencurian Kayu di Keerom (Dok. Greenpeace Papua)

Jayapura, 14/4 (Jubi) - Anak asli Kabupaten Keerom, Kota Jayapura, Papua, tak menikmati hasil alamnya. Anak Keerom memandang alamnya sebagai ibu, penyedia kebutuhan hidup mereka. Mirisnya lagi, kini warga Keerom jadi budak pengusaha.

“Hutan rahim kehidupan,”goresan Pena Fransiskus Asisi Seran dalam buku ‘Suara Anak Keerom.’ Padangan ini telah menjadi darah daging anak Kerom secara turun termurun. Pengalaman mereka hidup tergantung dari alam kini telah hilang. Pengalaman memetik dan mengumpulkan sumber makanan di alam dan tinggal mengoleh, kini tinggal cerita.

Dalam buku bertajuk ‘Suara Anak Keerom’ tertulis, sejak dulu, jika mereka (anak Keerom) membutuhkan sagu, tinggal ke dusun lalu menebang dan mengolahnya. Ketika membutuhkan sayur, tinggal ke hutan. Banyak daun pakis yang menjadi sayur kala itu. Jika membutuhkan daging, tinggal berburu babi di hutan. Semua telah tersedia. Seharusnya, saat itu alam Keerom dikembangkan menjadi lahan perkebunan sagu, perkebunan sayur-mayur dan peternakan. Karena, saat itu warga Keerom merasa wajib memelihara keutuhan alam. Mereka tidak akan pernah mengambil lebih dari kebutuhan. Mereka juga tidak mengambil hasil hutan sembarangan. Tak ada budaya menimbun kekayaan di Gudang seperti saat ini.

Masih dalam buku itu tertera, gudang kekayaan alam mereka ada di hutan, alam terbuka. Jika dibutuhkan, tinggal ke hutan dan mengambil sesuai kebutuhan. Kini semua itu hilang. Ulah ’manusia’ (pengusaha) dan penentu kebijakan telah menghilangkan segudang isi alam Keerom dengan membuat sebuah kesepakatan kontrak kerja sama yang ditanda tangani bersama. Pengusaha dan penentu kebijakan tak memandang alam sebagai bagian dari kehidupan, yang perlu dijaga dan dipelihara. Mereka secara tidak langsung telah membuat orang Keerom terpisah dari tradisi hidupnya yang dulu. Pola hidup mereka berubah total.

Kini, hasil alam dikeruk habis-habisan untuk kepentingan tertentu. Kayu, binatang yang kerap diburu warga sejak dulu untuk kebutuhan, dibasmi tanpa sisah. Hutan yang menjadi gudang penyimpan makanan dirubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Penebangan dan pengambilan kayu berlebihan. Saat ini, hutan dan alam Keerom pindah tangan ke pengusaha. Mereka berkuasa bagai pemilik hak ulayat.

Tindakan itu mengakibatkan, orang Keerom kehilangan hutan serta kekayaan alamnya. Kekayaan orang Keerom beralih ke tangan pengusaha kayu dan kelapa sawit. Hasil yang dinikmati orang Keerom adalah kemiskinan dan kemelaratan. Pegusaha dan pengambil kebijakan terus mejadi kaya. Disanalah terjadi satu pertunjukan sikap materialis dan konsumeristik yang berlebihan.

Si materialis terus menimbun kekayaan dengan cara mencuri dan merampok. Sikap konsumeristik makin nyata ketika pengusaha ingin menikmati semua yang ada di Keerom. Pengusaha ingin mengambil semua kekayaan alamnya tanpa menyisahkan sebagian untuk warga yang sebenarnya pemilik. Tindakan ini tanpa memperhitungkan pemilik hak ulayat sebagai penguasa yang juga manusia mendapat bagian. Manusia yang layak mendapat penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hidup. Kini sirnah. Karena modal egoisme menguasai dan mengambil.

Sikap menguasi dan mencuri yang berlebihan berbuah sengsara. Iming-iming sebatang rokok, pemilik hak ulayat mengambil posisi jauh dari pemilik. Pemilik mengambil posisi pekerja, menjadi buru, mengeksplorasi energinya demi keuntungan pegusaha. Pemilik harus bagun pagi ke kebun kelapa sawit, membersihkan kebun, memanen kelapa, mengakut hasil panen ke jalan dari pagi hingga sore hanya untuk mendapatkan keuntungan senilai Rp. 800.000 per bulan.

Menyedihkan, hasil yang diperoleh dari pekerjaannya dibawah standar, tak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Mirisnya lagi, anak-anak pemilik hak ulayat, terpaksa meningalkan sekolah demi membantu orang tua. “Kami terpaksa tingalkan sekolah untuk membantu orang tua,” kata David Solowob, salah satu anak kampung Kwimi, Kabupaten Keerom, ke tabloidjubi.com, pekan lalu.

