Dua Partai Besar Tak Lolos Verifikasi Faktual
Berita Terkini :
- KP3 LAUT JAYAPURA GAGALKAN 73 BOTOL CAP TIKUS
- PENEGAKAN PERDA NOMOR 15 TAHUN 2011 BUKAN MENAKUTI WARGA
- KELULUSAN SISWA SMA/MA DI JAYAPURA CAPAI 99,93 PERSEN
- KESAKSIAN AI TENTANG AKUNTABILITAS DAN PELANGGARAN HAM OLEH POLISI DI PAPUA
- JACKSON DAN RUDI MASWI AKAN TUKANGI TIMNAS
- JACKSON HARAP PRESTASI PELATIH DAN TIM HARUS DIHARGAI MEDIA
- WARGA KAWANUA PERSEMBAHKAN PATUNG BOLA DI KOTA JAYAPURA
- PAPUA MASIH “SETIA” HADIR DALAM LAPORAN TENTANG HAM INDONESIA
- IMI: TIDAK ADA GENG MOTOR DI KOTA JAYAPURA
- WALIKOTA HARAP TIDAK ADA AKSI CORAT CORET
Jayapura (8/1)—Sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya, Papua, dua partai besar yakni Golkar dan Demokrat dinyatakan tak lolos verifikasi faktual karena tak memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.
Anggota KPU Intan Jaya untuk urusan kelompok kerja verifikasi faktual, Linus Tabuni kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (8/1) mengatakan, selain dua partai besar itu, masih ada dua partai yang juga tidak lolos, yakni PKNU dan partai Buruh yang kepengurusannya tidak jelas.
“Sejujurnya di Intan Jaya, sekretaris dan ketua KPU tinggalkan tanggungjawab sehingga saya sendiri dan beberapa rekan staf lakukan verifikasi 34 parpol dimana hanya 28 berkas parpol yang masuk. Hasilnya empat Parpol yang tak lolos seperti yang sudah saya jelaskan,” katanya.
Menurut dia, meskipun sempat terjadi protes dari partai Golkar di Intan Jaya yang tak mau menandatangani hasil verifikasi faktual, pihak KPU sudah melaporkannya ke KPU provinsi dan sudah diteruskan ke Jakarta. “Kami sudah siapkan format untuk buat pernyataan yakni model F13. Tapi tak dibuat maka kita gugurkan. Saat pengumuman juga orang Golkar tak mau tanda tangan berita acara. Soal di pusat parpol itu lolos atau tidak itu bukan soal. Intinya Golkar, Demokrat, PKNU, dan Partai Buruh tak lolos verifikasi faktual di Intan Jaya,” tegasnya.
Pada kesempatan itu juga, Linus Tabuni juga mengusulkan kepada pemerintah kabupaten Intan Jaya agar mengganti sekretaris KPU, karena dinilai gagal memberikan dukungan pada kebijakan mereka. Apalagi, orangnya justru sering tak memberikan perhatian pada tugasnya. “Sekretaris KPU Intan Jaya perlu diganti agar kelembagaan bisa berjalan baik. Itu semua tentu atas rekomendasi pemerintah daerah,” tandasnya.
Sekadar diketahui, dari 20 kursi yang ada di DPRD kabupaten Intan Jaya, partai Demokrat memiliki tiga kursi dan Golkar ada satu kursi. “Yang paling dominan adalah partai PKPI dan Demokrat,” katanya. (Jubi/Alex)




