Enam Puluh Persen Rumah di Kota Jayapura Tak Punya IMB

 

Jubi – Keindahan alam tanah kota Jayapura tak seindah di waktu malam. Bahkan The Black Brothers dalam lagunya berjudul Kota Jayapura hanya menyebut itulah kota ku Jayapura di waktu malam. Hiasan lampu-lampu jalan dan taman , maupun lampu-lampu penerangan penduduk di sekitarnya mengikuti topografi yang mengarah dari lereng-lereng perbukitan dipinggiran pantai.

“Di Kota Jayapura ini sekitar 60 persen bagunan atau jumlahnya masih cukup banyak yang menempati daerah-daerah terlarang atau rawan bencana dan mereka ini tidak bisa diberikan ijin karena memang tidak layak untuk diberikan ijin,” ujar Kepala Dinas Tata Kota Kota Jayapura Ir Agustinus Sa’pang kepada Jubi belum lama ini di ruang kerjanya.
Menurut Kadinas Tata Kota  bagi warga yang sudah bermukim didaerah terlarang atau bagi mereka yang tidak memiliki ijin kalau diberi tindakan tegas  mereka ini mau dikemanakan, tentu akan muncul  pertanyaan semacam ini, dan apa yang harus dilakukan bagi warga masyarakat ini.
“Sekalipun aturan dan hukum mengatakan bahwa mereka ini kena sangsi, tetapi apakah kita mampu memberikan sangsi terhadap warga kota Jayapura yang jumlahnya jauh lebih banyak yang tidak mengikuti aturan dari pada warga yang memenuhi aturan,” ujar Agustinus dengan nada bertanya.
Menurutnya bahwa kondisi seperti ini diakibatkan oleh rancangan kota Jayapura sejak awal yang kurang dipersiapkan begitu matang , dimana hal tersebut  disebabkan oleh adanya keterbatasan dana yang tidak memenuhi untuk mempersiapkan kota ini, serta sumber-sumber pendapatan lainnya kurang menunjang  sehingga, segala fasilitas-fasilitas  dan pemukiman yang layak di kota Jayapura kurang tersedia, walaupun itu sudah terpikirkan oleh pemerintah sejak dahulu.
Melihat kondisi keadaan Kota Jayapura yang  kian hari penduduk penduduk semakin bertambah serta arus mobilisasi kendaraan yang juga semakin padat, menurut Agustinus bahwa pemerintah sekarang ini  sedang merancang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) kota Jayapura yang produk hukumnya sementara diproses Perdanya sehingga nantinya semua kebijakan pembangunan itu diarahkan kedaerah wilayah Timur,
Dengan menempatkan  kegiatan jasam serta kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pendidikan  lainnya orang akan semakin tertarik untuk bermukim disana, ibaratnya dimana ada gula disitu ada semut, kalau tidak ada gula yang diletakkan disana tentu semut tidak akan kesana. Upaya ini juga sudah mendapat dukung oleh pemerintah propinsi dengan adanya rancangan pemerintah Propinsi Papua untuk membuat jalan tol melalui Teluk Youtefa yang tinggal menunggu pelaksanaan serta perkiraan tantangan apa saja yang dihadapi dalam dua sampai tiga 3 tahun kedepan dan ini sudah antisipasi, hanya saja mungkin karena keterbatasan dana sehingga rencana mega proyek ini belum terealisasi sampai sekarang ini..
Kondisi sekarang ini dimana dengan adanya kenaikan bahan bakar setiap orang akan lebih berusaha bagaimana sehingga lebih dekat dengan tempat kegiatan atau pusat pemerintahan, pusat jasa dan pusat pendidikan dimana pada umumnya semua ini terdapat jantung kota Jayapura yang merupakan sumber tempat pendapatan,tempat mencari nafkah sehingga masyarakat lebih memilih tinggal di kota Jayapura.
Kota Jayapura ini boleh dikatakan kota yang indah karena ditengah kota banyak gunung-gunung yang masih hijau, banyak hutan lindung, dan sesuai dengan visi  kota Jayapura, yang beriman, bersih  indah  dan rapi ,yang kita kawatirkan jangan sampai hutan lindung juga ikut dibabat naik untuk dijadikan tempat bermukim dan ini perlu ada langkah-langka ketegasan dan payung hukum yang lebih tegas dalam mengatur pemukiman masyarakat namun perlu ada kerja sama dengan masyarakat adat, dimana tanah di Jayapura ini mempunyai spesifik,  biasanya masyarakt dengan modal pelepasan dari adat orang sudah berfikir untuk membangun  sekalipun tidak tidak memiliki sertifikat. Sementara pemerintah hanya bisa mengendalikan atau memberikan ijin membangun jika memiliki alas hak atau  berupa sertifikat tanah yang bersangkutan
“Kota Jayapura sebagai ibu kota Propinsi Papua dengan topografi yang bervariasi, ditinjau dari segi tempat pemukiman penduduk  tentu sangat terbatas. Saat ini boleh dikatakan sudah sangat padat. Bahkan sudah melebihi dari kapasitasnya atau daya dukungnya,” tutur  Ir.Agustinus Saˋpang.
Menurut dia jika lereng-lereng bukit kian hari terus berdiri bagunan serta aktivitas manusia lainnya dalam waktu yang tertentu akan menimbulkaan suatu bencana karena kemampuan dari lereng-lereng yang kian terbuka. “Apalagi menjelang musim hujan kondisi tanah yang terbuka sudah tidak mempunyai daya resapan dan tidak  mampu menahan aliran air sehingga mengakibatkan bencana,” tambah Sa’pang..
Ditegaskan sekalipun bencana atau tanah lonsor mungkin jarang terjadi namun bencana seperti banjir yang kerap dirasakan saat ini merupakan pengaruh dari berbagai aktivitas manusia yang tidak terkontrol.
“Kota Jayapura yang begitu sempit semakin tahun semakin bertambah penduduknya. Segala kegiatan usaha dan jasa serta kegiatan peningkatan Sumber daya manusia semuanya berpusat di kota Jayapuara ini, sehingga keadaan tersebut otomatis mempengaruhi terhadap pertambahan penduduk maupun bagunan secara terus menerus yang mengakibatkan padatnya pemukimanan penduduk sampai saat ini,” tegas  Saˋpang.
Yang lebih mengkawatirkan tambah Sa’pang  adalah  bangunan-bangunan atau pemukimanan penduduk yang sudah mendaki ke arah gunung. Selain itu juga terdapat bagunan-bagunan yang di bagunan di daerah bantaran sungai serta bagunan –bagunan di daerah terlarang seperti tebing-tebing yang mengakibatkan kepadatan serta rentan terhadap musibah banjir.
“Permukiman yang kian hari kian bertambah sirkulasi dan mobilisasi kendaraan sekarang ini juga sudah cukup padat. Hal ini memberikan suatu peringatan bagi kita bahwa kota Jayapura ini mestinya perlu dirancang  bagaimana pengembangannya serta tata letak tempat-tempat pemukiman masyarakat,” ujar Sa’pang.
Ditambahkan untuk mengembangkan Kota Jayapura ke depan saat ini pihaknya sudah mulai merancang pembangunan ke wilayah Timur tepatnya Distrik Muaratami daerah Kelurahan Koya Barat dan Kelurahan Koya Timur. “Hanya saja jarak antara antara koya barat dan koya timur dengan pusat –pusat kegiatan kota Jayapura yang cukup jauh dimana jalanan yang masih cukup jauh serta kurangnya faktor penunjang pada lokasi tersebut serta mobilisasi kedaerah  tersebut. Dan juga belum sepenuhnya menunjang sehingga penduduk daerah tersebut masih kurang dan orang masih lebih memilih Kota Jayapura sebagai tempat tujuan utamanya untuk bermukim,” tutur  Kadinas Tata Kota Jayapura.
Lebih lanjut dikatakannya  bahwa salah satu satu faktor yang ikut mempengaruhi kepadatan saat ini adalah banyaknya rumah-rumah sewa maupun kontrakan yang dikelola oleh masyarakat.
Bagi masyarakat yang telah menempati atau bermukim di daerah bantaran kali maupun daerah-daerah terlarang lainnya berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah kota dengan himbauan-himbauan dan terus menerus mengingatkan kalau daerah daerah dengan kemiringan tinggi serta bantaran kali serta tebing merupakan daerah yang berbahaya dan rentan terhadap bencana serta tidak layak untuk mendirikan bangunan, apalagi menjelang awal musim hujan banyak musibah yang kerap terjadi baik banjir maupun tanah longsor.
“Bangunan-bangunan di lokasi seperti itu memang tidak memiliki ijin mendirikan bagunan dan itu telah diingatkan kalau membangun permukiman di daerah semacam ini tidak boleh,” tegasnya.
Menurut dia  adanya perkembangan penduduk yang cukup tinggi sekarang ini sehingga orang juga tentu membutuhkan adanya tempat tinggal bagi keluarganya.
Lebih jauh dijelaskan Agustinus Sa‘pang bahwa, orang-orang yang bertambah ini tentu semuanya bukan orang mampu atau kaya yang dapat tinggal di hotel atau langsung menyewa rumah tetapi mereka ini banyak yang pencari kerja atau mereka yang membuka usaha yang akhirnya berusaha mencari tempat-tempat dimana mereka bisa berlindung sekalipun derah tersebut cukup rawan atau terlarang.
Seperti di daerah bukit barisan ini, daerah Army Post Office (APO),  lokasi-lokasi seperti ini bangunannya tidak memiliki ijin dan menyalahi tata ruang dan tidak ada ijin yang diberikan dari pemerintah seperti ijin mendirikan bangunan. (Yunus Paelo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *