Tag Archives: OPM
SIAPA BENNY WENDA PENDIRI KANTOR OPM DI OXFORD
Benny Wenda (Ist)
Jayapura, 12/5 (Jubi-merdeka.com) – Indonesia kaget dan panik dengan aksi seorang Benny Wenda mendirikan Kantor Kampanye OPM di Oxford, Inggris. Banyak pihak menilai pemerintah Indonesia kecolongan dalam diplomasi luar negeri.
Reaksi panik dari pemerintah yang kecolongan sangat terlihat dari komentar Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY). “Pemerintah Inggris menyatakan tetap dukung NKRI. Namun, kegiatan di Oxford itu akan mengganggu hubungannya dengan Indonesia,” tulis Presiden Yudhoyono di akun jejaring sosial, twitternya @SBYudhoyono, Senin malam minggu lalu.
Kita pasti penasaran, siapa sih Benny Wenda yang berhasil mencari dukungan ke Inggris? Bagaimana bisa Benny Wenda menyeberang sampai ke Inggris untuk memperjuangkan kemerdekaan
MENLU PANGGIL DUBES INGGRIS TERKAIT KANTOR OPM DI OXFORD
Dubes Inggris untuk Indonesia, Mark Canning (British Embassy)
Jayapura, 06/05 (Jubi) – Mentri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Marty Natalegawa, memanggil Duta Besar (Dubes) Inggris, Mark Canning untuk menyampaikan keprihatinan yang mendalam dari Pemerintah Indonesia menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford.
“Hari ini saya dipanggil untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Marty Natalegawa. Bapak Menteri menyampaikan secara jelas tentang keprihatinan yang mendalam dari Pemerintah Indonesia menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford.” kata Mark Canning melalui rilis persnya yang diterima redaksi Jubi, Senin (06/05).
Canning mengatakan dirinya menjelaskan kepada Menlu bahwa Inggris sangat memahami kesensitifan isu ini bagi Indonesia.
KANTOR OPM DIBUKA, ANGGOTA DPR RI MINTA PEMERINTAH BEKUKAN HUBUNGAN DENGAN INGGRIS
Poster pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris (bennywenda.org)
Jayapura, 05/05 (Jubi) – Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Ramadhan Pohan mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk segera membekukan atau menurunkan tingkat hubungan Indonesia dengan Inggris jika Inggris tidak menutup kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris.
“Ini adalah isu sensitif, karenanya kita perlu melihatnya secara komprehensif. Pemerintah RI perlu tegas mendesak Inggris menutup kantor OPM itu. Jika Inggris ngeyel dan menolak, saya usul Pemerintah RI segera membekukan atau minimal menurunkan tingkat hubungan kedua negara.” tulis Ramadhan Pohan, dalam rilis persnya di linimasa akun twitter @ramadhanpohan1, Minggu (05/05).
Pohan, yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, mengingatkan
OPM BUKA KANTOR DI INGGRIS, DUBES INGGRIS : “DEWAN TAK DIARAHKAN OLEH PEMERINTAH”
Dubes Inggris untuk Indonesia, Mark Canning (British Embassy)
Jayapura, 5/5 (Jubi) – Menanggapi rencana pemanggilan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Joko Suyanto, Kedutaan Besar Inggris (Kedubes) mengatakan Dewan di Inggris tak diarahkan dengan cara apapun oleh pemerintah.
“Saya berharap untuk menjelaskan posisi kami terhadap subjek, yang kami tahu adalah salah satu yang sensitif buat Pemerintah Indonesia.” demikian disampaikan Dubes Inggris, Mark Canning melalui rilis persnya di laman facebook Kedubes Inggris, Sabtu (4/5).
Rilis pers ini diterbitkan oleh Kedubes Inggris berkaitan dengan rencana pemanggilan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
RUBEN MAGAY: DUA JENDERAL JANGAN SALING ANCAM
Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 8/4 (Jubi) – Pasca rencana penetapan DPO oleh Polda Papua terhadap panglima tertinggi OPM, Goliat Tabuni (GT), membuat yang bersangkutan mengancam balik akan menembak Kapolda Papua.
Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay meminta agar dua jenderal yakni Kapolda Papua, Irjen Pol Tito Karnavian dan pimpinan tertinggi OPM Jenderal Goliat Tabuni tidak lagi saling ancam.
Ia mengatakan, jangan sampai sikap keras keduanya justru akan terus mengorbankan rakyat Papua. Untuk itu kedua jenderal ini harus mencari solusi bagaimana langkah terbaik yang dilakukan. Selain itu, Kapolda Papua diminta tidak langsung menetapkan GT sebagai DPO.
“Saya harap kapolda bisa mengungkap fakta dan bukti bagaimana GT bisa ditatapkan DPO. Goliat
DPM Vanuatu : PAPUA BARAT HARUS MENJADI ANGGOTA MSG
Solidaritas Vanuatu dengan Juru Kampanye Papua Barat (dailypost.vu)
Jayapura, 20/3 (dailypost.vu/Jubi) – “Saya ingin melihat Papua Barat diakui dalam MSG dalam pertemuan MSG mendatang di New Kaledonia bulan Juli tahun ini,” kata Deputi Perdana Menteri Vanuatu, Ham Lini kepada Vanuatu Daily (19/3) ketika Kampanye Pembebasan Papua Barat oleh Benny Wenda ditujukan pada anggota parlemen Vanuatu di Parliament House.
Lini mengatakan masyarakat Papua Barat telah mencari bantuan ini cukup lama dan sekarang saatnya mereka diakui dalam Melanesian Spearhead Group (MSG).
“Kami telah mendengar tangisan penderitaan mereka untuk bebas dari Indonesia, terlalu lama. MSG akan memberi mereka sebuah platform kuat dan platform yang sah untuk membuat suara mereka didengar, “kata
JONAH WENDA: HARUS ADA RUANG PERUNDINGAN ANTAR DUA BANGSA
Jonah Wenda (Carol/Jubi)
Jayapura, 13/3 (Jubi) — Juru Bicara TPN/OPM, Jonah Wenda mengatakan kepada Pemerintah Pusat di Jakarta untuk melakukan perundingan antara dua bangsa, Papua Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di bawah pengawasan pihak ketiga.
Harapan untuk melakukan perundingan antara dua bangsa ini, disampaikan kepada elit birokrasi Pemerintah Indonesia di Papua untuk memberi sinyal kepada Pemerintah Pusat di Jakarta untuk melakukan perundingan dengan elit perjuangan bangsa Papua, diwakili TPN/OPM. “Pangdam, DPRP dan Polda Papua harus menyampaikan kepada Jakarta untuk melakukan perundingan antara bangsa Papua dan Papua Barat dengan NKRI di bawah pengawasan pihak ketiga,” kata Wenda, Selasa (12/3) di Jayapura.
Perundingan ini dengan Pemerintah Pusat sejalan
WEST PAPUA REPORT MARCH 2013 by WEST PAPUA ADVOCACY TEAM (WPAT)
Caption by ETAN – TNI 753 Btn interrogating locals in Sinak ( Malanesia.com via West Papua Media)
Jayapura, 11/3 (Jubi-Etan)-This is the 107th in a series of monthly reports that focus on developments affecting Papuans. This series is produced by the non-profit West Papua Advocacy Team (WPAT) drawing on media accounts, other NGO assessments, and analysis and reporting from sources within West Papua. This report is co-published by the East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). Back issues are posted online at http://www.etan.org/issues/wpapua/default.htm. Questions regarding this report can be addressed to Edmund McWilliams at edmcw@msn.com. If you wish to receive the report directly via e-mail, send a note to etan@etan.org.
The Report leads with “Perspective,” an opinion
TNI Vs OPM DI BUMI HITAM, LUKA BAGI RAKYAT HITAM
Rickson M.P. Edowai, ST., S.Kom (Dok Pribadi)
Oleh : Rickson M.P. Edowai, ST., S.Kom *
Rezim militer Orde Baru Soeharto menjadikan Papua sebagai daerah kekuasaan militer, terutama Angkatan Darat (AD). Kesan seperti itu sangat terasa karena instansi militer dan para petinggi militer di Kodam dan jajarannya mendominasi ranah politik dan jalannya pemerintahan di Papua. Cengkraman AD atas Papua kian kuat karena adanya dwifungsi ABRI dan dijadikannya Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM).
Dengan semangat berdwifungsi, obsesi utama semua pimpinan militer Indonesia, khususnya di jajaran Kodam Trikora dan di Pemda Papua menghancurkan apa yang mereka sebut gerombolan bersenjata OPM. Obsesi penghancuran OPM itu juga dimotivasi oleh kepetingan ekonomi dan politik. Secara politik petinggi
KETIKA BINTANG KEJORA BERKIBAR DI LANGIT OTSUS PAPUA
Bendera Bintang Kejora dan Bendera Merah Putih berkibar di halaman Kantor MRP beberapa tahun lalu. (Jubi/Levi)
Jayapura, 5/3 (Jubi)—Inilah sejumlah kasus pengibaran Bendera Bintang Kejora di dalam era pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) Papua. Bendera Bintang Kejora terus jadi persoalan, bahkan momok menakutkan bagi aparat keamanan, maupun siapa saja yang melihatnya sebagai musuh.
Walau Bendera Bintang Kejora (bersama Lagu Hai Tanahku Papua, dan Logo Burung Mambruk) selama ini dipergunakan sebagai “simbol” Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang dari kacamata politik pemerintah Republik Indonesia (RI) sebagai separatis. Tapi Abdurrahman Wahid semasa menjabat Presiden RI di tahun 2000 lalu, sempat mengijinkan Bendera Bintang Kejora bisa dikibarkan asalkan bersamaan