Tag Archives: KNPB
ROMARIO CS DIPUTUSKAN 8 BULAN PENJARA
Romario CS (IST)
Jayapura, 14/05 (Jubi) – Dakwaan makar, memiliki senjata api dan bahan peledak membawa keenamnya harus menjalani delapan bulan penjara.
Sidang terhadap enam orang aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Timika digelar pada hari ini, Selasa (14/05) di Pengadilan Negeri Timika. Persidangan ini akhirnya memutuskan keenam aktivis KNPB, masing-masing Yakonias Womsiwor (30), Paulus Maryom (24), Alfret Marsyom (34), Steven Itlay (26), Yanto Awerkion (19) dan Romario Yatipai (29) harus menjalani delapan bulan penjara.
“Atas tuntutan satu tahun penjara dari JPU dan Pleidoi PH yang meminta enam aktivis KNPB Timika untuk dibebaskan, Hakim Pengadilan Negeri Timika akhirnya memutuskan delapan bulan penjara.” kata Romario Yatipai kepada Jubi usai persidangan.
Lima
KETUM KNPB DIAMANKAN KARENA TAK SESUAI KESEPAKATAN
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 13/5 (Jubi) – Aparat kepolisian mengkalim mengamankan Ketua Umum Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo saat akan melakukan aksi demo karena tidak sesuai dengan kesepakatan.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol I Gede Sumerta Jaya mengatakan, polisi mengamankan Victor Yeimo karena yang bersangkutan menyalahi kesepakatan yang sudah ditetapkan serta melakukan perlawanan terhadap aparat.
“Victor Yeimo tidak ditangkap, hanya diamankan. Kan kalau ditangkap harus ada surat penangkapan dan lainnya. Sementara kalau diamankan hanya untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tadi ada negosiasi karena sesuai kesepakatan, demo hari ini hanya menggunakan truk. Tidak ada arak-arakan sepede
KNPB: KAMI TAK AKAN TUNDUK TERHADAP GERTAKAN
Logo KNPB (Ist)
Jayapura, 11/5 (Jubi) - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengklaim tak akan pernah tunduk terhadap gertakan aparat keamanan. “Penjajah mau larang atau tidak, merebut kemerdekaan itu ideologi bangsa,” kata Juru Bicara KNPB, Wim Medlama, menangapi komentar pihak Polda Papua di media lokal yang terbit pada Sabtu (11/5) tentang larangan demo KNPB pada Senin (13/5) nanti.
Menurut Wim, merebut kemerdekaan harus pasti ada perlawan bukan tunduk kepada penjajah atau pembunuh dan lainnya. “Gertakan terhadap rakyat dengan melarang, tidak beri izin, tidak memenuhi syarat aksi demonstrasu itu cerita basi. Apapun caranya, KNPB siap memediasi rakayt turun jalan,” katanya, Sabtu (11/5).
Soal pemberitahuan kepada pihak keamanan, menurut Wim, pihak KNPB sudah
POLISI KEMBALI LARANG AKSI DEMO DAMAI WARGA PAPUA
Demo KNPB menuntut Refrendum beberapa waktu lalu (dok/Jubi)
Jayapura, 11/05 (Jubi) – Kepolisian Daerah (Polda) Papua kembali mengeluarkan larangan aksi demo damai warga Papua untuk memprotes penggunaan senjata berlebihan oleh aparat keamanan, tanggal 31 April dan 1 Mei lalu yang menyebabkan tiga warga Distrik Aimas, Sorong, tewas. Aksi demo damai ini rencananya akan digelar di Kantor Majelis Rakyat Papua, Senin (13/05).
“KNPB tak terdaftar di Kantor Kesbangpol Linmas sehingga bisa dianggap KNPB adalah organisasi yang tak memiliki AD/ART dan tak berdasarkan hukum,” Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, SIK, kepada wartawan, Jumat (10/05).
Lanjut Kabid Humas Polda Papua, meskipun Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo
PROTES TINDAKAN APARAT KEAMANAN, KNPB AKAN DUDUKI MRP
Ilustrasi
Jayapura, 08/05 (Jubi) – Apakah kami bukan pemilik sah di atas negeri ini? Setiap aktivitas hidup orang Papua diatas tanah ini dikekang dan dibunuh dibawah bedil senjata penguasa?
Victor Yeimo, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengatakan pada Jubi, Rabu (08/05), KNPB bersama organ-organ perjuangan, NGO, Gereja dan Ikatan-Ikatan Paguyuban akan memediasi rakyat Papua Barat untuk turun jalan dalam aksi damai menduduki MRP pada Senin, 13 Mei 2013 nanti.
“Kami menyerukan kepada seluruh jaringan KNPB dan organ perjuangan lainnya di seluruh wilayah Papua, dan juga anak negeri yang ada di luar Papua, di Indonesia maupun di Luar Negeri agar bersolidaritas bersama dalam aksi nasional ini.” kata Yeimo.
