Warga Pribumi Tewas  di Hari Bangsa Pribumi Internasional

 

Otinus Tabuni, Warga pribumi tewas diterjang timah panas saat kegiatan Hari Bangsa Bangsa  Pribumi Se Dunia di Wamena beberapa waktu lalu. (Foto: Theo Hessegem)

 

“Pelanggaran Atas Hak Hidup” 

JUBI—Nahas benar, nasib Otinus Tabuni warga pribumi asal Suku Dani, Papua harus menerima timah panas yang singgah ditubuhnya hingga tewas. Dia bukan melawan aparat atau melakukan tindakan anarkis, tetapi hanya mau ikut merayakan Hari Bangsa Bangsa Peribumi Se Dunia yang jatuh pada 9 Agustus 2008 lalu. 

Saat perayaan itu, warga menancapkan bendera PBB, Merah Putih, SOS dan Bintang Kejora. Bukan pendekatan persuasif dan dialog yang diambil tetapi sebaliknya tabiat lama yang mulai dipertontonkan kehadapan kerumunan massa. 
Apakah ini bentuk terapi atau skenario yang seharusnya tidak lagi digunakan dalam menghadapi dinamika politik lokal terutama pengibaran Bintang Kejora pemerintah tidak lagi memakai cara kekerasan atau pendekatan keamanan (security approuch). Bahkan Ketua KOMNAS HAM Pusat Ifdal Kasim kepada pers di Jayapura justru mendorong agar mengutamakan cara cara dialogis agar ada penyelesaian dalam mengatasi dinamika politik lokal di Papua.
Penembakan terhadap warga pribumi Otinus Tabuni merupakan pelanggaran terhadap hak hidup, sehingga sudah selayaknya kalau kasus ini harus diungkap siapa pelaku dan meminta pertanggungjawaban dari penembakan itu.
Sedangkan lima anggota Dewan Adat Papua (DAP) masing masing Ketua DAP Forkorus Yaboisembut, Kepala Pemerintahan DAP Fadel Al Hamid, Kepala DAP Lembah Baliem Lemok Mabel, Ketua Peringatan Hari Bangsa Pribumi Se Dunia Yulius Hisage dan Sekretaris Panitia Peringatan Dominicus Sorabut.
Ketua DAP Forkorus saat dipanggil pihak Polda Papua mengaku hanya mau diperiksa sebagai saksi pengibaran bendera Bintang Kejora tetapi menolak sebagai saksi pembunuhan Otinus Tabuni. 
Lebih lanjut DAP meminta bahwa proses pemeriksaan kepada DAP harus melibatkan special indigenious issue Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Pihak DAP juga menolak menandatangani berita acara pemeriksaan saat beraudensi dengan Kapolda Papua Irjen FX Bagus Ekodanto di Polres Jayawijaya.
Forkorus dan kawan kawan menemui Kapolda didampingi Kombes Paulus Waterpouw Direktur Reserse dan Kriminal serta Kepala Polres Jayawijaya AKBP Abdul Azis Djamaludin yang berbincang-bincang seputar kejadian dan pengibaran bendera. Namun akhirnya Forkorus dan kawan-kawan menolak menandatangani hasil perbincangan karena tidak pernah memperoleh surat panggilan pemeriksaan dan tidak didampingi pengacara. Bagi aparat Polda melalui Kabidhumas Kombes Agus Riyanto mengatakan mereka menolak dengan alasan harus didampingi PBB. “Kami menganggap mereka telah mengingkari saat di Wamena,”ujar Riyanto.
Sampai kapan pengingkaran atau penghindaran ini terus berlanjut tetapi fakta telah menunjukan bahwa Otinus Tabuni telah jadi korban. Warga pribumi asal Suku Dani itu telah kehilangan hak hidup walau dia tak melakukan perlawanan atau membuat onar di sekitar hari perayaan. Untuk mencari tahu siapa pemilik timah panas itu tak semudah membalik telapak tangan hingga tak heran kalau timah panas harus dikirim ke Labkrim Makassar.
Sampai kapan peristiwa ini akan berakhir dan jangan sampai terus berlanjut karena kelalaian atau semua pihak masih memakai cara-cara lama guna memadamkan peristiwa politik lokal di Papua. 
Pasalnya, selama aparat pemerintah masih menaruh curiga dan terbiasa memakai pendekatan keamanan tentu akan mengulangi kesalahan yang sama dengan modus dan cara yang berbeda beda sesuai kondisi serta situasi.
