Perdasus Perdasi ; Penantian Tak Berujung

Image

Perdasus Perdasi ; Penantian Tak Berujung (Saut Marpaung)

Oleh : Abner Mansai, Ar (*)

Jalan Tak Berujung
Tidak terasa otonomi khusus Papua sudah berjalan 6 setengah tahun (menjelang 7 tahun) sejak disahkannya UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinisi Papua pada 21 November 2001 (efektif 1 Januari 2002). Itu artinya tinggal tersisisa 18 setengah tahun (18 tahun efektif) lagi pemberian kekhususan bagi Papua dari 25 tahun yang diamanatkan UU No. 21/2001.
Terlepas dari apakah 25 tahun otonomi khusus saat ini adalah merupakan 25 tahun pertama yang kemudiaan akan diperpanjang atau memang hanya sampai disitu saja umur UU Otsus, yang jelas menjelang 7 tahun pemberlakuannya, masih belum muncul Perdasus dan Perdasi yang boleh dikatakan sebagai tulang punggung pelaksanaan UU Otsus Papua. Dari catatan penulis, baru satu perdasus yang sudah diberlakukan yaitu Perdasus No.1/2007 tentang Pembagian Dana Otonomi Khusus. Itupun belum efektif digunakan dalam pembagian dana otsus.
Pertanyaan yang sering dilontarkan banyak kalangan adalah mengapa semuanya menjadi terlambat? Mengapa penyusunan, pembahasan, dan penetapan Perdasus dan Perdasi tidak bisa dilakukan secepatnya? Pertanyaan lanjutannya, siapa yang paling bertanggung jawab terhadap keterlambatan ini? Pemerintah daerah? DPRP? MRP? Atau masyarakat Papua? Entahlah. Masyarakat awam mungkin saja akan memberikan jawabannya secara berfariasi, sedangkan bagi orang terpelajar kebanyakan seharusnya sudah tahu jawabannya.
Dalam bukunya “Satu Setengah Tahun Otsus Papua Refleksi dan Prospek (2003)”, Dr. Agus Sumule salah satu mantan anggota tim asistensi UU Otsus Papua mengatakan; salah satu keunikan UU No. 21/2001 adalah bahwa peraturan pelaksanaannya cukup dalam bentuk Peraturan Daerah, baik Perdasus maupun Perdasi, dan tidak membutuhkan Peraturan Pemerintah Pusat sebagaimana undang-undang yang draftnya pun harus dimasukkan dari Papua. Sayangnya banyak dari kita belum memahami hal ini dengan baik, sehingga sering terlontar pemikiran bahwa kita masih memerlukan sekian banyak Peraturan Pemerintah (PP) untuk implementasi UU Otsus. Mungkin inilah salah satu hambatan mengapa penyusunan Perdasus dan Perdasi sampai sekarang belum maksimal dilakukan. Kekuatirannya adalah bila penyusunan Perdasus dan Perdasi ini tidak dilakukan dengan cepat, maka Jakarta (Pemerintah Pusat) bisa saja mengambil alih sebagian kewenangan itu untuk membentuk peraturan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan semangat UU Otsus. Itu bisa kita lihat mulai dari lahirnya Inpres No. 1/2003 tentang Percepatan Pelaksanaan UU No. 45/1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinisi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota sorong. Tahun 2007, lahirlah Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinisi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan kini lahir Perpu No. 1/2008 tentang Perubahan atas UU Otsus Papua. Dalam buku yang sama, Dr. Agus Sumule juga menulis bahwa, lamban dan lambatnya penyusunan peraturan-peraturan pelaksana UU No. 21/2001(Perdasus/Perdasi) juga sekaligus menunjukkan bahwa sesungguhnya kita sementara menyia-nyiakan kesempatan dan peluang untuk merancang sendiri hampir semua aspek pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan agar