Tag Archives: Otsus
PEMPROV AKAN AMBIL KAMPUNG PERCONTOHAN DARI SETIAP DISTRIK
Wagub Papua, Klemen Tinal (Jubi/Alex)
Jayapura (22/5) — Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Pemerintahan Kampung akan mengambil satu kampung binaan dari 417 distrik yang ada di 29 kabupaten/kota untuk di bina agar kedepannya menjadi contoh bagi kampung-kampung lainnya.
“Dari 417 distrik yang ada di 29 kabupaten/kota ini, setiap distrik kita akan ambil satu kampung binaan atau contoh, bagaimana itu untuk menjadi contoh untuk tempat-tempat lain akan belajar disitu, dengan demikian perlahan tapi pasti pada akhirnya semua kampung sudah bisa mengembangkan kapasitasnya, baik data, informasi maupun bagaimana memanage pemerintahan kampung yang ada,” kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (22/5).
Menurut Dia, semangat otonomi, baik otonomi
80 PERSEN DANA OTSUS KE KABUPATEN PERLU DIKONTROL PERDASI
Plt. Direktur Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba (Jubi/Eveerth)
Jayapura, 15/5 (Jubi) - Kebijakan Pemerintah Provinsi Papua melalui kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe, guna memberikan 80 persen dana Otonomi Khusus (Otsus) ke kabupaten/kota, perlu diawasi melalui Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), serta pengawasan yang jelas.
Hal ini disampaikan Plt. Direktrur Institute For Civil Society Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba, sekaligus memberikan apresiasi bahwa kebijakan Gubernur Lukas Enembe sangat positif untuk kemajuan pembangunan di Papua, sedangkan 20 persen untuk Provinsi Papua.
“Agar penggunaan dana 80 persen lebih terarah, maka pemerintah Provinsi Papua harus membuat indikatornya seperti grand design pengelolaan dana Otsus provinsi dan kabupaten/kota,”
IMPLEMENTASI UU OTSUS PAPUA TAK BERJALAN BAIK
Gubernur Papua, Lukas Enembe (Jubi/Alex)
Jayapura, 14/5 (Jubi) - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe menilai, implementasi Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah paling timur di Indonesia ini, tak berjalan baik. Hal itu dikarenakan sebagian besar kewenangan pemerintah provinsi lebih dukuasai pemerintah pusat.
“Saat ini, sebagian besar kewenangan pemerintah Provinsi Papua lebih dikuasai pemerintah Pusat, seperti halnya soal perizinan usaha kelautan, perikanan dan perkebunan, yang mana masih dikuasai oleh pusat, sementara wilayah pengelolaannya berada di wilayah itu sendiri,” kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (14/5).
Menurut dia, UU Otsus Papua hanya bagus dipermukaan, namun dalam implementasinya sulit dan tidak berjalan baik. “Tidak
OTSUS PLUS DINILAI ‘MEMBINGUNGKAN’ OAP
Peta Papua (Jubi/ist)
Jayapura, 3/5 (Jubi) – “Kita belum tahu apa yang dimaksud dengan Otsus (Otonomi Khusus) Plus. Bisa saja pemerintah RI ganti baju baru dan tetap pada kebijakan yang sama yakni setengah hati membangun Papua.”
Demikian pernyataan pers aktivis Papua, Eli Ramos Petege, saat menghubungi tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (3/5) melalui pesan singkatnya dari Jakarta.
Dia meminta pemerintah tidak hanya mengubah Otsus Plus, tetapi kebijakan yang diambil harus riil dan menjawab kebutuhan Orang Asli Papua (OAP).
Melalui Otsus Plus, pemerintah harus membangun pedagang Papua di seluruh Papua, membentuk pengadilan HAM, KKR, membebaskan tapol/napol, dan memenuhi hak-hak korban kekerasan.
Tetapi lebih dari itu, Eli berharap, Otsus Plus mendorong dialog
KPU PAPUA TAK AKAN CAMPURI KURSI OTSUS
Ketua KPU Papua, Benny Sweny. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 20/3 (Jubi) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua tak ingin mencampuri jatah 11 kursi yang saat ini menjadi 14 kursi untuk orang asli Papua di DPR Papua sesuai amanat UU Otsus.
Ketua KPU Papua, Benny Sweny mengatakan, pihaknya tak akan lagi menangani 14 kursi Otsus tersebut karena itu diatur dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).
“KPU hanya akan menangani kursi Parti Politik saja sesuai aturan UU nomor 8 tahun 2008 tentang Pemilu. Kalau 11 kursi yang sekarang jadi 14 kursi, itu kan diatur Perdasus. Jadi kami tidak akan mencampuri itu lagi,” kata Benny Swenny, Rabu (20/3).
Menurutnya, 14 kursi Otsus tersebut bukan bagian dari kursi yang diperebutkan Parpol, KPU tidak bisa mencampuri. “Jadi KPU tak akan mencampuri itu
STOP BAKU TIPU! HENTIKAN PAMERAN OTSUS
Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 18/3 (Jubi) – Rencana Pemerintah Provinsi Papua menggelar pameran Otsus di Jakarta terus menuai pro dan kontrak. Ada pihak yang setuju, namun ada juga yang menentang.
