Tag Archives: DPRD
DPRD MINTA PEMKOT BANGUN SISTEM PERINGATAN DINI
Sidang penutupan LKPJ Walikota Jayapura tahun anggaran 2012 (Jubi/Sindung)
Jayapura, 3/5 (Jubi) - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dalam penutupan LKPJ Pemkot tahun anggaran 2012, meminta agar secepatnya pemerintah Kota Jayapura (Pemkot) membangun sistem peringatan dini (early warning system) kepada pemerintah agar agenda pemerintahan yang meliputi perencanaan, penganggaran dan pengawasan jika ingin mencapai WTP.
“ Catatan dan rekomendasi dari DPRD, sesungguhnya bukan mencari-cari kesalahan, mengikat atau menuding pihak manapun. Namun, kesemuanya dipaparkan sehingga menjadi suatu proses pembelajaran yang bermoral dan beretika kepada masyarakat terkait hal-hal apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah,” kata Ketua DPRD, Jacob Ingratubun dalam sambutan tertulisnya, di
DEWAN PERSOALKAN JATAH BBM KE DISTRIK WAAN
Anggota DPRD Merauke, Soter Kamiawi. Jubi/Ans
Merauke, 22/3 (Jubi) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke mempersoalkan jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebanyak sepuluh ton bagi masyarakat di Distrik Waan yang hingga sekarang tak pernah diterima masyarakat. BBM yang ada, tidak diketahui pendropingannya setelah sampai di Distrik Kimaam.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Merauke, Soter Kamiawi ketika ditemui tabloidjubi.com diruang kerjanya, Jumat (22/3), menuturkan, kuota BBM bagi masyarakat di Distrik Waan, disalurkan melalui Kimaam. Hanya saja, begitu sampai disana, tidak diketahui lagi. “Terus terang, sejak Distrik Waan dibentuk, hingga sekarang, BBM belum pernah didapatkan. Padahal, kuotanya sangat jelas yakni 10 ton yang harus didroping dan didapatkan
KASUS KORUPSI 44 ANGGOTA DPR DAN SEKDA PB STAGNAN
Ilustrasi Palu Sidang (IST)
Jayapura, 12/3 (Jubi) – Kasus koruspi 44 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Barat di Manokwari dan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, Marthen Luther Rumadas stagnan atau sama sekali tak berjalan maju.
Hal ini terungkap dalam siaran pers yang diterima dari Jaringan Advokasi LSM Papua Barat kepada tabloidjubi.com melalui surat elektronik (email), Senin (11/3) malam. Dari dalam siaran pers tersebut, Jaringan itu menyebut, dari pantauan Jaringan Advokasi LSM Papua Barat terhadap Proses hukum dugaan korupsi dana APBD Papua Barat tahun 2010-2011 sebesar Rp. 22 milyar yang menyeret 44 anggota DPR Papua Barat, bersama Mantan Sekda Papua Barat, Marthen Luther Rumadas, sama sekali tidak berjalan maju alias stagnan.
Padahal, lanjut dia, penetapan
PEMKAB MERAUKE DIDESAK FUNGSIKAN PASAR WAMANGGO
Pertemuan bersama anggota DPRP di RM Sederhana. Jubi/Ans
Merauke (3/3)— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke didesak untuk segera meresmikan Pasar Wamanggo agar dapat digunakan dan atau difungsikan oleh para pedagang untuk berjualan.
Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Fransiskus Ohoiwutun saat berlangsung pertemuan dengan anggota DPR-Papua, Adolf Alpius Asmuruf di Rumah Makan Sederhana, Sabtu (2/3). “Saya kira jika masih ada pekerjaan kecil yang hendak diselesaikan, nantinya bisa diatur dari belakang. Tetapi diresmikan terlebih dahulu dan para pedagang menempati los pasar yang ada untuk berjualan sebagaimana biasa,” pintanya.
Frans juga mengungkapkan, pihaknya mendukung jika pemerintah menyerahkan
PERLU PARA-PARA ADAT UNTUK SELESAIKAN BATAS HAK ULAYAT
Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Abisay Rollo (Jubi/Sindung)
JAYAPURA, 26/2 (JUBI) –Belum jelasnya batas kampung-kampung di Kota Jayapura membuat polemik berkepanjangan terkait hak ulayat tanah adat, sehingga diperlukan adanya para-para adat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
Tokoh adat Skouw, Abisay Rollo yang juga ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura menilai perlu adanya keikutsertaan pemerintah Kota Jayapura untuk memfasilitasi para-para adat guna membicarakan letak batas kampung adat yang belum jelas di Kota Jayapura.
Pasalnya, persoalan yang dihadapi hak ulayat tanah tidak hanya antara persoalan pribadi dengan pribadi akan tetapi juga mengikutsertakan pemerintah dan pihak swasta. Sehingga mempengaruhi perkembangan pembangunan yang ada. “Yang sering terjadi adanya penjualan
SEMBILAN ANGGOTA DPRD MERAUKE WALK OUT
Sidang DPRD Merauke untuk bahas RAPBD (Jubi/Ans)
Merauke (11/2), Jubi—Sebanyak sembilan orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke dari Fraksi Partai Golkar melakukan aksi walk out dari ruangan sidang dan tidak mengikuti sidang pembahasan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) yang telah memasuki tahap akhir. Meski mereka melakukan aksi demikian, sidang tetap dilanjutkan hingga penutupan yang dihadiri 16 anggota dewan lain.
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka dalam pidatonya pada penutupan sidang pembahasan RAPBD Sabtu (9/2) mengungkapkan, diskusi pembahasan RAPBD memiliki makna tersendiri terutama dalam mewujudkan kesepahaman untuk merealisasikan kepentingan bagi masyarakat yang mendiami 160 kampung, delapan kelurahan dan 20 distrik.
Lebih
DEWAN SOROTI JAWABAN BUPATI MERAUKE
Ketua DPRD Merauke, Leonardus Mahuze (Jubi/Ans)
Merauke 7/2 (Jubi)—- Bertempat di ruangan pertemuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke, berlangsung pertemuan antara anggota dewan dan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. Pertemuan tersebut dilakukan setelah muncul kekecewaan dari para wakil rakyat akan jawaban Bupati Merauke terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang dibacakan Wakil Bupati, Sunarjo beberapa waktu lalu.
Ketua DPRD Kabupaten Merauke, Leonardus Mahuze dalam arahannya, Kamis (7/2) mengungkapkan, adanya rasa kekecewaan dari semua anggota dewan, lantaran apa yang dimasukan dalam pandangan fraksi sesuai aspirasi masyarakat, sepertinya tidak ditanggapi baik. “Terus terang, kami melihat seolah-olah pemerintah bersikap arogan dan tak memberikan perhatian terhadap
DPRD MERAUKE ADU PENDAPAT TERKAIT HUTANG BAWAAN
Pertemuan di DPRD bersama Bupati Merauke, Romanus Mbaraka. Jubi/Ans
Merauke, 7/2 (Jubi)—Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke beradu argumentasi, terkait hutang bawaan yang belum diselesaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke kepada pihak ketiga, setelah pekerjaan fisik seperti jalan maupun gorong-gorong yang telah dinikmati masyarakat selama beberapa tahun terakhir.
Pantauan tabloidjubi.com diruangan sidang dewan, Kamis (7/2), dua anggota dewan masing-masing, Fransiskus Ohoiwutun dan Moses Kaibu tetap ngotot agar pemerintah tidak melakukan pembayaran. Sedangkan Leonardus Mahuze dan Jorgen Betaubun berharap agar pemerintah harus segera menuntaskan, karena hasil yang dikerjakan berupa jalan dan jembatan dengan total dana kurang lebih sebelas milyar, telah
PASAR AMPERA HARUS DITEMPATI ORANG ASLI PAPUA
Pasar Ampera yang telah selesai dikerjakan. Jubi/Ans
Merauke, 6/2 (Jubi)— Wakil Bupati Merauke, Sunarjo mengungkapkan, secara fisik, Pasar Ampera yang beralamat di Jalan Paulus Nafi, dari fisiknya telah rampung dan sedang dalam proses finishing terutama berkaitan dengan penyediaan sarana persampahan yang merupakan bagian integral dari pembangunan dan diharapkan dalam waktu dekat, sudah difungsikan.
Demikian disampaikan Sunarjo ketika membaca tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPRD Merauke, Rabu (6/1). Dikatakan, pada prinsipnya, pembangunan pasar yang dilakukan pemerintah adalah merupakan bagian dari pelayanan publik. Sehingga penataan dan pengaturan, harus dilakukan dengan sebaik mungkin.
Pembangunan Pasar Ampera, katanya, adalah sebagai akibat dari
PT. SIS Belum Realisasikan Janjinya Untuk Masyarakat Senegi
Ketua DPRD Merauke, Leonardus Mahuze (Jubi/Ans)
Merauke (3/1)— Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, Leonardus Mahuze mengungkapkan, PT. SIS yang bergerak dalam bidang penebangan hutan milik masyarakat di Kampung Senegi, Distrik Okaba, belum merealisasikan janji-janjinya yang disampaikan ketika sudah mulai melakukan kegiatan di sana.
Demikian disampaikan Leo saat ditemui tabloidjubi.com, Kamis (3/1). Dikatakan, janji dari PT SIS untuk menyekolahkan anak-anak dari Kampung Senegi hingga bangku perguruan tinggi, tidak direalisasikan sampai dengan sekarang. Begitu juga dengan pembangunan perumahan, listrik dan air bersih, hingga sekarang tak kunjung dilakukan. Akibatnya, masyarakat yang nota bene sebagai pemilik hak ulayat, merasa dikorbankan.
Sampai sekarang,