tabloidjubi.com » Opini

SECERCAH HARAPAN UNTUK MASYARAKAT ADAT DAN AGAMA

Admin Jubi — Wed, 08 May 2013 00:53:56 +0000

Ponto Yelipele (Dok. Pribadi)

Oleh : Ponto Yelipele

Dinamika hubungan agama-agama di Papua yang menjurus pada ketegangan antar pemeluknya merupakan suatu keniscayaan. Bahwa, harmonisasi hubungan antar kelompok agama yang ada saat ini lebih ditopang oleh nilai-nilai kultural masyarakat adat Papua. Namun demikian, transformasi nilai-nilai baru yang cenderung kapital dengan semangat uang nyaris sebagai agama, telah dan sedang memporak-porandakan sendi-sendi kearifan lokal yang menjadi semangat kebersamaan. Di sisi lain, Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai lembaga representasi kultural, agama-agama, dan perempuan yang menjadi harapan rakyat Papua belum mampu memproteksi kemungkinan-kemungkinan buruk dan atau merekonstruksi berbagai pendekatan melalui regulasi Perdasus yang sesuai dengan tuntutan dan tantangan peradaban kekinian.

Secercah harapan telah terpampang di hadapan seluruh rakyat Papua dengan tekad yang di usung oleh Gubernur baru yang dengan tegas mengatakan bahwa, Visi dan Misi besar dirinya yakni Papua Bangkit, Mandiri, dan Sejahtera untuk menata pembangunan Papua menuju Peradaban Baru dengan merangkul adat dan agama, koordinasi yang konstruktif antara Gubernur, DPRP, dan MRP patut disambut oleh seluruh rakyat Papua. Kelompok masyarakat agama-agama di Papua mesti pro aktif dalam mengawal visi pro rakyat yang di usung oleh Gubernur Lukas Enembe, sehingga keharmonisan antar agama yang ada ini tetap terjaga dan lebih baik lagi di masa mendatang.

Namun demikian, menurut hemat kami hampir sebagaian besar tokoh-tokoh sentral kelompok sosial kemasyarakatan dan agama-agama yang ada di Papua tampak terpolarisasi dalam dinamika politik pragmatis dan melupakan fungsi utamanya sebagai penerang jalan kebenaran, sehingga umat tidak lagi menaruh kepercayaan dan lalu menerjemahkan nilai-nilai kebenaran secara serampangan sesuai dengan kadar pengetahuan mereka. Melihat kenyataan ini, maka pemerintah mesti memperkuat isntitusi kelompok sosial masyarakat dan agama-agama tentunya. Pemerintah juga mesti memberikan perhatian ekstra pada pertumbuhan kelompok sosial kemasyarakatan dan agama-agama di Papua yang sangat pesat, karena sejauh ini belum ada kontrol yang efektif dari pemerintah. Sikap tegas pemerintah dibutuhkan dalam hal menertibkan pertumbuhan seperti jamur ini.

Satu hal lain yang miris dan luput dari perhatian pemerintah Provinsi Papua di masa-masa yang lalu adalah kelompok masyarakat adat minoritas dan aviliasinya dalam dinamika kelompok sosial masyarakat dan agama-agama pada peradaban terkini. Pemetaan yang jelas terhadap kelompok masyarakat adat dalam dinamika ini menjadi sangat penting guna ketercapaian program pemberdayaan pada masyarakat adat secara proporsional dan tepat guna.

Arus urbanisasi harus dan sesegera mungkin dikendalikan, jika Pemerintah Provinsi Papua dalam kepemimpinan anak Koteka, Kakak Lukas Enembe hendak memaksimalkan fungsi proteksi dan program afirmative action dapat berhasil guna sesuai dengan amanat undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Kesenjangan sosial ekonomi yang tampak sangat tidak seimbang harus diantisipasi dengan regulasi ketenagakerjaan yang berpihak pada masyarakat adat Papua.

Kebijakan Gubernur Lukas Enembe dengan membagi anggaran 80% untuk Kota/Kabupaten dan 20% untuk Provinsi sangat mengagumkan karena sampai sekarang masyarakat adat masih pakai koteka dan Mayoritas buta aksara. Rumah mereka masih tradisional (honai/lese), masyarakat adat masih menanam ubi jalar dan menokok sagu hanya untuk makanan sehari-hari dan belum mampu menanam tanaman yang bernilai ekonomis, Mereka memikul kayu buah, balok/papan, kayu bakar dan lainnya ke Kota berkilo-kilo untuk dijual. Bila uangnya cukup, mereka membeli parang, sekop, garam vetsin dan lainnya. Bila ditelisik lebih dalam. Masyarakat adat memiliki daya untuk maju, namun ada kesan pembiaran, maka menjadi PR besar untuk Kakak Enembe dan Klemen Tinal.

Masyarakat adat juga masih sangat resisten dengan semua transformasi nilai-nilai baru dan sebagian besar kebijakan pembangunan yang digalakan oleh Pemerintah, tetapi mereka juga tidak memiliki daya untuk menolak kesemuanya. Berbagai pola pendekatan yang digunakan oleh banyak pihak untuk membangun masyarakat adat nyaris tak menghasilkan apa-apa dan sebaliknya, keadaan mereka kian terperosok dan terpuruk oleh mayoritas kebijakan yang anti realitas ditambah dengan arus globalisasi yang sangat deras. Proses Difusi oleh agennya (pemerintah) lebih menempatkan masyarakat adat tidak sebagai subjek tetapi sebagai objek sehingga kehendak Adopsi lebih sebagai sikap mencoba-coba dan kepasrahan, hasilnya adalah masyarakat konsumtif dan anti inovasi yang tetap berpedoman pada pola hidup warisan leluhur. Masyarakat adat harus dibangun berdasarkan daya yang ada pada mereka sehingga alasan geografis, topografi, dan etnografi tidak lagi menjadi taruhan para elit. Masyarakat Adat Papua adalah masyarakat yang tingkat kebudayaannya sangat tinggi dan masih orisinil di peradaban kini. Aset Bangsa yang sangat berharga tentunya, sangat disayangkan dan bahkan naif jika dibiarkan tertelan oleh arus globalisasi.

Hari ini masyarakat adat Papua bagaikan telur di ujung tanduk, mereka terasing di tanah kelahirannya, ditengah-tengah eufhoria Otonomi Khusus (Otsus). Secara kualitas dan kuantitas terus berkurang. Realitas terkini masyarakat adat Papua, terutama generasi mudanya “di persimpangan jalan”, mereka sulit dikontrol dengan nilai leluhur (adat) maupun agama, karena orang tua mereka bimbang. Mayoritas tetua/sesepuh adat ingin mewariskan seluruh nilai dan praktek ritual adat kepada anak-anak mereka disatu sisi dan disisi lain mereka juga merelakan anak-anaknya ke sekolah formal terdekat, namun anak-anak menjumpai pengajar yang berbeda dengan dirinya dan juga dengan pendekatan serta metodenya yang “anti realitas”. Tentu bisa dibayangkan, ouput seperti apa dari situasi pembelajaran seperti itu. Tak perlu repot-repot untuk dibayangkan, karena secara kasat mata anda akan banyak menjumpai anak-anak usia 6 s/d 16 tahun yang mencuri uang orangtuanya dan juga orang lain atau bekerja apapun. Bukan untuk membeli makan, tetapi untuk membeli lem perekat merek “Aibon” lalu mereka isap sampai habis. Julukan keren mereka adalah “anak-anak aibon”, dan ironisnya, julukan semacam itu gemar diucapkan oleh para pengkhotbah dan juga pembuat kebijakan pembangunan. “Miris, Ironis, dan Bom Waktu”.

Semua ini menjadi tanggungjawab kita semua tentunya, terutama kelompok sosial masyarakat, adat, dan agama-agama dengan mengefektifkan perannya, karena kitalah yang lebih dekat dengan mereka dan sekali lagi di bawah kepemimpinan Kakak Lukas Enembe dan Klemen Tinal, kami (masyarakat adat) gantungkan harapan.*

Penulis adalah Pemerhati Perubahan Sosial dan Mutu Pendidikan

PROBLEM UMUM RAKYAT PAPUA DAN SOLUSI DEMOKRATIS

Admin Jubi — Sat, 27 Apr 2013 07:14:23 +0000

Rinto Kogoya (Dok. Pribadi)

Oleh : Rinto Kogoya

“Tulisan ini saya persembahkan kepada Rakyat Papua dalam perayaan 50 Tahun Aneksasi atau Pendudukan Indonesia di Tanah Papua. Dan refleksi bagi rakyat dan organisasi-organisasi Perlawanan di Papua yang mencita-citakan Pembebasan Nasional Rakyat dan Bangsa Papua dari Penidasan oleh Kolonialisme Indonesia, Imperialisme dan Militerisme”

Situasi Papua dewasa ini yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan dalam berbagai segi kehidupan baik dari aspek ekonomi politik maupun sosial dan kebudayaan tidak terlepas dari sejarah perkembangan kehidupan Rakyat Papua. Jika kita menyimak bagaiman awal gagasan pembentukan Bangsa Papua oleh kaum intelektual Papua pada dekade 1960an tentunya mereka memiliki cita-cita agar Rakyat Papua dapat membangun Bangsa dan Tanah Airnya dengan lebih baik, lebih demokratis, lebih adil dan lebih manusiawi dan lebih sejahtera di negerinya.

Walaupun tidak dapat kita temukan catatan sejarah tentang rumusan negara yang dikehendaki para pengagas Bangsa Papua, tapi keinginan mereka untuk memerdekakan Rakyat dan membentuk suatu negara adalah wujud cita-cita yang mulia karena menghendaki agar Rakyatnya terbebas dari sebuah penjajahan. Salah satu gagasan dari Resolusi Kongres Nederland Nieuw Guinea Raad (Dewan Niuew Guinea) yang memiliki arti penting bagi Rakyat Papua saat ini adalah semboyan “One People One Soul” yang artinya Satu Rakyat Satu Jiwa. Semboyan ini mengartikan persatuan.

Namun, kita tau bersama dimana Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno yang egois dan angkuh telah melancarkan sebuah usaha untuk mengagalkan lahirnya negara Papua. Yang mana setelah deklarasi kemerdekaan Bangsa Papua Barat 1 Desember 1961, kemudian pada tanggal 19 Desember 1961 Indonesia melalui Soekarno mengumandangkan TRIKORA. Yang diikuti oleh mobilisasi militer dan para militer untuk menguasai Papua dari tangan Belanda. Tentu hal yang tidak disadari Soekarno adalah gagasan membentuk sebuah negara Papua Barat adalah murni kehendak Rakyat Papua yang dipelopori oleh kaum intelektualnya diantaranya N. Jouwe, M.W. Kaiseppo, P. Torei, M.B. Ramendey, A.S. Onim, N. Tanggakma, F.Poana dan Andullah Arfan. Sejak saat itu, Indonesia selalu mengunakan militer sebagai tameng untuk menghadapi perlawanan Rakyat Papua yang tidak menghendaki kehadiran Indonesia.

Hingga saat ini, dapat kita saksikan sendiri bagaimana marginalisasi terhadap Rakyat Papua dari segi ekonomi terjadi di depan mata kita, bagaimana prilaku aparat militer Indonesia terhadap Rakyat Papua, bagaimana tanah-tanah adat dijadikan lahan investasi, bagaimana tingginya kematian di Papua khususnya kematian Ibu dan Anak, bagaimana lapangan pekerjaan yang ada cuma PNS dan buruh perusahaan milik negara-negara Imperialis, bagaimana minimnya tenaga guru dan prasarana pendidikan didaerah-daerah pelosok dan masih banyak lagi persoalan lain yang sedang membelenggu Rakyat Papua saat ini. Hal yang demikian terjadi diseluruh Papua dan tetap akan dipertahankan, guna kepentingan penguasaan terhadap Tanah Papua.

Terbelenggunya Rakyat Papua dalam sebuah penjajahan, penindasan dan diskriminasi dikarenakan kita diperhadapkan pada musuh bersama seluruh Rakyat Papua yang menghambat laju kemajuan dan perkembangan hidup Rakyat Papua. Berikut kita akan menyimak bagaimana ketiga musuh Rakyat Papua tetap berusaha menancapkan cakarnya di atas Tanah Papua.

Kolonialisme Indonesia
Pengertian Kolonialisme adalah “kebijakan dan praktek kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah”. Kolonialisme selalu memiliki sifat yang arogan dan ekspansionis. Tujuan utama kolonialisme adalah menguras sumber kekayaan, sedangkan kesejahteraan dan pendidikan rakyat daerah koloni, tidak diutamakan.

Kolonialisme Indonesia di Papua Barat dimulai ketika adanya infasi militer ke Papua sejak TRIKORA 1961 dengan pembentukan Komando Mandala untuk melancarkan operasi “Mandala” yang dipimpin oleh Letjend. Soeharto. Ini bertujuan untuk melakukan ekspansi (peluasan wilayah kekuasaan) negara Indonesia. Ini dilakukan berdasarkan klaim yang tidak logis dan sepihak dari Soekarno, bahawa jauh sebelum Indonesia lahir, papua adalah bagian dari kerajaan majapahit dan beberapa klaim lainnya.

Nyatanya dalam Konfrensi Meja Bundara hanya meliputi Hindia Belanda (meliputi Sabang sampai Amboina) tidak termaksud Nederland Niue Guinea (Papua Barat). Namun karena Indonesia yang keras kepala hendak menguasai Papua, dan Belanda yang mengalami resesi ekonomi akibat perang, maka pada 1 Mei 1963 terjadi penyerahan kekuasaan dari pemerintahan sementara PBB, UNTEA kepada Indonesia. Indonesia yang hadir di Papua dengan alasan mempersiapkan pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri sesuai Perjanjian New York, nyatanya merekayasanya menjadi Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Tentunya dapat kita pastikan bagaimana proses dan hasilnya.

Hingga kini, untuk menjalankan kolonisasi dan mempertahankan kekuasaannya atas Tanah Papua, mesin birokrasi, sistem politik seperti pemilu dan militer digunakan untuk melegitimasi keberadaan Indonesia di Papua. Birokrasi merupakan mesin legal Indonesia untuk menjadikan Papua bagian dari NKRI dan militer merupakan alat reaksioner yang digunakan untuk mempertahankan Papua apapun caranya. Dan sistem politik seperti pemilu untuk menunjukan kalau Rakyat Papua patuh akan sistem politik yang berlangsung di Indonesia.
Selain kedua mesin itu, produk politik seperti UU N0 21 Tahun 2001 tentang Otsus, UU Pemekaran Wilayah, UP4B dan kebijakan lain hanya merupakan upaya untuk mempertahankan Papua tetap dalam kekuasaan Indonesia. Sehingga jelas, bahwa setiap kebijakan yang diterapkan di Papua oleh Indonesia adalah untuk menguasai.

Imperialisme
Imperialisme adalah tahapan tertinggi dari kapitalisme atau kapitalisme monopoli. Sedang kapitalisme adalah paham yang meyakini bahwa pemilik modal dapat melakukan usahanya untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Imperialisme atau kapitalisme monopoli tidak hanya menghisap kaum buruh tapi juga menguasai wilayah-wilayah penghasil bahan mentah bagi Industrinya secara tidak langsung.
Kehadiran Imperialisme di Papua diawali dengan penandatanganan Kontrak Karya PT Freeport milik Imperialis Amerika dengan pemerintahan Soeharto pada tahun 1967. Kehadiran Freeport telah mengabaikan hak-hak demokratis Rakyat Papua untuk merdeka sebagai sebuah negara.

Kepentingan Imperialisme atas Papua sesuai dengan ciri-cirinya yaitu :
1.   Konsentrasi produksi dan kapital sehinga menciptakan monopoli yang berperan penting dalam kehidupan monopoli. Artinya, konsentrasi produksi hanya berpusat di Negara kapitalis. Mereka juga menguasai pasar dengan menentukan harga.
2.   Perbaduan antar kapital bank dan kapital industry menciptakn basis yang menamakan kapital finace. Contoh: Bank Dunia, Bank IMF. Bank tidak akan hanya sekedar memberikan pinjaman kepada suatu negara. Ia mengharapkan ada imbal balik dari sebuah negara, dan mengharapakan adanya jaminan. Dari permutran modal dan uang, itu akan kembali kepada kapitalis itu sendiri.
3.   Ekspor kapital berbeda dengan ekspor komoditi.
Artinya: Mereka hanya akan mengeskpor kapital kepada negara-negara lain agar mereka menyediakan bahan komoditi bagi mereka.
4.   Pembentukan kapitalisme monopoli internasional dan pembagian dunia di antara mereka.
5.   Pembagian teritori di seluruh dunia di antara kekuatan kapitalis besar telah selesai.

Dari penjelasan ciri-ciri Imperialisme, menunjukan bahwa Papua saat ini sedang berada dalam cengkraman negara-negara Imperialis. Hal ini ditunjukan dengan masuknya berbagai perusahaan-perusahaan berskala Multy National Coorporation (MNC) seperti BP di Bintuni dan LNG Tangguh di Sorong Selatan serta pembukaan perkebunan skala luas seperti MIFEE di Maroke dan Corindo dan Medco yang sudah ada jauh sebelumnya. Untuk mengamankan keberlangsungan aktifitas eksploitasi perusahaan-perusahaan milik Imperialis ini, militer (TNI-Polri) selalu digunakan untuk menghalau perlawanan Rakyat pemilik hak ulayat. Nyatanya, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat mensejahterakan seluruh Rakyat Papua yang berjumlah kurang lebih tiga juta jiwa.

Militerisme
Militerisme adalah suatu pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak pada kekuatan militernya dan mengklaim bahwa perkembangan dan pemeliharaan militernya untuk menjamin kepentingan masyarakat. Militerisme memiliki sifat dasar yaitu represif dan reaksioner.

Keberadaan militerisme di Papua sudah dimulai dengan masuknya penjajah Belanda, baru kemudian sifat reaksionernya muncul ketika Indonesia hadir di Papua. Militerisme Indonesia memulai aksinya di Papua paska TRIKORA 19 Desember 1961 dengan adanya seruan untuk memobilisasi umum rakyat Indonesia untuk merebut Papua Barat oleh Soekarno.

Indonesia melalui kekuatan militer lewat penerapan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) dan berbagai operasi lain untuk melakukan teror, intimidari, pengejaran, pemenjarahan, pemerkosaan, pembunuhan, pembakaran fasilitas umum dan kampung, dan aksi kejahatan militer yang lainnya. Selain itu, dalam Operasi Koteka pada tahun 1970-an, Rakyat Papua dipaksa untuk mengenakan pakaian ala orang Indonesia yang terbuat dari kain.

Akibat Operasi Militer banyak rakyat Papua Barat yang telah menjadi korban. Hal dapat dilihat dari laporan Amnesty International yang mengemukakan bahwa telah terjadi 100 ribu rakyat Papua Barat dibantai oleh militer Indonesia. Aksi militerisme ini terus terjadi di Papua hingga saat ini dalam era reformasi di Indonesia dan dilakukan untuk mempertahankan kepentingan pendudukan Indonesia di Papua dan melindungi kepentingan industri kapitalis milik negara-negara Imperialis untuk mengekploitasi kekayaan alam Papua.

Solusi Demokratis Untuk Rakyat Papua
Tentu tidak mudah melawan sistem yang sudah sekian lama menghisap dan menindas rakyat Papua untuk segera angkat kaki dari Tanah Papua. Butuh persatuan diantara rakyat melalui organisasi atau faksi perlawanan rakyat Papua yang ada dengan satu program perjuangan yang tegas dan kesadaran bersama tentang siapa sejatinya musuh rakyat Papua. Bagaimana segala daya upaya difokuskan pada kesatuan program perjuangan yang telah disepakati bersama.

Menurut saya, memperjuangkan Hak Menentukan Nasib Sendiri (The Right to Self Determination) bagi rakyat Papua merupakan satu-satunya tawaran solusi demokratis dalam penyelesaian persoalan Papua. Dan harus diperjuangkan terus menerus oleh seluruh organisasi perlawanan rakyat Papua secara sinergis baik di Tanah Air Tercinta Papua, Indonesia dan dunia Internasional hingga cita-cita Pembebasan Sejati Rakyat Papua terwujud. Dan hari depan yang lebih baik dapat dinikmati oleh generasi Papua yang akan datang.

Akhirnya, selamat menyonsong 50 Tahun Aneksasi Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Semoga tulisan ini dapat membantu langkah kita kedepan.

Jayalah Rakyat Papua! Jayalah Perempuan Papua! Jayalah Mahasiswa Papua! Jayalah seluruh Rakyat Papua!

Salam!

Penulis adalah Ketua Komite Pimpinan Pusat AMP [Ketum KPP AMP]

POLITIK STIGMATISASI PADA PERJUANGAN RAKYAT PRIBUMI PAPUA BARAT: Suatu Upaya RI Untuk Membunuh Penentuan Nasib Sendiri Bagi Bangsa Papua

Admin Jubi — Sun, 10 Mar 2013 09:48:16 +0000

Selpius Bobii (Dok. Jubi)

Oleh: Selpius A. Bobii *

“Kami heran bahwa Kapolda Papua baru menjabat langsung tuduh KNPB adalah teroris, nah ini bagian dari pengacau keamanan, ini sangat keterlaluan, komentar Socratez S. Yoman, Ketua Umum Persekutuan Gereja- Gereja Baptis Papua. (Sumber: Bintang Papua, Jumat, 25 Januari 2013, hal. 3).

Tanggapan tokoh Gereja Papua, Socratez S. Yoman, S.Th. M.A menyikapi tudingan teroris oleh Kapolda Papua kepada aktifis Papua (Komite Nasional Papua Barat) adalah merupakan suara gereja menolak tegas tudingan teroris oleh Negara Indonesia melalui Kapolda Papua. Tanggapan tokoh Gereja itu juga menyatakan kepada Negara Indonesia dan negara-negara di dunia serta Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa orang Papua bukan teroris, orang Papua bukan Makar, orang Papua bukan separatis, orang Papua bukan pengacau keamanan, orang Papua tidak merong-rong keutuhan NKRI.

Dalam artikel ini, saya menyoroti beberapa pertanyaan fundamental yaitu: 1). Mengapa Negara Indonesia menstigmatisasi perjuangan bangsa Papua dengan tudingan: separatis, makar, pengacau keamanan, teroris, dll?;
2). Mengapa orang Papua bukan teroris, orang Papua bukan Makar, orang Papua bukan separatis, orang Papua bukan pengacau keamanan, orang Papua tidak merong-rong keutuhan NKRI?
3). Bagaimana tanggapan masyarakat Internasional atas tudingan Pengacau Keamanan, Makar / Separatis, teroris, dll kepada orang asli Papua?
4). Apa dampak stigmatisasi Pengacau keamanan, makar / separatis, teroris oleh RI terhadap perjuangan rakyat bangsa Papua?
5). Bagaimana siasat menghadapi stigmatisasi terhadap orang Papua yang digencarkan oleh Negara Indonesia melalui sistemnya?

Kelima pertanyaan mendasar ini, saya uraikan satu persatu dalam artikel ini.

I. PEMBUNGKAMAN PERJUANGAN BANGSA PAPUA MELALUI STIGMATISASI.
Strategi dan taktik politik stigmatisasi yang digencarkan oleh Negara Indonesia melalui sistemnya terhadap aktifis Papua Merdeka adalah merupakan suatu langkah menutupi segala bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap orang Papua dan sebagai langkah pembenaran untuk menumpas orang asli Papua yang berjuang untuk kedaulatan Papua Barat.

Ada tiga bentuk kejahatan kemanusiaan, yakni: Aneksasi kemerdekaan kedaulatan suatu bangsa; Kejahatan Perang, dan Pemusnahan etnis. Negara Indonesia telah dan sedang melakukan tiga kategori kejahatan kemanusiaan ini. Setelah Negara Indonesia berhasil menganeksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua melalui invasi politik dan militer yang dimulai dengan Maklumat Tri Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Presiden RI (Soekarno), 19 Desember 1961, Negara Indonesia masih terus menerus menerapkan operasi militer, baik secara terbuka dan terselubung (perang terbuka dan tertutup), yang berdampak pada pemusnahan etnis Papua secara pelan tapi pasti (slow motion genocide).

Salah satu stigmatisasi yang muncul pada akhir-akhir ini adalah tudingan teroris kepada para aktifis Papua Merdeka, khususnya kepada aktifis Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Berikut ini tingkatan stigmatisasi dari Negara Indonesia kepada orang asli Papua yang berjuang untuk berdaulat penuh, yaitu: pertama-tama RI menyebut Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) / Gerakan Pengacau Lingkungan (GPL), Separatis atau Makar, Orang Tak Kenal (OTK), Sipil bersenjata, dan Teroris.

Sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dilabelkan oleh Negara Indonesia kepada orang Papua yang mengambil sikap untuk berjuang kemerdekaan Papua Barat. Menurut tuan Forkorus Yaboisembut S.Pd orang asli Papua menerima sebutan OPM setelah mempertimbangkannya dan ternyata sebutan OPM itu tepat dan benar. Kini OPM telah menjadi sebuah organisasi perlawanan yang menyatu dalam wadah TPN PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) yang struktur dan manajemen telah ada, walaupun belum ada komando terpusat.

Sebutan Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) / GPL adalah sebutan kedua yang dimunculkan Negara Indonesia. Dengan adanya sebutan ini membenarkan tindakan penumpasan (operasi militer)terhadap orang asli Papua yang berjuang untuk berdaulat penuh. Juga melalui berbagai forum resmi dan non resmi Republik Indonesia (RI) meyakinkan kepada masyarakat Internasional bahwa di Papua ada Gerakan Pengacau Keamanan. Dengan demikian meredam dukungan masyarakat Internasional soal status politik bangsa Papua.

Stigmatisasi berikutnya adalah Makar atau Separatis kepada aktifis Papua Merdeka oleh Negara Indonesia. Stigmatisasi itu dilegalisasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 106 – 110 KUHP. Produk Hukum yang ditinggalkan oleh Kerajaan Belanda ini, dalam penerapannya telah memakan korban nyawa rakyat sipil dan materi dalam jumlah sangat banyak.

Pasal-pasal makar dalam KUHP ini sebagai upaya pembenaran dan melegalkan operasi-operasi militer secara terbuka dan tertutup untuk menumpas gerakan pembebasan nasional Papua Barat, penangkapan dan pemenjaraan sewenang-wenang oleh RI. Pengorbanan moril dan materil yang dialami oleh rakyat bangsa Papua tidak dapat dibayangkan dan tak dapat dilukiskan dalam tulisan ini. Dan lebih mengerikan adalah pengorbanan nyawa rakyat bangsa Papua dalam jumlah banyak akibat operasi militer terbuka dan tertutup, serta operasi sipil. Singkatnya, stigmatisasi makar atau separatis yang dilegalkan dalam KUHP adalah sebagai tameng untuk melindungi diri dari berbagai kecaman dari masyarakat Internasional atas tindakan kejahatan kemanusiaan kepada orang asli Papua hanya demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Orang Tak Kenal (OTK) adalah istilah yang dimunculkan aparat polisi dan militer Indonesia untuk menunjuk pelaku penembakan yang tidak diketahui identitasnya. Menurut Agus Sananay Kraar (Tahanan Politik Papua di penjara Abepura) bahwa istilah OTK ini melahirkan multi tafsir, apakah dilakukan oleh pihak Papua atau pihak Indonesia; dan dapat mengarah pada kambing hitam kepada orang Papua, saling tuduh menuduh pun terjadi. Selain itu, ada istilah lain yang digunakan adalah kelompok sipil bersenjata dan juga manusia bertopeng.

Stigmatisasi kepada aktifis Papua Merdeka yang paling terakhir adalah tudingan Teroris. Tudingan ini bukan tiba waktu tiba akal, tetapi ini sebuah skenario besar Negara Indonesia yang sudah lama dirancang untuk menterorisasi perjuangan bangsa Papua dalam upaya membunuh nasionalisme Papua Merdeka, dengan demikian memperpanjang penindasan dan gerakan aktifis Papua Merdeka menjadi musuh dunia. Upaya terorisasi perjuangan bangsa Papua oleh Negara Indonesia melalui sistemnya adalah langkah Indonesia untuk meningkatkan status operasi-operasi militer, baik secara terbuka dan tertutup karena upaya-upaya lain yang selama ini diterapkan oleh RI di Papua Barat tidak membuahkan hasil yang signifikan.

Berbagai rekayasa dilakukan Negara Indonesia untuk membuat mosi tidak percaya kepada masyarakat Internasional. Dengan jalan ini membunuh dukungan masyarakat Internasional terhadap perjuangan bangsa Papua. Berikut ini saya mengutip pernyataan Ed McWilliams: Tuduhan tindakan-tindakan kriminal oleh beberapa anggota KNPB tidak dibenarkan dengan kuat dan biasanya RI berupaya untuk menjelekkan nama organisasinya. KNPB dan banyak organisasi lain di Papua maupun setiap pribadi memang sedang mendorong untuk hak orang Papua diakui, khususnya hak menentukan nasib sendiri yang sudah sangat lama tidak diakui. Tetapi semua usaha ini secara umum dilakukan tanpa kekerasaan, demikian komentarnya. Artikel tuan Ed McWilliams lengkapnya silahkan Anda kunjungi: www.westpapuamedia.com artikelnya dinaikan pada tanggal 2 Februari 2013.

II. ORANG PAPUA BUKAN MAKAR, BUKAN TERORIS, DLL.
Akar masalah Papua Barat bukan masalah makan minum artinya bukan masalah kejahteraan, bukan masalah pendidikan, bukan juga masalah kesehatan, tetapi akar masalah Papua adalah hak kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua yang telah dianeksasi ke dalam NKRI secara sepihak melalui invasi politik dan militer atas dukungan penuh Amerika Serikat. Rakyat bangsa Papua berjuang hanya untuk memulihkan kembali kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua yang dianeksasi ke dalam NKRI dengan sewenang-wenang.

Fakta membuktikan bahwa justru negara Indonesia dapat dikategorikan ke dalam pengacau keamanan (pengacau lingkungan), makar/separatis, mendirikan negara dalam negara, merong-rong kedaulatan Papua Barat dan sarang teroris. Berikut ini penjelasan ku untuk membuktikan pernyataan di atas:

1). Siapa yang sebenarnya pengacau keamanan? Justru yang mengacaukan keamanan di Tanah Papua adalah negara Indonesia yang telah menganeksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua ke dalam NKRI melalui Maklumat Tri Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Presiden RI, Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961, yang selanjutnya diwujudkan melalui invasi militer dan politik, yang berpuncak pada Penentuan Pendapat Rakyat Papua pada tahun 1969 yang kita sebut Cacat Hukum dan Moral. Dalam proses aneksasi itu didukung penuh oleh Amerika Serikat hanya untuk mencapai kepentingan ekonomi dan politik semata. Justru negara Indonesia melalui mesin-mesinnya mengacaukan keamanan di Tanah Papua untuk mempertahankan Tanah Papua dalam bingkai NKRI yang telah dianeksasi dengan cara-cara kotor dan tidak beradab.

2). Siapa pembuat makar sesungguhnya? Justru Negara Indonesia yang melakukan makar atas kemerdekaan kedaulatan bangsa dan Negara Papua. Sejak tahun 1962 Negara Indonesia meningkatkan Invasi politik dan militer untuk mewujudkan Maklumat Tiga Komando Rakyat (TRIKORA) oleh Presiden RI. Aneksasi kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua ke dalam NKRI adalah tindakan makar yang dilakukan oleh Negara Indonesia. Karena itu tudingan makar dari RI kepada orang Papua yang berjuang untuk pembebasan bangsa Papua tidak dapat dibenarkan.

3). Siapa sebenarnya yang mendirikan negara dalam negara? Yang mendirikan negara dalam negara adalah justru Negara Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam maklumat Tri Komando Rakyat oleh Prisiden RI, Soekarno dalam point pertama menyatakan: Bubarkan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda. Dalam point ini mengandung tiga hal penting, yakni: a). Negara Indonesia telah mengakui adanya negara Papua Barat; b). Tapi Negara Papua Barat itu dihina sebagai negara boneka; c). Negara Papua Barat itu harus dibubarkan. Camkanlah bahwa pengakuan presiden Indonesia adanya negara Papua dalam maklumat TRIKORA itu sah dan mengikat. Dan di sisi lain maklumat TRIKORA itu adalah bukti outentik adanya aneksasi Negara dan Bangsa Papua ke dalam NKRI.

4). Siapa sebenarnya yang merong-rong kedaulatan? Tudingan merongrong kedaulatan NKRI oleh Negara Indonesia sangat tidak tepat ditujukan kepada rakyat bangsa Papua yang sudah dan sedang serta akan berjuang untuk memulihkan hak-hak dasarnya, terutama hak fundamental yakni hak kesulungan rakyat bangsa Papua (kemerdekaan kedaulatan) yang telah dianeksasi ke dalam NKRI dengan sewenang-wenang. Jusrtu negara Indonesia telah berhasil merong-rong kedaulatan Papua Barat dan berhasil aneksasi bangsa Papua Barat ke dalam NKRI. Camkanlah bahwa orang asli Papua berjuang bukan untuk menganeksasi atau mencaplok tanah Jawa, Tanah Sulawesi, Tanah Madura, dan lain lain, tetapi bangsa Papua berjuang untuk tanah leluhurnya berdaulat penuh (merdeka) sama seperti bangsa-bangsa merdeka lain di dunia. Jadi orang asli Papua tidak sama sekali merong-rong kedaulatan Tanah-Tanah lain di Indonesia. Orang asli Papua berjuang untuk hak-hak dasarnya diakui dan dikembalikan, seperti hak kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua, yang dijamin oleh konstitusi NKRI pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 pragraf pertama dan hukum Internasional.

5). Siapa penganut teroris sesungguhnya? Istilah teroris tidak ada dalam perjalanan hidup bangsa Papua. Nenek moyong bangsa Papua tidak pernah mempraktekkan dan mengajarkan kepada anak cucuhnya untuk meneror disertai dengan pembunuhan warga sipil dengan sewenang-wenang. Walaupun ada perang suku di Papua, tetapi kedua belah pihak tunduk dan taat pada tata cara perang suku yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bukan perang dengan sewenang-wenang seperti yang dilakukan oleh militer dan polisi Indonesia di mana dalam operasi militer memperkosa, mencuri, membakar rumah-rumah warga sipil, mengusir warga sipil dari perkampungan, membunuh anak-anak dan istri dari pihak lawan dengan brutal; serta mengadu domba suku-suku setempat untuk saling membunuh dan hal itu digunakan oleh Negara Indonesia sebagai bahan kampanye bahwa itu adalah perang suku.

Dalam perjuangan bangsa Papua pun, para aktifis Papua Merdeka tidak pernah menerapkan tindakan teror kepada warga sipil. Yang ada adalah gerakan perjuangan pembebasan nasional Papua dengan menempuh cara-cara damai dan tentang hal ini ditetapkan dalam Kongres Bangsa Papua pada tahun 2000. Aktifis Papua merdeka tidak pernah menggunakan bom untuk menarik simpati internasional atau menakuti warga sipil.

Aksi perlawanan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB) dirimba raya Papua yang seringkali kontak senjata dengan Polisi dan militer Indonesia adalah hal yang biasa dalam perjuangan pembebasan nasional di mana pun di dunia yang pernah berjuang untuk merdeka. Dengan adanya kontak senjata itu, TPN PB menunjukkan eksistensi nasionalisme pembebasan bangsa Papua dan menolak pendudukan pemerintahan Indonesia di Tanah Papua. Sama seperti bangsa Indonesia memerdekakan dirinya dari penjajahan Belanda dengan perlawanan senjata dari Tentara Indonesia, TPN PB sebagai sayap militer melaksanakan fungsinya. Sasaran TPN PB adalah kepada Polisi dan TNI, bukan kepada warga sipil. Wacana selama ini bahwa TPN PB menembak warga sipil adalah tidak benar dan itu hanyalah rekayasa aparat Indonesia untuk membangun mosi tidak percaya kepada masyarakat Internasional. Kalaupun ada, itu dilakukan oleh oknum (pribadi) mungkin karena alasan atau kepentingan tertentu atas permainan pihak tertentu, bukan perintah pimpinan TPN PB. Karena itu sangat tidak masuk akal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan jika dari pihak Negara Indonesia dapat beranggapan bahwa TPN PB atau aktifis Papua Merdeka itu identik dengan teroris.

Camkanlah bahwa hukum anti terorisme itu baru saja dilahirkan bersamaan dengan ancaman-ancaman terhadap fasilitas umum dan menakuti warga sipil, seperti pemboman terhadap gedung raksasa di Amerika Serikat yang disebut kantor pusat perekonomian dunia (WTC). Pasca pemboman gedung pencakar langit itu, Amerika Serikat menyerukan perang terhadap terorisme. Disaat yang sama pula Indonesia mendevinisikan terorisme sesuai kehendaknya hanya sebagai tameng untuk kepentingan menjaga teritorial NKRI dan ancaman keamanan serta ketertibaan umum.

Berikut ini saya mengutip devinisi teroris menurut satuan Densus 88 yang dimuat dalam pidato ibu Sidney Jones; ada dua macam kategori terorisme, yaitu pertama, orang Islam radikal; kedua, orang separatis / nasionalis etno (www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2013/jones-papuan-separatists.aspx).

Devinisi teroris kategori kedua ini sangat aneh dan memalukan. Dengan adanya devinisi kategori ke dua ini dapat melegitimasi Densus 88 dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang berusaha untuk menumpas aktifis Papua merdeka yang sudah berjuang lama sebelum devinisi teroris itu dilahirkan. Ironis memang, tapi nyata bahwa langkah ini ditempuh RI setelah metode-metode lain yang diterapkan selama ini gagal menumpas gerakan pembebasan bangsa Papua. Tetapi apakah upaya RI untuk menerapkan hukum anti terorisme di Papua akan berhasil?
Sesungguhnya Negara Indonesia mengintropeksi diri sebelum menerapkan hukum anti terorisme di Papua. Jika itu diterapkan di Papua, maka tindakan itu hanyalah menuai kritik dan memalukan nama Indonesia dikancah masyarakat Internasional. Mengapa saya katakan demikian? Masyarakat internasional telah tahu dan paham bahwa perjuangan bangsa Papua itu bukan mengacaukan keamanan, bukan makar/ separatis, bukan teroris yang menakuti warga sipil, tetapi perjuangan bangsa Papua adalah untuk memulihkan kembali kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua yang dianeksasi secara sepihak ke dalam NKRI pada tahun 1960 – an.

Masyarakat Internasional sudah tahu bahwa sarang teroris itu hanya ada di wilayah-wilayah Indonesia tertentu dibagian barat dan tengah yang berpenganut Islam Radikal yakni jihad.

III. TANGGAPAN MASYARAKAT INTERNASIONAL ATAS STIGMATISASI.
Taktik politik stigmatisasi Negara Indonesia kepada aktifis Papua merdeka melahirkan berbagai kontro versi dikalangan masyarakat Internasional. Secara umum ada tiga sikap muncul menyikapi stigmatisasi itu, yakni: ada orang yang pro stigmatisasi artinya mendukung stigmatisasi RI, dan ada juga orang yang kontra stigmatisasi artinya menolak stigmatisasi RI. Dan ada orang yang mengambil sikap netral (tidak juga pro, tidak juga kontra). Selain itu ada pula masyarakat internasional yang sangat tidak tahu (buta) dengan penindasan yang terjadi di Tanah Papua oleh Negara Indonesia.

Mengambil sikap pro dan kontra serta sikap netral untuk menyikapi suatu hal dalam dinamika kehidupan umat manusia di dunia adalah wajar dan biasa. Masing-masing sikap dan tindakan: pro, kontra, dan netral yang ditampilkan itu tentu memiliki latar-belakang pemahaman atas masalah dan gerakan perjuangan bangsa Papua yang berbeda-beda.

Ada orang yang mendukung stigmatisasi kepada aktifis Papua merdeka karena memang watak dan karakternya anti penegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, kedamaian, kebebasan, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia. Ada pula orang mendukung stigmatisasi RI kepada aktifis Papua merdeka, walaupun ia tidak memahami baik latar belakang berbagai masalah di Tanah Papua, tetapi karena dipengaruhi oleh Negara Indonesia melalui berbagai kampanye dan lobi dalam forum-forum resmi dan non resmi di negara-negara dan dalam forum PBB.

Mereka yang berhasil dipengaruhi oleh RI, tentu memainkan peran ganda, di lain sisi mereka mempengaruhi masyarakat dan negara asalnya untuk tidak mendukung perjuangan penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua dan lain sisi mereka mempengaruhi masyarakat Internasional di negara-negara di dunia melalui jaringan kerja atau media cetak atau elektonik untuk tidak mendukung perjuangan bangsa Papua untuk berdaulat penuh. Ada pula pendukung stigmatisasi tertentu memberikan dukungan penuh kepada Negara Indonesia untuk menumpas gerakan pembebasan Nasional Papua Barat.

Bagi masyarakat Intenasional tertentu yang mendukung stigmatisasi kepada aktifis Papua merdeka oleh Negara Indonesia yang dilegalkan melalui produk hukum Indonesia, mereka itu secara sadar atau tidak sadar, secara langsung maupun tidak langsung telah mendukung penuh upaya sistematis dan terencana yang dipraktekkan oleh Indonesia untuk memarginalisasi, mendiskriminasi, membuat ketidak-adilan, membuat orang Papua menjadi minoritas di Tanah Papua, dan etnis Papua menjadi punah secara perlahan tetapi pasti (slow motion genocide).

Sedangkan bagi masyarakat Internasional yang kontra stigmatisasi (menolak stigmatisasi) kepada para aktifis Papua merdeka adalah mereka yang memahami baik tentang akar permasalahan dan penderitaan yang dialami oleh rakyat pribumi bangsa Papua serta memahami baik tentang nilai-nilai universal dan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia oleh PBB serta menegakkannya. Mereka bukan hanya menolak stigmatisasi tanpa tindakan, tetapi diantara mereka, ada pula yang mengorbankan tenaga, waktu, moril dan materilnya untuk mendukung perjuangan rakyat bangsa Papua. Mereka ini masuk dalam kategori sayap keempat, yakni sayap simpatisan. Mereka memperkuat tiga sayap perjuangan Papua, yakni sayap sipil, militer dan diplomat.

Para simpatisan melakukan berbagai bentuk aktifitas untuk menaikan publikasi internasional dan mendesak pemerintahan asalnya serta PBB, juga Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah kongkrit guna menyelesaikan masalah-masalah di Papua Barat. Keterpanggilan mereka dalam mendukung perjuangan bangsa Papua adalah murni keterpanggilan kemanusiaan. Tidak ada kepentingan lain, kecuali kepentingan untuk menyelamatkan rakyat bangsa Papua dari diskriminasi, marginalisasi, ketidak-adilan, minoritas dan kepunahan etnis Papua secara perlahan tetapi pasti. Mereka bekerja tanpa pamrih, bekerja tanpa upah. Satu hal yang tidak dapat diambil dari mereka yang menaruh hati bagi penderitaan rakyat pribumi Papua adalah melalui sikap dan tindakan solidaritas itu, mereka menaburkan benih-benih kebaikan dalam kebun kehidupannya masing-masing.

Sementara itu ada pula masyarakat Internasional yang memilih sikap netral. Sikap itu diambil karena ada beberapa pertimbangan, antara lain: 1) Mungkin mereka tidak mau ambil resiko karena setiap sikap pro atau kontra yang diambil tentu ada pengorbanan (pengorbanan berupa materil maupun moril); 2) Mungkin tidak mau ambil pusing karena tidak simpati dengan penindasan yang terjadi di Tanah Papua; 3) mungkin juga tidak mau hubungan kerja sama antara mereka dan RI tidak terganggu, artinya lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan politik mereka, ketimbang mendukung gerakan Papua yang tidak memberi manfaat secara langsung dalam kehidupan mereka; 4) mungkin juga karena ada alasan lain.

Masyarakat Internasional yang tergolong dalam kategori keempat yang tidak tahu tentang masalah darurat kemanusiaan terselubung di Tanah Papua itu tentu terjadi karena mereka tidak mengikuti dinamika kehidupan masyarakat global melalui media cetak maupun elektonik. Dan ini tentu dilatar belakangi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) mungkin karena segala waktu difokuskan pada pekerjaan dan rutinitas harian mereka; 2) Mungkin tidak tersedianya sarana komunikasi, media cetak dan elektronik; 3) mungkin karena ada alasan lain, seperti lanjut usia, cacat fisik, dan lain sebagainya.

Berikut ini saya menampilkan beragam tanggapan masyarakat internasional terhadap stigmatisasi kepada aktifis Papua merdeka oleh Negara Indonesia.

Stigmatisasi: makar, separatis, teroris, dan sebagainya yang telah dilegalisasi dalam suatu produk hukum Indonesia telah menuai kontro versi. Masyarakat Internasional yang kontra stigmatisasi, baik secara individu atau lembaga, seperti Amnesti Internasional, ETAN, HRW, Group-group pendukung di dunia, dan Dewan HAM PBB telah berkali-kali mengecam Pemerintah Indonesia untuk menghentikan stigmatisasi makar, separatis, teroris dll, menghentikan kekerasan dan meminta pemerintah Indonesia menyelesaikan masalah-masalah Papua dengan demokratis dan bermartabat.

Salah satu kampanye yang menguat di masyarakat Internasional adalah terkait penerapan hukum makar di Indonesia. Mereka medesak Negara Indonesia segera mencabut hukum tertentu seperti hukum makar yang melegalkan tindakan sewenang-wenang oleh aparat keamanan dan militer Indonesia terhadap rakyat sipil karena sikap dan tindakan RI itu: 1) Mengabaikan nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh umat manusia di dunia, seperti: demokrasi, kebenaran, keadilan, kejujuran, kedamaian, Hak Asasi Manusia dan kebebasan; 2) Melanggar prinsip-prinsip Dasar Deklrasi Umum Hak Asasi Manusia oleh PBB dan kovenan-kovenan Internasional lainnya, seperti Deklrasi Hak-Hak Dasar Masyarakat Pribumi, Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik; dan Kovenan Internasional tentang hak-hak sosial budaya, ekonomi dan politik.

Salah satu kasus tuduhan makar yang dijerat kepada tuan Filep J. S. Karma di mana beliau dipenjara selama 15 tahun menjadi kasus yang sangat diseriusi oleh masyarakat solidaritas Internasional. Para simpatisan melalui beberapa pengacara hukum Internasional membawa kasus tuan Filep ke arbitrasi Internasional di PBB. Sesuai keterangan dari tuan Filep bahwa gugatan ke arbitrasi internasional itu dimenangkan oleh Filep pada tahun 2011 dengan keputusan: Penahanan Filep J. S. Karma oleh Negara Indonesia adalah penahanan sewenang-wenang (penahanan illegal) maka Pemerintah Indonesia harus segera bebaskan tanpa syarat. Namun, sampai saat ini keputusan itu tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Tuan Filep masih di dalam penjara Abepura.

Selain itu salah satu Pidato yang menuai kontro versi adalah: Separatisme Papua vs Teroris Jihad: Dilema-Dilema Kebijakan Indonesia. Pidato ini disampaikan oleh Ibu Sidney Jones dalam program Kebijakan Internasional di Universitas Stanford Amerika Serikat pada tanggal 05/12/2012 dan diperbaiki pada 22/01/2013 serta dipublikasikan lewat internet: www.crisisgroup.org/en/publication-type/speeches/2013/jones-papuan-separatists.aspx

Dalam pidato ibu Jones itu membandingkan dua gerakan di Indonesia: pertama gerakan Papua, yang beliau sebut: Separatis Papua; dan kedua, gerakan jihad teroris. Jones mengatakan: kedua gerakan yakni Jihad teroris dan gerakan orang Papua yang sedang berjuang untuk merdeka membuat tindakan jahat yang mirip, walaupun mereka selalu dituduh dengan pandapat berbeda. Dalam pidato itu ia berusaha menggali informasi dari berbagai sumber untuk berusaha menyamakan aktifitas Pejuang Papua ke dalam ranah teroris.

Berikut ini kutipan pidato dari ibu Jones: Setahu saya, hingga sekarang belum ada upaya sistemnya untuk mempromosikan kelepasan dari ikatan kekerasaan di Papua, walaupun mungkin KAPOLDA akan baru memulai suatu program seperti itu nanti.

Pernyataan ibu Jones di atas, secara terselubung beliau mendukung upaya tudingan teroris yang diungkapkan oleh Kapolda baru, Tito Karniavan kepada aktifis KNPB. Sebaiknya Ibu Jones tidak secara langsung menuduh gerakan Papua semirip teroris.

Ibu Jones tidak tahu siapa sesungguhnya yang menciptakan kekerasan di Tanah Papua. Berikut ini tanggapan Ed McWilliams: Khususnya di Papua Barat di mana rivalitas polisi militer tentang akses pada sumber alam dan pemerasan sangat terkenal. Sebaiknya Jones tahu pula bahwa militer, polisi dan aparat-aparat inteligen Indonesia sudah lama sekali berperan sebagai pelaku yang menimbulkan dan merekayasa tindakan kekerasaan untuk mencapai tujuan-tujuan terselubung, demikian komentarnya.

Pernyataan ibu Jones seolah-olah pihak TNI dan POLRI tidak melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap orang asli Papua, padahal justru TNI dan POLRI menjadi dalang dan pemicu kekerasan yang berkepanjangan di Tanah Papua hanya demi mencapai kepentingan politik dan ekonomi semata. Untuk mencapai kepentingan-kepentingan itu, berbagai skenario secara teratur, rapih dan sistematis dimainkan oleh kaki tangan RI di Tanah Papua, seperti yang terjadi dalam demonstrasi damai pada tanggal 16 Maret 2006 di Abepura yang berakhir bentrok dengan aparat polisi.

Kasus ini murni didalangi dan dimainkan oleh aparat polisi dan intelijen Indonesia bekerja sama dengan pihak tertentu yang menjadi mitra kerja mereka. Di pihak polisi kasus ini mengakibatkan tiga brimob dan satu militer TNI angkatan udara tewas serta beberapa polisi mengalami luka berat dan ringan. Dan di pihak warga sipil, beberapa orang mengalami luka tembak, selanjutnya polisi/brimob menggelar penyisiran brutal di Abepura dan sekitarnya. Akibat penyisiran membabi buta oleh polisi itu mengalami: pengrusakan fasilitas dibeberapa asrama mahasiswa, teror intimidasi terhadap warga sipil, penangkapan sewenang-wenang, disertai penyiksaan brutal akibatnya banyak orang mengalami luka berat dan ringan.

Tragedi kelabu 16 Maret 2006 itu adalah skenario tingkat tinggi yang dikemas secara teratur dan rapih oleh pihak aparat dan intelijen Indonesia hanya untuk mencapai empat kepentingan, yakni: 1) Untuk meredam demonstrasi damai yang meluas dan menggema di negara-negara dunia dengan tuntutan sentral: tutup PT Freeport Indonesia di Timika- Papua, dan AS, RI dan Papua mengadakan dialog atau perundingan; 2) Bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk meredam demonstrasi itu mendapatkan imbalan atau balas jasa, antara lain berupa uang; 3) Untuk menaikan pangkat dan jabatan bagi aparat Indonesia yang terlibat dalam meredam demonstrasi damai yang meluas dan menggema itu; 4) Untuk membangun mosi tidak percaya dan mendegragasikan perjuangan pembebasan bangsa Papua.

Pasca tragedi itu, untuk mengelabui publik Internasional, aparat polisi dengan sewenang-wenang menangkap seratus lebih orang Papua yang mayoritasnya adalah mahasiswa. Dan hanya 24 orang saja dipenjara di Abepura dengan hukuman berat paling tinggi 15 tahun. Mereka itu sebenarnya bukan pelaku pembunuhan brimob dan militer dalam tragedi 16 Maret 2006 itu. Tetapi demi melindungi dan menyembunyikan permainan aparat Indonesia, 24 orang itu divonis bersalah dan dipenjara.

Jones sebagai senior aktifis HAM sudah tahu bahwa selama ini Negara Indonesia tidak memberikan akses bagi wartawan asing dan pekerja kemanusiaan asing masuk ke Papua Barat untuk melihat dan mendengar langsung penderitaan dan harapan hidup orang asli Papua. Ibu Jones mestinya bertanya: Kenapa tidak memberikan akses bagi wartawan asing dan pekerja kemanusiaan asing masuk ke Papua Barat, seperti tidak memberi ijin bagi pelapor khusus PBB yang membidangi kebebasan berekspresi untuk datang ke Papua Barat dan Ambon pada bulan Januari 2013? Jawabannya: Negara Indonesia takut terbongkar segala bentuk penindasan terhadap orang asli Papua dan orang Ambon-Maluku.

Nampaknya ibu Jones belum memahami baik tentang latar belakang sejarah bangsa Papua yakni distorsi sejarah yang menjadi akar permasalahan di Papua Barat. Ibu Jones juga belum melihat secara langsung bagaimana orang Papua hidup dalam tekanan, intimidasi dan teror dari TNI dan POLRI, ia pun belum melihat secara langsung bagaimana orang asli Papua semakin dimarginalisasi, semakin didiskriminasi, menjadi minoritas, mengalami ketidak-adilan, dibantai oleh TNI dan POLRI melalui operasi militer terbuka maupun tertutup; akibat dari penindasan RI dan para sekutunya itu, orang asli Papua saat ini sedang menuju kepunahan etnis secara perlahan, tetapi pasti. Karena ibu Jones belum melihat langsung dan belum mengalami betapa pahitnya penindasan RI kepada orang asli Papua, maka itu dalam pidatonya ia berusaha memojokkan perjuangan bangsa Papua untuk penentuan nasib sendiri dan berusaha menyamakan gerakan pembebasan bangsa Papua dengan gerakan jihad teroris di Indonesia.

Dalam pidatonya, ibu Jones tidak mengangkat segala bentuk pelanggaran HAM dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Negara Indonesia kepada rakyat pribumi Papua sejak tahun 1962 sampai saat ini. Dari isi pidatonya, kami tahu bahwa ibu Jones berusaha menyembunyikan segala bentuk penindasan RI dan berusaha membangun mosi tidak percaya terhadap perjuangan rakyat bangsa Papua. Ibu Jones sebagai senior dalam bidang HAM semestinya dengan jujur mengungkapkan fakta-fakta penindasan dari Negara Indonesia dan para sekutunya yang dialami oleh orang asli Papua. Dengan demikian saya menilai bahwa dalam pidato itu ibu Jones memposisikan diri bukan sebagai aktifis HAM, bukan juga sebagai ilmuwan, tetapi memposisikan diri sebagai mitra kerja dari Negara Indonesia dan secara tidak langsung ibu Jones mendukung segala bentuk penindasan RI kepada rakyat pribumi Papua Barat.

Pidato yang dibuat Jones ini tergolong seruan atau memotifasi kepada Negara Indonesia untuk meningkatkan penumpasan aktifis Papua merdeka, yaitu dari penerapan hukum makar /separatis ditingkatkan ke penerapan hukum anti terorisme, dan dengan demikian membunuh penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua. Pidato itu ditanggapi juga oleh Ed McWilliams, berikut ini kutipan tanggapannya: Seruan Jones untuk Indonesia mendefinisikan seperatisme sebagai terorisme akan mengeraskan usaha menargetkan suara para aktifis/kelompok yang menyampaikan dengan damai tidak disetujui dan sekaligus meningkatkan intimidasi terhadap orang Papua secara umum, demikian komentarnya.

Dalam pidato itu ada sisi lain yang penting dihargai. Saya selaku tahanan politik Papua yang saat ini berada dalam Penjara Abepura, saya memberikan apresiasi kepada ibu Jones karena melalui pidato itu memberikan peringatan dini kepada para aktifis Papua Merdeka untuk menghindari skenario besar secara terselubung yang didorong oleh RI untuk menumpas gerakan pembebasan Papua Barat dengan meningkatkan dari status separatis ke status teroris. Selain itu, di sisi lain pidato ibu Jones juga memberikan masukan bagi Indonesia untuk tidak menggunakan hukum anti terorisme. Berikut ini komentar ibu Jones: Salah satu solusinya adalah untuk tidak menerapkan hukum anti-terorisme di Papua, dan juga untuk berhenti menggunakan hukum itu terhadap para jihad yang membuat kejahatan yang pada pokoknya tidak merupakan tindakan dengan sengaja yang bertujuan menciptakan ketakutan, yaitu berbagai tindakan yang bisa dihukum dengan menerapkan hukum lain termasuk kode hukum kriminal untuk kejahatanseperti pembunuhan, perampokan dan sergapan, demikian pernyataannya.

IV. DAMPAK STIGMATISASI YANG DILEGALKAN DALAM HUKUM RI.
Berbagai stigmatisasi oleh RI kepada aktifis Papua merdeka yang dilegalkan dalam produk hukum Indonesia telah melemahkan perjuangan bangsa Papua, namun pada saat yang sama pula mengobarkan semangat perjuangan Pembebasan Papua Barat dan meningkatkan dukungan solidaritas masyarakat Internasional.

Stigmatisasi yang dilegalisasi melalui produk hukum seperti hukum makar itu di lain sisi dapat membunuh psikologis orang asli Papua untuk berjuang, berusaha membungkam suara kebebasan, berupaya mendegradasikan gerakan perlawanan dan menumpas aktifis Papua merdeka, banyak orang Papua dibunuh, banyak orang Papua menderita, banyak materi korban, banyak orang Papua mengungsi ke negara-negara lain, penangkapan sewenang-wenang, pemenjaraan, membangun mosi tidak percaya kepada masyarakat internasional agar menurunkan dukungan mereka atas Papua, tetapi pada sisi lain menumbuhkan nasionalisme kebangsaan Papua, membangkitkan keberanian untuk memperjuangkan pembebasan Papua dan meningkatkan simpati masyarakat internasional. Negara Indonesia berpikir bahwa dengan melakukan tindakan sewenang-wenang, orang asli Papua akan berhenti berjuang, namun anggapan ini tidak berhasil dan Negara Indonesia telah gagal total meng-indonesia-kan orang asli Papua.

Dalam sejarah perjuangan bangsa-bangsa di dunia yang sudah berdaulat penuh (merdeka), yang namanya ideologi pembebasan nasional itu tidak pernah musnah. Ideologi itu mengalir dalam darah nadi dari generasi ke generasi. Sepanjang generasi penerus ideologi itu masih ada, maka selama itu pula ideologi pembebasan nasional itu tetap mengalir dalam darah nadi setiap generasi penerus. Karena itu istilah para penguasa Negara mana pun untuk menumpas ideologi sampai ke akar-akarnya tidak pernah berhasil. Ideologi itu akan musnah, apabila tidak ada generasi yang dapat meneruskan ideologi para pendahulunya.

Demikian pula perjuangan bangsa Papua untuk berdaulat penuh (merdeka). Sepanjang masih ada penerus ideologi pembebasan nasional Papua, maka selama itu pula ideologi Papua merdeka terus mengalir dalam darah nadi orang asli Papua. Ideologi Pembebasan Nasional itu musnah, apabila etnis Papua musnah dari muka bumi ini. Negara Indonesia melalui sistemnya dapat membunuh orang Papua satu persatu melalui berbagai operasi terbuka dan tertutup, tetapi RI tidak akan pernah membunuh ideologi Pembebasan Nasional Papua Barat. Negara Indonesia melalui TNI dan POLRI menangkap dan memenjara orang asli Papua satu persatu, tetapi RI tidak akan pernah memenjara semangat nasionalisme. Negara Indonesia dapat memaksa menerapkan Paket Politik Undang-undang Otonomi Khusus di Tanah Papua sebagai tawaran untuk tetap berada dalam NKRI, tetapi Otonomi Khusus itu tidak akan pernah menawarkan hati dan tidak melemahkan orang asli Papua untuk berjuang kebebasan total. Berbagai operasi militer ditempuh untuk meredam perjuangan bangsa Papua, tetapi moncong senjata polisi dan militer Indonesia tidak pernah meredam suara kebebasan bangsa Papua.

Dari sejak tahun 1962 sampai tahun 1998 rakyat bangsa Papua berada dibawah kekuasaan tangan besi (rejim Soekarno di jaman orde lama dan rejim Soeharto di jaman orde baru) dilarang untuk melakukan aktifitas Papua Merdeka apa pun; mengucapkan kata Papua saja ditumpas dengan tangan besi. Tetapi di era itu pun nasionalisme kebebasan nasional Papua tumbuh subur, apalagi mulai era reformasi sejak tahun 1998 bersamaan dengan penggulingan resim tangan besi (alm Soeharto), nasionalisme kebebasan Papua yang disumbat, krans itu terbuka dan kini nasionalisme kebebasan itu telah mengalir ke berbagai penjuru dunia. Nasionalisme kebebasan Bangsa Papua itu tumbuh subur di atas air mata darah, nasionalisme itu terbangun kokoh di atas tulang belulang para pejuang pendahulu Bangsa Papua, dan jalan setapak menuju kebebasan nasional Papua Barat yang dirintis para pejuang pendahulu itu, kini makin meluas dan semakin hari semakin permanen.

V. KIAT-KIAT MENGHADAPI STIGMATISASI.
Tidak ada cara lain untuk menghadapi stigmatisasi RI yang dilegalkan dalam produk hukum jikalau orang asli Papua tidak menempuh dengan jalan perlawanan apa pun resiko. Apa pun jenis stigma yang dilabelkan pada orang Papua, apa pun hukum yang mengekang kebebasan berekspresi, apa pun tindakan sewenang-wenang yang membatasi kebebasan berpendapat orang asli Papua, apa pun produk hukum yang melarang kebebasan berorganisasi dan berkumpul, apa pun hukum yang melegalkan untuk menumpas perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa Papua, saya katakan tidak ada jalan lain, kecuali orang asli Papua tempuh melalui jalan perlawanan. Ingat: jangan sampai orang asli Papua lupa bahwa dalam kongres bangsa Papua kedua pada tahun 2000 rakyat pribumi Papua telah memutuskan bahwa mengawal perjuangan kebebasan bangsa Papua dengan JALAN DAMAI (non violent).

Camkanlah bahwa tidak ada kata menyerah dan tidak ada kata tunduk kepada rejim penjajah mana pun dalam kamus revolusi pembebasan nasional. Slogan yang terukir dalam kamus revolusi pembebasan bangsa adalah: maju pantang mundur, maju tak gentar untuk menghalau rejim penjajah guna menegakkan keadilan, kebenaran, kejujuran, demokrasi, Hak Asasi Manusia dan menciptakan damai sejahtera di bumi seperti di Surga.

Ada banyak cara perlawanan yang kita dapat tempuh sesuai dengan jalan yang kita pilih melalui jalan damai, selain itu kita juga menghargai jalan yang ditempuh oleh sayap militer (TPN PB). Karena pilihan utama jalan politik kita melalui jalan damai, maka itu kita harus memanfaatkan dan memaksimalkan kekuatan-kekuatan yang ada pada kita.

Kekuatan utama kitaadalah berada pada kedaulatan rakyat bangsa Papua. Kekuatan itu kita belum bangkitkan secara menyeluruh di bawah satu komando untuk satu tujuan, di bawah satu wadah politik yang menjadi kendaraan politik bersama, dan dibawah satu konsep ideologi perjuangan serta agenda-agenda strategis dan program kerja bersama. Melalui kendaraan politik bersama dibawah satu kepemimpinan politik sentral dapat mengkoordinasikan ketiga sayap yang ada, yakni sayap sipil, sayap militer, sayap diplomat; dan juga mengembangkan jaringan solidaritas atau kata lain mitra kerja dengan para simpatisan solidaritas masyarakat internasional sebagai sayap keempat.

Melalui organisasi yang tertata rapi dan jaringan solidaritas yang ada, kita meningkatkan kerja-kerja politik untuk memutuskan mata rantai penindasan RI dan para sekutunya melalui dua solusi final, yakni pilihan pertama dan terutama adalah pengakuan kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua secara de jure; dan pilihan kedua adalah refrendum ulang.

Posisi tawar tertinggi bangsa Papua berada pada hasil Kongres Bangsa Papua ketiga. Kenapa saya katakan demikian? Saya hanya melihat dari sisi kekuatan demokrasi, kekuatan politik dan kekuatan hukum yang lahir dalam Kongres Bangsa Papua ketiga. Rakyat bangsa Papua yang datang mensukseskan kongres itu adalah kekuatan demokrasi. Kongres itu adalah sarana untuk berkumpul, berdiskusi, menyampaikan pendapat dan menyepakati serta memutuskan apa yang dikehendaki bersama; itulah kekuatan demokrasi. Dan apa saja yang dilahirkan dalam Kongres Bangsa Papua ketiga sebagai forum demokrasi tertinggi bangsa Papua itulah kekuatan politik dan kekuatan hukum. Maka itu mari kita kompromi politik internal bangsa Papua untuk bersatu dalam satu konsep ideologi perjuangan, agenda strategis-program kerja bersama, bersatu dalam satu organisasi sentral yang menjadi kendaraan politik bersama, dan bersatu dalam kepemimpinan sentral yang diterima dan diakui bersama agar kita menjadi kuat menuju mekanisme internasional. Ketika kita bersatu, maka kita akan kuat untuk menuju kemenangan akhir.

Sesungguhnya Negara Indonesia secara politik sudah kalah, karena dalam Kongres Bangsa Papua ketiga kita sudah tutup dengan JOKER yaitu Deklarasi pemulihan kemerdekaan kedaulatan bangsa Papua dan berdirinya Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus Padang Bulan – Abepura – Jayapura – Papua Barat. Kekuatan demokrasi, politik dan hukum telah terpenuhi dalam hasil Kongres Bangsa Papua ketiga, maka itu sekarang mari kita kompromi politik internal bangsa Papua dan mengawal itu untuk mendapatkan pengakuan secara de jure dan peralihan kekuasan adminitrasi pemerintahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB). Ini hanyalah bersifat tawaran saja, saya tidak memaksa siapa pun; dan pada prinsipnya saya menghormati posisi Anda masing-masing dan menghargai semua upaya yang ditempuh oleh semua komponen bangsa Papua untuk memutuskan mata rantai penindasan RI dan para sekutunya. Jika kita tidak kompromi politik internal bangsa Papua, maka silahkan kita mencari jalan lain yang terbaik, yang dikehendaki oleh semua komponen bangsa Papua.

Camkanlah bahwa banyak orang asli Papua menderita, banyak orang Papua dibantai, dimarginalisasi, orang Papua menjadi minoritas, didiskriminasi, banyak orang Papua mengungsi ke negara lain, banyak orang Papua ditangkap dan dipenjara, jadi jangan kita bertahan pada posisi masing-masing yang mengakibatkan menunda kemerdekaan kedaulatan penuh bagi bangsa Papua di negeri Papua Barat dan akhirnya memperpanjang penindasan oleh RI dan para sekutunya kepada orang asli Papua Barat.

Terkait dengan tudingan teroris, kita tidak perlu takut, tetapi kita waspada dan menghindari tindakan-tindakan tertentu yang melegitimasi RI untuk meningkatkan operasi dari status separatis menjadi status teroris. Untuk itu kita tingkatkan kampanye dan lobi melalui jaringan yang ada untuk meyakinkan kepada masyarakat Internasional bahwa tudingan teroris kepada aktifis Papua merdeka itu adalah upaya NKRI untuk meredam perjuangan luhur bangsa Papua. Perlu kita tahu bahwa cara-cara lain untuk menghadapi perjuangan bangsa Papua sudah gagal total seperti penerapan hukum makar, maka kini Negara Indonesia sedang berancang-ancang meningkatkan penerapan hukum anti terorisme di Tanah Papua.

Selama ini RI menggunakan slogan: Perang Melawan Separatis Papua, dan ternyata itu sudah gagal total, maka RI hendak mau ganti dengan slogan: Perang Melawan Teroris Papua. Tetapi kasihan, upaya RI bagaikan menyaring angin, pasti akan gagal total sampai Negara Indonesia akan angkat kaki dari tanah Papua dengan kepala tertunduk malu, sama seperti Negara Indonesia mengangkat kaki dari Tanah Timor Timur pasca kemenangan refrendum bagi rakyat Timor Timur, di mana pada saat itu polisi dan militer Indonesia dipukul mundur oleh pasukan PBB yang dipimpin pasukan/tentara elit dari Australia pada tahun 1999. Sebaliknya, jika Negara Indonesia dengan lapang dada mengakui kemerdekaan kedaulatan bangsa dan Negara Papua dengan bermartabat dan selanjutnya mengatur kerja sama di antara dua bangsa dan dua negara yang setara, maka negara Indonesia akan mengangkat kaki dari tanah Papua dengan kepala terangkat dan akan mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya dari masyarakat Internasional; dan saya yakin rencana pemberian Nobel Perdamaian dunia pasca perjanjian damai RI dengan Aceh di Helsingky kepada presiden RI (SBY) yang telah tertunda akan terwujud. Dengan demikian, nama Indonesia menjadi harum dan terhormat di dunia Internasional.

PESAN PENUTUP.
Akhir dari tulisan ini, saya menyampaikan berapa pesan kepada beberapa pihak, antara lain:
1). Kepada Negara Indonesia, saya mengucapkan selamat berjuang mempertahankan Tanah Papua dalam bingkai NKRI dengan cara-cara kotor dan tidak beradab, tetapi saya ingin katakan bahwa segala upaya Negara Indonesia bagaikan menyaring angin ( tidak akan pernah berhasil); karena perjuangan bangsa Papua adalah perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, perjuangan untuk menegakkan jati diri setiap pribadi dan jati diri bangsa Papua sama seperti bangsa-bangsa merdeka lain di dunia, maka itu saya yakin bahwa perjuangan kebenaran dan keadilan bangsa Papua itu akan keluar sebagai pemenang akhir.

2). Kepada siapa pun para simpatisan masyarakat Internasional yang memberi perhatian bagi penderitaan rakyat pribumi Papua, Anda semua adalah bagian dari hidup kami, dan bagian dari sejarah perjuangan Papua Barat. Segala pengorbanan Anda terukir abadi dalam jejak langkah perjalanan bangsa Papua dari generasi ke generasi. Anda semua adalah sahabat dan saudara-saudari kami. Pengorbanan Anda semua adalah bentuk dukungan solidaritas secara nyata untuk menciptakan damai sejahtera di bumi seperti di Surga, khususnya di Tanah Papua. Anda adalah pencinta kebenaran dan keadilan untuk semua; Anda adalah pencinta kedamaian dan kebebasan untuk semua. Tidak ada kata terindah yang kami dapat mengukirkan pengorbanan para simpatisan solidaritas masyarakat Internasional di mana saja Anda berada, tidak ada barang terindah dan termahal yang dapat membalas kebaikan Anda kepada rakyat pribumi Papua. Hanyalah rasa terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam yang kami ucapkan kepada setiap para simpatisan solidaritas masyarakat Internasional yang menaruh hati dan yang mendukung kami secara langsung dan tidak langsung bagi pembebasan bangsa Papua dari kemelut penindasan RI dan para sekutunya. Dengan rasa hormat yang amat mendalam dan dari lubuk hati yang paling dalam, kami pesan kepada Anda semua teruslah menaburkan benih-benih kebaikan dalam kebun kehidupan Anda dengan jalan mendukung kami dengan sumbangan moril dan materil menuju penyelesaian status politik dan hukum bagi bangsa Papua di negeri Papua Barat melalui: jalur perundingan; jalur hukum atau jalur dekolonisasi/politik untuk mencapai dua solusi final yaitu pilihan pertama dan terutama adalah pengakuan secara de jure dan atau pilihan kedua: refrendum ulang.

3). Saya mohon Anda dapat menyebarkan artikel ini kepada sesama aktifis Papua Merdeka dan para simpatisan solidaritas masyarakat Internasional di manca negara melalui email, face book, dan media sosial lainnya agar dapat memahami isinya dan ditindak-lanjuti agar tidak terjebak dalam skenario besar yang dikemas rapi dan sistematis yang sedang dibangun oleh NKRI melalui mesin-mesin pertahanannya dan dengan atas kerja sama para sekutunya diberbagai manca negara untuk mengiring perjuangan bangsa Papua ke ranah teroris, yang akhirnya dapat berdampak buruk pada perjuangan luhur bangsa Papua menjadi musuh dunia dan masuk dalam kotak alias tidak mendapat simpati masyarakat internasional. Kita intropeksi diri dan kita mengawal perjuangan bangsa Papua dengan arif, bijaksana, cerdas, bermartabat dan bertanggung jawab untuk mencapai ke tujuan utama perjuangan kita, yakni kebebasan total.

Sekian dan terima kasih.

Persatuan Tanpa Batas Perjuangan Sampai Menang.

* Ketua Umum Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat, juga sebagai tahanan politik di Penjara Abepura – Jayapura – Papua Barat

TNI Vs OPM DI BUMI HITAM, LUKA BAGI RAKYAT HITAM

Admin Jubi — Wed, 06 Mar 2013 23:43:13 +0000

Rickson M.P. Edowai, ST., S.Kom (Dok Pribadi)

Oleh : Rickson M.P. Edowai, ST., S.Kom *

Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua sebagai daerah kekuasaan militer, terutama Angkatan Darat (AD). Kesan seperti itu sangat terasa karena instansi militer dan para petinggi militer di Kodam dan jajarannya mendominasi ranah politik dan jalannya pemerintahan di Papua. Cengkraman AD atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi ABRI dan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).

Dengan semangat berdwifungsi, obsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, khususnya di jajaran Kodam Trikora dan di Pemda Papua menghancurkan apa yang mereka sebut gerombolan bersenjata OPM. Obsesi penghancuran OPM itu juga dimotivasi oleh kepetingan ekonomi dan politik. Secara politik petinggi AD, seperti Pangdam, Danrem, dan Dandim adalah juga Ketua Pembina Golkar di wilayahnya. Secara ekonomi, semua perusahaan besar di Papua dikategorikan sebagai objek vital nasional. Artinya perusahaan-perusahaan itu berada di bawah naungan militer untuk keamanannya. Untuk itu, perusahaan-perusahaan harus menyetor sejumlah uang.

Dalam setiap kepala pimpinan dan anggota ABRI, semua orang Papua adalah separatis, kecuali orang itu bisa menunjukkan dirinya bukan separatis. Untuk motivasi ini, OPM yang selalu kecil kekuatannya selalu dikampanyekan sebagai ancaman serius bagi NKRI. Obsesi itu tumbuh dari cara pandang yang melihat gerakan menuntut pengakuan identitas politik Papua sekadar masalah “bom waktu yang ditinggalkan Belanda” atau bush dari hasutan kelompok separatis, bukan merupakan persoalan mendasar yang berkaitan dengan rasa keadilan dan harga diri orang Papua. Maka dari itu untuk mengenyahkan “hantu OPM” itu, kebijakan yang diambil di Papua adalah menghancurkan OPM secara fisik (membunuh) dengan menggelar operasi militer berkesinambungan (DOM) dari tahun ke tahun.

Dr. Benny Giyai seorang rohaniwan dan intelektual Papua mencatat bahwa pengalaman di bawah cengkraman militer itu merupakan pengalaman pahit yang tak akan pernah terlupakan oleh orang-orang Papua. Benny menuliskan bahwa dalam seluruh pengalaman pahit itu, orang Papua merasa diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan hanya sebagai objek, yaitu objek operasi militer.

Sejarah sebagai objek kekerasan itulah yang selalu diingkari oleh Indonesia sampai hari ini. Pihak-pihak militer atau aparat keamanan di Papua sama sekali tidak pernah merasa melakukan kejahatan terhadap siapa pun di Papua, karena operasi-operasi militer yang mereka lancarkan, atau penangkapan-penangkapan serta penyiksaan atau pembunuhan dengan segala bentuknya di Papua hanyalah dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelindung NKRI dari rongrongan organisasi yang disebut sebagai OPM.

Dalam pandangan orang-orang Papua, ABRI yang berpataka “Praja Ghupta Kra” (Ksatria Pelindung Masyarakat) adalah alih-alih menjadi pelindung, malah menjadi seperti pagar makan tanaman. Operasi-operasi militer mendatangkan kesengsaraan lahir dan batin bagi orang-orang Papua. Pandangan orang Papua itu masih bertahan sampai saat ini sehingga mendorong mereka menuntut merdeka karena rendahnya kepercayaan terhadap TNI/POLRI dan instansi pemerintah yang ada di Papua.

Dengan latar sejarah dan posisi politik seperti itu, militer di Papua merasa dan melihat dirinya sebagai satu-satunya institusi yang menjaga keutuhan Indonesia di Papua. Militer di Papua selalu bertindak represif terhadap segala bentuk gerakan atau opini yang mempertanyakan atau memprotes keadaan yang dirasakan kurang adil oleh tokoh-tokoh dan mahasiswa Papua. Dalam menjaga keutuhan NKRI, militer Indonesia di Papua sangat mudah memvonis seluruh bentuk protes orang Papua sebagai gerakan separatis.
Ketika cap separatis sudah dialamatkan oleh militer kepada seseorang di Papua maka orang itu akan bisa menjadi korban dalam sekejap. Seperti penangkapan terhadap tokoh-tokoh dan mahasiswa Papua. Baik menjadi korban penculikan, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Aksi kekerasan itu berlangsung bertahun-tahun, dengan ribuan korban jiwa. Para korban dan keluarganya inilah bersama-sama dengan kalangan mudah dan mahasiswa serta tokoh-tokoh terpelajar Papua di era reformasi menyuarakan perlunya Indonesia mempertanggungjawabkan seluruh kekerasan itu. Untuk meminta pertanggung-jawaban itu, wacana Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi wacana yang paling dominan di dalam dan luar Papua.

Sejumlah rangkaian kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Cendrawasih merupakan luka bagi OPM dan Rakyat Papua. Hal ini, yang kemudian membangkitkan semangat OPM untuk mempertahankan harga dan jati diri sebagai kulit hitam dan rambut keriting. Sehingga dengan tidak ragu-ragu OPM tampil ke permukaan secara terbuka untuk melakukan perlawanan. Salah satu aksi yang terjadi adalah dengan menembak mati 8 prajurit TNI, (21/02) di Tinggi nambut Puncak Jaya (Sumber : MetroTV). Sungguh ironis, Indonesia sebagai negara hukum dan menjunjung tinggi HAM malah menimbulkan berbagai konflik yang tak kunjung selesai. Dari tahun ke tahun TNI/PILRI Vs OPM kian menjadi-jadi. Menggores luka lara bagi rakyat hitam. Kapan Bumi Hitam akan menjadi Zona Damai untuk Rakyat hitam ?

* Aktivis Mahasiswa Papua Makassar

MEMBANGUN DEMOKRASI DI PAPUA, TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA

Admin Jubi — Sat, 23 Feb 2013 22:36:10 +0000

Pares Wenda (Dok Pribadi)

Oleh : Pares Wenda

“Sebagian dari kita yang paham demokrasi dan paham hukum justru terkesan ingin mematikan demokrasi yang sedang dibangun bersama oleh semua pihak di Papua. Dalam Proses PILGUB Papua (29/1/13) yang baru saja kita lalui. Empat kandidat lain, termasuk kami, mempersoalkan proses PILGUB ke MK dinilai sebagai langka ketidak dewasaan berdemokrasi. Jangan lupa 5 kandidat gugat ke MK adalah hak konstitusi setiap warga negara sehingga tidak ada alasan untuk membatasi atau membatalkan dan seharusnya kita bertanya mengapa para kandidat itu ke MK Republik Indonesia?”

Dalam proses membangun demokrasi seperti dewasa ini, keterbukaan dengan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih, jangan lagi ada yang mengatakan tidak ada kedewasaan berdemokrasi! Pernyataan seperti ini justru kontras dengan proses demokrasi yang sedang dibangun bersama di dalam NKRI dan lebih khusus di Papua. Dalam proses demokrasi tidak ada ruang tertutup tetapi semua terbuka, sekecil apapun yang terjadi dalam waktu yang bersamaan diketahui oleh masyarakat dibelahan dunia yang lain, apalagi seperti proses demokrasi terkait PILGUB Papua.

Pertama, pada saat deklarasi 6 kandidat di GOR Cenderawasih APO Jayapura (10/1/13) menyatakan siap menang dan siap kalah tetapi juga siap menyelesaikan sengketa PILGUB ke ranah hukum, jika dalam proses PILGUB ternyata terjadi pelanggaran-pelanggaran Hukum.

Jadi dalam membangun demokrasi, kita tidak bisa membiarkan hal-hal yang sifatnya merugikan banyak orang dan itu melanggar hukum dan melanggar etika berdemokrasi, lalu kondisi seperti itu kita membiarkannya, ibarat kita sedang dan mau mempersiapkan asap yang mana membuat bom waktu yang kelak nanti siap meledak yang sifatnya anarkis dan bukan lagi demokrasi.

Lebih baik kita membangun demokrasi dalam konsep memperbaiki yang salah tetapi mendorong proses berdemokrasi terus bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat kita sehingga di masa depan masyarakat dapat berdemokrasi secara elegan, simpatik, menghargai hak-hak manusia setiap orang dalam menyalurkan hak pilihnya.

Kedua, lima kandidat yang mempersoalkan ke MK bukan tidak dewasa dalam berdemokrasi, dan juga tidak mempersoalkan siapa yang menang dan siapa yang kalah tetapi ingin memperbaiki proses PILGUB (29/1/113) yang dilakukan di Provinsi Papua secara logika hukum terjadi banyak pelanggaran hukum yang masif, sistematik dan terstruktur berdasarkan penemuan bukti-bukti pelanggaran di 28 Kabupaten dan 1 Kota Madya di Papua. Bukti-bukti pelanggaran itulah yang kemudian mendorong para kandidat untuk menggugat pelanggaran tersebut ke MK dengan tujuan yang luhur untuk memperbaiki proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah agar tidak terulang di masa depan.

Ketiga, memang dalam temuan kita ada tiga hal prinsip dalam logika hukum yang kita temukan yaitu sifatnya masif, terstruktur dan sistematis dan apa saja kasus-kasus itu tentu kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa pemberitaan di media cetak dan elektronik telah diungkapkan oleh kandidat sendiri maupun beberapa tim sukses tentang sejumlah pelanggaran hukum, selebihnya nanti akan terungkap saat dipersidangan.

Keempat, PILGUB kali ini kita tidak memilih gubenur dan wakil gubernur untuk orang gunung, orang pantai atau orang pendatang tetapi memilih gubenur dan wakil gubernur adalah seorang bapak untuk semua penduduk di Provinsi Papua. Sehingga ada kelompok yang datang mengancam dan merampas materi gugatan di MK, atau diminta untuk menerima hasil PILGUB saja dan tidak perlu mempersoalkannya dan di bawa sampai ke MK ini justru kita sedang menunjukan bahwa kita sedang mematikan ruang demokrasi, ruang untuk orang berpendapat, ruang untuk orang mengoreksi yang salah dan yang seperti itu tidak demokratis, mesti kita membuka ruang untuk semua berpendapat dan mencari solusi dan solusi dalam kasus seperti PILGUB itu di negeri kita ini adalah di Makamah Konstitusi (MK).

Siapapun gubenur itu adalah pilihan rakyat dan yang pasti Tuhan turut menentukan, tetapi proses untuk merebut kursi 01 dan 02 di Dok II Jayapura harus dengan cara elegan, bermartbat, simpatik dan yang lebih penting yang kalah harus mengakui kemenangan bagi yang menang dan yang menang harus mengakui pertarungan yang dilaluinya adalah pertarungan demokrasi yang elegan, simpatik dan kemenangannya adalah kemenangan demokrasi untuk semua.

Tetapi untuk menuju kedewasaan demokrasi ke depan maka kerikil-kerikil yang terjadi dalam proses demokrasi hendaknya menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memperbaiki. Apalagi perkembangan demokrasi hari ini tidak bisa ditutupi dengan cara klasik, semua terbuka-proses PILGUB berjalan wajar dan tidak wajar semua nampak, jadi mari kita mengikuti semua proses sampai tahapan akhir PILGUB Papua dilalui bersama sebagai bagian dari membangun proses demokrasi di Indonesia dan di Papua. Sekian.

Jayapura 22 Pebruari 2013

Penulis adalah Wakil Ketua Tim Sukses Kandidat Independent Wellington Wenda dan Weynand Watory

SANDAL JEPIT DAN BER-AVANZA, 29 JANUARI 2013

Admin Jubi — Mon, 04 Feb 2013 22:51:38 +0000

Mathias Rafra (facebook.com)

Oleh : Mathias Rafra

Menuju Valentine-Day 14 Februari

LEMBAH SUNYI, Angkasa – Jayapura, Selasa 29 Januari 2013. Jarum jam menunjukkan pukul 12-an WIT. Tiga perempuan dengan pakain sederhana terlihat turun dari sebuah toyota Avanza biru langit dengan nomor polisi terlihat jelas, yang diparkir di pinggir jalan. Menyusul seorang pemuda bercelana pendek biru yang rambutnya terpilin ala rambut Ruud Gullit, mantan kapten Tim Oranye Belanda, yang menjuarai Piala Eropa 1988. Tiga perempuan dan pemuda itu, semua bersandal jepit. Empat orang itu memegang selembar kertas putih. Mereka melenggang kangkung menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di seberang jalan, dua mobil suzuki carry warna hijau tampak berhenti dan menurunkan sejumlah orang.

Tak lama berselang, sebuah suzuki carry putih yang ditumpangi sejumlah orang melintas. Dari arah berlawanan, satu avanza metalik dan innova hitam berhenti di persimpangan jalan. Hanya sekian detik setelah suzuki carry putih melintas, dua avanza masing-masing warna coklat dan hitam menyusul. Hanya dalam hitungan detik, satu avanza hitam pun menguntit dan menepi, lantas menurunkan dua pemuda dan tiga perempuan. Mereka berlima juga memakai sandal jepit, memegang selembar kertas putih. Kemana gerangan mereka pergi? Sama tujuannya dengan tiga perempuan dan pemuda berambut ala Ruud Gulit tadi. Melenggang ke salah satu TPS di Kelurahan Angkasa, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua. Singkat cerita, lalu-lintas kendaraan di lorong sempit itu meninggi di siang cerah itu. Tidak seperti biasanya.

Bisa dimaklumi, karena hari itu seluruh orang dewasa di Provinsi Papua dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua melaksanakan pencoblosan, memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua definitif, pengganti Barnabas Suebu dan Alex Hesegem, yang sudah vakum 18 bulan. Jadi, wajarlah aktivitas warga rada sibuk mengunjungi TPS-TPS. Yang tidak wajar adalah, letak TPS pastilah berada di kompleks pemukiman penduduk, tak jauh dari rumah-rumah warga, sehingga adalah tidak biasa bin aneh: orang ke TPS naik mobil. Mobil yang tergolong mewah pula untuk ukuran rakyat biasa, golongan “sandal jepit”. Namun yang terlihat, para penumpang mobil-mobil berharga ratusan juta itu ke TPS memang bersandal jepit. Deskripsi di atas bukan dongeng. Ini rekaman video yang diambil oleh seseorang yang instingtif merekam kejadian yang dilihatnya tidak wajar itu. Bahkan sempat berwawancara ria dengan seorang pria yang mengaku sudah mencoblos di lima TPS dari 13 TPS yang dia rencanakan.

DPT Aneh Tapi Nyata

Singkat kata, setelah vacum sejak akhir Juli 2011, rakyat Papua hari itu, Selasa 29 Januari 2013, memilih gubernur dan wakil gubernur definitif pengganti Bas Suebu dan Alex Hesegem. Sekadar menyegarkan ingatan, Bas Suebu dan Alex Hesegem mengakhiri tugas sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2006-2011 pada 25 Juli 2011. Jadi sampai dengan hari pencoblosan, butuh delapan belas bulan barulah pencoblosan terlaksana. Masih belum jelas berapa bulan lagi rakyat Papua harus menunggu untuk mendapatkan gubernur dan wakil gubernur definitif pengganti Bas-Alex. Maklumlah, sudah menjadi semacam “tradisi” iven pemilihan kepala daerah nyaris selalu berakhir dengan gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Meski sebelum pencoblosan dan pengumuman pemenang oleh KPU sudah menjadi tradisi pula para kontestan selalu mengikrarkan ”Siap Memang, Siap Kalah”.

Tapi bukankah better late than never? Lambat atau tidak, pencoblosan sebagai jembatan mendapatkan pemimpin definitif mutlak dilaksanakan. Apa yang akan terjadi di valentine-day (hari cinta kasih) 14 Februari 2013 nanti, tatkala KPU Provinsi Papua memplenokan hasil perhitungan suara hasil pencoblosan 29 Januari dan mengumumkan perolehan suara enam calon yang berkompetisi pada Pilgub kali ini, baiklah dinantikan.

Yang pasti pencoblosan sudah terlaksana, dengan segala hiruk-pikuk dan “warna-warni”-nya. Salah satunya seperti yang dideskripsikan di atas. Disebut “warna-warna” karena masih ada sejumlah kejadian aneh tapi nyata di hari pencoblosan. Sebutlah misalkan, sejumlah orang sudah bertahun-tahun tinggal di Keluarahan X, namun ketika mereka datang ke TPS untuk mencoblos, mereka terpaksa pulang dengan kecewa, tak bisa mencoblos karena namanya tak tertera dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada TPS di Keluarahan X tersebut. Ada pula yang tak bisa mencoblos karena tak mendapat undangan. Padahal mereka masih bernafas, bernyawa, dan tentu saja sudah tahunan tinggal di lingkungan TPS itu.

Sebaliknya, ada pula DPT yang masih mencantumkan nama orang yang sudah tak lagi tinggal di sekitar TPS, bahkan sama sekali tak pernah tinggal di sekitar TPS tersebut. Malahan, ada pula orang yang sudah berada di alam baka sana, namun namanya masih tertera dalam DPT.

Sekadar contoh, di dunia maya, relawan ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia) melaporkan KPPS masih menggunakan data pemilih tahun 2009. Walhasil, nama almarhum Lukas Marey, mantan Koordinator Pos Kontak ElSHAM Nabire yang telah meninggal dunia pada 9 Maret 2010, namanya masih tercamtum dalam DPT Pilgub kali ini. Almarhum Lukas terdaftar sebagai pemilih dengan nomor urut 318 di TPS 03 Kelurahan Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire.

Tapi okelah, bisa saja hal semacam ini hanyalah kasuistis. Hanya beberapa kasus di beberapa tempat. Secara umum pelaksanaan pencoblosan aman, lancar, sukses. Pendapat yang demikian wajar dimunculkan ke publik, misalnya oleh penyelenggara. Simak saja pernyataan Ketua KPU Provinsi Papua Beny Sweny, yang disiarkan berita pagi RRI Jayapura, Rabu 30/1/2013. Beny menyatakan pelaksanaan pencoblosan sudah berjalan lancar, kendati di beberapa tempat, pencoblosan belum bisa dilaksanakan pada 29 Januari 2012 akibat distribusi logistik tak berjalan sesuai rencana karena faktor cuaca. Di supiori misalnya. Tak perlu heran dan skeptis kelewat ambang batas normal dengan pernyataan optimistik yang demikian. Lebih-lebih lagi apabila keluar dari mulut seseorang yang memang bertanggungjawab atas lancar tidaknya pelaksanaan pencoblosan.

Tapi tunggu. Rupanya “warna-warni” dan kasus-kasus di atas, makinlah menarik bila ditelusuri lebih jauh dan mendalam. Sekadar contoh, Kamis 1 Februari 2013, hanya dua hari berselang setelah Beny Sweny mengeluarkan pernyataan bahwa secara umum pelaksanaan pencoblosan berjalan aman, lancar, sukses, dan sejenisnya, berita pagi RRI Jayapura memberitakan keluhan sejumlah warga di RW 05 RT 02 Kelurahan Kota Baru, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Alex Erubun, mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi, yang keluarganya sudah bertahun-tahun tinggal di RT tersebut kepada RRI mengungkapkan dari data yang bisa dihimpunnya, setidaknya ada 47 warga di RT tersebut yang namanya tak tercantum di DPT. Ironisnya, meski sudah melaporkan ketiadaan nama mereka dalam DPT sebelum 29 Januari 2013, toh hasilnya sami mawon: pada hari-H, nama mereka tetap tak tercantum dalam DPT. Walhasil, mereka pun tak bisa mencoblos. Kalau di Distrik Abepura saja bisa terjadi kasus semacam ini, siapakah yang bisa menjamin kasus semacam ini tak terjadi di TPS-TPS lain? Bila di Kota Jayapura, ibukota provinsi saja demikian, lantas bagaimana dengan di wilayah-wilayah di pelosok-pelosok nun jauh disana? Walahualam.

Niscaya karena saking penuh “warnanya”, sampai-sampai dalam khotbahnya di Gereja Katedral Kristus Raja Dok V Jayapura, Minggu 3 Februari 2013, Pastor Harry Sirken Pr misalnya, merasa perlu menyinggung “warna-warni” yang terjadi pada saat pemcoblosan 29 Januari 2013 itu. Kejadian-kejadian aneh yang telah dikemukakan terdahulu, disinggung Pastor Harry dalam khotbahnya yang disiarkan langsung RRI Jayapura.

Pembengkakan DPT KPU

So, sebetulnya apa yang sesungguhnya penyebab munculnya “warna-warni” di 29 Januari 2013 itu? Tentulah, pihak penyelenggaralah yang harus menjawabnya. Namun, tampaknya semua berawal pada Rabu 19 Desember 2012, tatkala Ketua KPU Provinsi Papua menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada perwakilan tim sukses enam pasangan Calon Gubernur di Kantor KPU Papua. Di dalam Berita Acara Nomor 29/BA/KPU-PAPUA/XII/2012 tentang Penyusunan dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap ditegaskan oleh KPU bahwa jumlah pemilih tetap berjumlah 2.705.775 jiwa. Pertanyaannya adalah apakah jumlah tersebut masuk akal dan bisa dipercaya?

Ternyata, data yang diumumkan KPU itu berbeda sangat signifikan dengan data yang pernah dimasukkan oleh Pemerintah Provinsi Papua pada bulan Mei tahun 2011 kepada KPU, maupun data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Simaklah: (1) jumlah pemilih versi DPT KPU tanggal 19 Desember 2012: 2.705.775 jiwa; (2) jumlah pemilih berdasarkan Berita Acara Serah Terima CD Berisi Data Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diserahkan oleh Gubernur Papua pada tanggal 6 Mei 2011 (data ini adalah akumulasi yang berasal dari kabupaten/kota) kepada Ketua KPU Provinsi Papua adalah 2.154.439 jiwa. Apabila angka pertumbuhan penduduk Papua dikategorikan sangat tinggi, yaitu 5 persen pertahun, maka seharusnya jumlah pemilih pada bulan Desember 2012, berdasarkan DP4 yang dimasukkan oleh Gubernur Papua kepada KPU, sebanyak 2.328.141 jiwa. Apabila data ini dibandingkan dengan data KPU, maka terdapat selisih sebesar 377.634 jiwa; jadi data KPU lebih banyak 377.634 jiwa dibandingkan yang seharusnya menurut versi DP4 Provinsi Papua; (3) Menurut BPS, jumlah penduduk pada saat Pemilukada nanti adalah sebanyak 3.025.594 jiwa, dengan jumlah pemilih sebesar 1.901.105 jiwa. Apabila angka menurut BPS ini dibandingkan dengan data versi KPU, maka terdapat selisih sebesar 804.670 jiwa.

Pertanyaannya adalah darimana KPU memperoleh data yang kemudian digunakannya untuk menyusun DPT? Pada tanggal 4 Mei 2012, Penjabat Gubernur Provinsi Papua, Dr Drs H Syamsul Arief Rivai, MS mengirim surat kepada para Bupati/Walikota se Provinsi Papua dengan Nomor 470/1640/SET, yang meminta para Bupati/Walikota melakukan “… koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota tentang pemutahiran Data DP4 untuk Pemilihan Gubernurprovinsi Papua Tahun 2012.” Patut diduga bahwa pada saat inilah terjadi pembengkakan suara besar-besaran di tingkat kabupaten/kota tertentu, atau di KPU Kabupaten/Kota. Tentu saja pembengkakan dapatlah diterima sepanjang pemutahiran data dilakukan dengan benar. Namun apabila di Distrik Abepura saja terjadi kasus-kasus semacam sudah dikemukakan terdahulu, maka kita patut mempertanyakan seberapa efektif dan seriusnya pemutahiran data yang dilakukan KPU?

Omong-omong, pertanyaan tersebut janganlah sampai merusak suasana hari kasih sayang (valentine-day) 14 Februari, momentum yang terasa sangat pas dipilih KPU Provinsi Papua untuk memplenokan hasil rekapitulasi perhitungan suara. Selamat ber-valentine-day ria.***

Penulis adalah mantan wartawan

Polri Jadi Pengacau Di Papua

Admin Jubi — Mon, 03 Dec 2012 23:55:17 +0000

Victor Yeimo (abc.net.au)

Oleh : Victor Yeimo *

AKP Kiki Kurnia: “Kami Siap Untuk Bentrok”.

“Victor, kami sudah siap lakukan chaos dan bentrok dengan anda semua”, itulah kata-kata yang dilontarkan oleh seorang AKP Kiki Kurnia yang memimpin ratusan polisi dengan senjata lengkap kemarin (1/12) saat menghentikan long mars mahasiswa dan rakyat. Saya sangat sedih mendengar kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh Polisi yang selama ini menunjukan dirinya sebagai pihak keamanan. Apakah polisi ingin aman atau mau bikin tidak aman?

Saat saya pimpin aksi long march menuju ke Expo Waena untuk selanjutnya mengikuti ibadah perayaan 1 Desember di Sentani, Polisi yang dibeck up TNI sudah menutup akses rakyat Papua Barat yang akan melakukan ibadah. Sejak hore hari (30/11), lapangan Theys H. Eluay yang merupakan lapangan milik perjuangan bangsa Papua Barat telah dikuasai TNI.Polri, padahal seluruh organisasi masyarakat sipil, jauh-jauh sebelumnya telah menyampaikan bahwa mereka akan melakukan Ibadah perayaan di tempat ini.

Polisi pada 19 November lalu masuk kedalam ruang ibadah di Aula STAKIN Sentani dan berusaha menghentikan saya yang sedang memberikan sambutan setelah ibadah, dan kini 1 Desember 2012 kemarin rakyat mau ibadah di makan Theys H. Eluay tapi dilarang, diblokade, dan ditangkap dengan kekuatan militernya. Pertanyaannya, mengapa TNI Polri sengaja kuasai lapangan itu dan tanpa malu membuat acara bakar batu dengan segelintir warga yang digiuri dengan rupiah.

Bila Polisi bertugas untuk keamanan, kenapa justru pihak keamanan memberikan rasa tidak aman terhadap warga yang melakukan aktivitas ibadah secara damai? Apakah lapangan Theys H Eluay yang merupakan milik rakyat pribumi Papua Barat itu hanya diperbolehkan pemakaiannya untuk TNI dan Polri? Bila hukum itu adil, mengapa komandan Polisi AKP Kiki Kurnia tidak dikenakan pasal penghasutan kekerasan? Padahal dirinya jelas-jelas menghasut aksi masa yang saya pimpin untuk lakukan kekerasan di depan ruas jalan RS Dian Harapan kemarin.

Jika polisi melarang Mahasiswa untuk mengkampanyekan stop AIDS pada peringatan hari kemerdekaan Papua Barat, kenapa harus dilarang? apakah polisi tidak ingin kompanye penyadaran HIV AIDS dilakukan? Bukankah ini bukti bahwa polisi melindungi dan menyukseskan pemusnahan etnis di Papua Barat? Kenapa polisi larang rakyat beribadah untuk memaknai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat? Kenapa polisi lebih melihat motivasi politik ekonominya dari pada memahami niat baik rakyat yang ingin memaknai 1 Desember 2012 sebagai hari AIDS sedunia, pembukaan natal dan peringatan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat?

Saya memimpin massa rakyat saya dengan aman dan terkendali. Saya sudah berikan jaminan diri saya untuk ditangkap atau ditembak bila ada perbuatan pidana yang dilakukan massa, tetapi kenapa dalam long march yang aman kami dibubarkan paksa dan ditangkap seperti binatang? Sebenarnya, siapa yang membuat pidana? apakah rakyat atau polisi?

Polisi bukan saja menghasut kekerasan terjadi, tetapi kemarain (1/12) polisi melalui Kapolresta Alfred Papare membuat pembohongan publik. Saya dan massa rakyat tidak melempar batu ke Polisi, namun dalam pernyataan sesuai yang diliput beberapa media bahwa Kapolresta mengatakan kami melempar. Di era yang terbuka begini, kenapa harus saling tipu disaat semua orang melihat bahwa polisi kemarin tanpa alasan langsung memblokade, menangkap dan menyerang massa dengan gas air mata. Setelah saya “melepaskan diri” dari Polsek Abepura, saya tidak pernah ditelepon Kapolresta Jayapura, Alfred Papare seperti yang dinyatakan Wakapolda Papua, Paulus Waterpau kepada media Tabloid Jubi.

Lebih Baik Kapolda Jadi Kadinsos

Ide Kapolda Papua, Tito Karnavian untuk bagi-bagi sembako, bagi-bagi bantuan kepada basis rakyat gunung orang Papua di Jayapura dan Kabupate Jayapura membuat saya sedikit bertanya. Apakah Kapolda sudah beralih fungi dari Kepala kepolisian yang harus menjaga keamanan dan menjadi Kepala Dinas sosial yang harus memberikan bantuan sosial kepada rakyat. Apakah negara ini sudah tidak waras? Uang untuk bantuan ke rakyat dikucurkan ke Kapolda dan Kapolda mengambil alih fungsi Departemen sosial.

Bagi saya, upaya Kapolda untuk meredam dan menghancurkan basis perjuangan Papua Merdeka terlihat spekulatif, juga sangat tidak tepat. Silahkan saja bila Kapolda dan Republik Indonesia menganggap bahwa Ideologi dapat dibeli dengan rupiah. Puluhan juta hingga ratusan dikucurkan ke Asrama Rusnawa Uncen yang selama ini menjadi basis perjuangan, dan Polisi sangat berharap mahasiswa memandang mereka sebagai orang-orang benar, orang-orang baik hati. Wah, lagi-lagi, lebih baik Institusi Polisi di Jayapura diganti sebagai Dinas Sosial atau Dinas pendidikan agar hal-hal menyangkut perbaikan Asrama Uncen dan Kesejahteraan mahasiswa sekalian diambil alih oleh Polisi saja.

Apakah Indonesia berpikir, uang dapat meredam ideologi orang Papua Barat untuk Merdeka? Saya yakin orang-orang Papua yang diberikan uang dan bantuan materi dari Polisi hanya sekedar memanfaatkannya, karena dalam diri orang Papua Barat keinginan untuk Papua Merdeka susah sangat mendarah daging. Jadi silahkan saja, polisi setengah mati dan buang-buang uang kepada orang Papua. Silahkan saja dulang simpati dan bermimpin medapat dukungan rakyat yang sudah membenci NKRI sejak awal pendudukan diatas tanah ini. Hampir setengah abad penerapan kebijakan NKRI di Papua Barat, uang dan segala model pembangunan sudah tidak mampu menjadikan orang Papua Barat menjadi manusia Indonesia. Papua akan bangkit dan bangun dirinya sendiri. Ide Separatis dan Teroris Jadi Proyek TNI Polri Tidak ada separatis dan teroris di Papua Barat, yang ada hanyalah rakyat yang tuntu hak penentuan nasib sendiri yang secara legal dilindungi oleh hukum internasional. Ide separatis dan teroris diciptakan oleh negara untuk memojokan perjuangan legal orang Papua Barat, juga diciptakan oleh TNI Polri yang memiliki nafsu perluasan teritori TNI.Polri dan uang. Demi uang saja, negara tipu aparat negara dan aparat negara tipu negara alias “baku tipu rame”. Organisasi saya, KNPB berjuang secara damai dan tidak ingin melakukan aksi-aksi kekacauan yang justru akan mempertebal kantong TNI.Polri untuk uang. Makanya, Polri tidak suka aksi damai, karena dalam situasi yang aman dan damai TNI.Polri akan dirudung miskin. Banyak institusi keamanan di Republik Indonesia dengan ratusan pasukannya yang harus dibiayai negara. Apalagi di Papua, saat ini banyak milisi sipil dibentuk NKRI, disana ribuan warga sipil direkrut dan mereka harus dibiayai. Semua dibuat untuk tujuan “baku rampas” alokasi keamanan dari Pemerintah Indonesia di Papua Barat yang dikucurkan atas nama “berantas separatis dan teroris”. Maaf, saya dan kelompok saya tidak akan kasih makan TNI Polri jadi tidak perlu kriminalisasi atau sengaja taru bom-bom itu di tempat KNPB berada untuk tujuan stigmanisasi agar proyek uang dapat terus dijaga. Ini cara-cara yang lasim dan kami bosan dengan cara-cara itu. Rakyat pintar, dan semakin pintar. Mereka sudah diajari oleh tipu muslihat penjajah. Cara-cara seperti itu pada akhirnya akan memudarkan citra NKRI di Papua Barat. Jadi lebih baik tidak usah susah paya mencari citra. Oh ya, kemarin di Guyana salah satu Anggota Parlemen sempat mengatakan kepada Benny Wenda “Penindasan itu sendiri akan membakar semangat perjuangan rakyat untuk berjuang memerdekakan diri”. Kenapa tidak bunuh saya atau kurung saya. Kenapa saya dilepaskan? Oh, bukankah itu kecolongan. Sampai ketemu di baku dapat. Disana, dijalan-jalan aksi demo. Sedang ku tanam benih perlawanan disini, dan engkau penjajah ikut menyuburkannya dengan kelakukanmu. Terima kasih penjajah yang terus mengajar kami menjadi manusia pemberontak sejati.

*) Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB)

http://www.facebook.com/victor.yeimo

All the ingredients for genocide: is West Papua the next East Timor?

Admin Jubi — Mon, 26 Nov 2012 23:53:48 +0000

Jim Elmslie (SS)

By : Jim Elmslie *

Allegations that Australia is funding death squads in West Papua have brought the troubled province back to Australian attention.

Blanket denials by both Indonesian and Australian governments – standard policy for such reports in the past, no longer cut the mustard.

The players respond

The killing of Papuan activist Mako Tabuni by Indonesian police was for Jakarta a legitimate operation against a violent criminal shot while evading arrest. That Tabuni bled to death from his untreated wounds while in police custody did not rate a mention.

The Australian response was more measured. Foreign Minister Bob Carr took the allegation that Tabuni had been assassinated seriously because the partially Australian funded and trained elite anti-terrorist organisation, Densus 88, was accused of playing a role in the killing.

For once there was a direct Australian connection to the human rights abuses that have been happening in West Papua for decades. Australian taxpayers may indeed be helping to fund Indonesian death squads. Carr called on the Indonesians to make a full enquiry into the affair.

The Indonesian response was to appoint Brigadier General Tito Karnavian as Papua’s new Police Chief. This sends the clearest possible message that Jakarta intends to deal with the Papuan separatists’ insurgency with lethal force, rather than diplomacy and negotiation.

Many activists have been arrested and a concerted effort is underway to break the back of the urban based, non-violent Papuan rights organisations, such as Tabuni’s KNPB (Komite Nasional Papua Barat).

Independence

Most Papuans would favour independence over Indonesian occupation. This is a recipe for ongoing military operations, repression and human rights abuse as the Indonesian military and police hunt down “separatists”.

This seems to suit most players. West Papua is the Indonesian military’s last zone of exclusive control after the loss of Aceh and East Timor. It’s a fabulous prize to control as extensive (legal and illegal) logging, huge mining projects and massive development funds provide rich pickings for those in control, while incoming migrants are drawn in by economic opportunities unavailable elsewhere. It is really only the Papuans who are suffering in this massive free-for-all.

The plight of the Papuans is slowly but surely seeping into the global consciousness. While modern technology allows West Papua’s riches to now be exploited, it also allows the stories and images of Papuan suffering to emerge. Increased Indonesian militarisation and repression only exacerbate this trend.

A new East Timor?

This is the same trajectory that East Timor’s long struggle for freedom followed: an overwhelmingly dominant military on the ground but a growing sense of outrage within the international community, especially in the Western nations. This led Indonesia to be treated almost as a pariah nation and underpinned East Timor’s rapid shift to independence in the wake of Suharto’s fall.

While no other nation supports West Papuan independence, except Vanuatu sporadically, and the rule of the Indonesian state appears unassailable, a dangerous dynamic is developing.

As the situation in West Papua deteriorates, human rights abuses will continue, with the very real prospect of a dramatic increase in violence to genocidal levels.

The ingredients are there: stark racial, religious and ideological differences coalescing around a desire for Papuan resources and Papuans’ land, on one hand, and independence on the other. Indeed many Indonesians, as well as the Indonesian state, already view Papuan separatists as traitors.

This should rightly concern Australians: we are in a quasi-military alliance with Indonesia through the 2006 Lombok Treaty. We are a player, albeit minor, in these events. When there is a divide in the opinion of the political, military and bureaucratic elite, and that of the wider population, as occurred in Australia over Indonesia’s occupation of East Timor, the majority view tends to eventually prevail. And the majority view, formed by such programmes as the ABC 7.30 report, is moving to one of sympathy for the Papuans and antipathy towards Indonesia for what many see as a re-run of East Timor’s disastrous occupation. This does not bode well for relations between the two countries.

Words or bullets?

Indonesia runs the risk of having its widely heralded democratisation process stained by the Papuan conflict. There is also the fact that while West Papua remains a military zone the Indonesian army will continue to be unaccountable and largely outside of civilian control, stymieing anti-corruption efforts not just in Papua but through out the country. The consequences for the Papuans are abundantly clear: no basic rights and a life lived in fear.

While there are no quick or easy solutions to this conundrum, one choice is manifestly clear: does the answer lie in more words or more bullets?

Jakarta has so far rejected meaningful dialogue in favour of a beefed up security approach. Australia, and Australians, should forcefully criticise this as being against our own, and Indonesia’s (let alone the Papuans’) long-term interests.

If the West Papuan conflict continues to follow the East Timor trajectory this problem will continue to grow, relations will become strained and tensions rise. It’s worth remembering that Australia and Indonesia very nearly came to blows over East Timor. Let’s learn from the past and encourage, and promote, meaningful dialogue between all parties. (Sumber/Source)

* Visiting Scholar, Centre for Peace and Conflict Studies at University of Sydney

‘West Papua can win’, exiled activists say

Admin Jubi — Sun, 18 Nov 2012 09:45:57 +0000

British Project, LNG Tangguh (lngpedia.com)

By Ash Pemberton

British oil giant BP has signed a deal with Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono for a $12 billion expansion of the Tangguh liquefied natural gas (LNG) project in occupied West Papua.

The deal is typical of West Papua’s exploitation at the hands of Indonesia and Western companies, who have pillaged the area’s resources and abused its people for decades. Papuans have the lowest standard of living in Indonesia, despite the huge amount of wealth the area creates.

West Papuan activist Henk Rumbewas, who lives in exile in Australia, told Green Left Weekly: “The biggest gas project in Indonesia will be Tangguh. It’s predicted there will be 100 to 200 years of gas [production]. They also recently found more oil and gas near Biak and Yapen Islands in the north, which is predicted to be bigger than Tangguh.

“The British government gave a special honour to the president because he’s a puppet of the Western alliance. [Former dictator] Suharto was the first puppet of the West, now [Yudhoyono] is the second-biggest president who’s a puppet of the West to ensure their interests.

“Papua is a well-protected source of resources for Australia, America and also Britain.”

The most famous example of this is the Grasberg gold and copper mine run by US company Freeport-McMoRan. It is the world’s largest gold mine and is notorious for human rights abuses and buying-off authorities.

Rumbewas said of Grasberg: “The United States protects its interests while they forget about the human rights abuses in that mine ― against the basic rights of labour for example.”

Human rights abuses are a common occurrence across West Papua. Indonesia stations thousands of police, army troops, Brimob paramilitary forces and Australian-funded Detachment 88 anti-terrorist police throughout the region.

Several activists have died and many more have been arrested in the Indonesian government’s latest crackdown on the independence movement. The crackdown has been justified by dubious claims that activists, particularly those in the West Papua National Committee (KNBP), are involved in terrorist activities.

Rumbewas said: “The KNBP is a peaceful organisation. Many of them are very young and quite revolutionary. I’m saying they are revolutionary because they march down the street facing the armed forces of Indonesia, which is fully equipped with weapons… They walk down the street and they don’t care ― they don’t give a damn about the Indonesian armed forces.

“Basically they are young and are like a socialist movement. They are getting ideas from the great revolutionaries in China, like Mao Tse-Tung, and other Marxist ideas …

“The KNBP looks at the time of the transfer of Papua as part of Indonesia [in 1969] and says there was no proper procedure of United Nations transfer, it was the US government that put pressure on the Western alliance [to recognise the takeover].”

West Papua was taken over by Indonesia in collusion with the West in 1963 after the Netherlands, its former colonial ruler, relinquished control. The takeover was made official in a fraudulent vote in 1969.

“The KNBP believe that there has been no justice and that there should be a referendum like in East Timor,” Rumbewas said. “This is a threat for the Indonesian government, and they are very worried about it.”

“The KNBP are really militant and very powerful… They are well educated and very influential – that’s why the government is worried.

“So, instead of being called a revolutionary movement, the KNBP is now being targeted as a terrorist gang.

“The large resource operations are in the highlands, and [many of the young activists] are brilliant, intellectual highlanders. The large population of indigenous Papuans is in the highlands and the new leaders in the Papuan parliament are now the highlanders. So that means if these educated people become powerful, of course they are going to maintain the struggle for a lot longer. So that’s why the government wants to crush them.

“We have to keep pushing with peaceful means. We have to keep talking and raise the issue of the abuses.”

Rumbewas said Indonesia’s multi-ethnic make-up meant many saw it as politically unstable. He pointed to the ethnic violence in Lampung, which began late last month, where local Sumatrans attacked Balinese and Javanese migrants.

“[The government is] ruling because they’ve got support from Australia and the Western alliance, but Indonesia itself is not a solid, strong country.”

Indonesian elites see West Papuan claims for independence as a threat to this fragile unity.

Rumbewas said the latest crackdown would not destroy the independence movement.

“To say that Papua will die overnight, it’s a dream for Indonesia.

“They are not going to win, whether they send more troops or more migrants from Indonesia. The Indonesians have never made Papua their home, like in East Timor. Their only interest is the mine opportunities.

“As long as there is injustice in Papua, the fight for independence and freedom will exist.” (Source)

Korupsi dan Teroris: Trik Pencitraan Kolonial di West Papua

Admin Jubi — Fri, 09 Nov 2012 13:37:58 +0000

Victor Yeimo (abc.net.au)

Oleh: Victor F Yeimo*

Banyak cara dilakukan pemerintah Indonesia agar West Papua tetap dijajah dan kokoh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu upaya yang gencar saat ini adalah politik pencitraan kolonial melalui isu “berantas koruptor”, juga “berantas Teroris” dimana Kapolda Papua Irjen (Pol) Tito Karnavian ditempatkan sebagai eksekutor utama.

Dalam dunia postmoderen, Politik Citra (image Politic) selalu dipakai oleh penguasa penjajah sebagai jurus utama dalam membendung gerakan perjuangan yang dilakukan oleh kaum yang dijajah.

Strategi dari pencitraan adalah mempengaruhi emosi, opini, cara pandang, dan ideologi rakyat agar muncul antipati terhadap pejuang kemerdekaan dan sebaliknya membenarkan dan mendukung agenda politik penguasa Penjajah yang direkayasa dengan dukungan mesin-mesin pencitraan seperti media cetak dan elektronik yang terus memuluskan kepentingan penguasa kolonial.

Di West Papua, penguasa kolonial Indonesia dengan dukungan media cetak dan elektronik terus menjadikan isu pemberantasan korupsi dan teroris untuk mendulang simpati orang West Papua.

Indonesia berharap dengan membuat rekayasa teror bom serta mengadili koruptor, rakyat West Papua dapat mendukung upaya Kapolda, juga mendukung operasi basmi yang dilancarkan oleh militer Indonesia tehadap aktivis dan pejuang kemerdekaan West Papua.

Trik pencitraannya adalah, seluruh pejuang dan organisasi gerakan perjuangan West Papua distigma teroris, pengacau, separatis, kriminal dan segala citra buruk lainnya sehingga mereka harus dibasmi.

Media lokal maupun nasional Indonesia dalam peliputannya ikut memanipulasi berita untuk memojokan ektivis West Papua. Jurnalis-jurnalis yang kebanyakan agen kolonial diarahkan untuk meliput opini sepihak dari polisi saja dalam setiap kasus. Pernyataan polisi dijadikan sebagai pembenaran kasus.

Penangkapan liar, pembunuhan liar, penggrebekan liar yang dilakukan polisi terhadap aktivis dan rakyat West Papua diberitakan oleh media kolonial sebagai upaya penegakan hukum kolonial.

Untuk menunjukan eksistensi penguasa sebagai “pendekar”, juga sebagai trik menutupi kritik rakyat atau kebrutalan polisi Indonesia, kini Tito Karnavian mendengungkan Pemberantasan Korupsi. Atau setelah tangkap, bunuh dan kejar aktivis dan pejuang West Papua, lalu mencitrakan dirinya sebagai aktor pemberantas koruptor Papua.

Orang Papua yang juga sementara sebagai agen-agen kolonial dalam struktur pemerintahannya ditempatkan sebagai manusia “penjilat pantat jakarta” yang menjadi penjahat koruptor di provinsi Papua dan Papua Barat yang harus dibasmi.

Media mengkaver kegiatan berantas korupsi sebagai persoalan pokok orang Papua Barat, sembari menutupi persoalan utama yang terus dipersolkan orang West Papua yaitu hak penentuan nasib sendiri.

Penguasa kolonial Indonesia mencitrakan orang Papua sebagai pelaku atas Kejahatan dan kegagalan NKRI bangun bangsa West Papua.

Makanya, tidak heran Jakarta terus mengadu-doma orang Papua dan menyalahkan orang Papua. Citra orang Papua sebagai koruptor dan teroris dibesar-besarkan agar pemimpin-pemimpin Gereja di Papua, Tokoh-Tokoh Masyarakat di Papua, Akademisi, Mahasiswa, LSM nasional dan Internasional serta negara-negara di dunia dapat memandang mereka sebagai pihak benar, lalu bersimpati dan mendukung rekayasa kolonialisme NKRI di West Papua.

Tujuan utama dari akhir rekayasa ini adalah rakyat sibuk dalam setingan penjajah, dan agar dapat mempercayai penguasa kolonial di West Papua dan melupakan perjuangan untuk memerdekakan bangsanya dari ancaman pemusnahan dan eksploitasi ekonomi.

Dan di internasional, Kolonial Indonesia berharap Internasional memandang masalah West Papua hanyalah soal uang dan keamanan yang harus diselesaikan dalam internal Indonesial. Adalah suatu rekayasa dan politik pencitraan Kolonial Indonesia di West Papua. Mari kita waspada!!

*Penulis adalah Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), tinggal di West Papua