Ketua Komisi A Ruben Magay dengan tegas mengatakan, sebaiknya rencana tersebut dihentikan, karena hingga kini keberhasilan Otsus masih menjadi perdebatan. Ada pihak yang mengatakan Otsus berhasil, namun ada juga yang mengatakan gagal.
“Pemerintah bilang Otsus berhasil. Tapi masyarakat katakan gagal. Keuntungan pameran Otsus di Jakarta apa? Kami di Komisi A tidak pernah dilibatkan membicarakan ini. Jadi stop baku tipu dan bersenang-senang di atas penderitaan rakyat. Sudah banyak dana ke Papua, tapi masyarakat tetap miskin. Apa keuntungan yang didapat
PAMERAN OTSUS SEBAIKNYA DIBUAT DI PAPUA
Sekertaris Komisi E DPR Papua, Hagar Aksamina Madai.(Jubi/Arjuna)
Jayapura, 18/3 (Jubi) – Rencana Pemerintah Provinsi Papua menggelar pameren Otsus di Jakarta, April mendatang terus menui kritik. Meski ada yang setuju, namun menolak pameran dilakukan di luar Papua.
Sekertaris Komisi E DPR Papua, Hagar Aksamina Madai mengatakan, ia setuju dengan rencana pameran tersebut, namun alangkah baiknya jika pameran Otsus digelar di Papua, karena dengan begitu bisa mendatangkan PAD.
“Yang sangat disayangkan, kenapa dibuat di Jakarta. Ini salah alamat. Kalau memang ingin tunjukkan kemajuan Otsus, sebaiknya dibuat di Papua agar semua kerajinan masyarakat bisa dipamerkan dan taraf hidup mereka bisa bertambah. Kalau memang Pejagub ingin tunjukkan kemajuan Otsus sebaiknya dibuat di Papua,” kata
MRP : PAMERAN OTSUS SEBAIKNYA DI PAPUA
Ketua MRP, Timotius Murib (Jubi/Eveerth)
Jayapura, 18/3 ( Jubi) — Pameran Otonomi Khusus yang akan berlangsung di Jakarta awal bulan April, sebaiknya diselenggarakan di Jayapura, sehingga masyarakat bisa melihat dan menyaksikan keberhasilan dan kegagalan implementasinya.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), Timotius Murib, di Kotaraja, Senin, sekaligus menjelaskan bahwa pihaknya mendukung pelaksanaan tersebut, tetapi alangkah baiknya dilakukan di Jayapura.
“Bagaimana masyarakat bisa menyaksikan, kalau dilaksanakan di Jakarta, sedangkan implementasi Otonomi Khusus di peruntukan kepada masyarakat,” ujar Ketua MRP, Timotius Murib.
Pihaknya mengakui, ada undangan yang diberikan, namun hanya bagian Humas MRP yang mengikutinya, karena mereka yang diundang
BAIKNYA PAMERAN OTSUS DI JAYAPURA
Ketua Wirya Karya Provinsi Papua, Denny Patty (Jubi/Musa)
Jayapura, 17/3 (Jubi) – Kritik terhadap rencana pelaksanaan pameran keberhasilan pelaksanaan UU Otonomi khusus bagi Papua di Jakarta pada 3-7 April 2013 mendatang, terus berlangsung. Ketua Wirya Karya Provinsi Papua, Denny Patty mengatakan, sebaiknya pameran Otsus berlangsung di Jayapura bukan di Jakarta.
Menurutnya, lebih baik pameran tersebut berlangsung di Papua. Daerah yang paling cocok dan strategis serta mudah dijangkau adalah Jayapura. “Jayapura cocok untuk pegelaran pameran Otsus. Tidak perlu ke Jakarta,” kata Denny kepada wartawan di Abepura, Sabtu (16/3). Denny mengaku, tak setuju kalau pameran Otsus digelar di Jakarta. “Kalau pelaksanaan pamerannya di Jakarta, jelas masyarakat Papua tidak tahu keberhasilan otsus
WALIKOTA JAYAPURA: JUJUR SAYA TIDAK MELIHAT HASIL OTSUS YANG NAMPAK
Walikota Jayapura, Drs Benhur Tommy Mano,MM (Jubi/sindung)
Jayapura, 12/3 (JUBI)- Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano mengaku jujur dan bingung untuk membawa hasil pelaksanaan Otsus di Kota Jayapura ke Expo Otsus yang akan diselenggarakan beberapa hari mendatang.
Pasalnya, hingga kini dirinya secara pribadi tidak melihat program yang dilaksanakan oleh bidang perencanaan dengan dana otsus, yang berhasil membawa dampak atau manfaat bagi masyarakat Kota Jayapura.
“Jujur saya katakan, saya tidak melihat hasil yang nampak atas pelaksanaan Otsus di Kota Jayapura, tidak ada,” tegas Walikota Jayapura di ruang kerja walikota
Kemungkinan rencana evaluasi otsus yang akan diselenggarakan, Kota Jayapura mungkin akan membawa gambar atau foto saja,bahkan grafik. Sebab tidak ada seperti pembangunan