tabloidjubi.com » Editor’s Choice

MENELISIK RUNTUHNYA TEROWONGAN BIG GOSSAN

Dominggus Mampioper — Wed, 22 May 2013 00:39:16 +0000

Tim evakuasi PT Freeport sedang bekerja terus menerus mencari para korban Big Gossan. Sebanyak 28 korban yang terkurung akhirnya ditemukan sudah tak bernyawa lagi.(Jubi/Pt Freeport Ind)

Jayapura, 22/5(Jubi)—Pemerintah Pusat telah mencanangkan untuk melakukan investigasi lokasi reruntuhan terowongan Big Gossan yang terjadi pada Selasa(14/5) pukul 07.15 WIT. Bahkan Polda Papua juga siap menerjunkan tim untuk menelisik faktor-faktor apa yang mempengaruhi runtuhnya terowongan bawah tanah itu.

Kapolda Papua M Tito Karnavian mengatakan tim investigasi yang akan diturunkan Polda Papua dipimpin langsung Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum dibantu Ditreskrimsus Polda Papua bekerjasama dengan Tim Ahli PT. Freeport Indonesia dan SDM Bagian Tambang.

Kapolda Papua juga menambahkan akan bekerjasama dengan kalangan eksternal lainnya yang memahami tentang teknologi system keselamatan terowongan bawah tanah. “Hal ini diperlukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya longsor, apakah ada unsure kesengajaan, kelalaian, atau betul-betul ini adalah bencana alam,”kata Kapolda Papua, Irjen Pol Drs. M. Tito Karnavian,MA kepada wartawan belum lama ini.

Andaikata tewasnya 28 orang karena bencana alam, maka menurut Kapolda Papua proses investigasi akan dihentikan. Investigasi di sini sangat penting karena menyangkut keselamatan pekerja yang lain. Ini artinya kalau ivestigasi harus benar-benar berpihak kepada keselamatan pekerja dan bukan sekadar investigasi untuk menyenangkan semua pihak terutama perusahaan.

Sebenarnya jika dikaji lebih mendalam prinsip-prinsip terowongan dalam tanah mengikuti jalur air tanah jelas memakan biaya yang sangat tinggi (hight cost). Akibatnya akan dibuat terowongan yang mendekati cadangan atau core aquifer. Misalnya cadangan di atas ke bawah ada cebakan ore ada horizontal. Jadi standar pembuatan terowongan harus memotong dan bukan langsung standar lokasi ore. Kalau sudah digali baru namanya ore, bijih kandungan diambil ore atau bijih.

Pakar tambang dan geologi menilai dalam terowongan bawah tanah seringkali terjadi pergeseran batu-batuan akibat gaya tarik bumi dan aktivitas bawah tanah lainnya. Misalnya ada aktifitas dalam terowongan hingga ada getaran atau pergerakan kecil.

Yang jelas semua pergerakan dalam terowongan harus direcord oleh tim dari Departemen Geotek Perusahaan untuk menjamin jangan sampai ada runtuhan yang dashyat dalam terowongan.

Ada tiga faktor bahaya di dalam terowongan di lokasi under ground mining antara lain,

Pertama, peristiwa Big Gossan sangat besar dan banyak korban. Yang jadi soal adalah apakah pergerakan batuan itu sudah tercatat sebelumnya oleh tim Geotek dari PT Freerport Indonesia. Pergerakan batuan ini harus dipantau terus oleh tim Geotek karena pergerakan batuan bisa terjadi karena gaya tarik bumi gravitasi dan juga adanya aktivitas lain di dalam terowongan.

Mestinya pihak menejemen geotek harus memberikan jaminan kalau daerah Big Gossan aman karena mereka telah merekam gejala-gejala awal dari pergerakan batuan. Biasanya pergerakan besar harus diawali dengan pergerakan-pergerakan batuan kecil dan selanjut reruntuhan yang sangat besar.

Kedua, bahaya gas beracun di dalam terowongan karena itu perlu ventilasi untuk menghindari dari gas-gas beracun sepertri Sianida, CO dan lain-laon. Apalagi di dalam tanah sistem perut bumi di daerah bukaan harus ada ventilasi. Gas Sianida, CO dan bau-bau mirip telur busuk harus ada ventilasi atau pun ada respirator harus ada untuk menganisipasi gas beracun. Under ground mining ini lebih banyak gaya gravitas sehingga kalau sudah selesai akan runtuh dengan sendirinya.

Ketiga, bahaya kebanjiran pasalnya ini bisa terjadi karena , memotong lapisan air tanah di dalam. Oleh karena itu ada satu departemen, yang bisa mengatur agar air tanah tidak menyebabkan banjir. Biasanya tugas ini dilakukan oleh hidrologi tambang untuk tetap menjaga agar terowongan bawah tanah tidak kebanjiran.

Lepas dari penelisikan penyebab runtuhnya Big Gossan, mestinya ruang training bagi peserta dengan mencari tempat lain yang dinilai aman. Memang lokasi Big Gossan bisa aman tetapi harus terus dipantau pergerakan batuan oleh tim geotek. Peran tim geotek sangat penting untuk memantau pergerakan batuan batuan di bawah tanah.

Andaikata tim geotek hanya kerja satu kali saja memantau dan bukan setiap hari maka bisa jadi tidak semua lokasi terdeteksi pergerakan batuannya. Paling tidak harus ada tim investigasi yang independen agar Big Gossan ini tidak terulang lagi. Atau minimal jangan sampai ada Big Gossan yang baru lagi muncul di lokasi tambang PT Freeport Ind.(Jubi/dominggus a mampioper)

VIDEO AMATIR LONGSOR FREEPORT BEREDAR DI FACEBOOK

Victor Mambor — Sat, 18 May 2013 15:27:04 +0000

Usaha evakuasi dari tim penyelamatan PTFI yang dilakukan dari sisi kanan tempat terjadinya insiden (Freeport Indonesia)

Jayapura, 18/05 (Jubi) – Sebuah video amatir yang merekam kepanikan sekelompok karyawan Freeport, yang kemungkinan merupakan tim evakuasi diunggah ke facebook oleh akun facebook Najwa Jayapura.

Video berdurasi 3.44 menit ini memperlihatkan situasi di ruang kelas sesaat setelah longsor di Big Gossan terjadi. Tampaknya, video ini direkam menggunakan Handphone karena posisi gambarnya yang terbalik. Terlihat di video tersebut, sekelompok karyawan Freeport berada di satu ruangan, sementara dari ruangan lain terdengar teriakan meminta pertolongan. Karyawan yang berada di ruangan, tampak kebingungan mencari cara untuk mencapai orang-orang yang berteriak meminta pertolongan dari ruangan lainnya yang terihat rusak berat.

Dari pantauan Jubi, video ini sudah disiarkan oleh beberapa stasiun TV, namun tidak secara penuh, karena dibagian akhir video, tidak tampak gambar, hanya suara saja.

Video ini diunggah pada tanggal 18 Mei, pukul 23.55. Pemilik akun Najwa Jayapura ini, tampaknya baru minggu lalu membuat akun faceboknya. (Jubi/Victor Mambor)

Lihat Video

PERSIPURA DAN SINDIRAN RASISME

Dominggus Mampioper — Wed, 15 May 2013 13:24:31 +0000

Persipura milik semua orang, kulit putih, kulit hitam, kulit kuning dan tentunya juga kulit sawo matang.(Jubi/dam)

JAYAPURA,15/5 (Jubi)— Bayangkan sudah banyak kali teriakan monyet dan penghinaan yang selalu diterima tim Mutiara Hitam baik dalam pertandingan di lapangan maupun saat berlatih dan uji coba lapangan. Rasisme dalam sepak bola memang sangat dilarang di era sepak bola Industri tetapi masih saja terjadi di sepakbola Indonesia.

Ungkapan penghinaan terhadap pemain dan pelatih Persipura selalu dibalas dengan kemenangan yang datang dari doa dan dukungan semua orang Papua. Bayangkan pelatih Jacksen F Tiago orang Brasil itu meloncat kegirangan saat Nelson Allom mencetak gol kedua ke gawang Rifki Mokodompit dari Sriwijaya FC karena teriakan rasialis yang menyamakan, “ manusia dengan monyet.”

Teriakan rasialis juga pernah dialami Samuel Eto’o pemain kulit hitam asal Kamerun ketika bermain di Barcelona. Saking marahnya setiap kali mencetak gol Samuel Eto’o berjalan-jalan meniru gerakan monyet di tengah lapangan. Padahal di Arema ada Greg Nwkolo dan Igbonefo yang kulit hitam, begitupula di Sriwijaya FC ada Hilton Morera dan beberapa pemain dari Afrika.

Bukan hanya itu saja dua pemain Papua Thedorus Bitbit dan Noah Maryen ketika memperkuat Pelita Jaya dalam Galatama di Indonesia sekitar 1990 an sempat mendapat sindiran rasialis. Bahkan keduanya mendapat lemparan kulit pisang saat bermain di dalam lapangan sepak bola. Sulit memang mereka membedakan antara lapangan bola dan kebun binatang.

Penghinaan yang luar biasa dihadapi pemain-pemain berkulit hitam di Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. Memang orang Papua Melanesia berkulit hitam dan orang Indonesia berkulit sawo matang. Tapi itu bukan berarti harus menjadi sebuah penghinaan dan menyamakannya manusia Melanesia dengan monyet.

Menjatuhkan mental lawan boleh-boleh saja asalkan bermain dengan sportif dan bukan dengan terror yang menjurus kepada rasialis antar sesama manusia. Kondisi ini memang telah menggambarkan betapa sinisnya mereka terhadap Mutiara Hitam yang selalu menang di lapangan hijau.

Bayangkan dalam sebuah lagu syair lagu musisi kondang Indonesia ditulis, Kelaparan di Etiopia Afrika. Etopia-Etopia, hitam kulitmu, hitam pula nasibmu. Seolah-olah orang kulit hitam identik dengan nasib yang hitam dan kelam, padahal dunia sudah berubah dan tidak ada lagi perbedaan warna kulit.

Sebenarnya teriakan rasialis bagi pemain Persipura pernah terjadi pada ISL musim lalu saat tim Mutiara Hitam melawan Pelita Jaya dan Arema Indonesia. Bahkan Ortizan Solossa naik pitam dan menyerang para supporter di pinggir lapangan. Kini pemain Persipura tidak lagi terpancing emosi dan semua penghinaan dibalas dalam bentuk kemenangan serta dukungan doa seluruh masyarakat Papua.

Bahkan salah seorang Aremania di Depok mengirim Surat Pembaca ke Tabloid Bola Edisi, Selasa, 15-22 Desember 2009 berjudul :

Maaf untuk Persipura

Salam olahraga. Setelah membaca banyak liputan di media cetak tentang pertandingan antara Arema melawan Persipura, saya sebagai pendukung Aremania menyesalkan mengapa pertandingan itu diwarnai teriakan-teriakan bernada rasial yang dilontarkan penonton di Stadion Kanjuruhan Malang.

Meski tidak jelas apakah yang melakukan teriakan itu Aremania murni atau sekadar oknum, sebagai warga Arema saya sungguh prihatin. Apalagi selama ini sebagai Aremania kita memiliki prinsip bahwa suara hati,perjuangan dan panggilan jiwa kami hanya untuk Arema.

Saya ingin prinsip itu jangan sampai dirusak secuil oknum yang ingin Aremania menjadi musuh publik di Indonesia. Kita harus tunjukan bahwa Aremania cinta damai serta harus bisa memberi contoh. Walau kita berbeda warna, tetap bersaudara.

Kepada seluruh anggota tim Persipura hingga seluruh pendukungnya, terutama warga Jayapura,secara pribadi dan atas nama Aremania di seluruh Indonesia,kami meminta maaf yang sebesar-besarnya jika beberapa oknum Aremania/Aremanita telah melukai perasaan kalian. Salam 1 jiwa Aremania.

Okim

ITC Depok Lt VI, Blok B 55-56

Depok, Jawa Barat

Sayang peristiwa rasis terulang lagi di Stadion Kanjuruhan Malang pada 12 Mei 2013 dan ini berarti sudah dari sononya teriakan ini sengaja diulangi lagi. Biarlah semua tahu kalau begitulah ulah Aremania. Bochi dan kawan-kawan tetap berkonsentrasi meraih bintang ke empat agar bisa menjadi jenderal penuh di kancah ISL 2012-2013.

Jacksen F Tiago dalam pesan singkatnya usai Persipura mengalahkan Arema dengan skor tipis 2-1 menyebut It’s a Miracle, Tuhan datang dan menunjukan kekuatan Nya. “Ini luar biasa buat kami, sampaikan salam dan terima kasih saya buat orang Papua. Kekuatan ini datang dari dukungan doa orang Papua. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dan doa orang Papua,”tulis pelatih asal Brasil ini terharu.

Kita sangat berharap Badan Liga Indonesia atau petinggi sepakbola di Indonesia harus bertindak tegas terhadap supporter yang mengeluarkan kata-kata rasis. Jangan ada lagi rasisme di sepak bola Indonesia, kalau nanti BLI tidak tegas mau kemana sepak bola di Indonesia.(Jubi/dominggus a mampioper)

DIREKTUR MSG : REPRESENTASI PAPUA BARAT (DI MSG) AKAN DISELESAIKAN SEGERA BULAN DEPAN

Victor Mambor — Wed, 15 May 2013 11:46:42 +0000

Kantor pusat MSG di Port Villa, Vanuatu (Dok MSG)

Jayapura, 15/05 (Jubi) – Melanesia digambarkan oleh Direktur Jenderal Melanesian Spearhead Group, Mr Peter Forau sebagai wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam sangat besar, yang nantinya harus diperhitungkan oleh masyarakat internasional.

“Sumber daya alam di Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Fiji dan Kaledonia Baru sangat besar potensinya. Sekalipun Kaledonia Baru dan Papua Barat masih menjadi koloni, para Kanaks sudah terwakili dalam MSG oleh Front de Liberation Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), sedangkan representasi Papua Barat akan diselesaikan segera, bulan depan.” kata Peter Forau kepada Jubi melalui email yang diterima redaksi Jubi, Rabu (15/5).

“Kekuatan MSG harus diperhitungkan saat dua wilayah terjajah menjadi independen secara politik di masa depan” lanjut Forau.

Dalam lingkup Forum Kepulauan Pasifik (PIF), keberadaan MSG sudah sangat diperhitungkan. Negara-negara anggota MSG sangat mempengaruhi pengambilan keputusan di Kepulauan Pasifik yang neotebene menyangkut negara-negara anggota MSG. Contohnya, ketika Fiji tidak hadir dalam Rapat Forum pada tahun 2011 untuk membahas PACER PLUS, Dr Roman Grynberg menyatakan bahwa Forum tidak bisa melanjutkan pembahasan tanpa Fiji. Dr Grynberg secara tidak langsung menyatakan bahwa Forum Kepulauan Pasifik membutuhkan anggota MSG untuk mengatasi masalah dalam lingkup Melanesia. Termasuk masalah dekolonisasi Kaledonia Baru dan yang terbaru ini adalah Papua Barat.

Lawson Samuel, seorang analis politik independen dari Vanuatu, dalam artikelnya di situs pacificpolitics.com, mengatakan MSG sebenarnya membantu Forum Kepulauan Pasifik untuk memimpin pergerakan isu-isu tertentu yang penting seperti kemerdekaan Kaledonia Baru dan Papua Barat. Secara historis, MSG didirikan untuk mendukung dekolonisasi Kaledonia Baru dan baru-baru ini, Papua Barat. Agar efektif, MSG harus terlibat dengan pemerintahan di lingkup regional seperti Pacific Islands Forum dan mitra internasional di tingkat bilateral dan multilateral untuk menyebarkan pesan dan dukungan bagi FLNKS dan Papua Barat.

“Dukungan regional dan dukungan internasional diperlukan dan hanya dapat dicapai bila ada komitmen untuk mengatasi masalah ini di tingkat sub-regional dan tingkat internasional. Skretariat MSG juga telah membuat perwakilan FLNKS di Kantor Pusat MSG di Port Vila, Vanuatu untuk menjaga isu-isu tentang Kaledonia Baru dan FLNKS. Sehingga sangat mungkin Juni 2013 nanti, Papua Barat akan menjadi anggota penuh MSG.” kata Lawson. (Jubi/Victor Mambor)

PETITION FROM AUSTRALIAN ACADEMICS TO MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS

Victor Mambor — Tue, 14 May 2013 05:52:53 +0000

Ilustrasi (Dok. Jubi)

Senator The Honorary Bob Carr
Minister for Foreign Affairs
Senate Parliament House
Canberra

RE: The deadly shooting in Papua, Indonesia

Dear Senator,

We, the concerned Australian academics and researchers, raise the issue of the recent deadly shooting in Sorong, Papua (Indonesia). The incident occurred on the night of 30 April 2013 when a joint patrol of the Indonesian police and army shot at a Papuan group who gathered to prepare the 50th anniversary of the transition of power from the UN Temporary Executive Administration (UNTEA) to Indonesia on 1 May 1963. Two young men were killed on the spot: Mr Abner Malagawak (22) and Mr Thomas Blesia (22). Three others were seriously injured and now are being treated in the local hospital in critical conditions: Ms Salomina Klaibin (42) who sadly died in the hospital on 6 May 2013, Mr Herman Lokmen (18), and Mr Andreas Safisa (24).

This brutal action by the Indonesian security service to their own people not only sparked a domestic public reaction but has prompted the UN High Commissioner on Human Rights to make a public statement.[1] Since this incident is not novel, the latest deadly shooting by the Indonesian state authorities continues highlighting the longest unresolved conflict in our region.

It is our responsibility to protect civilians, particularly in our region, against any state brutality. West Papua is not far away from us. On the contrary, they are literally at our doorstep. Therefore, we appeal to you:

1.     To request the Indonesian authorities to hold accountable all those who were involved in the abuse;
2.     To publicly support President Yudhoyono’s willingness for peace dialogue with Papuans as a way to find a peaceful solution for West Papua in the long term;
3.     To raise with the Indonesian authorities the urgency to protect local journalists and human rights workers in monitoring and reporting the human rights conditions in Papua;
4.     To support the appeal of the UN High Commissioner on Human Rights to have unrestricted access for the UN human rights mechanisms, international human rights organisations, scholars and journalists, to visit Papua.

We thank you for your kind attention.

Signatories

Dr Camellia Webb-Gannon, Visiting Scholar, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney
Professor Francesca Merlan, School of Archaeology and Anthropology, CASS, Australian National University
Dr Rebecca Monson, Lecturer, College of Law, Australian National University
Natasha Tusikov, PhD Scholar, Regulatory Institutions Network, Australian National University
Professor Alan Rumsey, Department of Anthropology, School of Culture, History and Language, College of Asia and the Pacific, Australian National University
Ed Wensing FPIA, PhD Candidate, National Centre for Indigenous Studies, Australian National University
Budi Hernawan OFM, Postdoctoral Research Fellow, Regulatory Institutions Network, Australian National University
Professor Peter King, West Papua Project, Centre for Peace and Conflict Studies, University of Sydney
Dr Jason MacLeod, Lecturer, University of Queensland
Annie Feith, Fieldwork Coordinator Community Development, College of Arts, Victoria University
Dr Nathan Harris, Research Fellow, Regulatory Institutions Network, Australian National University
Dr Annie Pohlman, Lecturer in Indonesian Studies, The University of Queensland
Sri Lestari Wahyuningroem, PhD Scholar, Political and Social Change, Australian National University
Dr Janet Hunt, Fellow, Australian National University
Dr Katie Young, Associate Professor, College of Law, Australian National University
S. Eben Kirksey, Ph.D. Environmental Humanities, University of New South Wales
Professor John Braithwaite, Regulatory Institutions Network, Australian National University
Dr Nick Cheesman, Lecturer, Political and Social Change, Australian National University
Professor Chris Sidoti, Australian Catholic University
Professor Neil Guningham, Regulatory Institutions Network and Fenner School of Environment and Society, Australian National University
Dr Tyrell Haberkorn, Research Fellow, Political and Social Change, Australian National University
Fanny Cottet, PhD Scholar, School of Culture, History and Language, Australian National University
Dr Tony Foley, Associate Professor, College of Law, Australian National University
Dr Ann Kent, Visiting Fellow, College of Law, Australian National University
Fajar Argo Djati, Master Student, Crawford School of Economics and Government, Australian National University
Dr Emma Larking, Australian Research Council Laureate Postdoctoral Fellow, Regulatory Institutions Network, Australian National University
Aloysia Brooks, Sessional Lecturer, Australian Catholic University
Niko Kobepa, PhD Scholar, School of Culture, History and Language, Australian National University
Seung-Hun Hong, PhD Scholar, Regulatory Institutions Network, Australian National University
Dr Susan Harris Rimmer, Director of Studies, School of Regulation, Justice and Diplomacy, Australian National University
Professor Valerie Braithwaite, Regulatory Institutions Network, Australian National University
Dr Kathryn Henne, PhD Program Coordinator and Research Fellow
Ibolya Losoncz, PhD Scholar, Regulatory Institutions Network, Australian National University
Dr Kylie McKenna, Regulatory Institutions Network, Australian National University
Frederika Korain, Master Student, School of Archaeology and Anthropology, CASS, Australian National University
Filiga T Niko, Master Student, College of Law, Australian National University
Dr Blayne Haggart, Visiting Scholar, Regulatory Institutions Network, Australian National University

Contact person: Budi Hernawan, OFM, Postdoctoral Research Fellow, Regulatory Institutions Network, ANU. Email: budi.hernawan@anu.edu.au, Tel. 02-6125 7065

SIAPA BENNY WENDA PENDIRI KANTOR OPM DI OXFORD

Benny Mawel — Sun, 12 May 2013 09:18:39 +0000

Benny Wenda (Ist)

Jayapura, 12/5 (Jubi-merdeka.com) – Indonesia kaget dan panik dengan aksi seorang Benny Wenda mendirikan Kantor Kampanye OPM di Oxford, Inggris. Banyak pihak menilai pemerintah Indonesia kecolongan dalam diplomasi luar negeri.

Reaksi panik dari pemerintah yang kecolongan sangat terlihat dari komentar Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY). “Pemerintah Inggris menyatakan tetap dukung NKRI. Namun, kegiatan di Oxford itu akan mengganggu hubungannya dengan Indonesia,” tulis Presiden Yudhoyono di akun jejaring sosial, twitternya @SBYudhoyono, Senin malam minggu lalu.

Kita pasti penasaran, siapa sih Benny Wenda yang berhasil mencari dukungan ke Inggris? Bagaimana bisa Benny Wenda menyeberang sampai ke Inggris untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah kelahirannya?

Benny Wenda lahir di Piramid Balim Valey pada tahun 1975. Pada usia 2 tahun, Benny harus menerima operasi militer yang dikenal di kalangan orang Balim perang tahun 77. Sebelum perang 77 meletus, Wenda muda hidup di sebuah desa di tanah kelahiranya. Di sana, dia hidup bersama keluarga besarnya. Mereka hidup dengan bercocok tanam. Saat itu, dia merasa kehidupannya begitu tenang, “hidup damai dengan alam pegunungan.” Kira-kira kalimat itulah yang dia rasakan.

Sampai pada 1977, ketenangan hidup Benny kecil mulai terusik dengan masuknya pasukan militer Indonesia. Benny harus melarikan diri ke hutan, kehilangan orang-orang dekatnya. Benny mengaku pasukan memperlakukan warga dengan keji. Benny menyebut di situsnya, salah satu dari keluarga menjadi korban hingga akhirnya meninggal dunia.

Wenda mengaku kehilangan satu kakinya dalam sebuah serangan udara di Papua. Tak ada yang bisa merawatnya sampai peristiwa pilu itu berjalan 20 tahun kemudian. Peritiwa pilu itu muncul akibat pemberontakan atas Pelaksanaan PEPERA 1969. Saat itu, para kepala suku mewakili keluarganya memilih bergabung dengan NKRI.

Kondisi demikian, harus diterima dan dihadapi Wenda. Wenda menyadari pilihan kepala suku itu bukan pilihanya dan keluarganya. Benny berusaha melawan pilihan yang memilih Indonesia atas tekanan militer itu.

Singkat cerita, setelah era pemerintah Soeharto tumbang, gerakan referendum dari rakyat Papua yang menuntut pembebasan dari RI kembali bergelora. Dan saat itu, Benny Wenda melalui organisasi Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), membawa suara masyarakat Papua. Mereka menuntut pengakuan dan perlindungan adat istiadat, serta kepercayaan, masyarakat suku Papua. Mereka menolak apapun yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk otonomi khusus.

Lobi-lobi terus dia usahakan sampai akhirnya di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, pemberlakuan otonomi khusus adalah pilihan politik yang layak untuk Papua dan tak ada yang lain. Saat itu sekitar tahun 2001, ketegangan kembali terjadi di tanah Papua. Operasi militer menyebabkan ketua Presidium Dewan Papua meninggal. Wenda terus berusaha memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Pertentangan Wenda berbuntut serius. Dia kemudian dipenjarakan pada 6 Juni 2002 di Jayapura. Selama di tahanan, Wenda mengaku mendapatkan penyiksaan serius. Dia dituduh berbagai macam kasus, salah satunya disebut melakukan pengerahan massa untuk membakar kantor polisi, hingga harus dihukum 25 tahun penjara.

Kasus itu kemudian di sidang pada 24 September 2002. Wenda dan tim pembelanya menilai persidangan ini cacat hukum. Pengadilan terus berjalan, sampai pada akhirnya Wenda dikabarkan berhasil kabur dari tahanan pada 27 Oktober 2002. Dibantu aktivis kemerdekaan Papua Barat, Benny diselundupkan melintasi perbatasan ke Papua Nugini dan kemudian dibantu oleh sekelompok LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris di mana ia diberikan suaka politik. Dan sejak tahun 2003, Benny dan istrinya Maria serta anak-anaknya memilih menetap di Inggris.