Ketua Umum KNPB mempertanyakan tindakan aparat
MEDLAMA: PEMERINTAH INDONESIA JANGAN SALAH TAFSIR
ROCKY WIM MEDLAMA (JUBI/APRILA)
Jayapura, 6/5 (Jubi)– Rocky Wim Medlama, Jurubicara Komite Nasional Papua Barat menghimbau pemerintah Indonesia untuk tidak salah menafsirkan berita tentang peresmian Free West Papua Campaig Office di Inggris.
“Kami ingin mengklarifikasi kepada pemerintah Indonesia bahwa peremsian Kantor Free West Papua Campaign di Inggris bukan dibuka sekelompok orang tetapi walikota sendiri yang membuka atau meresmikan,” kata Rocky Wim Medlama dihadapan wartawan di Prima Garden Coffee, Abepura, Kota Jayapura, Senin (6/5).
Medlama meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak salah tafsir saat memberikan informasi kepada publik tentang hal yang benar atau fakta. Dokumen yang diterima pihak Medlama dari Inggris menyatakan, bahwa kantor ini dibuka secara resmi
SEMINAR PERJUANGAN PAPUA AKAN DIGELAR
Logo KNPB (Goole.com)
Jayapura, 26/4 (Jubi) - Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyebarkanselebaran yang berisi informasi semintar terbuka bertemakan persatauan faksi politik Papua Merdeka dalam menanggapi isu-isu dalam negeri Papua Barat maupun isu Internasional. Panitia akan mengahdirkan pemibicara berkelas dalam perjuangan Papua merdeka.
“Seminar terbuka diselengarakan oleh KNPB pada Sabtu, 27 April 2013 pukul 9 .00 WIT, bertempat di Asrama Nimboran, Padangbulan, Abepura, Kota Jayapura. Seminar ini diberi tema ‘Bersatu dalam Isu Nasional dan Internasional,” demikian judul tulisan yang tertera dalam selebaran yang dibagikan KNPB di persipangan jalan Abepura, Jumat (26/4).
Informasi seminar itu dibenarkan juru bicara KNPB, Wim Medlama saat diknfirmasi tabloidjubi.com di
KNPB MENOLAK SOLUSI APAPUN KECUALI REFERENDUM
Demo KNPB menuntut Refrendum beberapa waktu lalu (Dok. Jubi)
Jayapura, 25/4 (Jubi)—Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menolak semua solusi yang diwacanakan orang Papua maupun pemerintah Indonesia. KNPB hanya menerima solusi tunggal, refrendum. “Pada prinsipnya KNPB tidak mendukung entah itu dialog atau pengakuan dan kami tetap mendorong isu referendum,”ujar Juru Bicara KNPB Wim Medlama kepada tabloidjubi.com, Rabu (25/4).
Menurut Wim Medlama, KNPB akan konsisten memperjuangkan solusi penyelesaian masalah Papua melalalui Refrendum. “Pada prinsipnya KNPB memediasi rakyat dengan mekanisme internasional dengan isu tunggal self determinition (Refrendum) yang rasional,”ujarnya.
Sekali pun begitu, secara tersirat KNPB, menurut Wim Medlama, tidak seradikal itu. KNPB melihat
KNPB SERUKAN PERINGATI 1 MEI SEBAGAI HARI PENDUDUKAN ILEGAL INDONESIA DI TANAH PAPUA
Victor Yeimo (abc.net.au)
Jayapura, 24/04 (Jubi) – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua, baik diluar maupun yang ada diatas tanah Papua agar mengenang dan memperingati 50 tahun pendudukan kolonial Indonesia di Papua dalam bentuk Aksi Damai, Ibadah dan atau Mimbar Bebas di Gereja atau di Lapangan Terbuka, pada tanggal 1 Mei 2013 mendatang.
Dilansir dari website resmi KNPB, tanggal 1 Mei 1963 disebutkan bahwa Indonesia secara ilegal menduduki wilayah Papua. Dengan demikian, pada 1 Mei 2013 nanti, tepat sudah 50 tahun atau setengah abad lamanya Indonesia menganeksasi Papua kedalam NKRI. Hari itu Rakyat Papua mengenangnya sebagai hari awal penderitaan bangsa Papua.
Ketua Umum KNPB, Victor Yeimo dalam seruan KNPB tersebut mengatakan selama 50 tahun
ENAM AKTIVIS KNPB TIMIKA DIDAKWA MEMILIKI SENJATA TAJAM DAN BOM IKAN
Enam aktivis KNPB dalam persidangan (knpbnews.com)
Jayapura, 17/2 (Jubi)-Persidangan enam aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Timika telah dilakukan sejak tanggal 7 Februari 2013 di Pengadilan Negeri Timika Jl.Yos sudarso, Sempan Timika-Papua Barat.
Sejauh ini telah dilakukan dua kali persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan eksespsi terdakwa/pengacara. Olga Hamadi, pengacara keenam aktivis KNPB, kepada tabloidjubi.com mengatakan dalam sidang kedua pada tanggal 14 Februari 2013 pengacara keenam terdakwa membacakan eksepsi yang menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Prosedur-prosedur yang dilakukan dengan tidak sesuai aturan-aturan yang ditetapkan oleh KUHAP, sehingga seluruh proses penyedikan yang dilakukan sampai dengan terbitnya