Laporan Narasi Stop Aids Now! Tahun 2007 Di Tanah Papua (II)

Image

Sebagian Anggota Koalisi SAN! di Jayapura berfoto bersama usai pertemuan dengan Panleg DPRP Papua (Foto : Victor M)

Pelatihan ini melibatkan LP3A Papua, Komnas HAM perwakilan Papua, Dewan Kesenian Tanah Papua dan Rumah Sakit Umum Daerah Abepura sebagai narasumber pelatihan.

3.Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak – Papua (LP3A-P)
Kegiatan implementasi program yang diusulkan oleh LP3A-P belum terlaksana. Sejauh ini, LP3A-P masih melakukan koordinasi antar staff yang akan menjalankan program yang diajukan.

4.Medicine du Monde (MdM)
MdM belum menandatangani MoU dengan Foker LSM Papua. Sampai saat pelaporan, MdM baru menyatakan akan memulai program mereka pada tahun 2008 dan menandatangani MoU pada awal Januari 2008.

5.Yayasan Santo Antonius (Yasanto)
Yasanto telah melaksanakan program yang diajukan sebanyak 2 sesi di masing-masing lokasi :1) Posyandu Elelsai, Gudang Arang, 2) Posyandu Makarti, Pintu Air dan 3) Posyandu Payum, Payum selama tahun 2007 pada bulan November dan Desember.
6 sesi diskusi yang dilakukan oleh Yasanto ini dilakukan pada saat yang bersamaan dengan kegiatan rutin Posyandu seperti menimbang, pengobatan dan PMT. Setiap sesi diskusi dilakukan selama 40-60 menit. Sesi diskusi ini diikuti oleh petugas/kader Posyandu, petugas medis Puskesmas dan ibu-ibu rumah tangga yang datang ke Posyandu, baik yang datang untuk menimbang atau memeriksakan anak balitanya maupun yang sedang dalam keadaan hamil sehingga peserta sesi diskusi ini cenderung sama. Dalam melaksanakan kegiatan diskusi ini, Yasanto melibatkan seorang ODHA sebagai relawan yang menyampaikan pesan kampanye anti diskriminasi terhadap ODHA. Yasanto juga melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke serta Ibu-ibu PKK dalam menyampaikan informasi kesehatan serta Penyiapan Makanan Tambahan.
Sesi diskusi di Posyandu Elelsai diikuti oleh 87 ibu, di Posyandu Makarti diikuti oleh 154 ibu dan di Posyandu Payum diikuti oleh 89 ibu. Tidak ada peserta dibawah usia 19 tahun. Demikian juga dengan laki-laki yang terlibat sebagai peserta diskusi. Meskipun ada beberapa orang laki-laki yang mengantarkan anak dan istrinya ke Posyandu, namun mereka tidak menunjukkan keinginan untuk terlibat dalam sesi diskusi tersebut.

6.Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Merauke
Tahun 2007, SKP Merauke telah melaksanakan 2 kegiatan sebagai awal (sosialisasi) program SAN yang akan dilakukan di Merauke. 2 kegiatan ini bertujuan selain bertujuan mensosialisasikan program SAN di Merauke, juga bertujuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam kegiatan selanjutnya yang telah diajukan dalam proposal.
Pada tanggal 28-29 November, SKP melakukan Sosialisasi Hak-hak perempuan dan anak kepada perempuan dari Panti Asuhan Amambekai. Sosialisasi ini dilakukan bersama-sama dengan Lembaga Bunda Kasih, Lembaga Advokasi Peduli Perempuan Merauke. Selain anak-anak dan kaum perempuan yang tinggal di panti asuhan tersebut, beberapa staff pengelola panti asuhan Amambekai juga menjadi peserta sosialisasi tersebut. Secara keseluruhan, 28 orang turut serta dalam sosialisasi tersebut yang terdiri dari 21 orang perempuan dan 7 orang laki-laki. 19 orang peserta berusia dibawah 19 tahun.
Kegiatan lain yang telah dilaksanakan oleh SKP Merauke adalah menggalang Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang aktivitasnya antara lain sosialisasi KDRT, Gender, HAM dan HIV AIDS di 6 Kampung, Bokem, Nasem, Tomer, Nohotif, Wendu dan Payum. Kegiatan ini melibatkan Yasanto (BPSE), Lembaga Advokasi Peduli Perempuan, Perkumpulan Perempuan Adat Muyu, Watkeri, Radio Frita, Lembaga Masyarakat Adat (LMA), Pengacara dan Pemuda. Lebih dari 100 orang terlibat dalam aksi kampanye ini.
Dalam kegiatan Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini, SKP juga menyelenggarakan dialog interaktif di Radio Frita yang menghadirkan LMA, Pemuda, Aktifis Perempuan, Pengacara dan LSM sebagai narasumber mengenai hak-hak perempuan. Beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan dalam aksi kampanye dari tanggal 3 – 11 Desember ini adalah : Spot Iklan Kampanye di Radio setempat, Pemasangan Spanduk Pesan Kampanye dan pembagian bunga di pusat kota Merauke. Kegiatan pembagian bunga ini ditayangkan di stasiun Televisi Metro Papua TV dan dimuat di Tabloid Suara Perempuan Papua, serta Koran Papua Pos Merauke.

