Tag Archives: PNS
Walikota Jayapura berikan SK kepada PNS Pemkot Jayapura (Jubi/Sindung)
Jayapura, 6/5 (Jubi) - Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano menegaskan, kenaikan pangkat PNS harus dibarengi dengan disiplin dan etos kerja yang baik.
“Kenaikan pangkat tidak dipandang sebagai hak seorang pegawai negeri sipil semata melainkan harus dipandang sebagai penghargaan atas pengabdian dan pelayanan PNS dalam disiplin dan bekerja secara bertanggung jawab sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat,” ungkap Mano dalam penyerahan 401 SK tentang kenaikan pangkat di lingkungan pemerintah kota Jayapura, Senin (6/5).
Sehingga, lanjut Benhur, tidak ada PNS yang serta merta diberikan kenaikan pangkat tanpa menunjukkan disiplin dan prestasi kerja. Terkait itu, Badan Kepegawaian Daerah harus dapat melakukan penyeleksi
kantor KPU kota Jayapura(jubi/sindung)
Jayapura, 3/5 (Jubi) - Terkait proses pencalegan di KPU Kota Jayapura, Sekretaris Daerah Kota Jayapura, RD Siahaya mengaku baru menerima satu surat pengajuan pengunduran diri dari pegawai negeri sipil (PNS) Kota Jayapura.
“Saya hanya baru menerima satu surat pengunduran diri dari salah satu PNS Kota Jayapura yang mengikuti Pencalegan di KPU,” tegas RD Siahaya ke tabloidjubi.com di Gedung Dewan Kota Jayapura, Jumat (3/5)
RD Siahaya juga akan melakukan kroscheck dari daftar caleg yang ada melalui surat di KPU Kota Jayapura yang diterimanya nanti, untuk meneliti dan melakukan verifikasi terkait para PNS Kota Jayapura yang mengajukan diri jadi calon legislative.
”Kalau tidak mengundurukan diri, maka ada aturan. Bukan saya menghakimi mereka,
Anggota KPU Merauke, Jaya Ibnu Su’ud. Jubi/Ans
Merauke, 9/4 (Jubi) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Merauke, Jaya Ibnu Su’ud mengungkapkan, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai hak untuk mendaftarkan diri menjadi seorang calon legislatif (caleg).
Hanya saja, kata Ibnu, ketika mendaftar, bersangkutan sudah harus membawa surat pernyataan pengunduran diri yang diketahui dan ditandatangani oleh atasannya langsung. Sehingga surat dimaksud, akan dilengkapi dengan dokumen lain sekaligus diserahkan ke KPU setempat.
Demikian disampaikan Ibnu saat ditemui tabloidjubi.com diruang kerjanya, Selasa (9/4). “Saat pendaftaran calon sementara, surat itu sudah harus dilampirkan juga. Sehingga nantinya jika masih ada berkas lain yang dianggap belum lengkap, akan dikembalikan
Constant Karma (Jubi/Alex)
Jayapura, 8/4 (Jubi) - Penjabat Gubernur Papua Constant Karma meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Provinsi Papua untuk mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih Lukas Enembe dan Klemen Tinal sampai lima tahun kedepan.
“Kita akan segera miliki Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru. Tidak ada pilihan lain, kita harus konsisten, harus loyal dan harus bekerja keras untuk mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur sampai lima tahun kedepan,” kata Constant Karma pada apel pagi di halaman kantor Gubernur Provinsi Papua, Jayapura, Senin (8/4).
Pada kesempatan itu, Constan Karma mengingatkan kepada PNS agar terus berjuang dan bekerja dengan baik sampai pada posisi eselon II baru dapat bermimpi untuk dapat menyeberang ke SKPD
Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano (Jubi/Sindung)
Jayapura, 6/4 (Jubi) - Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano meminta, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di salah satu Parpol untuk mengikuti pesta demokrasi dalam Pemilu Legislatif 2014 mendatang, harus tahu aturan.
“Tak masalah PNS jadi Caleg, tapi harus ikuti aturan,” ucap Mano kepada tabloidjubi.com di Skyland, Jayapura, Sabtu (6/4) .
Mano mengingatkan PNS yang mempunyai keinginan untuk berkecimpung dalam dunia politik dan maju menjadi Caleg, harus memilih tetap menjadi PNS atau mengundurkan diri sebagai PNS.
“Jika berniat untuk mendaftarkan diri menjadi Caleg, maka mereka harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya karena seorang PNS tidak diperkenankan
Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano (Jubi/Sindung)
Jayapura, 2/4 (Jubi) - Walikota Jayapura, Benhur Tommy Mano menilai tingkat kedisiplinan para PNS di lingkungan Pemerintahan Kota Jayapura, Papua, telah meningkat. Kini sudah mencapai 50 sampai 60 persen.
“Dari hasil sidak ini telah dicapai kurang lebih 50-60 persen jajaran PNS di Pemerintah Kota Jayapura, meski masih banyak ruang Kepala Dinas dan yang terkunci saat sidak,” kata Mano ke tabloidjubi.com di Kantor Walikota Jayapura, Selasa (2/4).
Kedepan, kata Mano, tidak ada lagi para Pegawai di lingkungannnya menambah hari libur. Jika kedapatan masih ada Kepala Dinas yang menambah libur, maka dirinya akan memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Jayapura untuk memanggil dan mendata Kepala Dinas yang bersangkutan.
“Saya
Ilustrasi PNS kota Jayapura(Jubi/Sindung)
Jayapura,30/3(JUBI)-Pemerintah Kota Jayapura mewarning para pegawainya untuk tidak menambah hari libur yang telah disediakan.
“Yang jelas begini, sebagai PNS aturan masuk kantor jelas, kepada pegawai yang menambah hari libur, bukan kami yang menghukum tapi dirinyanya sendiri yang melanggar,” ungkap Sekda Kota Jayapura, RD Siahaya,SH MM kepada tabloidjubi.com belum lama ini.
Dikatakan salah satu integritas kedisiplinan adalah tepat waktu dalam masuk bekerja, bentuk sidak dan sanksi akan tetap dilakukan pihak Pemkot bagi PNS yang menambah masuk kerja pada hari selasa(2/4) yang akan datang. “Tentu penegakkan disiplin akan kita lakukan,” tambahnya.
Sekda menegaskan bahwa penegakkan disiplin merupakan komitmen walikota Jayapura dan
Bupati Merauke, Romanus Mbaraka (Jubi/Ans)
Merauke (17/3)— Untuk menempati suatu posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak bisa langsung ‘melompat’ untuk menduduki posisi kasubag, kabag, sekretaris maupun kepala dinas. Haruslah melalui beberapa kriteria sesuai aturan kepegawaian yang berlaku.
Dalam sambutannya pada penyerahan SK bagi para CPNS di Aula GOR beberapa waktu lalu, Bupati Merauke, Romanus Mbaraka mengaku, masa CPNS akan dijalani selama satu tahun. Nantinya atasan akan menilai langsung kinerja dan tugas serta tanggungjawab yang dijalankan atau dilaksanakan di tempat tugas masing-masing. “Saya berharap agar kalian bekerja untuk memberikan pelayanan secara baik kepada masyarakat. Tidak perlu banyak
Ilustrasi PNS (fokusjabar.com)
Jayapura, 15/3 (Jubi) – Jaringan Advokasi LSM Papua Barat di Manokwari menyatakan, sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Papua Barat, kaya mendadak. Tak hanya PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) alias honor juga demikian.
Informasi soal PNS dan CPNS yang kaya mendadak ini datang dari warga. Koordinator Jaringan Advokasi LSM Papua Barat, Andris Wabdaron melalui catatan tertulisnya yang diterima tabloidjubi.com via emali, Kamis (14/3) malam, mengatakan pihaknya bakal menindak lanjuti laporan masyarakat terkait sejumlah oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan CPNS di lingkungan pemerintahan Papua Barat yang kaya mendadak.
Menurut dia, laporan dari warga tentang CPNS dan PNS yang kaya mendadak itu sudah dilaporkan sejak
Para bupati/walikota sedang ikut Rakerda di Swisbelt Hotel-Merauke (Jubi/Ans)
Merauke (14/3)—Penjabat Gubernur Papua, Constant Karma meminta kepada para bupati dan walikota agar lebih memfokuskan perhatian pembangunan di bidang ekonomi dengan memanfaatkan keungulan-keunggulan yang dimiliki masing-masing kabupaten/kota. Sehingga potensi yang ada, dapat dikelola dan atau dimanfaatkan sebaik mungkin demi kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat.
Demikian disampaikan Penjabat dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang diikuti para bupati/walikota di Swisbelt Hotel, Kamis (14/3). Persoalan lain yang dibeberkan yakni terkait pembentukan daerah otonomi baru di Provinsi Papua hingga tahun 2012. Dimana, tercatat kurang lebih 22 usulan yang sampai sekarang