Disayangkan, penerus bangsa, harus mengurung cita-cita, berhenti mengejar cita-cita dibangku sekolah dan tidak memperoleh hak menempuh pendidikan formal. Pemilik negeri, bukan menjadi tuan. Sebaliknya, menjadi budak si peguasa rakus. Apakah perbudakan, pengurasakan energi fisik dan mental anak Keerom ini akan terus berlanjut atau berhanti? Apakah anak Keerom sendiri dan semua kita menghendaki situasi ini terus berlanjut? Masyarakat Keerom harus berani mengatakan situasi dialami jangan berlanjut. Masyarakat juga harus berani menyatakan, tidak pernah mengingikan perbudakan. Sebab, pernyataan itu bukan tanpa alasan, bukan keinginan sepihak melainkan keinginan semua pihak.

Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, 10 Desember 1948 pasal 4 menyebutkan, tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dalam bentuk apapun mesti dilarang. Semoga penghargaan, harkat dan martabat manusia asli Keerom sebagai bagian dari komunitas manusia Internasional berlaku. (Jubi/Mawel)

SUARA ANAK KEEROM

Benny Mawel — Fri, 12 Apr 2013 07:30:28 +0000

BUKU SUARA ANAK KEEROM (JUBI/MAWEL)

Sentani,12/4 (Jubi) - Kini anak asal Kabupaten Keerom, Papua, mulai bersuara dan menangis. Mereka menangisi pengrusakan dan penghabisan hutan alam miliknya. Alamnya rusak. Kayunya habis dibabat dan dicuri pengusaha gelap. Pencurian lainya diduga dilakukan perusahaan perkebunan kelapa Sawit yang beroperasi di kawasan itu.

Suara tangisan anak Keerom ini terkuak dalam buku berjudul “Suara Anak Keerom,” yang diterbitkan oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Ciptaan (SKPKC) Fransiskan Papua di Jayapura.

Bagian bawa judul buku itu tertera tulisan yang mengisahkan tentang gambaran alam Keerom di masa lalu, kini dan masa mendatang. Satu gambaran menarik lainnya tertuang dalam buku berjudul “Tangisan anak Papua,” karya Rosita Nagur, salah satu anak asli Keerom juga dimuat dalam buku Suara Anak Keerom. Kisah Rovita dalam tulisannya menarik.

Dihalaman pertama, dalam buku Rosita tertera tulisan ; “Duhai sahabatku dengarkan aku. Aku anak asli Papua mencurahkan isi hatiku,” tulis Rosita. Rosita mengambarkan situasi alamnya dimasa lalu. Dalam tulisan dia, dimasa lalu alamnya masih utuh. “Sekian tahun lamanya hutanku Papua aman. Sekian tahun lamanya bencana tak pernah menimpaku,” tulis Novita.

Kemudian, alam yang utuh itu berubah menjadi hutan tandus. Kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian di luar dugaan. “Tak ku sangka kini telah berubah. Penebang kayu mulai merusak hutanku,”keluh Rosita dalam tulisannya. Tak hanya pohon-pohon yang ditebang, hewan yang menjadi buruan warga pun di dihabisi. “Pohon-pohon habis ditebang, hewan habis diburu,” ujarnya.

Menurut Rosita, pengrusakan dan pengabisan itu terjadi akibat napsu kosumerisme yang berlebihan. Nafsu ingin menikmati sendiri tanpa memperdulikan sesama yang lain. “Semuanya dilakukan demi kepentingan pribadi,” tegas Rosita dalam bukunya.

Sebagai genarasi yang menjadi ahli waris tanah adat Wilayah Keerom, Rosita sedih melihat kondisi itu. Ia sedih lantaran melihat sisa-sisah manusia, burung yang ada kehilangan tempat berlindung serta sumber makanannya.

“Betapa sedinya hatiku melihat burung yang terbang dan tidak pernah berhenti,” ujarnya. Rosita tidak hanya sedih karena kehilangan sumber makana, ia juga sedih karena bencana alam yang datang silih berganti.

“Betapa sedihnya hatiku melihat desaku dilanda banjir. Wahai sahabatku inilah tangisanku anak Papua,” kisahnya. Sambil meratapi kerusakan alam, anak Keerom harus bertanya kepada ibunda yang tidak pernah tahu menahu perizianan kepada si pencuri yang rakus merusak alamam. “Mama sa pu masa depan bagaimana?,” tanyanya.

Apa jawab seorang ibunda, pasti tangisan dan air mata menetes di wajah sembari menjawab, masa depan anaknya suram. Anak menjadi korban egoisme penguasa untuk menguasai dan menguras hak milik. Pertanyaan itu lebih layak diajukan kepada bapak yang melepasakan alam negeri ini. Ayah melepaskan kekayaan alam, ratusan hektar hutan, ribuan hektar lahan demi sebatang rokok.

Harga sebatang rokok tak sebading harga satu pohon dan ribuan lahan kelapa sawit. “Bapa ondo tidak pikir kami generasi sekarang, dia hanya pikir uang untuk beli Rokok satu batang, kopi gula dan minuman,” kesal Rosita dalam tulisannya. (Jubi/Mawel)

PERSIPURA MINTA PENJADWALAN ULANG

Sindung Sukoco — Sat, 09 Mar 2013 05:17:21 +0000

Tim Persipura Jayapura (Jubi/Levi)

Jayapura, 8/3 (Jubi)—Manajer Persipura Jayapura, Rudy Maswi mengaku telah melayangkan surat ke PT Liga Indonesia (LI) selaku operator kompetisi, guna melakukan penjadwalan pertandingan kandang yang dilakoni Persipura bulan depan.

Ketegasan penjadwalan ulang pertandingan ini akibat ketujuh permain persipura akan melakukan pemusatan Timnas oleh Badan Tim Nasional (BTN) guna melawan Arab Saudi pada 23 Maret 2013.

“Karena ketujuh pemain ini akan memperkuat Timnas, maka kami ajukan surat ke PT Liga Indonesia untuk melakukan penjadwalan ulang terkait pertandingan Kandang Persipura melawan PSPS Pekanbaru pada 21 Maret yang akan datang,” tegas Rudi Maswi kepada tabloidjubi.com di Ruko dok 2 Jayapura, jumat (8/3)

Dikatakan, manajeman masih menunggu konfirmasi balik dari pihak LI untuk penjadwalan ulang tersebut.“Bukan hanya kita Persipura, jika klub lain juga pemain diambil akan lebih fair to,” lanjut Maswi

Maswi membenarkan bahwa adanya surat masuk dari BTN yang meminta mengirim ketujuh Pemain persipura guna melakukan pemusatan, akan tetapi dirinya ingin Persipura melakoni tour Borneo terlebih dahulu, “Setelah bermain dengan Mitra Kukar kami akan ijinkan memenuhi panggilan ke Timnas karena panggilan kedua mereka adalah tanggal 14 maret,” ucap maswi.

Maswi menambahkan untuk pertandingan Mitra kukar akan dilakoni Persipura sehari sebelum jadwal yang telah ditentukan oleh PT LI. Keinginan perolehan poin penuh terhadap Persipura dalam tour Borneo juga didukung oleh Ketua Umum Persipura, Benhur Tommy Mano, “Jauh-jauh ke tanah orang, harus menang yang didapat. Kalo Persigresik dan Persela dapat poin bagaiaman dengan kita yang tim papan atas,” pungkas Mano. (Jubi/Sindung)

HARUS ADA REGULASI 14 KURSI ORANG ASLI PAPUA DI DPRP

Arjuna Pademme — Fri, 08 Mar 2013 08:54:14 +0000

Kenius Kogoya. (Jubi/Arjuna)

Jayapura, 8/3 (Jubi) – Jatah 11 kursi yang kini menjadi 14 kursi di DPR Papua (DPRP) untuk Orang Asli Papua (OAP) hingga saat ini masih kerap menjadi perdebatan.

Anggota DPR Papua dari Fraksi Pembaharuan Papua, Kenius Kogoya menilai, harus ada regulasi atau aturan yang meningkat agar nantinya jatah 14 kursi untuk OAP itu, sehingga tak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan.

“Mamang harus ada regulasi untuk jatah 11 kursi yang kini menjadi 14 kursi itu. Tapi sampai saat ini DPRP belum membahasnya karena belum ada masukan dari eksekutif,” kata Kenius Kogoya, Jumat (8/3).

Menurutnya, eksekutif perlu menyetujui dan memberikan masukan ke DPR Papua karena nantinya akan menyangkut beberapa hal penting. Termasuk masalah pembiayaan. “Namun memang ada sedikit ketidak singkronan hal itu dengan Undang-undang yang di atasnya. Selain itu jika nantinya hal ini jadi, mungkin perlu dibuat Juklat oleh KPU bagaimana rekrutmennya. Saya lebih setuju kalau sistemnya seperti pemilihan DPD dimana pembagiannya perwilayah,” ujarnya.

Dikatakan, sejauh ini eksekutif memang tidak menjalankan Undang-Undang Otsus sepenuhnya. Selain itu jatah 14 kursi ini bukan ditujukan kepada kelompok tertentu yang selama ini kerap menyuarakan itu. Namun jatah 14 kursi ada karena saat itu adanya suara masyarakat Papua yang ingin merdeka. “Jatah 14 kursi ini kan ada dalam UU Otsus. UU Otsus ada karena adanya keinginan rakyat Papua untuk merdeka. Jadi kasarnya atau ekstrimnya, jatah 14 kursi itu untuk OPM. Itu bahasa kasarnya,” katanya. (Jubi/Arjuna)

PERSOALAN PAPUA HARUS DISELESAIKAN DENGAN CARA DAMAI

Eveert Joumilena — Fri, 08 Mar 2013 05:00:27 +0000

Ilustrasi anak – anak Papua dari Sanggar Honong Waena, yang aktif melestarikan budaya Bumi Cenderawasih (Jubi/Eveerth)

Jayapura, 8/3 (Jubi) — Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Forkorus Yaboisembut mendesak Pemerintah Indonesia gunakan cara-cara damai dan demokratis, sebagai pedoman dalam dialog atau negosiasi dan atau perundingan antara pemerintah bangsa Papua dan pemerintah bangsa Indonesia.

Hal ini disampaikan Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB), Forkorus Yaboisembut, melalui email yang diterima tabloidjubi.com, di Jayapura, Rabu(6/3).

Dia mengatakan, setelah Konggres Ketiga Rakyat Bangsa Papua Barat dengan Deklarasi Pemulihan Kemerdekaan Bangsa Papua di negeri Papua Barat, yang adalah landasan hukum positif secara de facto terbentuk nya negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Dia mengatakan telah mengirim Tim Pranegosiasi ke Jakarta sebanyak 2 (dua) kali. Pertama kali, pada bulan Agustus 2012 dengan menyampaikan materi perundingan dan pra syarat negosiasi Kedua, pada bulan Oktober 2012 sebagai follow up.

“Walaupun Pemerintah Indonesia belum merespon, tetapi kami bersyukur mereka sudah menerima surat dengan lampiran materi pranegosiasi dan pra syarat negosiasi (perundingan). Dan pada tahun 2013 ini, kami akan menindak lanjuti lagi. Sehingga kami tidak dianggap menjual kucing dalam karung dalam perundingan,” ujar Forkorus Yaboisembut.

Dirinya menambahkan, jika inisiatif dari NFRPB yang dilakukan secara sopan, damai dan demokratis itu juga belum direspon, maka dia akan meminta keterlibatan pihak ketiga secara sepihak pada tingkat Internasional.

“Sambil menanti proses perundingan (dialog/negosiasi), kami NFRPB terus melakukan pemulihan dan penataan negara secara damai dan demokratis mulai dari Tingkat Federal sampai kepada negara-negara bagian (7 Negara bagian). Dan juga telah menetapkan perwakilan Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) pada beberapa kawasan di dunia,” katanya.

Untuk itu Pemerintah Indonesia diharapkan, tidak lagi berniat untuk membubarkan negara Papua seperti isi Tri Komando Rakyat. Sehingga melakukan berbagai pendekatan seperti yang sebutkan di depan, serta mengubah status Papua menjadi darurat sipil kemudian ditingkatkan ke darurat militer. Karena hasil akhir nya akan jatuh korban di kedua belah pihak, serta menambah daftar jumlah pelanggaran HAM dalam berbagai jenis dan bentuk.

Pihaknya juga atas nama bangsa dan rakyat Papua, menyampaikan penyesalan yang sangat mendalam dengan peristiwa di Tingginambut dan Sinak yang mengorbankan 8 orang anggota TNI dan warga sipil 4 orang pada Kamis, 22 Februari 2013, minggu lalu.
Pertama, siapapun dengan motif apapun mereka melakukan penembakan tersebut. Kami menyatakan penyesalan yang sangat mendalam, karena peristiwa penembakan atau pembunuhan seperti itu sering terjadi secara terus menerus di atas tanah-air Papua bahagian Barat sejak Indonesia menganeksasi Papua Barat (Nederland Niew Guinea) pada tahun 1962 dengan infiltrasi dan infasi militer.

Kedua, kami turut merasa sangat menyesal dan ikut berduka bersama dengan keluarga yang menjadi korban. Karena kali ini dipihak TNI dan WNI yang menjadi korban, dan besok atau lusa dan atau tahun depan dari pihak TPN/OPM dan Warga Negara Bangsa Papua yang menjadi korban. Itulah keadaan yang telah, sedang, dan mungkin akan kita nikmati terus menerus, silih berganti.

Apakah tidak ada cara yang lebih baik, lebih manusiawi, damai, adil, beradab dan bermartabat untuk menyelesaikan masalah mendasar di atas tanah-air Papua Barat ?

Ketiga, kami sangat menyesal dengan kebijaksanaan para pemimpin Pemerintah Indonesia, yang terus saja mengedepankan pendekatan yang bersifat semi militer sampai dengan operasi militer terbatas, maupun yang luas untuk membubarkan negara Papua Barat sejak Tri Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Ir. Soekarno, Presiden Pertama NKRI pada tanggal 19 Desember 1961 sampai sekarang.

“Kami juga menyatakan penyesalan dengan sikap para pemimpin Pemerintah Indonesia yang masa bodoh, tuli dan membisu serta selalu berdalih dan menghindar dari tawaran penyelesaian masalah status politik dan hukum Papua melalui dialog (perundingan), dengan menyepakati suatu term of reference (TOR) secara setara, komprehensif, mendasar, menyeluruh (tidak parsial), serta demokratis, damai, adil dan bermartabat sejak Konggres Kedua Rakyat Bangsa Papua Barat tahun 2000 sampai sekarang,” ungkapnya.

Tetapi sebaliknya, Para Pemimpin Pemerintah Indonesia terus saja mengedepankan pendekatan operasi intelijen (operasi akal budi), operasi pemulihan keamanan, serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan. Sebagai upaya untuk meniadakan kemerdekaan negara Papua Barat.

“Mari, kita selesaikan secara damai dan demokratis, beradab dan atau bermartabat. Membuka babak baru kerja sama sebagai dua bangsa dan negara penuh pengertian, saling menguntungkan di planet bumi ini,” demikian ajakan yang disampaikan. (Jubi/Eveerth)

PAMERAN OTSUS, PEMERINTAH PAPUA DINILAI BERBOHONG

Musa Abubar — Wed, 06 Mar 2013 10:19:18 +0000

Pendeta Socrates Sofyan Yoman dan Benny Giay (Jubi/Musa)

Jayapura, 6/3 (Jubi)–Terkait rencana pameran keberhasilan otonomi khusus (Otsus) di Jakarta, 3-7 April mendatang, Pemerintah Provinsi Papua dinilai berbohong. Pasalnya, selama pemberlakuan Otsus sejak 2001 hingga kini, sejumlah kasus terus terjadi namun penyelesaian tak tuntas.

Kebanyakan kasus yang terjadi adalah kekerasan dan pelanggaran HAM. Gereja Kingmi dan Gereja Baptis Papua yang tergabung dalam Forum Kerja Pimpinan Gereja Papua (FKPGP), mencatat sembilan kasus terjadi sepanjang UU Otsus Papua berlaku. Diantaranya, pada 2 Maret 2013, seorang pendeta bernama Yunus Gobay (55 tahun) disiksa dan dianiaya kemudian dibebaskan setelah keluarga korban menyerahkan uang tebusan sebesar Rp. 1 juta kepada pihak kepolisian di Polsek Kota Enarotali, Paniai.

Kasus penembakan di Sinak, Kabupaten Puncak, dan di Tingginambut Puncak Jaya pada 21 Februari 2013 dan kasus penembakan di Udaugi, perbatasan Kabupaten Deiyai tanggal 31 Januari 2013 yang menewaskan sejumlah warga sipil dan aparat. Tiga, pada 15 Februari 2013, Dago Ronal Gobay (30 tahun) ditangkap di Depapre, Kabupaten Jayapura oleh polisi dan dalam proses interogasi disiksa diruangan kerja intelkam Polres Jayapura.

Sebagian kasus kandas dimeja penegak hukum. Semisal, kasus pelanggaran HAM Wasior 2001 dan Wamena 2003. Sesuai rekomendasi dari Komnas HAM RI, dua peristiwa ini tergolong kasus pelanggaran HAM berat, namun sampai saat ini proses hukumnya masih ‘berputar’ di Kejaksaan Agung dengan alasan kurang alat bukti.

Masalah lain adalah simbol Papua, seperti bendera, lambang dan logo untuk wilayah Papua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Ini tertera dalam pasal 1 butir “h” dan pasal 2 ayat 2-3 yang menyebutkan bahwa lambang daerah adalah panji kebesaran dan simbol kultur bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan Papua.

Bertolak dari sejumlah kasus-kasus ini, keberhasilan apa yang mau di pamerkan ? Pemerintah Papua boleh dinilai membohongi Pemerintah Jakarta karena hendak memamerkan keberhasilan otonomi khusus. Ketua Sinode Kingmi Papua, pendeta Benny Giay kepada wartawan di Jayapura, Rabu (6/3) mengatakan, keberhasilan Otsus yang hendak di pemerkan oleh Pemerintah Papua adalah keberhasilan pemekaran Provinsi, pemekaran kabupaten tanpa pelibatan masyarakat.

Pemekaran tersebut memarjinalisasi masyarakat asli Papua. Keberhasilan lain adalah memamerkan kasus korupsi yang tidak terungkap ke permukaan. Benny menilai, pameran tersebut hanya membangun opini belaka bahwa Papua aman dan terkendali padahal tak demikian. Bagi dia, baiknya dana yang hendak disediakan untuk menyukseskan expo Otsus Papua di Jakarta, baiknya dipakai untuk membenahi bangunan expo yang ada di Jayapura. “Lebih baik dana yang disiapkan untuk pameran otsus itu dipakai untuk benahi expo di Jayapura,” tuturnya.

Lanjut dia, selain itu, sebagian dana otsus lebih baik digunakan untuk memperbaiki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dok II Jayapura dan RSUD Abepura yang terus menerus dikeluhkan warga. Semisal di RSUD Dok II Jayapura,warga sering mengelukan keterbatasan fasilitas serta ruangan yang rusak dan tak mendukung.

Sementara di RUSD Abepura, kebanyakan tempat tidur pasien penuh disemua ruangan. Sehingga sebagian pasien harus menginap diluar ruangan. “Baru minggu lalu, masyarakat kami meninggal diluar ruang rawat RSUD Abepura,” katanya. Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Socrates Sofyan Yoman menuturkan, pameran yang hendak dilakukan adalah bargening politik. Karena, Otsus Papua lahir atas tuntutan ‘Papua Merdeka.’

Sebaiknya pemerintah tak melakukan pameran Otsus karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyon sendiri telah mengakui Otsus Papua gagal. Pemerintah Amerika Serikat juga mengakui kegagalan otsus. Lanjut Socrates, selama pemberlakuan Otsus, banyak kasus kekerasan terjadi. Misalnya, pembunuhan Theys Hiyo Eluay, penghilangan sopir Theys, Aristoteles Masoka yang menghilang dan belum ditemukan sampai saat ini.

Dari sisi ekonomi, orang Papua semakin termarjinalisasi. Tak ada pemberdayaan. “Otonomi khusus gagal total,” tuturnya. Tak ada barometer keberhasilan yang hendak di pamerkan. Sebaiknya, tindakan yang harus ditempuh oleh Pemerintah adalah bukan pameran tetapi duduk setara dengan orang Papua dan berdialog dengan difasilitasi oleh pohak ketiga.

Socrates Sofyan Yoman dan Benny Giay menilai pemerintah melakukan pembohongan publik dalam pameran tersebut. Karena, tak ada keberhasilan yang diraih. Kedua pendeta ini meminta Pameran Otsus lebih baik dilakukan di Papua, entah dimana tempatnya yang penting di Papua. (Jubi/Musa)

PATER NELES TEBAY TERIMA PENGHARGAAN PERDAMAIAN

Eveert Joumilena — Mon, 04 Mar 2013 07:37:29 +0000

Pater Neles Tebay, terima penghargaan dari Tji Haksoon (The Tji Haksoon Justice & Peace Award) tahun 2013 (Jubi/Eveerth)

Jayapura, 4/3 (Jubi)—Pater Neles Tebay terpilih sebagai pemenang Penghargaan Keadilan dan Perdamaian Tji Haksoon (The Tji Haksoon Justice and Peace Award) tahun 2013.

Penghargaan ini akan diberikan pada tanggal 13 Maret 2013, di Seoul, Korea Selatan, oleh Yayasan Keadilan dan Perdamaian Tji Haksoon (The Tji Haksoon Justice & Peace Foundation).

Yayasan Tji Haksoon memilih Pater Neles karena sangat terkesan dengan dedikasinya dalam mendorong pembicaraan damai (peace talk) dan perlindungan Hak-hak Asasi Manusia di Papua.

Yayasan yang berkedudukan di Seoul ini berkeyakinan, usaha-usaha dan dorongan dari pihak yayasan ini dapat memperkokoh komitmen orang Papua dan pemerintah Indonesia bahwa suatu dialog yang efektif bisa membawa perdamaian dan mengakhiri kekerasan.

“Saya tak percaya dipilih sebagai pemenang penghargaan ini. Karena saya merasa bahwa saya tak pantas dipilih sebagai pemenang pengharagaan keadian dan perdamaian ini. Saya sendiri tidak mengetahui kriteria atau ukuran yang mereka gunakan untuk menentukan pemenang penghargaan ini,” ujar Pater Neles Tebay, melalui release press yang diterima tabloidjubi.com, di Jayapura, Senin (4/3).

Pater Neles Tebay masih mempertanyakan mengapa hanya dirinya yang dipilih sebagai penerima penghargaan keadian dan perdamaian, sementara pembicaraan damai (peace talk) antara pemerintah Indonesia dan kelompok separatis Papua, sebagaimana yang diperjuangkan oleh Jaringan Damai Papua (JDP) dan semua pendukung dari berbagai pihak, belum juga terlaksana.

“Selain itu, kita belum mampu mengakhiri kekerasan sehingga penembakan masih terus terjadi di Tanah Papua, sejak tahun 1963 hingga kini, dan mengakibatkan jatuhnya banyak korban. Konfik Papua yang sudah berlangsung selama 50 tahun ini, telah merenggut nyawa baik dari masyarakat sipil maupun anggota TNI dan Polri. Masih ada juga tapol/napol di beberapa penjara yang menandakan bahwa ada konflik politik di tanah Papua masih belum dituntaskan,” paparnya.

Pater Neles Tebay, yang juga Koordinator Jaringan Damai Papua ini, mengakui, pemberian penghargaan ini menunjukkan orang Papua dan pemerintah Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Sebab kedua belah pihak sudah mempunyai kehendak yang sama, yakni mengahiri secepatnya konflik Papua secara damai melalui dialog.

“Pemberian penghargaan ini membuktikan ternyata kedua belah pihak sudah memilih jalan yang benar, yakni jalan dialog. Sehingga penghargaan ini juga meneguhkan komitmen kedua belah pihak untuk bertemu, duduk bersama, dan melakukan pembicaraan damai (peace talk) guna mencari solusi yang kontruktif dan adil bagi kedua belah pihak,” ungkap Neles Tebay, yang menyelesaikan pendidikan S-1 dalam bidang teologi di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur tahun 1990 di Abepura, Papua.

Pater Neles Tebay yang menyelesaikan program master dalam bidang Pelayanan Pastoral di Universitas Ateneo de Manila, Philipina tahun 1997 dengan tesisnya berjudul Ekarian Christian Images of Jesus, mengatakan, pemberian penghargaaan ini memperlihatkan dukungan terhadap dialog Jakarta-Papua untuk menyelesaikan konflik Papua secara damai datang dan tak hanya dari berbagai kalangan di tanah Papua dan provinsi-provinsi lain di Indonesia.

“Tapi dukungan itu juga datang dari masyarakat sipil di Negara Korea Selatan. Saya sendiri juga heran dan tidak tahu dari mana mereka memperoleh informasi tentang upaya mempromosikan dialog Jakarta – Papua,” tutur Neles Tebay, pria yang dilahirkan di Godide, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, 13 Februari 1964.

Dikatakan, kalau penghargaan ini diberikan karena upaya mendorong dialog Jakarta-Papua. “Maka saya mesti mengakui, penghargaan ini ditujukan bukan hanya kepadaya saya pribadi tetapi kepada semua pihak, baik individu maupun lembaga, yang selama ini telah mendukung dialog sebagai jalan terbaik untuk mencari dan menemukan solusi terbaik dan adil terhadap konflik Papua,” katanya.

Biodata Pater Neles Tebay

Neles Tebay dilahirkan di Godide, Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, 13 Februari 1964. Dia menyelesaikan pendidikan S-1 dalam bidang teologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Teologi (STFT) Fajar Timur tahun 1990 di Abepura, Papua. Selanjutnya dia ditahbiskan menjadi imam Projo pada Keuskupan Jayapura, 28 Juli 1992, di Waghete, Kabupaten Deiyai.

Dalam perayaan pentahbisan imamatnya, dia diberikan nama adat yakni Kebadabi, yang dalam bahasa Mee, berarti “orang yang membuka pintu atau jalan”. Dia menyelesaikan program Master dalam bidang Pelayanan Pastoral pada Universitas Ateneo de Manila, Philipina, tahun 1997 dengan tesisnya berjudul Ekarian Christian Images of Jesus.

Setelah mengajar teologi pada STFT Fajar Timur selama dua setengah tahun (Januari 1998 sampai Juni 2000), dia dikirim ke Roma, Italia, untuk belajar Misiologi. Pada bulan Maret 2006, dia menyelesaikan program doktoral dalam bidang Misiologi pada Universitas Kepausan Urbaniana, di Roma. Desertasi doktoralnya berjudul The Reconciling Mission of the Church in West Papua in the Light of Reconciliatio et Paenitentia.

Sejak Januari 2007 hingga kini, dia mengajar misiologi pada STFT Fajar Timur Abepura, Papua. Selain mengajar, dia adalah anggota Forum Konsultasi Para Pimpinan Agama (FKPPA) di Tanah Papua, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua, dan aktif di Persekutuan Gereja-Gereja Papua (PGGP).

Sejak 2010 hingga kini, dia diangkat sebagai anggota Komisi Teologi pada Konferensi WaliGereja Indonesia (KWI). Dan sejak tahun 2013 hingga 2016, dia dipilih menjadi anggota Komisi Karya Misioner pada KWI.

Sejak Januari 2010, dia aktif sebagai Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) yang secara aktif mendorong dialog Jakarta-Papua sebagai sarana yang bermartabat untuk mencari solusi terbaik atas konflik Papua. Dia pernah bekerja sebagai journalis untuk Surat Kabar Harian The Jakarta Post, tahun 1998-2000.

Artikel-artikel opininya tentang keadilan dan perdamaian di Tamah Papua dapat ditemukan dalam Surat Kabar Harian The Jakarta Post, Kompas, Suara Pembaruan, dan Sinar Harapan yang terbit di Jakarta. Sejumlah artikel opini yang diterbitkan oleh The Jakarta Post telah dikumpulkan dan diterbitkan sebagai buku dengan judul Papua: Its Problems and Possibilities for a Peaceful Solution, oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Keuskupan Jayapura, September 2008.

Karya-karyanya yang berupa artikel ilmiah dapat ditemukan dalam sejumlah Jurnal Ilmiah berbahasa Inggris, seperti The Exchange, Journal of Missiological and Ecumenical Research yang diterbitkan oleh Brill Academic Publishers dalam kerjasama dengan the Interuniversity Institute for Missiological and Ecumenical Research (IIMO) di Belanda, East Asian Pastoral Review di Manila, Euntes Docete di Roma, dan The Round Table, The Commonwealth Journal of International Affairs di London.

Dia juga adalah penulis dari beberapa buku, seperti: West Papua:The Struggle for Peace with Justice, diterbitkan oleh Catholic Institute for International Relations/CIIR, London, 2005; Interfaith Endeavour for Peace in West Papua, oleh Missio, Aachen, 2006; Dialog Jakarta-Papua: sebuah Perspektif Papua, oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP), Keuskupan Jayapura, 2009; Angkat Pena demi Dialog Papua, Interfidei, Jogyakarta, 2012; Reconciliation and Peace: Interfaith Endeavour for Peace in West Papua, diterbitkan di Goroka, PNG oleh The Melanesian Institute, 2012.

Selain karena komitmen pribadinya, keterlibatannya dalam pekerjaan di bidang perdamaian ditunjang oleh ketrampilan yang diperoleh melalui sejumlah training dan kursus internasional. Dia pernah mengikuti pelatihan tentang Peace and Reconciliation selama sepuluh minggu, Agustus-Oktober 2005, pada Coventry University di Inggris.

Dia menjadi peserta pada pelatihan Strategic Nonviolence and Peacebuilding selama dua bulan (Mei dan Juni), 2006, pada Center for Justice and Peacebuilding, Eastern Mennonite University, di Virginia, Amerika Serikat.

Neles Tebay juga mengikuti Peace Mediation Course selama 10 hari, Maret 2010 yang diselenggarakan oleh SwissPeace di Bern, Swiss. (Jubi/Eveerth)

DUGAAN KORUPSI DANA LAPTER DI NABIRE DIBENARKAN

Arjuna Pademme — Mon, 04 Mar 2013 07:02:23 +0000

Ilustrasi Lapter. (http://www.worldteampapua.org)

Jayapura, 4/3 (Jubi) – Adanya temuan Reskrimsus Polda Papua, yang menduga terjadi penyimpangan pembangunan dua Lapangan Terbang (Lapter) di Kabupaten Nabire, Papua dibenarkan Anggota DPR Papua, Hagar Akasamina Madai.

Anggota DPR Papua dari dapil V tersebut mengatakan, memang dugaan penyimpangan di Lapter Distrik Dikea dan Lokodemi bisa saja terjadi, namun perlu investigasi lebih jauh lagi untuk membuktikan kebenarannya.