7.Yayasan Rumsram dan Yayasan Beatrix
Hingga saat pelaporan ini, Yayasan Rumsram dan Yayasan Beatrix belum melaksanakan program kerja mereka yang diajukan dalam proposal. Kesepakatan kedua lembaga ini, yakni Rumsram akan bertindak sebagai pegelola dan penanggungjawab program dan Beatrix akan bertindak sebagai implementor di lapangan masih terus dikoordinasikan antara kedua lembaga. Terutama yang berkaitan dengan hal-hal teknis pelaksanaan program dan monitoring.

8.Perkumpulan Prakarsa Rakyat Mandiri (Primari)
Implementasi program yang diusulkan oleh Primari baru berjalan pada tahap peningkatan kapasitas staff pelaksana program. Peningkatan kapasitas staff program ini telah dilaksanakan sebanyak 3 kali pada tahun 2007.
Tahap pertama pelatihan untuk peningkatan kapasitas staff ini dilaksanakan pada tanggal 6-7 Desember 2007. Pelatihan ini diikuti oleh dua orang staff perempuan yang mendapatkan pelatihan internal berupa ceramah tentang HIV/AIDS, IMS dan Gender. Sedangkan pelatihan tahap kedua yang dilakukan pada tanggal 10 – 15 Desember dikikuti oleh staff yang sama, bersama dengan beberapa peserta dari lembaga lain namun dengan pelatih yang berbeda. Dalam pelaksanaan pelatihan ini, Primari bekerja sama dengan FHI-ASA dan Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire sebagai narasumber pelatihan. Dalam pelatihan kedua ini, peserta diberikan materi mengenai pemenuhan hak-hak ODHA untuk mendapatkan dukungan, perawatan dan pengobatan. Pelatihan ini juga melibatkan 2 orang ODHA yang berbagi pengalaman dalam sesi manajemen kasus.
Primari juga telah melaksanakan beberapa pertemuan dengan para pihak untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Primari dan berkaitan dengan isu HAM, Gender dan HIV/AIDS. Pihak-pihak yang ditemui oleh Primari selama 4 hari berturut-turut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke serta Kepala Puskesmas di lokasi-lokasi sasaran implementasi program (Puskesmas Karang Tumaritis, Puskesmas Siriwi, Puskesmas Karang Mulia, Puskesmas Buwi Wonorejo dan Puskesmas Nabire Kota).

9.Koalisi Wondama
Koalisi Wondama terdiri dari organisasi Yayasan Lingkungan Hidup Humeibou (Yalhimo), Perkumpulan Mitra Perempuan Papua (MP2) dan Perkumpulan Peduli Sehat (Pt.PS). Ketiga organisasi ini bersepakat untuk bekerja secara bersama di wilayah Teluk Wondama. Yalhimo dan MP2 adalah dua organisasi yang dapat mengakses dana SAN. Pt.PS adalah organisasi yang memiliki pengalaman cukup baik dalam upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Manokwari. Atas pertimbangan tersebut, Pt.PS bergabung dengan kedua organisasi dan akan berfungsi sebagai resource person bidang HIV/AIDS.

Tahun 2007, koalisi Wondama telah melaksanakan beberapa kegiatan sosialisasi program SAN, bahkan sebelum MoU ditandatangani. Sosialisasi program ini dilakukan melalui metode Focus Group Discussion dan wawancara dengan tokoh masyarakat di Teluk Wondama. Tanggal 22 September 2007, sosialiasi program dilakukan di Kampung Windesi, Distrik Windesi. Sosialisasi ini dihadiri oleh 14 orang yang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 6 rang perempuan. Peserta sosialisasi berasal dari kampung setempat dan dihadiri juga oleh kepala Kampung. Tanggal 23 September 2007, koalisi melakukan sosialisasi di Kampung Yomakan Distrik Rumberpon yang dihadiri oleh 35 orang (25 laki-laki dan 10 perempuan). Peserta sosialisasi berasal dari kampung setempat, termasuk kepala kampung Yomakan. Tanggal 24 September 2007, dilakukan sosialisasi di Kampung Ambuar, Distrik Wamesa. Sebanyak 11 orang peserta hadir dalam sosialisasi ini (9 orang laki-laki dan 2 orang perempuan) yang berasal dari kampung setempat.
Dalam sosialisasi program ini, Koalisi Wondama tidak melibatkan ODHA. Komunitas Wi Ma Rawana (local group) menjadi local host di kampung-kampung tempat sosialisasi dilakukan.
Pada tanggal 2, 7, 13 dan 23 Desember 2007, koalisi Wondama telah melakukan pertemuan untuk menyusun dan merumuskan program aksi SAN di Kabupaten Wondama sesuai dengan hasil assesment awal yang dilakukan. Pertemuan ini merekomendasikan aksi kegiatan dilakukan di Kampung Kaprus (Distrik Rumberpon), Kampung Windesi (Distrik Windesi) dan Wasior Kota (Distrik Wasior). Semua lokasi ini berada di kabupaten Teluk Wondama.

Bagian II
Aktifitas dan Fungsi Koalisi

Aktifitas dan Fungsi Koalisi dilakukan berdasarkan rumusan lokakarya yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 Agustus 2007 dan diikuti oleh organisasi yang tergabung dalam Koalisi SAN, Kelompok Kerja Kesehatan Foker LSM Papua, Kelompok Kerja HAM Foker LSM Papua dan Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Foker LSM Papua. Hasil rumusan/asessement dalam lokakarya ini disepakati sebagai strategi kerja dan tujuan bersama koalisi.
Dalam pelaksanaan kegiatan, sebagian besar kegiatan didanai oleh dana koalisi (lihat laporan keuangan), terutama dalam pelaksanaan Lokakarya dan Penyusunan Raperdasi Pelayanan Kesehatan dan HIV/AIDS. Pendanaan kegiatan kampanye yang dilakukan koalisi bersama mitra dilakukan secara bersama-sama (sharing dana).

1.Lokakarya “Strategi Advokasi Pembangunan Gender, HAM dan HIV/AIDS dalam Pelayanan Kesehatan”
Lokakarya ini diselenggarakan pada tanggal 28 – 29 Agustus 2007 yang diikuti oleh :
1). Yayasan Pengembangan Kesehatan Masyarakat (YPKM), 2) Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP3A) Papua, 3) Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP), 4) Medicine du Monde, 5) Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Merauke, 6) Yayasan Santo Antonius (Yasanto), 7) Yayasan Rumsram, 8. Yayasan Beatrix, 9) Pt. Prakarsa Bagi Masyarakat Mandiri (Primari), 10) Yayasan Lingkungan Hidup Humeibou (Yalhimo), 11) Pt. Mitra Perempuan Papua (Mp2), 12) Pt. Peduli Sehat (Pt.PS), 13) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, 14) Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Papua, 15) Yayasan Kesehatan Bethesda, 16) Kelompok Kerja Wanita (KKW), 17) Elsham Papua, 18) KPA Provinsi Papua.
Sesi pertama lokakarya adalah penyampaian materi yang menyangkut 3 isu utama, HAM yang disamapaikan oleh Latifah Anum Siregar (AlDP), Gender yang disampaikan oleh Melani Kirihio (LP3A), serta HIV/AIDS dan kesehatan Reproduksi yang disampaikan oleh Tahi Butarbutar dan Raflus Doranggi (YPKM) serta Jockelyn Suebu dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua.
Setelah sesi diskusi, peserta dibagi dalam 3 kelompok utama berdasarkan pengalaman masing-masing organisasi. Masing-masing kelompok kemudian mengidentifikasi prioritas persoalan yang terkait dengan 3 isu utama di masing-masing daerah. Hasil diskusi masing-masing kelompok kemudian diplenokan. Selanjutnya hasil pleno disepakati sebagai kerangka, strategi dan tujuan bersama koalisi. Kerangka, strategi dan tujuan bersama ini kemudian dirilis dalam sebuah siaran pers (dengan mengundang wartawan untuk hadir pada sesi terakhir lokakarya) yang dimuat di Tabloid Jubi, Tabloid Suara Perempuan Papua, Cenderawasih Pos, Suara Pembaruan, TOP TV dan Boda Post.

Kerangka kerja yang disepakati dalam lokakarya ini adalah :
– Ada pemahaman bersama khususnya perspektif gender dan HAM untuk ditingkatkan dalam melakukan strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta IMS.
– Ada Jaringan Kerja antar POKJA KES- FOKER dengan koalisi SAN untuk melakukan strategi pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS serta IMS dengan pendekatan Gender dan HAM
– Ada kesepakatan bersama dalam bentuk Logical Frame Work (Kerangka Kerja Logis) untuk dilakukan bersama antar POKJA KES-FOKER dan Koalisi SAN.

Sedangkan strategi dan tujuan bersama yang dihasilkan dalam lokakarya ini adalah :
1. Melakukan pendekatan gender dan HAM dalam mengimplementasikan program-program yang berkaitan dengan HIV/AIDS di tanah Papua
2. Perlindungan terhadap ODHA sesuai dengan prinsip-prinsip universal
3. Melibatkan kaum perempuan dalam proses-proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penanggulangan bahaya HIV/AIDS di tanah Papua
4.Menggunakan kearifan tradisional Papua untuk kampanye penanggulangan penyebaran virus HIV/AIDS di tanah Papua
5. Mendorong Pemerintah Daerah dan legislatif agar segera mensosialisasikan dan menerbitkan Perdasi Pelayanan Kesehatan yang berpihak kepada masyarakat di Tanah Papua
6. Mendorong Pemerintah Daerah dan legislatif agar segera menerbitkan Perdasi tentang HIV/AIDS di tanah Papua
7. Mendorong Pemerintah Daerah dan legislatif untuk mencabut ijin perdagangan Minuman Keras dan segera menerbitkan Perda Larangan Minuman Keras di seluruh Tanah Papua
8. Mendorong aparat hukum untuk menindak tegas pelaku perdagangan perempuan di Tanah Papua
9. Mendorong strategi advokasi dan gerakan yang dilakukan secara terpadu, sistematis dan terencana agar mampu mempengaruhi perubahan status kesehatan masyarakat terutama pengurangan kasus HIV/AIDS oleh berbagai lapisan masyarakat.

2.Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) Pelayanan Kesehatan
Berdasarkan amanat UU No. 21 tentang Otonomi Khusus, serta fakta bahwa masyarakat Papua (terutama masyarakat asli) belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai, maka koalisi SAN bersama Kelompok Kerja Kesehatan Foker LSM Papua berinisiatif untuk menyusun Draft Raperdasi Pelayanan Kesehatan.
Kegiatan Audience untuk Pembahasan dan Penyerahan Draft Raperdasi Pelayanan Kesehatan oleh Koalisi SAN bersama POKJA Kesehatan-FOKER LSM Papua kepada Panitia Legislasi (PANLEG) DPRP dilaksanakan pada 28 September 2007 bertempat di Ruang PANLEG-DPRP. Penyerahan dan pembahasan ini dihadiri oleh Demas Patty (Ketua PANLEG DPRP), Jhon Manangsang (DPRP), Henny Arobaya (DPRP), Hendry Mahulette (Staf Ahli PANLEG) serta anggota Koalisi yang dipimpin oleh Tahi Butarbutar.

3. Penyusunan Raperdasi Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS serta IMS
Kegiatan Audience untuk Pembahasan dan Penyerahan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Pencegahan dan Penangulangan HIV dan AIDS serta Infeksi Menular Seksual (IMS)” oleh POKJA Kesehatan-FOKER LSM Papua bersama Koalisi SAN kepada Panitia Legislasi (PANLEG) DPRP dilaksanakan pada 10 Oktober 2007 bertempat di Ruang pertemuan Sekretariat FOKER LSM Papua. Dalam audience ini, hadir ketua panitia Legislasi, Demas Patty, Ketua POKJA Raperdasi HIV dan AIDS serta IMS-DPRP, Bapak Mirino (Staf Ahli-Panleg DPRP), Bapak Yulius Manurung (Staf Ahli-Panleg DPRP), Ibu Miriam (Anggota DPRP), Bapak Sujarwo (Walikota Jayapura mewakili KPA Kota Jayapura), Ketua KPA Kota Jayapura, Bapak Maikel Wayar (KPA Provinsi Papua), Bapak Ahmad Lee (IHPCPPapua), Kelompok Kerja (POKJA) Kesehatan- FOKER LSM Papua (P3W-GKI, PKBI, YHI, YPKM Papua, CEPLUS,YPPM, YASMAD dan Sekretariat FOKER LSM Papua) dan angota Koalisi SAN di Jayapura.

Pada tanggal 25 Oktober, Koalisi SAN bersama Pokja Kesehatan Foker LSM Papua melakukan audiensi kedua kalinya sebelum menyerahkan Draft Final Raperdasi AIDS di ruang Panleg DPRP, yang dihadiri oleh sejumlah anggota partisipan dan mitra Foker dan Ketua KPA Papua. Pada tanggal 2 November 2007, Koalisi SAN bersama Pokja Kesehatan Foker LSM Papua menyerahkan draft final Raperdasi Pencegahan dan Penangulangan HIV dan AIDS serta Infeksi Menular Seksual (IMS) kepada ketua Panleg DPRP di kantor DPRP Provinsi Papua. (Bersambung)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *