Mereka Memilih Siapa ?

Image

Beberapa orang Calon Legislatif (Caleg) tengah menunggu giliran menyerahkan  berkas-berkas pendaftaran di Kantor Sekretariat KPU Provinsi Papua. (Foto: Angel Flassy) 

JUBI – Walaupun Kampanye partai politik sudah dimulai, banyak warga yang tidak antusias. Mereka enggan memilih, karena banyak janji-janji politik di masa lalu tidak terpenuhi.

Alianece Mubuay, 66 tahun sudah lebih dari 25 tahun berjualan di Pasar Kaget Dok IX. Dagangannya tidak lebih dari pinang dan sirih. Pernah diantara tahun 2001 hingga 2006 dagangannya berkembang menjadi sayur-mayur dan aneka bumbu. Namun, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan berbagai bahan kebutuhan pokok lainnya, usahanya kemudian gulung tikar. Saat ini ia hanya dapat bertahan dengan berjualan pinang. “Untuk jual pinang saja, saya harus memiliki uang Rp 700.000 untuk berjualan selama tiga hari. Setelah itu saya harus belanja lagi di Pasar Abe,” ceritanya. Kehidupan yang tidak berubah jauh dari tahun ke tahun membuatnya tidak berpikir macam macam. Bangun, kerja makan dan kembali tidur, beristirahat mengumpulkan sisa-sisa tenaganya untuk bekerja kembali keesokan harinya.
“Soal partai mama tidak tahu. Nanti mama pu anak bilang pilih mana ya.. mama ikut. Kalau dia tidak pilih, ya.. mama tidak ikut Pemilu,” kata Alianece. 
Tapi sebagai warga negara yang baik ia tahu bahwa mengikuti pemilu adalah kewajibannya yang harus ia laksanakan, dan bukan haknya. 
Hal yang sama juga dirasakan Yesinta, 35 tahun pemulung di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) kampung Nafri. Warga Abe Pantai ini mengaku tidak mengikuti gegap-gempita pesta demokrasi di Indonesia ini. “Percuma pilih mereka, setelah terpilih apa mereka melihat kami,” katanya.  Pengalaman pahit di masa lalu ketika mantan transmigran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini memperjuangkan hak-haknya kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan Daerah (DPR) Papua cukup menyakitkan. Ketika itu mereka berulang kali berdemonstrasi di kantor DPRP. Para anggota dewan yang duduk di sana berjanji akan menyelesaikankan. Namun hingga saat ini tidak ada kabar berita, merekapun tersingkir dari lahannya dan terpaksa menjadi pemulung di Kota Jayapura.
“Saya ini buta huruf, tapi saya dapat melihat mana yang benar dan yang tidak. Mereka itu hanya pakai kami untuk hidup enak, tapi tidak sungguh-sugguh memperhatikan kami, janji janji mereka itu tipu semua,” kata Yesinta. Baginya hidup itu bekerja, sebab jika tidak bekerja keluarganya tidak makan. 
Pendapat berbeda justru datang dari Doni, Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Jayapura. Lelaki asal Maluku yang sehari hari bekerja sebagai petugas sampah ini sudah memiliki partainya sendiri. “Kami orang Ambon itu PDI Perjuangan. Dari dulu sampai sekarang, tidak berubah,” katanya. Ia tidak memandang siapa calonnya ataupun siapa pimpinannya. Baginya PDI Perjuangan identik dengan orang Ambon, dan sebagai orang Ambon selayaknya memilih PDI Perjuangan. Sebab orangtuanya, kakaknya, adiknya, saudaranya, tetangganya semua adalah pendukung PDI Perjuangan. Hingga walaupun sudah jauh merantau hingga Papua, sebagai orang Ambon ia harus memilih PDI Perjuangan.
Hal senada juga disampaikan Lies Nero, 49 tahun warga Abepura. Baginya Golkar adalah partai yang sudah memberi kehidupan yang layak bagi keluarganya. Sehingga jika ia tidak memilih Golkar, ia kawatir akan mempengaruhi karir suaminya yang bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil. “Tidak usah macam-macam, dari dulu sampai hari ini Golkar ini yang bayar kita pu gaji, jadi saya harus pilih dia. Kalau ketahuan pilih yang lain, bisa bisa suami dipecat. Keluarga jadi korban lagi,” lanjut Lies.
Maya, 19 tahun mahasiswa baru Jurusan Hubungan Internasional Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura mengaku bingung dengan banyaknya partai yang akan mengikuti pemilu tahun 2009 nanti. Sebagi pemili pemula ia belum banyak memiliki referensi apapun. “Lihat nanti saja, siapa yang kampanye paling masuk akal mungkin akan saya pilih,” katanya. Namun Maya sendiri tidak tahu apakah ia masuk daftar pemilih atau tidak, karena ini kali pertamanya ia mengikuti pemilu dan ia belum memiliki kartu pemilih. 
Apalagi tahun ini ia pindah ke Jayapura, dari kota Timika dan kemungkinan besar tahun depan ia akan memilih di Jayapura. Dan jika hal ini terjadi berarti ada ribuan mahasiswa baru Uncen yang akan Golput tahun depan. “Trus urus pindahnya bagaimana?” katanya balik bertanya.
Sementara para calon pemilih masih menimbang-nimbang ikut atau tidak dalam pemilu, dan siapa yanhg harus dipilih. 38 partai politik yang lolos verifikasi di Papua baru memasuki tahap melengkapi berkas. Dan belum ada satupun caleg yang lengkap berkasnya, dari 1.283 orang yang memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi caleg. Dari hasil verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, hanya 9 parpol yang memenuhi kuota 30 persen calon legislatif perempuan. Mereka adalah PKPB, PBB, PNUI, PPDI, PNBK, Patriot, PKNUI, PPI dan Pelopor, “Selanjutnya kami kembalikan seluruh berkas untuk dilengkapi. Kami tunggu tanggal 10 September nanti,” kata Ketua KPU Papua Beny Sweny. Untuk syarat 30 persen caleg perempuan jika tidak terpenuhi, tidak menjadi masalah. Karena sanksinya adalah sanksi moral, dimana masyarakat dapat menilai mana partai yang memiliki komitmen terhadap perempuan dan mana yang tidak. Sedangkan persyaratan lainnya tetap harus terpenuhi.  
Partai Golkar mengaku tidak terpenuhinya kuota para caleg perempuan sebesar 30 persen karena alasan SDM, “Kami tidak mau asal memilih, sebab calon partai kami harus memiliki kapasitas dan kredibilitas. Kami tidak mau asal asalan memilih caleg,” kata Nurhaida, Wakil Sekretaris Partai Golkar. Sedangkan PDI Perjuangan mengaku tidak ada masalah dan akan melengkapinya tanggal 10 September nanti. (Angel Flassy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *