Polri Jadi Pengacau Di Papua

Oleh : Victor Yeimo *

AKP Kiki Kurnia: “Kami Siap Untuk Bentrok”.

“Victor, kami sudah siap lakukan chaos dan bentrok dengan anda semua”, itulah kata-kata yang dilontarkan oleh seorang AKP Kiki Kurnia yang memimpin ratusan polisi dengan senjata lengkap kemarin (1/12) saat menghentikan long mars mahasiswa dan rakyat. Saya sangat sedih mendengar kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh Polisi yang selama ini menunjukan dirinya sebagai pihak keamanan. Apakah polisi ingin aman atau mau bikin tidak aman?

Saat saya pimpin aksi long march menuju ke Expo Waena untuk selanjutnya mengikuti ibadah perayaan 1 Desember di Sentani, Polisi yang dibeck up TNI sudah menutup akses rakyat Papua Barat yang akan melakukan ibadah. Sejak hore hari (30/11), lapangan Theys H. Eluay yang merupakan lapangan milik perjuangan bangsa Papua Barat telah dikuasai TNI.Polri, padahal seluruh organisasi masyarakat sipil, jauh-jauh sebelumnya telah menyampaikan bahwa mereka akan melakukan Ibadah perayaan di tempat ini.

Polisi pada 19 November lalu masuk kedalam ruang ibadah di Aula STAKIN Sentani dan berusaha menghentikan saya yang sedang memberikan sambutan setelah ibadah, dan kini 1 Desember 2012 kemarin rakyat mau ibadah di makan Theys H. Eluay tapi dilarang, diblokade, dan ditangkap dengan kekuatan militernya. Pertanyaannya, mengapa TNI Polri sengaja kuasai lapangan itu dan tanpa malu membuat acara bakar batu dengan segelintir warga yang digiuri dengan rupiah.

Bila Polisi bertugas untuk keamanan, kenapa justru pihak keamanan memberikan rasa tidak aman terhadap warga yang melakukan aktivitas ibadah secara damai? Apakah lapangan Theys H Eluay yang merupakan milik rakyat pribumi Papua Barat itu hanya diperbolehkan pemakaiannya untuk TNI dan Polri? Bila hukum itu adil, mengapa komandan Polisi AKP Kiki Kurnia tidak dikenakan pasal penghasutan kekerasan? Padahal dirinya jelas-jelas menghasut aksi masa yang saya pimpin untuk lakukan kekerasan di depan ruas jalan RS Dian Harapan kemarin.

Jika polisi melarang Mahasiswa untuk mengkampanyekan stop AIDS pada peringatan hari kemerdekaan Papua Barat, kenapa harus dilarang? apakah polisi tidak ingin kompanye penyadaran HIV AIDS dilakukan? Bukankah ini bukti bahwa polisi melindungi dan menyukseskan pemusnahan etnis di Papua Barat? Kenapa polisi larang rakyat beribadah untuk memaknai hari kemerdekaan bangsa Papua Barat? Kenapa polisi lebih melihat motivasi politik ekonominya dari pada memahami niat baik rakyat yang ingin memaknai 1 Desember 2012 sebagai hari AIDS sedunia, pembukaan natal dan peringatan hari kemerdekaan bangsa Papua Barat?

Saya memimpin massa rakyat saya dengan aman dan terkendali. Saya sudah berikan jaminan diri saya untuk ditangkap atau ditembak bila ada perbuatan pidana yang dilakukan massa, tetapi kenapa dalam long march yang aman kami dibubarkan paksa dan ditangkap seperti binatang? Sebenarnya, siapa yang membuat pidana? apakah rakyat atau polisi?

Polisi bukan saja menghasut kekerasan terjadi, tetapi kemarain (1/12) polisi melalui Kapolresta Alfred Papare membuat pembohongan publik. Saya dan massa rakyat tidak melempar batu ke Polisi, namun dalam pernyataan sesuai yang diliput beberapa media bahwa Kapolresta mengatakan kami melempar. Di era yang terbuka begini, kenapa harus saling tipu disaat semua orang melihat bahwa polisi kemarin tanpa alasan langsung memblokade, menangkap dan menyerang massa dengan gas air mata. Setelah saya “melepaskan diri” dari Polsek Abepura, saya tidak pernah ditelepon Kapolresta Jayapura, Alfred Papare seperti yang dinyatakan Wakapolda Papua, Paulus Waterpau kepada media Tabloid Jubi.