PNS di Nabire Masuk  Bursa Cabup dan Cawabup Nabire 

JUBI – Anggota KPUD Nabire sekaligus selaku Ketua Kelompok kerja verifikasi Pilkada Bupati dan wakil Bupati Nabire Petrus M. Reffasi mengatakan ‘tahapan verifikasi administrasi dan vaktual telah di lalu dan tanggal 1 september 2008 telah ditetapkan 10 pasangan calon Bupati Kabupaten Nabire. 

Dari 10 pasangan calon tersebut, 4 pasangan dari calon independent ( perorangan) dan 6 pasangan calon dari Partai. Semua tahapan veripikasi sudah dilewati dan ke 10 pasangan ini memenuhi semua persyaratan, sehingga telah kami tetapkan sebagai calon tetap, tegasnya.
Dari aturan yang ada pasangan xcalon independen harus memenuhi 7 ribu foto kopi KTP dan surat dukungan. Ke 4 pasangan independent ini sudah mengumpulkan 7 ribu foto kopi KTP bahkan lebih’ tegasnya.
Sementara disinggung soal pasangan Calon dari Partai Reffasi mengatakan 6 pasangan ini sudah memenuhi semua persyaratan dan tanggal 1 September sudah ditetapkan sebagai bakal calon Bupati maupun Wakil.
Untuk diketahui bahwa terdapat 12 orang Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil aktif. Bahkan masih menduduki jabatan penting. Ada Sekertaris Daerah KaBupaten Nabire, Kepala Bagian Umum Kabupaten Nabire, ada juga kepala Pertanahan Propinsi Papua, ada juga Kepala dinas Kehutanan di Propinsi Irian Barat, ada juga kepala dinas Pariwisata Propinsi Papua dan serta sejumlah Pegawai Negeri dengan esalon 2, 3 dan 4.
Ironis Bahwa sejumlah PNS yang ikut dalam Pilkada Bupati dan wakil Bupati Nabire belum mendapat surat untuk pengunduran diri dari kepala Badan Kepegawaian Negara.
Ketika di Tanya soal ijin pencalonan Bupati dan wakil Bupati bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Petrus Reffasi mengatakan ‘ mereka telah mendapatkan ijin untuk mencalonkan diri ada yang dari Gubernur Propinsi Papua, adajuga dari Gubernur Propinsi Irian Barat, ada dari Wakil Gubernur Propinsi Papua, ada dari Bupati Nabire, ada yang dapat ijin dari wakil Bupati Nabire, ada juga dari kepala-kepala dinas di Propinsi dan ada juga dari kepala-kepala dinas Kabupaten’ tegasnya.
Kami juga sesuaidengan jadwal KPUD Nabire akan melakukan pembagian nomor urut pasangan calon pada hari kamis tanggal 4 September 2008. Kemudian selama 14 hari para pasangan calon melakukan kampanye dan 1 minggu masa tenang.’ Pokoknya tanggal 22 Oktober 2008 adalah hari pencoblosan’tegas Reffasi.
Kami sebagai KPU hanya menjalankan undang-undang untuk itu kami tetap berjalan sesuai jadwal yang ada dan banyak polemic di Nabire mempersoalkan Peraturan Daerah nomor 22 tentang Bupati dan Wakil Bupati harus putra Papua. Untuk menjawab hal itu Reffasi dengan enteng menjawab ‘ada Bulan diatas bumi. Artinya ada Gubernur diatas Perda, dan ada Depdagri diatas Gubernur’ tegasnya. Lebih lanjutnya mengenai Perda ini belum disosialisasi serta baik Gubernur maupun Menteri Dalam Negara sudah membatalkannya. Sehingga persoalan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 ini tidak ada dasar untuk dijadikan polemik.
Ditanya soal jumlah pasangan calon Bupati dan wakil Bupati yang terbilang cukup banyak hingga sepuluh pasangan ini Reffasi mengatakan’ itu justru sudah berkurang. Awalnya yang mendaftar itu lebih dari 10 pasangan. Dari semua itu kami telah menetapkan hanya sepuluh bakal calon Karena mereka yang memenuhi semua persyaratan sesuai dengan aturan undang-undang pilkada.” tegasnya.
Namun demikian Sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Pilkada Nabire ini perlu mengetahui tentang ketentuan-ketentuan jika seorang PNS hendak mengikuti Pilkada. Jika tidak mendapat kursi Bupati ataupun wakil maka pasti mereka menjadi warga biasa dan hak mereka untuk mendapatkan uang gaji bahkan uang pensiunan diberhentikan.
Sekertaris KPUD Kabupaten Nabire Mikael Mote, M.Hum senin (8/9) diruang kerjanya mengatakan ‘ Pleno Penetapan 10 pasangan calon peserta Pilkada Nabire tidak sah.Hal ini mengingat tidak adanya pleno bersama dan hanya ditandatangani secara sepihak dan sembunyi-sembunyi oleh beberapa anggota KPUD. Bahkan dalam Pleno saya sebagai sekertaris KPUD dan salah satu anggota KPUD tidak diundang. Lebih dari itu surat penetapan pasangan calon tidak bernomor sehingga secara aturan hasil penetapan peserta Pilkada Nabire tidak sah’ tegasnya. (John Pakage)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *