Tag Archives: DPRP
MASYARAKAT INGIN APARAT YANG BACK UP MIRAS DIPECAT
Wakil Ketua Baleg DPR Papua, Albert Bolang. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 7/5 (Jubi) – Guna mengetahui usulan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) Miras yang sedang diproses di legislatif, Badan Legislasi (Banleg) DPR Papua melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Papua.
Wakil Ketua Baleg DPR Papua, Albert Bolang mengatakan, ada masukan menarik dari masyarakat saat pihaknya melakukan sosialisasi di Kabupaten Mimika, Papua. Masyarakat disana ingin agar aparat penegak hukum, pemerintah atau pejabat penyelenggara negara yang memback up peredaran miras dipecat.
“Kami akan menambahkan dan akan dirumuskan serta diperjuangkan secara politik tentang hal ini. Itu yang diminta oleh konstituen saya yang dari Timika dan beberapa daerah ini. Jadi jika terbukti, langsung untuk dipecat,”
KOMISI A DPR PAPUA SOSIALISASIKAN PERDASUS 11 KURSI
Wakil Ketua Komisi A DPR Papua, Yanni. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 25/4 (Jubi) - Menindak lanjuti amanat UU Otsus terkait 11 kursi untuk orang asli Papua di DPR Papua yang sekarang menjadi 14 kursi, Komisi A DPR Papua mensosialisaikan Perdasus tata cara pengangkatannya, Kamis (25/4) di Hotel Sahid, Entrop, Kota Jayapura.
Wakil Ketua Komisi A, Yanni mengatakan, pihaknya berupaya menemukan formula yang tepat karena hingga saat ini jatah kursi untuk orang asli Papua di DPR Papua masih terkatung-katung dan belum ada tata cara pengangkatannya.
“Tadi kami mensosialisasikan Perdasus tata cara pengangkatan anggota DPR Papua yang merupakan turunan dari UU Otsus dimana seperempat anggota DPRP keterwakilan orang asli Papua. Selama ini karena di Papua tidak ada Parpol lokal, maka 11 kursi itu diperebutkan
DPRP DAN PEMERINTAH TIPU MAMA-MAMA PAPUA?
SUASANA HEARING (JUBI/APRILA)
Jayapura, 22/3 (Jubi) – Herman Rahail, Anggota Komisi D DPRP mengatakan, DPRP dan pemerintah selema ini telah menipu Mama-mama Pedagang Asli Papua. Hal ini dikatakan dalam hearing Komisi D DPRP dengan SOLPAP hari ini, Jumat (22/3) di Ruang Banggar DPRP Jayapura.
“Semua orang tahu, dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mengucur ke Provinsi Papua bukanlah jumlah yang kecil. Sekian tahun Mama-mama pedagang asli Papua memperjuangkan pasar permenen ini tetapi sekian lama juga DPRP dan pemerintah seolah ‘menulikan telinga’. Di dalam ruangan ini, saya pernah mengatakan jangan sampai pemerintah dan DPRP sendirilah yang telah menipu Mama-mama Papua kita,” ungkap Herman Rahail.
Dalam hearing yang yang dihadiri berbagai pihak tersebut, Rahail berharap berapapun
LAGI, SOLPAP BERTEMU DPRP
SUASANA HEARING SOLPAP DENGAN DPRP (Jubi/Aprila)
Jayapura, 22/3 (Jubi)-Sekali lagi, Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) guna menanyakan kelanjutan rencana pembangunan pasar permanen bagi Mama-mama Papua yang berlangsung, di Ruang Banggar DPRP, Kota Jayapura, Jumat (22/3).
“Terima kasih banyak untuk rekan-rekan Komisi D DPRP; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Michael Kambuaya; Kepala Perum Damri Provinsi Papua, Metusalah Itaar; Kabid Cipta Karya dari Dinas PU Provinsi Papua, Yan Ukago; rekan-rekan SOLPAP dan mama-mama pedagang yang telah hadir dalam pertemuan kali ini,” kata Yan Mendenas, Ketua Komisi D DPRP membuka hearing yang kesekian kalinya selama lima tahun terakhir yang terus membahas rencana pembangunan pasar
TUNGGU GUBERNUR BAHAS 14 KURSI
Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 21/3 (Jubi) – DPR Papua masih menunggu gubernur Papua terpilih dilantik, guna membahas jatah 14 kursi untuk orang asli Papua di lembaga tersebut.
Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPR Papua, Yan Mandenas mengatakan, pihaknya berharap gubernur definitif nantinya bisa duduk bersama DPR Papua untuk membahas 14 kursi itu sebelum Perdasusnya digodok oleh Badan Legislasi dan disahkan dalam paripurna DPR Papua. Namun yang pasti, mekanisme rekrutmen untuk kursi Otsus tersebut tidak seperti kursi Parpol.
“Inikan adalah keberpihakan Otsus. Gubernur terpilih nantinya kita harap bisa bersama-sama dengan kami membahas ini, karena ini juga menyangkut anggaran. Nantinya harus ada kesepakatan antara gubernur dan DPR Papua sebelum
TAK MALU, OKNUM ANGGOTA DEWAN GUNAKAN KARTU JAMKESMAS
Kartu Jamkesmas (IST)
Jayapura, 12/3 (Jubi) – Ada dugaan, sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Papua mengunakan kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diperuntukan bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di Rumah Sakit. Mereka (anggota dewan) yang menggunakannya kartu yang di Papua di sebut Jamkespa (Jaminan Kesehatan Papua) tersebut tak mau mengakui jabatannya.
“Jika ditelusuri secara baik di Rumah Sakit, memang ada anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan Jamkespa,” kata Daniel Rumaropen, Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura kepada tabloidjubi.com, belum lama ini. Menurut Daniel, tindakan penggunaan Jamkespa itu jelas tidak sesuai prosedur.
Daniel mengaku, selain sebagai kepala keperawatan
HARUS ADA REGULASI 14 KURSI ORANG ASLI PAPUA DI DPRP
Kenius Kogoya. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 8/3 (Jubi) – Jatah 11 kursi yang kini menjadi 14 kursi di DPR Papua (DPRP) untuk Orang Asli Papua (OAP) hingga saat ini masih kerap menjadi perdebatan.
Anggota DPR Papua dari Fraksi Pembaharuan Papua, Kenius Kogoya menilai, harus ada regulasi atau aturan yang meningkat agar nantinya jatah 14 kursi untuk OAP itu, sehingga tak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan.
“Mamang harus ada regulasi untuk jatah 11 kursi yang kini menjadi 14 kursi itu. Tapi sampai saat ini DPRP belum membahasnya karena belum ada masukan dari eksekutif,” kata Kenius Kogoya, Jumat (8/3).
Menurutnya, eksekutif perlu menyetujui dan memberikan masukan ke DPR Papua karena nantinya akan menyangkut beberapa hal penting. Termasuk masalah pembiayaan. “Namun memang ada
DPRP TUNGGU GUBERNUR DEFINITIF BAHAS ASSET DAERAH
Anggota Komisi C DPR Papua, Nason Utty. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 8/3 (Jubi)—Komisi C DPR Papua menunggu gubernur definitif untuk membahas sejumlah asset daerah yang dianggap bermasalah.
Anggota Komisi C DPR Papua, Nason Utty mengatakan, pihaknya telah meninjau dan menginvetarisir sejumalah asset Pemda Provinsi Papua yang sampai saat ini pengelolaannya ditangani beberapa perusahaan daerah termasuk PT. Irian Bhakti. Kesimpulannya, ada banyak asset yang dikelola tidak sesuai kesepakatan dan peraturan daerah (perda).
“Terget tidak tercapai, sehingga dikategorikan tidak bermanfaat. Justru menjadi kerugian PAD. Agenda kami Pansus Asset Daerah, melakukan pembahas dan pemanggilan setiap lembaga pengelolah asset Pemda itu. Baik yang sudah dihibahkan, maupun yang baru. Tapi karena ini
HAK ULAYAT JADI TEMUAN GENTING DPRP
Ketua Fraksi Pikiran Rakyat DPRP, Yan Mandenas. (Jubi/Arjuna)
SENTANI, 24/2 (Jubi) – Permasalahan hak ulayat Bandara Sentani Jayapura menjadi salah satu temuan genting yang dihadapi pihak Bandara, saat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) Papua melakukan kunjungan kerja, sabtu kemarin.
Dari hasil pertemuan Komisi D DPRP dan pihak Bandara Sentani selama 2 jam ini, dicapai beberapa temuan permasalahan yang akut yaitu permasalahan hak ulayat, perpanjangan landasan dan renovasi ruang tunggu bandara sentani.
Yan Mandenas selaku Ketua Komisi D DPR Papua mengakui bahwa permasalahan akut yang dihadapi Pemerintah dalam membangun wilayah Papua adalah hak ulayat masyarakat.
Padahal saat dirinya bertemu Mentri perhubungan, Mentri tersebut mengungkapkan secara prinsip pemerintah
DPR PAPUA AKAN DORONG PENGESAHAN PERDA MIRAS
Waket I DPR Papua, Yunus Wonda. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 19/2 (Jubi)—Dewan Pewakilan Rakyat (DPR) Papua akan mendorong agar Peraturan Daerah (Perda) tentang pelarangan peredaran Minuman Keras (Miras) atau Perda Miras disahkan oleh gubernur depenitif mendatang.
Wakil Ketua (Waket) I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, sebenarnya legislatif sudah membuat Perda Miras beberapa waktu lalu. Hanya saja, belum disahkan oleh gubernur Papua saat itu.
“Kedepannya kami akan dorong agar Perda Miras tersebut bisa disahkan. Kami akan minta gubernur depenitif nantinya untuk duduk bersama membicarakan itu. Saat gubernur lalu, kita tidak menemui kata sepakat sehingga pengesahan Perda tersebut tertunda,” kata Yunus Wonda, Selasa (19/2).
Menurutnya, salah satu kendala pengesahan Perda Miras