Tag Archives: Papua
KAPP SIAP DUKUNG PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NDUGA
Sosialisasi KAPP di Kenyam, Nduga (Jubi/Timoteus)
Kenyam, Nduga, 17/5 (Jubi) – Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) siap mendukung pembangunan di kabupaten Nduga. Karena itu, di Nduga dibentuk KAPP baru.
KAPP bertujuan untuk memproteksi investasi tanah dan kekayaan wilayah adat di Papua. Dengan itu, diharapkan masyarakat Papua bisa mengelola sendiri hasil alam dan bisa berpikir soal ekonomi dan mandiri. Hampir di setiap kabupaten di Papua dan Papua Barat memiliki KAPP.
Kabupaten Nduga adalah yang terakhir di Papua dan istimewa karena menjadi pintu untuk kabupaten di wilayah pegunungan. Di sini (Nduga), insting bisnis belum nampak, sehingga dinilai sebagai salah satu daerah stratgis.
“Kita mau membentuk masyarakat untuk bikin uang. Setelah pembentukan, kami akan mendamping teman-teman
PEMERINTAH TIDAK KONSISTEN LINDUNGI HAM RAKYAT PAPUA
Ilustrasi Pelapor Khusus PBB(JUbi/ist)
Jayapura, 14/5 (Jubi) – National Papua Solidarity (NAPAS) menilai, komitmen pemerintah untuk melindungi HAM di Papua sangat rendah. Karena itu, NAPAS meminta agar ruang demokrasi dibuka bagi rakyat Papua, memberikan akses masuk pada pelapor khusus PBB untuk melakukan pemantauan termasuk akses pers dalam dan luar negeri.
Selanjutnya, dalam siaran pers yang diterima tabloidjubi.com di Jayapura, Selasa (14/5), dari Zely Ariane, Kordinator NAPAS di Jakarta, meminta agar menghentikan pembubaran paksa dan penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis HAM dan mahasiswa.
“Bebaskan empat warga sipil yang ditahan,” tegas Zely.
Empat aktivis Papua yang ditahan aparat kepolisian, yaitu, Victor Yeimo, (30) selaku penanggung jawab aksi, Marthen
SADAR GLOBALISASI, MAHASISWA DOGIYAI BENTUK DIVISI PERS
Dewan Pengurus IPMADO (Jubi/Timoteus)
Jayapura, 7/5 (Jubi) – Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai (Ipmado) menyadari akan pentingnya arus informasi sebagai dampak dari perkembangan global. Karena itu, mereka membentuk biro pers dalam kepengurusannya.
“Apa pun yang terjadi, mahasiswa Dogiyai harus bangkit seperti mahasiswa lain. Salah satunya menulis. Kami melihat ke depan. Jadi, kami mahasiswa Dogiyai harus ada pers mahasiswanya,” kata Philemon B. Keiya, Wakil Ketua Ipmado, kepada tabloidjubi.com di Kampkey, Kota Jayapura, Papua, Selasa (7/5) malam.
Menurut Philemon, selain agen informasi, pers dinilai sebagai agen perubahan, pendidikan publik, transformasi ide, dan kontrol sosial. Karena itu, bagi dia, tidak ada alasan bagi mahasiswa asal kabupaten Dogiyai untuk
OTSUS PLUS DINILAI ‘MEMBINGUNGKAN’ OAP
Peta Papua (Jubi/ist)
Jayapura, 3/5 (Jubi) – “Kita belum tahu apa yang dimaksud dengan Otsus (Otonomi Khusus) Plus. Bisa saja pemerintah RI ganti baju baru dan tetap pada kebijakan yang sama yakni setengah hati membangun Papua.”
Demikian pernyataan pers aktivis Papua, Eli Ramos Petege, saat menghubungi tabloidjubi.com di Jayapura, Jumat (3/5) melalui pesan singkatnya dari Jakarta.
Dia meminta pemerintah tidak hanya mengubah Otsus Plus, tetapi kebijakan yang diambil harus riil dan menjawab kebutuhan Orang Asli Papua (OAP).
Melalui Otsus Plus, pemerintah harus membangun pedagang Papua di seluruh Papua, membentuk pengadilan HAM, KKR, membebaskan tapol/napol, dan memenuhi hak-hak korban kekerasan.
Tetapi lebih dari itu, Eli berharap, Otsus Plus mendorong dialog
AKTIVIS DESAK PT FREEPORT KELUAR DARI PAPUA
Bekas tambang PT Freeport di Kabupaten Mimika, Papua. (ist)
Jayapura, 30/4 (Jubi) – PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai sebagai salah satu aktor perusak lingkungan dan pembawa masalah di Papua. Karena itu, pemerintah RI harus merenegosiasi kontrak kerja dengan perusahaan raksasa asing tersebut.
“Misalnya PTFE menghancurkan ratusan sagu dengan limbah pencemaran lingkungan. Pemerintah harus renegoisasi kontrak kerja PTFI yang mengakomodir hak masyarakat adat , karena sebelumnya merugikan masyarakat Papua. Bila perlu Freeport out dari Tanah Papua karena dinilai salah satu actor yang menciptakan maslah di Papua,” kata aktivis HAM Papua, Eli Ramos Petege dalam siaran pers yang dikirim dari Jakarta, Selasa (30/4).
Di Papua, kata Eli, pemerintah terkesan melindungi korporasi asing
GUBERNUR DAN POLDA PAPUA DINILAI LANGGAR HAM
Ist
Jayapura, 27/4 (Jubi) – Pernyataan Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe, di media massa, Kamis (25/4) dan Kabid Humas Polda Papua Kombes (Pol) I Gede Sumerta Jaya, yang melarang aksi damai untuk memperingati 50 tahun pendudukan Negara Indonesia di tanah Papua Barat (1 Mei 1963-1 Mei 2013) dinilai melanggara HAM.
“Pernyataan mereka tak mendasar dan bertentangan dengan hukum dan HAM. Pernyataan itu melanggar HAM. Kebebasan untuk berkumpul, menyampaikan pendapat dan kemerdekaan berekspresi dijamin oleh konstitusi dasar Negara Indonesia (UUD 1945 Pasal 28 E ayat 3 dan 28 I ayat 1) dan secara khusus mengatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum (pasal 1 dan 2),” kata Aktivis HAM Papua, Eli Ramos Petege dalam siaran persnya
GUBERNUR MINTA RAKYAT PAPUA CIPTAKAN KEAMANAN
Gubernur Papua, Lukas Enembe (Jubi/Alex)
Jayapura (25/4) — Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe meminta kepada seluruh masyarakat yang berada di wilayah paling timur di Indonesia ini, untuk menciptakan keamanan menjelang peringatan 50 tahun masuknya Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang jatuh pada 1 Mei 2013 mendatang.
“Saya ingin, peringatan 50 tahun masuknya Papua ke NKRI itu jangan dinodai dengan aksi-aksi demo, tapi masyarakat diharap untuk bersama-sama membangun Papua. Rakyat harus mensyukuri Papua masuk ke NKRI, sehingga masyarakat Papua bisa menikmati pembangunan. Saat ini perhatian Presiden RI kepada Papua sangat besar, jangan lagi ada aksi-aksi, tapi mari semua pihak saling menjaga keamanan,” kata Gubernur Lukas Enembe kepada wartawan,
DINKES PAPUA BERUSAHA TEKAN PENYEBARAN MALARIA
Kadis Dinkes Papua, Josep Rinta. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 24/4 (Jubi) – Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua terus berupaya menekan penyebarang penyakit malaria di Papua.
Salah satunya melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik dan juga akan melakukan kegiatan lintas sektor agar masyarakat memperhatikan kebersihan lingkungan atau pemukiman sekitarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Yosef Rinta mengatakan, masyarakat harus menyadari betapa pentingnya kebersihan lingkungan sekitar karena di Papua banyak nyamuk penyebar penyakit malaria.
“Upaya lain yang kami lakukan adalah melatih petugas untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya didalam melakukan peraturan diagnose. Sekaligus ketepatan memberikan terapi serta memberikan kemampuan advokasi. Itu beberapa
SBY DIMINTA BERSIKAP TEGAS HUT ANEKSASI BANGSA PAPUA
Ilustrasi Papua (IST)
Jayapura, 22/4 (Jubi) — Menjelang tanggal 1 Mei 2013 sebagai hari peringatan 50 tahun kembalinya Irian Barat (Bangsa Papua Barat) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Repulik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY) diminta bersikap tegas soal Papua
“Bagi kami 1 Mei merupakan hari aneksasi bangsa Papua Barat ke dalam NKRI dan awal pendudukan Indonesia terjadi di Papuan sehingga kami menuntut SBY menemukan solusi atas bangsa Papua Barat,” kata Rinto Kogoya, Ketua Aliansi Mahasiswa Papua ke tabloidjubi.com di Jayapura, Senin (22/4).
Aneksasi Papua Barat dalam wilayah NKRI yang hampir berjalan 50 tahun dinilai tidak berhasil sebab kebijakan Pemerintah Pusat tidak mensejahterakan rakyat bangsa Papua. Belum lagi kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia
DPRD KOTA JAYAPURA DUKUNG ADK DALAM PERDA
Abisai Rollo, Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura (Jubi/Timoteus)
Jayapura, 17/4 (Jubi) – DPRD Kota Jayapura setuju jika Alokasi Dana Kampung (ADK) dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Jayapura.
Komisi A DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo mengatakan, masyarakat kota ini semstinya berpikir untuk mencari satu rumus yang pas untuk membantu kampung-kampung dan kelurahan agar dapat berkembang lebih baik.
“Karena apapun yang kita lakukan kalau tanpa didukung dengan dana yang cukup, maka saya pikir, untuk membangun suatu kampung atau kelurahan itu tidak akan maksimal karena dananya juga seperti itu,” kata Abisai di ruang kerjanya di Kantor DPRD, Jalan Raya Padang Bulan, Kotaraja, Kota Jayapura, Rabu (17/4).
Ia melanjutkan, jika dari anggaran sebanyak Rp 150 juta, dan Rp