sedapat mungkin sesuai dengan kekhasan sosial-budaya, politik dan ekonomi di Papua. Padahal kalau kita mengacu pada Pasal 75 UU Otsus disana ditegaskan bahwa Peraturan pelaksana yang di maksud Undang-undang Otonomi Khusus ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan. Apa yang mendasari pemikiran tim asistensi yang begitu percaya kalau peraturan pelasana UU Otsus (Perdasus/Perdasi) dapat diselesaikan dalam waktu hanya 2 tahun? Kita semua tidak tahu, yang pasti hanya mereka yang terlibat secara penuh dalam pembahasan RUU Otsus mulai dari Papua sampai ke Jakarta yang mengetahuinya. Dugaan penulis (belum tentu benar) adalah, hal ini didasari atas pengalaman penyusunan RUU Otsus itu sendiri yang hanya dilakukan dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Bahwa memang penyusunan sejumlah Raperdasus ataupun Raperdasi yang kemudian menjadi Perdasus dan Perdasi dalam waktu 2 tahun sebagaimana diamanatkan dalam UU Otsus mungkin juga bukan perkara gampang, tapi kalau sudah lebih dari 6 tahun umur UU Otsus belum banyak Perdasus dan Perdasi yang dihasilkan (bukan hanya menghasilkan rancangannya saja tapi sampai pada pembahasan dan penetapannya), itu juga sudah tidak masuk akal. Mengapa begitu? Karena sementara belum banyak Perdasus dan Perdasi yang dihasilkan, tapi miliaran rupiah dana Otsus sudah kita habiskan dalam 6 setengah tahun perjalanan Otsus. Jadi mungkin pantaslah kalau terlontar kata-kata dari masyarakat Papua bahwa Otsus sudah gagal, Otsus tidak bermanfaat untuk orang asli Papua, Otsus hanya memberi keuntungan kepada para pejabat, Otsus hanya menghasilkan banyak kandang binatang yang dihuni oleh kuda, kijang dan panter. Bahkan lebih keras lagi ada sebagian masyarakat menyatakan mengembalikan Otsus kepada Jakarta. Kalau mau sedikit berpikir positif, pernyataan-pernyataan masyarakat seperti ini mestinya menjadi motivasi bagi DPRP dan Pemerintah Provinisi Papua, termasuk kelompok-kelompok indepen lainnya yang peduli untuk berpacu dengan waktu tersisa pemberlakuan Otsus dalam menyiapkan (termasuk penetapan) Perdasus dan Perdasi demi efektivitas pelaksanaan UU Otsus Papua ke depan.
Tidak efektifnya pembentukan peraturan pelaksanaan UU Otsus (Perdasus & Perdasi) harus diakui juga bahwa, karena kita tidak konsisten menjalankan amanat UU Otsus sendiri, misalnya saja; dalam Pasal 32 ayat (1) UU Otsus, disebutkan bahwa, dalam rangka meningkatkan efektivitas pembentukan dan pelaksanaan hukum di Provinsi Papua, dapat dibentuk Komisi Hukum Ad Hoc. Pada bagian penjelasannya dikatakan bahwa, pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc dimaksudkan untuk membantu Gubernur, DPRP, dan MRP dalam menyiapkan rancangan Perdasus dan Perdasi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang ini (UU Otsus). Sampai saat ini Komisi Hukum Ad Hoc yang dimaksudpun tidak jelas. Jangankan lembaganya, Perdasi yang diamanatkan Pasal 32 ayat (2) sebagai dasar hukum pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc saja sampai sekarang entah sudah dibuat atau belum. Yang terjadi selama ini, penyusunan rancangan Perdasus dan Perdasi justru diserahkan kepada konsultan luar Papua yang kadang-kadang tidak memahami Otsus secara kontekstual (konteks Papua) tentang apa yang menjadi kekhususan yang harus diatur, terutama untuk sebuah rancangan Perdasus. Soalnya adalah, telah menjadi rahasia umum bahwa untuk menggunakan jasa konsultan apalagi dari luar Papua sudah jelas bayarannya sangat mahal, tapi belum tentu mereka serius. Kalau sudah begitu seharusnya kita yang lebih serius menindaklanjuti apa yang sudah dikerjakan, sehingga apa yang sudah dihasilkan itu tidak sia-sia begitu saja. Kita harus ingat sudah banyak uang masyarakat dari dana Otsus yang digunakan untuk proses-proses itu.
Seperti diungkapkan di atas, eksistensi UU Otsus terus mengalami berbagai cobaan terutama dengan keluarnya berbagai peraturan nasional. Sebagai contoh; Inpres No. 1/2003 yang tidak saja kontroversial tapi menyebabkan pertentangan, bahkan perpecahan diantara orang Papua sendiri tanpa kecuali mulai dari masyarakat biasa sampai para pejabat. Cobaanpun tidak sampai disitu saja. Pada 2007, keluarlah Inpres No. 5/2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinisi Papua dan Provinsi Papua Barat. Inpres ini oleh Pemerintah dimaksudkan untuk seiring sejalan dengan UU Otsus, disatu sisi Inpres ini menimbulkan banyak pertanyaan dan membuat bingung banyak kalangan di Papua, karena dinilai dapat mereduksi UU Otsus, mengapa? Karena apa yang diaturnya mengenai percepatan pembangunan itu pada dasarnya telah dimuat dalam UU Otsus (kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan pembangunan infrastruktur). Inpres ini sendiri waktu berlakunya hanya dua tahun (2008-2009), nyatanya sampai saat belum berjalan secara efektif. Belum hilang ingatan kita atas turunnya Inpres No. 5/2007, kini muncul lagi Perpu No. 1/2008 tentang Perubahan atas UU Otsus, walaupun perubahan ini hanya khusus dilakukan terhdap Pasal 1 huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dan l. Ini jelas menunjukkan bahwa Pemerintah (pusat) akan terus melakukan upaya-upaya perubahan terhadap UU Otsus. Dilain sisi, Pemerintah Provinisi Papua dan DPRP terlambat menjalankan tugasnya sebagai institusi pemerintahan daerah yang paling berwenang dalam pembentukan Perdasus dan Perdasi. Lebih dari itu, bisa saja Pemerintah menganggap bahwa Pemerintah Daerah bahkan masyarakat Papua tidak mampu untuk menjalankan UU Otsus yang justru dihasilkannya sendiri dari sebuah perjuangan panjang. Setuju saja kalau ada sebagian pendapat mengatakan bahwa Otsus ini sesuatu yang baru, jadi kita perlu waktu untuk menyesuaikan diri dalam melaksanakannya. Pertanyaannya, sampai kapan kita menyesuaikan diri? Sudah cukup kita perlu 7 tahun, atau kita masih perlu sampai 10 tahun, atau bahkan 25 tahun yang direncanakan seluruhnya kita pakai untuk menyesuaikan diri, lalu kita sampaikan ke Jakarta bahwa kita sudah menyesuaikan diri dengan berlakunya UU Otsus selama 25 tahun, kini kami perlu 25 tahun lagi untuk benar-benar mulai melaksanakan UU Otsus. Ini jelas tidak adil juga bagi masyarakat Papua terutama orang asli Papua yang telah mengorbankan apa yang ada padanya untuk memperjuangkan hak-hak dan martabatnya di Republik ini dengan harapan, hidup mereka bisa berubah dalam bidang pendidikan, kesehatan, budaya, ekonomi, pengelolaan sumberdaya alam, infrastruktur yang memadai, namun semua itu seakan sangat susah terwujud hanya karena terlambatnya Perdasus dan Perdasi sebagai implementasi UU Otsus.

(*) Senior Officer Policy & Law
Yayasan WWF Indonesia
Region Sahul Papua

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *