;

4:36 am - Monday May 20, 2013

Mahasiswa Yalimo Pertanyakan Lulusnya 96 CPNS Tanpa Test

Penulis : | 17:46 | January 6, 2013 | 1
Filed in: Tanah Papua

Mahasiswa Yalimo saat menggelar jumpa pers (Jubi/Eveerth)



Jayapura (5/1)—Mahasiswa Yalimo mempertanyakan diterimanya 96 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Pemerintah Kabupaten Yalimo hingga diikutsertakan dalam prajabatan di Wamena. “Padahal mereka tidak melalui test dan bahkan tidak mendaftar,” kata Ketua Mahasiswa Yalimo, Kota Jayapura, Simon Walilo, dalam jumpa pers di Prima Garden, Abepura, Sabtu (5/1).

Menurut Simon, pihak mahasiswa Yalimo meminta pemerintah Kabupaten Yalimo untuk memperhatikan hal ini secara baik, sehingga masalah seperti ini tak terjadi lagi terjadi. “Kami juga meminta kepada oknum pegawai yang melakukan pelanggaran ini bisa dihukum sesuai aturan yang ada,” kata Simon, yang didampingi mahasiswa lainnya.

Simon juga menyesalkan adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya dalam menjalankan roda pemerintah, sehingga menyebabkan jalannya roda pembangunan di Kabupaten Yalimo tak berjalan baik. “Mahasiswa dan masyarakat menginginkan pembangunan di Yalimo berjalan baik, sehingga harus bisa melihat potensi dan benar-benar pegawai yang memiliki kecakapan untuk duduk di bidangnya, guna mendukung perubahan yang lebih baik,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, dibagikan lembaran pers realese yang menceritakan, kalau pada tanggal 2 Januari 2013 Kabupaten Yalimo diwarnai aksi pemalangan beberapa kantor pemerintah daerah. Aksi dipimpin Ketua Tim Peduli Pembangunan Kabupaten Yalimo, Ny. Stevina Kawer, sekaligus sebagai Koordinator Lapangan, dimana ratusan orang yang ikut aksi melakukan pemalangan berbagai kantor yang ada.

Aksi ini juga di dorong adanya kinerja Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Yalimo yang terindikasi introvert dan kepentingan politik. Sehingga kepada BKD melakukan penerimaan 96 CPNS di luar jumlah 394 CPNS yang dinyatakan lulus murni, sesuai pengumuman yang disampaikan lewat Media Cenderawasih Pos tanggal 29 Maret 2011. Maka yang bersangkutan diduga melanggar tata cara pelaksanaan penerimaan CPNS secara nasional.

Penemuan membengkaknya jumlah dari 394 menjadi 490 saat mengikuti Prajabatan CPNS formasi 2010/2011 tersebut di Wamena dari tanggal 3-26 Desember 2012, ini pun sangat dipertanyakan. Sebab BKD Yalimo baru memberikan SK CP pada tanggal 20 November 20132, lalu mendesak para CPNS melakukan prajabatan. Sehingga ditanyakan, apa sebabnya bisa sampai harus mendesak seperti ini?


Dalam catatatan lembar pers reales itu, juga dikatakan, telah ditemukan sebagai bukti dari 90 orang yang dinyatakan tidak pernah melengkapi persyaratan, tidak ikut test, serta tidak ada nama-nama saat pengumuman di media Cenderawasih Pos.

Tapi orang-orang itu diangkat secara sepihak oleh BKD menjadi CPNS, lalu disertakan hanya dalam tahapan terakhir untuk mengikuti prajabatan CPNS Yalimo angkatan 2010/2011. Dalam pengangakatan CPNS tahun 2011, dimana ada penemuan 96 orang diterima tanpa test, sehingga sebagai mahasiswa sangat mendukung dengan pemalangan untuk mempertanyakan hal tersebut.

Sementara itu, Ketua Koalisi Mahasiswa Peduli Pembanguan Yalimo, Leo Himan menambahkan, kejadian ini merupakan aneh dan sangat tidak masuk akal, sebab 96 pegawai dinyatakan lulus tanpa tes. “Bisa ikut prajabatan, padahal tidak ikut test bahkan mendaftar saja tidak, padahal ini penerimaan secara nasional, sehingga sangat aneh bagi kami,” katanya menilai.

Pihaknya sendiri juga mendukung adanya aksi pemalangan yang dilakukan awal bulan Januari 2013, sebab hal ini dilihatnya sehingga pemerintah daerah bisa melihat persoalan yang terjadi dalam pembangunan. Bahkan dalam press release yang diterima juga dicantumkan nama-nama peserta yang lulus CPNS tanpa tes.

Terkait masalah ini, pihaknya juga meminta kepada pemerintah untuk tidak lagi memberikan pemekaran daerah atau bahkan provinsi sekalipun, sebab daerah yang ada saja sudah tidak mampu mengatur dan mengurus masyarakat.

“Jangan ada pemekaran lagi, termasuk provinsi sekalipun, sebab kalau daerah sendiri belum bisa diurus, sebab kami menginginkan perubahan, tetapi kalau demikian justru akan menghambat pembangunan dan kemajuan,” kata Leo. (Jubi/Eveerth Joumilena)

No comments yet.

Leave a Reply

*


7 − seven =

Switch to our mobile site

%d bloggers like this: