Tag Archives: Pilgub
KARMA NILAI ADA REKAYASA DALAM PILGUB
FILEP KARMA (JUBI/APRILA)
Jayapura, 25/3 (Jubi) — Tahanan Politik (Tapol) Papua, Filep Karma menilai ada rekayasa dalam proses pemilihan gubernur (pilgub) yang baru saja berlangsung 29 Januari 2013 lalu. Hal ini disampaikan kepada tabloidjubi.com beberapa waktu lalu saat berkunjung ke Lapas Klas IIA, Abepura, Jayapura.
“Saya juga tidak percaya bila pada akhirnya proses Pilgub yang diikuti oleh enam pasang calon itu menang dengan suara lebih dari lima puluh persen, ini adalah rekayasa,” demikian kata Karma yang ‘dituding’ negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas Kasus Biak Berdarah ini.
Menurutnya, seperti Joko Widodo (Jokowi) pada Pilgub DKI Jakarta lalu misalnya, hanya mencapai empat puluh persen. Logikanya, pilgub seharusnya dilakukan dua putaran karena jumlah
KPU TELAH SERAHKAN HASIL PEMILUKADA KE DPR PAPUA
Jayapura, 20/3 (Jubi) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua telah menyerahkan hasil akhir proses Pemilukada Papua ke DPR Papua, Selasa petang (19/3).
Ketua KPU Papua, Benny Swenny ketika dikonfirmasi, Rabu (20/3) membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, pihaknya sudah menyerahkan dokumen tersebut ke DPR Papua dan diterima Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda, disaksikan anggota dewan lainnya, Selasa petang (19/2).
“Dokumen atau berita acara yang diserahkan KPU itu, akan diteruskan DPR Papua ke Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. Ini bagian dari proses terbitnya Surat Keputusan pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih,” kata Benny Swenny.
Menurutnya, ada tiga dokumen yang diserahkan KPU Papua, yakni berita acara pleno perhitungan
DPR PAPUA SETUJUI PELANTIKAN LUKMEN DI MANDALA
Gubernur/Wakil Gubernur Papua Terpilih, Lukas Enembe-Klemen Tinal. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 20/3 (Jubi) – Permintaan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal (Lukmen) agar pelantikan mereka digelar di Lapangan Mandala, Jayapura disetujui pihak legislatif.
Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, dalam rapat yang digelar DPR Papua bersama Lukas Eneme, Selasa petang (19/3), pihaknya mengabulkan permintaan tersebut.
“Tujuh Fraksi yang ada di DPR Papua yakni Fraksi Golkar, PDIP, PDS, Pembaruan, Pikiran Rakyat dan Demokrat menyetujui permintaan beliau. Ini akan menjadi sejarah baru. Semua Fraksi mendukung rencana itu,” kata Yunus Wonda, Rabu (20/3).
Menurutnya, hal ini bukan masalah. Tinggal diatur saja teknisnya. Apalagi ini bertujuan baik,
GAMKI PAPUA HARAP PERTIKAIAN POLITIK DIAKHIRI
Anthonius Ayorbaba (Jubi/Marcel)
Jayapura, 13/3 (Jubi) — Ketua Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Papua, Anthonius Ayorbaba berharap agar pertikaian politik dalam pemilihan Gubernur Papua segera dihentikan, agar energi orang Papua tidak terkuras lagi.
“ Dengan keluarnya keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang memenangkan pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal (Lukmen), tentu dalam upaya membangun provinsi Papua. Semua pihak harus terima,” kata Anthonius Ayorbaba kepada tabloidjubi.com di Jayapura, Papua, Rabu (13/3) malam.
MK mengeluarkan putusan dengan memenangkan pasangan Lukmen. Dalam sengketa ini, lima lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua telah melakukan gugatan ke MK di Jakarta. Kelima pasangan itu adalah Habel Melkias-Yop Kogoyo, MR Kambu-Blasius
DALIL PEMOHON TAK DAPAT DITERIMA, MK KUATKAN KEMENANGAN LUKMEN
Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Timur Jakarta Timur (Jubi/Eveerth)
Jayapura, 11/3 (Jubi)-Sidang gugatan Pemilihan Gubernur Papua di Mahkamah Kostitusi (MK), berakhir dengan penolakan terhadap gugatan pemohon. Dengan demikian, MK menguatkan kemenangan pasangan Lukmen.
“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” ujar Ketua MK Mahfud MD membacakan amar putusan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (11/3).
Sebagaimana diketahui, pemohon sengketa ini adalah lima pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Habel Melkias-Yop Kogoyo, MR Kambu-Blasius Pakage, Pdt Noakh Nawipa-Johanes Wob, Wellington Lod Wenda-Weynand Belthazart Watory, dan pasangan Alex Hesegem-Marthen Kayoi serta dua pasangan bakal calon yakni Barnabas Suebu- John Tabo serta
MK DIHARAP BIJAK PUTUSKAN SENGKETA PILGUB PAPUA
Pasangan Cagub/Cawagub Papua Terlipih, Lukas Enembe-Klemen Tinal. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 10/3 (Jubi) – Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan bijaksana memutuskan sengketa Pemilukada Papua yang rencananya digelar, Senin (11/3).
