Tag Archives: di Papua
Di Papua, Dana APBD 2012 Baru Terserap 82,12 Persen
Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, Benny Arisoy (Jubi/Levi)
Jayapura (19/12)—Hingga memasuki minggu kedua Desember 2012, serapan dana APBD 2012 Provinsi Papua baru mencapai 82,12 persen. “Sehingga diharapkan pada akhir anggaran, tanggal 31 Desember 2012 sudah bisa mencapai 99 persen,” kata Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua, Benny Arisoy, saat ditemui di Kantor DPR Papua, Rabu (19/12).
Menurut Arisoy, penyerapan dana di pemerintah daerah Papua tergantung dari SKPD dan pemeritah kabupaten/kota sebagai pengguna anggaran. “Jika pelaksaan pekerjaan di setiap SKPD berjalan dengan baik, tentunya akan perpengaruh terhadap penyerapandana. Kita masih tunggu laporan dari masing-masing SKPD selaku pengguna anggaran,” katanya.
Arisoy yang
Era “DOM” Kembali Berlaku di Papua
Suasana Jumpa Pers Elsham Papua (Jubi/Musa)
Jayapura (19/12)—Lembaga Study dan Advokasi Hak Asasi Manusia (ELSHAM) Papua di Jayapura, menyatakan era Daerah Operasi Militer (DOM) yang pernah diberlakukan pada dekade 1970 – 2000 silam kembali berlaku di Papua. Pernyataan itu bertolak dari sejumlah kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2011 hingga akhir 2012.
Hal ini terungkap dalam press reales yang diberikan kepada wartawan saat lembaga itu menggelar jumpa pers di kantornya di Padang Bulan Abepura, Jayapura, Rabu (19/12).
Melalui siaran pers yang dibacakan koordinator Advokasi ELSHAM Papua, Sem Rumbrar menyatakan intensitas konflik dan kekerasan di Tanah Papua sejak Agustus 2011 hingga Desember 2012 menunjukan peningkatan yang cukup signifikan.
ELSHAM mencatat beberapa
Gayus Manupapami Dimandatkan Bentuk Garda Prabowo di Papua
Gayus Manupapami (Jubi/Roberth Wanggai)
Jayapura (11/12)—Gayus Manupapami, SE dimandatkan Dewan Pimpinan Nasional Partai Gerindra untuk membentuk struktur Gerakan Rakyat Dukung (Garda) Prabowo se tingakt DPD Provinsi, DPC, DP sektor, Koordinator sub sektor dan coordinator unit dan coordinator sub unit rukun tetangga se Provinsi Papua.
Saat dikonfirmasi tabloidjubi.com, Selasa, (11/12) di Jayapura, mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jayapura itu membenarkannya. Gayus Manupapami dipercayakan susun kepengurusan tersebut agar dilaporkan dan diusulkan kepada DPN Garda Prabowo dalam waktu yang tidak terlalu lama. Surat Mandat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum I BIdang GKK DPN Garda Prabowo itu bernomor:732/SM/Garda Prabowo/X/2012.
Wakil Ketua I DPP Gerindra Provinsi
Di Papua, Sembilan Kabupaten Harus Mulai Berbisnis
Ketua KADIN Papua, John Markus Kabey. (Doc.Jubi)
Jayapura (11/12)—Guna meningkatkan ekonomi warga di beberapa kabupaten, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Papua memetakan sembilan kabupaten di Papua agar segera mulai berbisnis.
Ketua KADIN Papua, John Markus Kabey mengatakan, ke sembilan daerah yang mulai harus berbisnis itu adalah Kabupaten Jayapura, Sarmi, Waropen, Bintuni, Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Mamberamo Tengah.
“Ya kita memetakan dan mengusulkan untuk sembilan kabupaten yaitu Jayapura, Sarmi, Waropen, Bintuni, Jayawijaya, Lanny Jaya, Pegunungan Bintang, Yahukimo dan Mamberamo Tengah harus segera berbisnis guna pertumbuhan ekonomi rakyat atau masyarakat setempat,” kata John Markus Kabey, Selasa (11/12).
Menurutnya ada
Negara Gagal Selesaikan Kasus HAM di Papua
Ilustrasi penegakan HAM
Nabire (10/12)—Dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) se-Dunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Korban Pelanggaran HAM menggelar Aksi Bisu di Nabire, Senin (10/12). Aksi ini dimulai dengan melakukan longmarch dari Taman Makam Pahlawan atau depan Taman Gisi menuju ke Kantor Bupati Nabire. Kemudian kembali lagi atau berakhir di depan Taman Gisi.
Penanggungjawab Aksi Bisu, Frans Tomoki mengatakan, aksi ini dimaksudkan untuk menuntut pemerintah Indonesia segera menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM yang selama ini terjadi di Papua. “Sejak Papua dianeksasi ke dalam tangan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), telah terjadi banyak pelanggaran, di antaranya, pembantaian, penculikan,
575 Narapidana Seluruh Lapas di Papua Bakal Dapat Remisi Natal
ILUSTRASI PENJARA
Jayapura (5/12) — Tahun ini sebanyak 575 Narapidana yang berada di seluruh lapas se-Papua bakal mendapat remisi Natal. Dimana 12 diantaranya akan mendapat remisi khusus, yakni langsung bebas.
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kanwilkumham) Papua, Demianus Rumbiak, di Jayapura, Rabu (5/12) mengatakan, terkait PP 28 tahun 2006 untuk narapidana kasus illegal logging, narkoba, dan korupsi yang mendapat remisi sebanyak 94 orang.
“Untuk tahun 2012 kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM akan memberikan remisi khusus Natal bagi narapidana di seluruh Lapas. Jumlah keseluruhan remisi khusus biasa ditambah yang terkait PP 28 berjumlah 563 orang,” katanya.
Menurut Demianus Rumbiak, untuk narapidana yang mendapat remisi khusus biasa sebanyak 469 orang.
“Remisi
6044 Personil Amankan Pemilukada di Papua
Wakapolda Papua, Brigjend Pol. Paulus Waterpauw (Jubi/Roberth Wanggai)
Jayapura (28/11)—Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Papua, Brigjend Polisi Paul Waterpauw menegaskan, kekuatan aparat untuk mengamankan Pemilukada Papua tahun 2012 sebanyak 6044 personil dengan perincian pengamanan difokuskan pada tiga kegiatan yang dibuat, baik yang disiapkan di Polda sendiri, kemudian yang di Polres, dan jajarannya, serta yang diback-up TNI.
“Disini secara rinci bahwa kekuatan di Mapolda Papua sendiri kurang lebih 1255 personil, di Polres dan jajarannya 4850 dan untuk back up TNI ada 450. Jadi kurang lebih seluruh personil itu ada 6044,” kata orang nomor dua di jajaran Polda Papua itu.
Menurut Paulus, pola pengamanan yang dibuat itu meliputi rawan satu dan