Tag Archives: Polisi
RUBEN MAGAY: LARANG DEMO, POLISI TAK PROFESIONAL
Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)
Jayapura, 14/5 (Jubi) - Tindakan aparat yang melarang rakyat Papua demo ke Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) dan berujung ditangkapnya beberapa aktivis, serta sejumlah lainnya luka-luka, Senin (14/5) direspon Komisi A DPR Papua yang membidangi Pemerintahan, Hukum dan HAM.
Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay menilai aksi aparat kepolisian itu masih menggunakan cara lama dan menggambarkan ketidak profesionalan mereka.
“Ini citra lama yang terjadi. Polisi tidak profesional mendorong jalannya demokrasi di Papua. Saat peristiwa terjadi kan massa ingin minta tanggungjawab polisi terkait kasus di Sorong. Tapi polisi menghadang massa saat akan mengadu ke MRP. Padahal MRP ini lembaga persentatif orang asli Papua,” kata Ruben
SULIT DIBUKTIKAN, DANI KOGOYA BEBAS DEMI HUKUM
Dani Kogoya, bebas demi hukum (Dok. Jubi)
Jayapura, 11/05 (Jubi) – Dani Kogoya, tertuduh pelaku penembakan di Nafri, Abepura, Papua, yang menewaskan empat orang, malam ini (Sabtu, 11/05) dibebaskan demi hukum.
Dani menurut pengacara HAM Papua, Gustaf Kawer, SH dibebaskan karena tidak ada perpanjangan penahanan lagi dari Pengadilan Tinggi (PT) sementara sidang masih harus berjalan untuk pemeriksaan saksi-saksi.
“Dani Kogoya bebas demi hukum karena masa penahanan habis sementara sidang masih harus berlanjut. Dan tidak ada perpanjangan masa tahanan. Jadi tidak ada alasan untuk menahan dia lagi” kata kata Gustaf Kawer, pengacara HAM Papua kepada Jubi, Sabtu (11/05).
Lanjut Kawer, peradilan Dani Kogoya ini tidak jelas. Tidak ada putusan yang dijatuhkan, sementara masih
AI MINTA INVESTIGASI INDEPENDEN UNTUK INSIDEN 1 MEI
Ilustrasi
Jayapura, 10/05 (Jubi) – Meski Amnesty International (AI) tidak mengambil posisi atas status politik Papua, atau provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, namun masyarakat Indonesia harus dapat secara damai mengekspresikan pandangan-pandangan mereka dari gangguan, ancaman, dan ketakutan akan dikriminalisasikan.
AI dalam rilis persnya yang diterima Jubi, Kamis (10/05) pagi, terkait insiden penembakan dan penangkapan yang terjadi di Papua tanggal 30 April dan 1 Mei, meyakini hak atas kebebasan berekspresi termasuk hak untuk secara damai mengadvokasi referendum, kemerdekaan, atau solusi politik lainnya tidak melibatkan hasutan untuk diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Namun keyakinan ini sepertinya tidak berlaku di Papua. Setidaknya, ada tiga kejadian terpisah seputar
INSIDEN SORONG : KAPOLDA, PANGDAM DAN GUBERNUR, BERTINDAK INKONSTITUSIONAL
Okctovianus Mote (pacific.scoop.co.nz)
Jayapura, 07/05 (Jubi) – Tim Negosiasi Jaringan Damai Papua mengutuk penembakan yang menandai perayaan 50 tahun penyerahan Papua kepada Indonesia oleh UNTEA.
“Setelah larangan untuk menandai peringatan oleh Kapolda Papua dan disahkan oleh Gubernur Papua, operasi gabungan polisi dan tentara Indonesia dikerahkan untuk mencegah orang Papua menggunakan hak konstitusional mereka demi kebebasan berbicara dan berkumpul. Di Sorong pada malam peringatan, operasi gabungan menembak mati dua orang Papua: Abner Malagawak (22) dan Bapak Thomas Blesia (22). Tiga orang lainnya luka berat dan sekarang berada dalam kondisi kritis di rumah sakit setempat: Ibu Salomina Klaibin (31), Herman Lokmen (18), dan Bapak Andreas Safisa (24).” tulis Oktovianus
KEKERASAN APARAT KEAMANAN DI PAPUA, TANGGAL 30 APRIL DAN 1 MEI, UNDANG REAKSI PBB
Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia , Navi Pillay (Dok. UN)
Jayapura, 3/5 (Jubi) – Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia , Navi Pillay, menyatakan keprihatinan serius atas tindakan kekerasan terhadap demonstrasi massa di seluruh Papua sejak 30 April hingga 1 Mei 2013. Pilay menyebutkan polisi telah menggunakan kekuatan yang berlebihan dan menangkap orang karena mengibarkan bendera pro-kemerdekaan.
“Insiden terbaru adalah contoh penindasan berkelanjutan kebebasan berekspresi dan penggunaan kekuatan yang berlebihan di Papua,” kata Pillay, dalam rilis yang dikirimkan Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia ini kepada tabloidjubi.com, Kamis (02/5) malam. “Saya mendesak
SATU ANGGOTA TNI TERLUKA DALAM INSIDEN PENEMBAKAN DI SORONG
KABID HUMAS POLDA PAPUA, KOMBES POL I GEDE SUMERTA JAYA (Jubi/Alex)
Jayapura, 01/05 (Jubi) – Satu anggota TNI dilaporkan terluka dalam insiden antara aparat keamanan dan warga di Jalan Klailin RT 3 Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat.
Insiden yang terjadi sekitar pukul 22.00 WIT, Selasa 30 April 2013 ini, menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daerah Papua Komisaris Besar Polisi I Gede Sumerta Jaya juga mengakibatkan mobil Wakil Kepolisian Resor Kabupaten Sorong dirusak warga.
“Di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil Avansa no polisi BK 129 GW, yang membawa Wakapolres Kabupaten Sorong Kompol Yudhi Pinem dan mobil lainnya yang sedang menuju lokasi diserang menggunakan alat tajam berupa parang dan panah.” kata I Gede Sumerta
AHRC LAPORKAN PENANGKAPAN DUA AKTIVIS SORONG TERKAIT BERITA KEMATIAN WARGA DI TAMBRAUW
Aksi galang dana untuk korban gizi buruk di Tambrauw oleh GMKI, SEMA Is Kijne dan PMKRI Jayapura (Jubi/Roberth wanggai)
Jayapura, 18/9 (Jubi) – Dilaporkan oleh The Asian Human Rights Commission (AHRC), dua warga Sorong, Yohanis Mambrasar dan ayahnya, Hans Mambrasar ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Sausapor pada tanggal 8 April 2013. Keduanya ditangkap di rumah mereka pukul 12:20 oleh dua petugas polisi yang mengenakan pakaian preman.
Hans dan Yohanis Mabrasar ditangkap berkaitan dengan informasi tentang kematian sejumlah warga di Tambrauw karena kekurangan gizi dan busung lapar. Laporan lainnya dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) GKI Tanah Papua menyebutkan kedua warga Sausapor ini ditangkap oleh dua perwira yang diidentifikasi sebagai
KAPOLRI DIMINTA PRIORITASKAN PEMUDA PAPUA JADI POLISI
Martin Hutabarat (Jubi/Roberth Wanggai)
Jayapura, 18/4 (Jubi) – Penerimaan anggota polisi di Papua, saatnya diprioritaskan dan lebih banyak diberikan kepada putra-putri dari negeri tertimur di Indonesia ini. Hal itu menjadi atensi politisi partai Gerindra yang juga anggota Komisi III DPR RI, Martin Hutabarat.
Kepada tabloidjubi.com belum lama ini di Jayapura di sela-sela kunjungan kerjanya bersama tim DPR RI ke Papua, Hutabarat yang ditemui di salah satu hotel ternama di Jayapura ini mengaku, kalau dirinya sudah berkali-kali ngotot di Komisi III saat pembuatan anggaran, agar supaya Kapolri memberi peluang sebanyak-banyaknya kepada anak asli Papua menjadi polisi.
“Saya lihat di televisi ada demo pemuda-pemuda di Papua, rambut keriting dan yang menghadapi mereka adalah orang
PEMERINTAH PERLU BANGUN KEMBALI TAPAL BATAS
Wakapolda Papua, Brigjen Pol Paulus Waterpauw (Jubi/Alex)
Jayapura (17/4) — Mengingat sudah hilangnya titik-titik patok yang membatasi wilayah antara Papua (Indonesia) dengan Papua Nugini (PNG). Kepolisian Daerah Papua menilai, Pemerintah Pusat perlu membangun kembali tapal batas di wilayah perbatasan Skouw, Kota Jayapura.
Hal itu dilontarkan Wakapolda Papua, Brigjen Pol Paulus Waterpauw di hadapan rombongan delegasi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (17/4).
Menurut Dia, akibat telah hilangnya titik-titik patok di wilayah perbatasan, pihak negara tetangga (PNG) sudah masuk cukup besar ke wilayah Indonesia (Papua).
“Terus terang, kami dari kepolisian
TAK ADA PENYELUNDUPAN 36 BUTIR PELURU DI TIGI BARAT
Warga Distrik Tigi Barat saat pertemuan (Jubi/Markus You)
Deiyai, 16/4 (Jubi) — Masyarakat di Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai, Senin (15/4) kemarin dibuat tegang lantaran tersiarnya isu bahwa seseorang telah menyelundupkan amunisi berupa 36 butir peluru. Isu penyelundupan itu dicium pihak keamanan. Aparat gabungan Polri dan TNI diturunkan ke Kampung Tenedagi untuk menyita dan mengungkapnya. Namun isu itu tak terbukti.
Kepala Kampung dan Tokoh Gereja bersama masyarakat setempat justru kaget dengan isu yang disebarkan oknum tertentu. Mereka kepada aparat keamanan yang tiba di Tigi Barat dengan segala peralatan perang, katakan, tidak ada gerakan tambahan yang dilakukan oleh warga kampung.
“Kemarin situasinya memang sempat tegang, tapi isu itu sebetulnya sangat tidak benar.