Ketua DPR Papua, John Ibo mengatakan, MK perlu menghargai jerih payah rakyat Papua yang telah menyukseskan seluruh tahapan Pemilukada setelah dua tahun tertunda. Apa yang menjadi pilihan rakyat harus dihormati karena merekalah pemegang kedaulatan.
“MK harus mempertimbangkan aspek tersebut. MK harus melihat kepentingan rakyat Papua, sehingga memberikan putusan yang bijak. Kandidat yang menggugat juga harus menghargai pilihan rakyat yang telah memilih pasangan terpilih,” kata John Ibo akhir pekan kemarin.
Menurutnya, semua kandidat mestinya mengerti makna
SEMUA PIHAK DIHARAPKAN TERIMA APAPUN PUTUSAN MK
Anggota Komisi A DPR Papua, Naftali Kobepa. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 7/3 (Jubi) – Anggota Komisi A DPR Papua, Naftali Kobepa mengharapkan semua pihak bisa menerima putusan Mahkamah Konsitusi (MK), 11 Maret mendatang terkait sengketa Pilgub Papua.
“Apapun putusan MK, semua pihak harus bisa menerima. Termasuk kandidat yang kalah. Putusan ini menjawab keinginan rakyat Papua yang hampir dua tahun lebih tak punya gubernur depenitif. Semua calon punya hak menggugat, tapi kita tetap harus menerima apapun putusan di MK. Sengketa Pemilukada adalah hal biasa. Biarlah kandidat menggugat, masyarakat tidak perlu terpancing,” kata Naftali Kobepa, Kamis (7/3).
Ia mengatakan, rakyat jangan terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak ingin masyarakat Papua damai. Semua pihak harus bisa bersatu membangun
GUBERNUR : PELAKSANAAN PILGUB PAPUA TANGGUNG JAWAB KPU
FOTO ISTIMEWA
Jayapura (5/3) — Penjabat Gubernur Papua Constant Karma dalam keterangannya di lanjutan sidang sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (5/3) mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Pilgub daerah itu.
Dalam sidang yang digelar di Mahkamah Konstitusi itu, Gubernur Constant Karma hanya memberikan keterangan singkat mengenai Daftar Potensial Pemilih Pemilu (DP4) didepan ketua pimpinan sidang. Karena dirinya menilai, sebagai penjabat gubernur hanya bertugas dan bertanggungjawab untuk memfasilitasi Pilgub yang sudah tertunda dua tahun seperti memberikan dana hibah terhadap penyelenggara pemiliu.
“Pemerintah Provinsi Papua telah menyerahkan DP4 pada 2 Mei 2012 lalu kepada KPU
SENGKETA PILGUB PAPUA DI MK, TERMOHON SIAP AJUKAN SAKSI
Warga saat pencoblosan Pilgub Papua tanggal 29 Januari 2013, di salah satu TPS di Padang Bulan (Jubi/Eveerth)
Jayapura, 4/3 (Jubi) — Sengketa hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrur Papua 2013 yang sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi (MK), selanjutnya, Selasa (5/3) hari ini akan mendengar keterangan para saksi dari Termohon (KPU Papua).
Hal ini disampaikan oleh Penasehat Hukum (PH) KPU Provinsi Papua, Budi Setyanto,SH, sekaligus menjelaskan, bahwa pihaknya siap menghadirkan saksi-saksi sebanyak 25 orang saksi dan alat bukti kelengkapan lainnya dalam persidangan tersebut.
“Dimana saksi-saksi berasal dari PPD dan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Sekaligus siap membuktikan bahwa pernyataan kesaksian dari saksi-saksi pemohon dalam persidangan lalu tidak benar. Dimana
MEMBANGUN DEMOKRASI DI PAPUA, TANGGUNGJAWAB KITA BERSAMA
Pares Wenda (Dok Pribadi)
Oleh : Pares Wenda
“Sebagian dari kita yang paham demokrasi dan paham hukum justru terkesan ingin mematikan demokrasi yang sedang dibangun bersama oleh semua pihak di Papua. Dalam Proses PILGUB Papua (29/1/13) yang baru saja kita lalui. Empat kandidat lain, termasuk kami, mempersoalkan proses PILGUB ke MK dinilai sebagai langka ketidak dewasaan berdemokrasi. Jangan lupa 5 kandidat gugat ke MK adalah hak konstitusi setiap warga negara sehingga tidak ada alasan untuk membatasi atau membatalkan dan seharusnya kita bertanya mengapa para kandidat itu ke MK Republik Indonesia?”
Dalam proses membangun demokrasi seperti dewasa ini, keterbukaan dengan kemajuan teknologi yang semakin hari semakin canggih, jangan lagi ada yang mengatakan tidak ada kedewasaan berdemokrasi!