PNWP:Indonesia Merdeka, Papua Merdeka
Filed in: Jayapura
Berita Terkini :
- PERSIDAFON RAIH POINT PENUH KALAHKAN PSPS 3-1
- PRESIDEN SBY DIHARAPKAN SIKAPI KASUS TEROWONGAN PT. FREEPORT
- KNPB SERUKAN RAKYAT DUKUNG MSG UNTUK PAPUA MERDEKA
- RAKYAT PAPUA SIAP AKSI DAMAI TUNTUT KASUS PUNCAK JAYA
- PAPE MAIN DI PERSIDAFON DAFONSORO
- FOKER LSM MINTA FREEPORT BUKA AKSES INFORMASI
- DANA ADK 3,5 MILYAR RUPIAH MASUK KEMBALI KE KAS DAERAH
- HABEL SUWAE BERLABUH KE GERINDRA
- PT FREEPORT SANGAT TERPUKUL ATAS MUSIBAH BIG GOSSAN
- PENCACAHAN SEDIKIT TERKENDALA MASALAH TRANSPORTASI
Hakim Bahabol Anggota PNWP Kemeja putih didampinggi Jubir KNPB Wim Medalam Topi Biru Saat Jumpa Pers di Cafe Prima garden Abepura (Jubi/Mawel)
Jayapura (6/1)—Parlemen Nasional West Papua (PNWP_ menilai Indonesia belum merdeka secara politik kepemimpinan maupun ekonomi. Indonesia akan merdeka penuh bila Papua merdeka secara politik kewilayahan.
“Indonesia merdeka bila Papua merdeka,” kata Hakim Bahabol, Anggota Parlemen Nasional West Papua, dalam Jumpa Persnya didampingi juru Bicara KNPB pusat Wim Medlama, di Café Prima Garden, Sabtu (5/1), Abepura, Kota Jayapura, Papua.
Menurut Bahabol, banyal hal yang mengisyarakat Indonesia belum merdeka. Pertama, politik kepemimpinan Indonesia masih mengikuti pemimpin-pemimpin yang dikehendaki pihak asing. “Politik berada dalam kendali pihak asing,” katanya.
Kedua, pihak asing menguasai ekonomi Indonesia. Banyak investor asing yang menanamkan saham. Banyak eksplorasi Sumberdaya Alam dilakukan pihak asing. “Investor asing menguasai SDA Indonesia,” katanya. Demi kepentingan terus mengambil kekayaan alam, pihak asing berpura-pura mengharggai Indonesia. “AS hargai Indonesia karena PT. Freeport,” kata Bahabol.
Demi relasi yang pura-pura itu, Indonesia mengorbankan rakyatnya. “Demi 1 % PT Freeport, Indonesia membunuh rakyatnya sendiri,” katanya. Pihak asing yang mengexploitasi SDA itu menari-nari diatas korban dan darah rakyat.
Menurut Bahabol, demi kepentingan rakyat yang menjadi korban itu, pihaknya menjadi kontra dengan Indonesia. Kontra tidak dalam arti bertentangan dengan demokrasi melainkan kebijakan dan praktek yang bertentangan dengan demokrasi. “Kami pro demokrasi bukan musuh NKRI. Demokrasi rakyat Papua yang tidak disalurkan dengan baik kemudian menjadi masalah hingga hari ini menjadi kepentingan kami,” katanya.
Karena itu, pihak PNWP mendesak pemerintah membuka ruang demokrasi bagi rakyat korban kepentingan asing. “Pemerintah harus buka ruang bagi rakyat untuk menentukan hak politiknya. Rakyat tetap ingin menjadi bagian dari bangsa Indonesia atau tidak,” katanya.
Harapan terbukanya ruang demokrasi, penentuan hak politik ini sangat penting. Penting demi pemaknaan demokrasi dalam negeri yang menganut paham demokrasi. “Apa untungnya kalau Indonesia mempertahankan Papua tanpa ada demokrasi?” tanya Bahabol.