Sampai saat ini, dari Inggris, Benny Wenda masih aktif mengkampanyekan kemerdekaan Papua. Pada tahun 2011, pemerintah Indonesia pernah mengeluarkan Red Notice dan Surat Perintah Penangkapan Internasional untuk penangkapan Wenda karena melakukan sejumlah pembunuhan dan penembakan di Tanah Air. Wenda mengklaim, red notice itu sudah dicabut. (Jubi/Mawel/Merdeka.com)

DIALOG JALAN KEADILAN SOSIAL DI PAPUA

Benny Mawel — Thu, 09 May 2013 12:52:47 +0000

Peta Pulau Papua (Ist)

Jayapura, 9/5 (Jubi) - “70 Persen Masyarakat Papua Ada Di Kampung”. Kutipan ini, satu judul berita di Harian Cenderawasih Pos di edisi Rabu (20/3), di Halaman atau Kolom Papua Baru. Di bawah judul itu, diuraikan kalau indeks pembangunan manusia Papua sangat rendah. Indeks pendidikan juga terendah, terutama di kampung-kampung yang mayoritas dihuni warga asli Papua.

Pemerintah berusaha menaikan indeks pembangunan dengan sejumlah program strategis. Program otonomi khusus (Otsus) Papua dengan realisasinya. Realisanya nyata melalui pemekaran dan lebih khusus program Rencana Strategi Pembangunan Kampung (Respek). Sejak Otsus, pemekaran wilayah menjadi perjuangan rutin elit politik Papua. Sebanyak 50 kabupaten baru terbentuk.

Realisasi Respek hampir setiap tahun, setiap kampung mendapatkan dana. Dari satu kabupaten ke kabupaten lain jumlahnya bervariasi. Ada yang 100 juta hingga satu milyar. Mengapa jumlahnya bervariasi? Kita tidak berkepentingan dengan pertanyaan itu. Pertanyaan itu kita simpan saja. Kepentingan kita berkaitan dengan data 70 persen masyarakat berada di wilayah kampung. Kita hendak membandingkan kondisi keadilan pembangunan sarana-prasarana umum.

Pertanyaan dasarnya, apakah ada keadilan sosial dalam pembangunan fisik? Apakah ada perwujudan esensi Otsus dalam implemntasi bagi orang asli Papua? Apakah ada keadilan pembagian dana Respek?

Kalau bicara keadilan pembangunan, kita bicara pemerataan pembangunan kota dan kampung, wilayah terpencil dan perkotaan. Pembangunan sarana-sarana umum di kota mesti ada juga di kampung. Kampung juga harus menikmati pembangunan yang setara dengan kota. Kampung dan kota sama.

Dengan dasar keadilan, sejumlah elit politik Papua memperjuangakan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah untuk membuka isolasi, menjangkau pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terpencil, yang tidak terjangkau. Namun, dalam fakta, pembangunan sarana dan prasaran tidak menjamin mayoritas orang Papua. 70 persen orang-orang Papua di kampung masih merasakan ketidakadilan, tidak mendapatkan yang seharusnya mereka dapat.

Mereka yang berada di wilayah pinggiran, pedalaman dan jauh dari kota tidak pernah mendapatkan fasilitas umum yang memadai, seperti jalan raya, pendidikan, kesehatan, perekonomian, penerangan yang baik. Pemerintah selalu memusatkan kosentrasi perhatian pelayanan dan pembangunan di kota. Fasilitas yang kurang lebih baik dan lengkap berada di wilayah kota.

Kalau pusat perhatian di wilayah perkotaan dengan mayoritas penduduk orang non Papua, kita bisa memastikan pemerintah tidak menjamah kebutuhan orang asli Papua. Orang Papua tidak menikmati dana otonomi khusus yang bergulir ke Papua. Orang Papua tidak lebih dari objek kontrak dana otonomi khusus bagi elit-elit politik Papua dan Jakarta.

Otsus hanya dinikmati orang-orang khusus yang ada di perkotaan. Mereka itu kaum migrant, pegawai pemerintahan dan elit politik yang tidak kurang dari korup dan rakus.

Dalam bukunya, Paradoks Papua, Cypri Dale mengatakan, itu ketidakadilan social dan marginalisasi struktural. Marginalisasi akibat proses dan hasil pembangunan diakses secara lebih besar oleh para migrant yang jumlahnya melampaui jumlah penduduk asli akibat program transmigrasi pemerintah dan migrant spontan. (2012 .77).

Berdasarkan analisa itu, Cypry mengatakan tujuan negara dan tujuan otonomi khusus tidak terwujud. Tujuan negara untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia gagal. Tujuan Otsus untuk mengatasi kegagalan pembangunan masa orde baru belum maksimal bahkan tidak jelas. Triliunan dana Otsus terbuang begitu saja tanpa ada manfaat apa pun.

Karena itu, pemerintah membutuhkan strategi baru. Pemerintah mulai megambil langkah dengan pembentukan UP4B. UU pun ini tidak akan efektif karena program ini lahir tanpa evaluasi Otsus. Program itu datang dari pihak Jakarta yang berkesimpulan masalah kesejahteraan masalah pokok konflik di Papua.

Kalau esensinya kesejahteraan, UP4B hanya menyetuh satu pokok perssoalan yang ada di Papua. Pokok persoalan lain, yang lebih penting belum ada jawaban atau belum tersentu. Masalah pelangaran HAM, penyimpangan sejarah integrasi belum tuntas. Ini namanya penyelesaian masalah secara parsial.

Penyelesaian masalah Parsial ini sangat bertentangan dengan keinginan orang Papua. Orang Papua ingin penyelesaian masalah secara menyeluruh. Menyeluruh artinya, satu masalah satu solusi. Bukan banyak masalah satu solusi. Ini tidak menyelesaikan persoalan Papua.

Sampai kepada satu masalah satu solusi, kedua bela pihak, orang Papua dan pemerintah duduk bersama dalam satu menja diskusi. Ssaling mendengar keluhan dan harapan, lalu menyatukan kehendak bersama, yang tidak merugikan salah satu pihak tetapi mengakomodir kehendak kedua pihak. (Jubi/Mawel)

MENANTI GOL PEMAIN LOKAL KE GAWANG PERSIPURA

Victor Mambor — Thu, 09 May 2013 01:19:31 +0000

Ilustrasi (Jubi)

Jayapura, 09/05 (Jubi) – Persipura Jayapura mengakhiri putaran I Liga Super Indonesia (LSI) dengan penampilan mengesankan. Tak pernah terkalahkan dalam 17 pertandingan putaran I membuat Persipura meraih 41 poin. Sebuah rekor baru di Liga Super Indonesia, selain tak pernah terkalahkan dalam pertandingan kandang maupun tandang.

Beberapa catatan impresif lainnya mewarnai perjalanan Persipura selama putaran I ini. Persipura menjadi tim dengan jumlah gol memasukkan terbanyak, 38 Gol. Paling produktif di ISL. Meski jumlah ini sama dengan jumlah gol yang disarangkan Persib Bandung, namun dengan hanya 6 gol kemasukkan memberikan nilai lebih buat Persipura. Dan tentu saja, explosivitas sang Kapten, Boas Solossa yang membuatnya menempati posisi top skor sementara, menjadikannya satu-satunya penyerang lokal yang sanggup bersaing dengan penyerang internasional di LSI dalam urusan mencetak gol.

Bicara soal mencetak gol, ternyata sepanjang putaran I berlangsung, tak ada penyerang lokal yang sanggup membobol gawang Persipura. 6 Gol yang bersarang digawang Persipura selama putaran I, semuanya disarangkan oleh pemain internasional di LSI. Tak ada juga yang sanggup mencetak lebih dari sebiji gol ke gawang Persipura yang dikawal Yoo Jae Hoon ini. 6 gol itu dicetak oleh pemain yang berbeda.

Gol pertama ke gawang Persipura dicetak oleh Mbida-Messi, saat Persipura mengawali laga perdananya di LSI melawan tuan rumah Persib Bandung, 13 Januari 2013. Pesepakbola asal Kamerun yang bernama lengkap Georges Parfait Mbida Messi ini menyarangkan bola ke gawang Yoo Jae Hoon di menit ke 4 waktu tambahan babak kedua, sekaligus menghindarkan Persib Bandung dari kekalahan di kandang sendiri.

Gol kedua yang bersarang ke gawang Persipura terjadi pada laga kedua Persipura di kandang Persita Tangerang, 19 Januari 2013. Kim Dong-Chan, pesepakbola yang berasal dari negara yang sama dengan penjaga gawang Persipura, Yoo Jae Hoon, mencetak gol cepat di menit ke 2 babak pertama sebelum disamakan oleh Boas Solossa 12 menit kemudian.

Gol ketiga yang berhasil disarangkan ke gawang Persipura diberikan oleh pemain Persiram Raja Ampat, Koko Lomell. Koko Lomel menyarangkan si kulit bundar ke gawang Persipura pada menit ke 32. Gol pemain asal Liberia ini membuat kedudukan menjadi imbang, 1 – 1, setelah sebelumnya Patrick Wanggai mencetak gol buat Persipura di menit 15 dalam pertandingan tanggal 18 Februari 2013 di kandang Persiram itu.

Gol keempat dicetak oleh pemain Barito Putra, Djibril Coulibaly. Djibril mencetak gol dari titik penalti pada menit ke 28 dalam laga kandang Persipura, tanggal 3 Maret 2013. Klub asal Kalimantan ini menjadi klub pertama yang bisa menyarangkan bola ke gawang Persipura di kandang Persipura. Sayangnya, gol pemain asal Mali ini tak bisa menghindarkan Barito Putra dari kekalahan telak, 4 – 1.

Gol kelima ke gawang Persipura disarangkan oleh Aldo Bareto. Pesepakbola asal Paraguay yang bermain untuk klub Gresik United ini menyarangkan bola ke gawang Yoo Jae Hoon pada menit ke 7 dalam pertandingan di Stadion Mandala, Jayapura, tanggal 28 April 2013. Persipura kemudian membalas gol tersebut dengan 4 biji gol tanpa balasan lagi.

Gol keenam atau gol terakhir yang bersarang ke gawang Persipura dalam putaran I LSI dicetak oleh Kapten Arema Greg Nwokolo pada menit ke 76 dalam pertandingan kandang terakhir Persipura di putaran I, 2 Mei 2013. Gol pemain naturalisasi asal Nigeria ini akhirnya disamakan oleh Zah Rahan pada menit ke 84 yang menghindarkan Persipura dari kekalahan pertamanya di musim 2012 – 2013 sekaligus kekalahan pertama di kandang.

Bagaimana di putaran II LSI yang akan bergulir minggu depan? Apakah akan ada penyerang atau pemain lokal yang sanggup membobol gawang Persipura? Masih ada 17 Pertandingan lagi. Salah satunya, pertandingan tanggal 12 Mei nanti yang akan mempertemukan kembali Arema dengan Persipura. Namun mungkin pemain-pemain lokal di Arema sangat kecil peluangnya menjadi pemain lokal pertama yang mencetak gol ke gawang Persipura, mengingat Arema dipenuhi penyerang-penyerang berkelas seperti Greg Nwokolo, Cristian Gonsales dan Alberto “Beto” Goncalves. Peluang itu terlihat cukup besar buat pemain-pemain lokal Gresik United yang akan menghadapi Persipura usai laga Persipura melawan Arema. (Jubi/Victor Mambor)

PAPUA, PULAU TAHANAN POLITIK. HINGGA APRIL 2013, ADA 40 TAHANAN POLITIK

Victor Mambor — Mon, 06 May 2013 13:35:46 +0000

Tahanan politik di Timika (IST)

Jayapura, 06/05 (Jubi) – Benarkah di Papua tak ada Tahanan Politik seperti yang selalu dikatakan Pemerintah Indonesia? Patut dipertanyakan. Karena hingga April 2013, ada 40 tahanan politik di Papua.

Baru-baru ini LSM yang berbasis di London, TAPOL menggugat pemerintah Indonesia yang selalu menekankan bahwa negara ini tidak memiliki ‘tahanan politik.’ Laporan ini mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuka ruang demokrasi di Papua Barat dan memerintahkan pembebasan kepada semua pihak yang dipenjara karena mengekspresikan opini dan aspirasi.

Laporan setebal 31 halaman berjudul ‘Tidak Ada Tahanan Politik? Pembungkaman protes politik di Papua Barat,’ mendokumentasikan kasus-kasus terhadap puluhan tahanan politik yang diketahui berada di penjara hingga Maret 2013. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah yang selama ini mengklaim tidak ada tahanan politik di Papua dan hanya ada kriminal yang melanggar hukum.

Siapa saja 40 orang yang menjadi tahanan politik di Papua, mereka ditahan atas tuduhan apa dan dimana mereka di tahan? Jubi mengumpulkan data 40 tahanan politik dari beberapa sumber. Mereka tersebar di tahanan polisi hingga Lembaga Pemasyarakatan. Dari Abepura, Wamena, Serui, Timika, Biak, Nabire dan Manokwari. Sebagian dari mereka sedang menjalani proses persidangan dan sebagian lainnya sudah menjalani masa hukuman. Bahkan ada yang dihukum seumur hidup. Tuntutan yang dialamatkan pada mereka juga beragam. Dari makar, UU Darurat, Kepemilikan Senjata Tajam, hingga tindakan melawan penguasa.

1.    Yahya Bonay
Penahanan :   27-Apr-13
Tuduhan :   Tak diketahui
Status :   Tak diketahui
Kasus :   Tewasnya Polisi di Yapen
Ditahan di :    Tahanan Polisi Serui
2.    Yosia Karoba
Penahanan :   01-Apr-13
Tuduhan :   Tak diketahui
Status :   Tak diketahui
Kasus :   Penangkapan masyarakat sipil Paniai
Ditahan di :    Kantor Polisi Tolikara
3.    Nonggop Tabuni
Penahanan :   9 March 2013
Tuduhan :   Tak diketahui
Status :   Tak diketahui
Kasus :   Penangkapan masyarakat sipil Paniai
Ditahan di :    Tak diketahui
4.    Delemu Enumby
Penahanan :   9 March 2013
Tuduhan :   Tak diketahui
Status :   Tak diketahui
Kasus :   Penangkapan masyarakat sipil Paniai
Ditahan di :    Tak diketahui
5.    Jelek Enembe
Penahanan :   9 March 2013
Tuduhan :   Tak diketahui
Status :   Tak diketahui
Kasus :   Penangkapan masyarakat sipil Paniai
Ditahan di :    Tak diketahui
6.    Boas Gombo
Penahanan :   28 February 2013
Tuduhan :   Tak diketahui
Status :   Tak diketahui
Kasus :   Pengibaran bendera di PNG
Ditahan di :    LP Abepura
7.    Matan Klembiap
Penahanan :   15 February 2013
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Pencarian Terianus Satto and Sebby Sambom
Ditahan di :    Tahanan Polisi Jayapura
8.    Daniel Gobay
Penahanan :   15 February 2013
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Pencarian Terianus Satto and Sebby Sambom
Ditahan di :    Tahanan Polisi Jayapura
9.    Alfret Marsyom
Penahanan :   19 October 2012
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Bom Timika
Ditahan di :    Timika
10. Jack Wansior
Penahanan :   19 October 2012
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Bom Timika
Ditahan di :    Timika
11.    Yantho Awerkion
Penahanan :   19 October 2012
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Bom Timika
Ditahan di :    Timika
12.    Paulus Marsyom
Penahanan :   19 October 2012
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Bom Timika
Ditahan di :    Timika
13.    Romario Yatipai
Penahanan :   19 October 2012
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Bom Timika
Ditahan di :    Timika
14.    Stephen Itlay
Penahanan :   19 October 2012
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Bom Timika
Ditahan di :    Timika
15.    Yan Piet Maniamboy
Penahanan :   9 August 2012
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Perayaan Hari Pribumi Sedunia, Yapen
Ditahan di :    Serui
16.    Edison Kendi
Penahanan :   9 August 2012
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Perayaan Hari Pribumi Sedunia, Yapen
Ditahan di :    Serui
17.    Timur Wakerkwa
Penahanan :   1 May 2012
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   3 Tahun Penjara
Kasus :   Pengibaran Bendera dan Demo 1 Mei
Ditahan di :    Abepura
18.    Darius Kogoya
Penahanan :   1 May 2012
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   3 Tahun Penjara
Kasus :   Pengibaran Bendera dan Demo 1 Mei
Ditahan di :    Abepura
19.    Paulus Alua
Penahanan :   21 October 2012
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Bom Biak
Ditahan di :    Biak
20.    Bastian Mansoben
Penahanan :   21 October 2012
Tuduhan :   UU Darurat 12/1951
Status :   Pengadilan sedang berjalan
Kasus :   Bom Biak
Ditahan di :    Biak
21.    Forkorus Yaboisembut
Penahanan :   19 October 2011
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   3 Tahun Penjara
Kasus :   KRP III
Ditahan di :    LP Abepura
22.    Edison Waromi
Penahanan :   19 October 2011
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   3 Tahun Penjara
Kasus :   KRP III
Ditahan di :    LP Abepura
23.    Dominikus Surabut
Penahanan :   19 October 2011
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   3 Tahun Penjara
Kasus :   KRP III
Ditahan di :    LP Abepura
24.    August Kraar
Penahanan :   19 October 2011
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   3 Tahun Penjara
Kasus :   KRP III
Ditahan di :    LP Abepura
25.    Selphius Bobii
Penahanan :   20 October 2011
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   3 Tahun Penjara
Kasus :   KRP III
Ditahan di :    LP Abepura
26.    Wiki Meaga
Penahanan :   20 November 2010
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   8 Tahun Penjara
Kasus :   Pengibaran Bendera di Yalengga
Ditahan di :    Wamena
27.    Oskar Hilago
Penahanan :   20 November 2010
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   8 Tahun Penjara
Kasus :   Pengibaran Bendera di Yalengga
Ditahan di :    Wamena
28.    Meki Elosak
Penahanan :   20 November 2010
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   8 Tahun Penjara
Kasus :   Pengibaran Bendera di Yalengga
Ditahan di :    Wamena
29.    Obed Kosay
Penahanan :   20 November 2010
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   8 Tahun Penjara
Kasus :   Pengibaran Bendera di Yalengga
Ditahan di :    Wamena
30.    Yusanur Wenda
Penahanan :   30-Apr-04
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   17 Tahun Penjara
Kasus :   Penahanan di Wunin
Ditahan di :    Wamena
31.    Dipenus Wenda
Penahanan :   28 March 2004
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   14 Tahun Penjara
Kasus :   Boikot Pemilu di Bokondini
Ditahan di :    Wamena
32.    George Ariks
Penahanan :   13 March 2009
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   5 Tahun Penjara
Kasus :   Tak Diketahui
Ditahan di :    Manokwari
33.    Filep Karma
Penahanan :   1 December 2004
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   15 Tahun Penjara
Kasus :   Pengibaran Bendera di Abepura, 2004
Ditahan di :    Abepura
34.    Ferdinand Pakage
Penahanan :   16 March 2006
Tuduhan :   Pasal 214 KUHP
Status :   15 Tahun Penjara
Kasus :   Abepura 2006
Ditahan di :    Abepura
35.    Luis Gedi
Penahanan :   16 March 2006
Tuduhan :   Pasal 214 KUHP
Status :   15 Tahun Penjara
Kasus :   Abepura 2006
Ditahan di :    Abepura
36.    Jefrai Murib
Penahanan :   12-Apr-03
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   Seumur Hidup
Kasus :   Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di :    Abepura
37.    Linus Hiel Hiluka
Penahanan :   27 May 2003
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   20 Tahun Penjara
Kasus :   Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di :    Nabire
38.    Kimanus Wenda
Penahanan :   12-Apr-03
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   20 Tahun Penjara
Kasus :   Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di :    Nabire
39.    Numbungga Telenggen
Penahanan :   11-Apr-03
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   Seumur Hidup
Kasus :   Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di :    Biak
40.    Apotnalogolik Lokobal
Penahanan :   10-Apr-03
Tuduhan :   Pasal 106 KUHP
Status :   20 Tahun Penjara
Kasus :   Pembobolan Gudang Senjata di Wamena
Ditahan di :    Biak

(Jubi/Victor Mambor)

MEDIA TAK LAYAK, UPAH JURNALIS PUN TAK LAYAK

Cunding Levi — Fri, 03 May 2013 13:04:53 +0000

Suasana para wartawan saat wawancara (Jubi/Levi)

Jayapura, 3/5 (Jubi) - Jujur saja. Upah layak jurnalis di Indonesia sangat rendah, termasuk di Papua. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Papua, mengeluarkan upah layak 2011 bagi jurnalis di daerah itu sebesar Rp 6,4 juta per bulan. Tapi kenyataannya, upah layak yang diterima jurnalis di Papua berada jauh di bawah angka itu. Malah ada yang hanya bermodalkan kartu pers, alias tak digaji. Sehingga si jurnalis mencari “upahnya” sendiri dengan meminta dari narasumber atau pihak lain.

Akibatnya, situasi ini membawa konsekuensi serius bagi kualitas berita yang dihasilkan. Bahkan ada jurnalis memilih jalan pragmatis dalam mencari dan menulis berita. Misalnya, mencari berita yang paling mudah didapat atau saling tukar berita antarwartawan. Apalagi hampir seluruh media massa memuat persoalan yang sama, maka publik pun tak mendapatkan keragaman informasi.

Selain gaji yang tak mencukupi, sangat sulit bagi jurnalis menghasilkan karya berbobot. Sebab, menghasilkan karya berbobot, apalagi jika formatnya investigasi, tentu menguras tenaga, pikiran, dan biaya. Tak heran jika di media massa lokal seperti di Papua, minim berita investigasi.

Rendahnya gaji jurnalis, juga menyebabkan para jurnalis mudah tergoda melanggar kode etik jurnalistik. Padahal kode etik jurnalistik yang berlaku di Indonesia jelas melarang para jurnalis menerima suap atau “amplop”. Ini juga terdapat di kode etik dari beberapa organisasi profesi yang diakui Dewan Pers, seperti, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan AJI.

Semakin rendah upah, semakin besar toleransi jurnalis terhadap suap atau ”amplop”. Sehingga jurnalis sudah sepantasnya mendapat upah yang layak agar tak mudah tergoda dengan berbagai “amplop” saat menjalankan profesinya. Tapi hingga kini memang belum ada standar upah layak diterima seorang jurnalis. Apalagi kelayakan hidup di masing-masing daerah di Indonesia, juga berbeda-beda.

Tak adanya standar upah jurnalis, membuat perusahaan media sering menggunakan patokan upah minimum regional (UMR) sebagai dasar menggaji karyawannya. Bahkan ada yang jauh di bawah UMR. Padahal memakai standar UMR saja, jelas tak memadai. Ini dikarenakan standar UMR jauh memenuhi kebutuhan minimal orang yang bekerja sebagai jurnalis. Adanya standar penggajian yang jelas, kiranya cukup logis karena besarnya tanggungjawab profesi jurnalis.

Perlunya Perusahaan Media Layak

Industri media di berbagai pejuru nusantara Indonesia terus tumbuh, termasuk di Papua. Ini akibat dihapuskannya mekanisme Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan Departemen Penerangan oleh pemerintah. Tumbuhnya media-media baru yang tak dikelola secara profesional menjadi “bom waktu” bagi kebebasan pers yang berdampak pada profesi jurnalis.

Selain itu, yang paling ironis, tingkat kesejahteraan pemilik media sangat jauh berbeda dengan jurnalis atau karyawannya. Para pemilik media seakan tak peduli kesejahteraan karyawan atau jurnalisnya, termasuk peningkatan kapasitasnya. Belum lagi ada perusahaan media yang sebenarnya tak memiliki modal cukup sebagai perusahaan media, tapi “nekad” ikut terjun dalam bisnis media.

Sehingga tak jarang untuk menambah penghasilan perusahaan media, jurnalis harus berperan ganda menjadi pencari iklan. Hubungan baik dengan narasumber dan iming-iming citra yang baik digunakan umpan untuk mengail iklan. Walau sejumlah media melarang keras para jurnalisnya mencari iklan. Tapi tak sedikit pula memanfaatkan jurnalisnya memburu iklan.

Kasus jurnalis “dipaksa” mencari iklan oleh tempatnya bekerja, terjadi pada seorang rekan jurnalis bernama Syamsul Huda M. Suhari, yang bekerja di LKBN ANTARA Biro Gorontalo. Dalam tulisannya berjudul “Saya Jurnalis, Bukan Pencari Iklan” melalui blognya, yang publikasikan beberapa media online, Syamsul Huda M. Suhari (Syam Terajana), menceritakan kisahnya sebagai jurnalis yang “dipaksa” mencari iklan. Sehingga akhirnya memilih keluar dari tempatnya bekerja.

Sebenarnya pada Pasal 10 Undang-Undang Pers dengan tegas mengamanatkan agar perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawannya dalam bentuk kepemilikan saham atau pembagian laba bersih, serta bentuk kesejahteraan lainnya. Langkah itu bisa didapat melalui kenaikan gaji, tunjangan kesehatan, kepemilikan saham, asuransi yang layak, dan pemberian bonus.

Dewan Pers telah menghadirkan Standar Perusahaan Pers yang bertujuan membuat standarisasi badan hukum atau perusahaan pers, sebagai pemilik dan pengelola penerbitan media cetak. Butir 5 Standar Perusahaan Pers versi Dewan Pers menyebutkan, perusahaan pers harus memiliki modal dasar paling sedikit Rp 50 juta, jumlah modal dasar yang sama dengan yang diatur Undang-Undang Perseroan Terbatas. (Jubi/Levi)