“Mengapa saya bicara Lapter, karena memang saya pribadi membantu masyarakat yang secara swadaya membangun Lapter tersebut tahun 2010 lalu. Tahun 2011 barulah Pemda Nabire memasukkannya dalam APBD dimana per Lapter dianggarkan Rp. 1 miliar. Jadi untuk dua Lapter Rp. 2 miliar,” kata Hagar Madai, Senin (4/3).

Namun menurutnya, akhir tahun 2012 barulah bupati Nabire mengunjungi Lapter tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300 juta kepada masyarakat. Akan tetapi saat itu bupati mengaku dana tersebut adalah bantuan.

“Lapangan sudah jadi baru dia ke sana dan katakan dia yang bangun lapter lalu membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi memang ada indikasi penyimpangan tapi kita tetap harus mengecek kebenarannya. Jadi saya mau pertegas yang membangun Lapter itu adalah masyarakat secara swadaya dan saya membantu mereka,” ujarnya.

Untuk itu ia meminta tim Reskrimsus Polda Papua segera menuntaskan masalah tersebut. “Saya minta Dir Reskrimsus turun ke lapangan dan mengusut itu,” katanya.

Seperti diberitakan beberapa media lokal, Reskrimsus Polda Papua saat ini tengah menyelidiki adanya dugaan korupsi pembangunan dua Lapter tersebut. Direktur Reskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Setyo Budi mengatakan, pihaknya menemukan indikasi kerugian negera pada pembangunan Lapter itu.

“Diduga sejumlah pejabat daerah terlibat. Pengerjaan Lapter itu tak sesuai mekanisme. Termasuk pengadaan barang dan jasa. Kami telah memintai keterang 26 orang dan sudah mengirim empat orang penyidik ke Nabire untuk melakukan pemeriksaan dan menyita beberapa dokumen,” kata Setyo Budi. (Jubi/Arjuna)

PERSIPURA MENANGI BARITO PUTRA 4-1

Robert Wanggai — Sun, 03 Mar 2013 21:09:48 +0000

Boaz T Solossa dan Zah Rahan (Jubi/dam)

Jayapura, 3/3, (Jubi) – Persipura, Minggu, (3/3) di Stadion Mandala Jayapura, berhasil menjinakan tim tamu asal Kalimantan, Barito Putra dengan skor telak 4-1 (2-1).

Dalam laga tersebut, kapten tim Persipura, Boas Solosa tidak mencetak gol. Padahal pemain kelahiran 1986 itu, selalu mencetak gol di setiap laga kandang yang menempatkannya sebagai top scorer untuk pemain lokal di Indonesia. Boas Solosa di menit ke 4 sebenarnya bisa menciptakan gol dengan kaki kirinya, memanfaatkan umpan Zah Rahan, namun tendangan yang lemah itu, hanya mengenai mistar gawang Barito Putra yang dikawal Dian Agus Prasetyo. Boaz juga memiliki peluang di menit 57 dan 58 babak kedua, namun dua peluang tersebut membentur tiang gawang Barito dan ditepis oleh penjaga gawang Barito Putra.

Pada babak pertama, sebenarnya tim tamu Barito Putra nyaris membuahkan gol pada menit ke 9 melalui Coulibaly D Jibril yang melakukan solo run, namun tendangannya mampu ditepis Yoo Jae Hon. Sebaliknya di menit ke 12, Okotavia Dutra melepaskan tendangan kaki kanan yang keras dan terarah dari luar kotak 16, namun masih ditepis penjaga gawang Barito Putra.

‘Mutiara Hitam’ akhirnya bisa mencetak gol lelalui titik penalti, setelah Zah Rahan dijatuhkan di kota pinalti lawan. Oktovia Dutra yang bertindak sebagai algojo, berhasi menggetarkan jala gawang Barito Putra. Kedudukan 1-0 tidak bertahan lama. Di menit 27, Richardo Salampesy menjatuhkan kapten tim Barito Putra di kota terlarang. Wasit pun menunjuk titik putih sebagai hadiah pinalti. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Coulibaly D Jibril yang bertindak sebagai algojo. Kedudukan 1-1 untuk kedua tim.

Namun empat menit kemudian, Bio Paulin Piere berhasil menjebol gawang Barito Putra dengan heading, umpan free kick Richardo Salampesy. Kedudukan 2-1 untuk Persipura bertahan hingga turun minum.

Persipura menambah pundi-pundi gol di babak kedua, melalui Dutra. Melalui titik putih, di menit 62, Dutra mencetak gol keduanya dalam pertandingan tersebut. Kedudukan 3-1 untuk Persipura.

Jackson Tiago pun menarik Richardo Salampesy dan memasukan Ruben Sanadi. Selanjutnya Zah arahan Kranggar digantikan Ferinando Pahabol di menit 80 serta Patrick Wanggai digantikan Lukas Mandowen.

Lukas Mandowen pun menutup kemenangan 4-1 di menit 90 hasil kerja sama dengan Ferinando Pahabol. Peluang Persipura untuk menambah gol sebenarnya masih bisa terjadi, jika saja tendangan Lukas Mandowen yang sudah berhadapan dengan penjaga gawang, mampu melewati penjaga gawang Barito Putra. (Jubi/Roberth Wanggai)