Penembakan merupakan salah-satu cara dimana warga pribumi tewas karena kelalaian negara dalam melindungi masyarakat adat di dalam negara yang merdeka. Saat ini warga pribumi Papua hidup dalam sebuah negara merdeka yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Celakanya NKRI sebagai harga mati mutlak dilakukan sehingga tak memustahilkan cara- cara lama untuk menghilangkan nyawa orang lain karena peristiwa politik lokal seolah- olah mereka yang berbeda politik dalam menyampaikan pendapat harus dilawan dan ditindak. Tidak ada pilihan lain baik dialog ataupun cara-cara bermartabat lainnya dalam menyampaikan aspirasi mereka.
Meski Otsus Papua merupakan pilihan politik bagi masyarakat Papua ternyata tidak memberikan perlindungan yang berarti. Meski UU Otsus sudah berjalan selama tujuh tahun tak mampu menampung aspirasi politik bagi semua warga Papua baik yang pro dan kontra merdeka. Bahkan masyarakat adat Papua termasuk Dewan Adat Papua (DAP) masih dituding pendukung aspirasi merdeka hingga tak berhak mendapat perlindungan dari UU Otsus Papua. Berbeda dengan warga Aceh yang juga memiliki UU Otsus tetapi merangkul semua pihak baik yang berasal dari pihak GAM maupun yang bukan GAM. 
Ketika masyarakat adat mulai mencari ruang baru bagi mereka yaitu turut pula memperingati Hari Bangsa Pribumi Se Dunia justru timah panas singgah pada tubuh anak adat suku Dani Otinus Tabuni.
Fakta menunjukan bahwa ruang gerak bagi warga masyarakat pribumi makin terbuka bagi setiap masyarakat adat terutama menyangkut hak hidup dan sumber daya alam mereka.
Menyikapi kasus tewasnya warga pribumi Papua asal Suku Dani itu Elsham Papua yang diwakili oleh Yerry Baransano Sekretaris Elsham, Mama Yosepha Alomang dari Yahamak dan Markus Haluk dari Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se Indonesia (AMPTPI) dalam press releasenya kepada HOKI di Jayapura Rabu (13/8) menilai pihak aparat Kepolisian Polda Papua lamban dalam mengungkapkan pelaku penembakan yang menewaskan Otinus Tabuni, bahkan membingungkan masyarakat. 
Menurut press release peristiwa penembakan Otinus Tabuni berawal dari penancapan tiang bendera (bukan pengibaran) bendera PBB, Bendera SOS, Bendera Merah Putih dan Bendera Bintang Kejora, yang dilakukan secara spontanitas oleh kelompok masyarakat yang bertindak diluar agenda Dewan Adat Papua dan Dewan Adat wilayah Lapago Baliem sebagai pelaksana kegiatan. Ribuan massa yang hadir pada saat itu secara serentak berdiri dan berteriak yel-yel.Aksi teriakan itu langsung ditanggapi dengan yang ke udara yang menewaskan Otinus Tabuni. Dalam peristiwa ini tidak terjadi penyerangan dari massa Papua terhadap aparat Kepolisian.
Menyikapi kasus tewasnya warga pribumi itu Elsham Papua, Yahamak dan AMPTI menyatakan sikap : 
1.Mengutuk dengan keras oknum pelaku penembakan yang menewaskan Otinus Tabuni.
2.Kami mendesak Sekjen PBB agar menekan pemerintah Indonesia untuk segera mengungkap pelaku penembakan Otinus Tabuni. Karena pembunuhan Otinus Tabuni terjadi saat menghadiri hari jadinya Masyarakat Pribumi (Indigenious People International) yang ditetapkan oleh PBB pada 9 Agustus 2007.
3.Kami mendesak pihak Kapolda Papua untuk segera mengungkap, menangkap dan menahan pelaku penembakan.
4.Kami mendesak KOMNAS HAM Indonesia untuk segera membentuk tim penyelidik untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM berat terhadap Otinus Tabuni.
5.Bahwa perayaan hari Indigenious People di Wamena dijamin oleh konvensi internasional dan konstitusi nasional yang memberi kebebasan kepada individu untuk berkumpul berserikat dan mengeluarkan pendapat di muka umum sehingga kami meminta kepada Pemerintah RI melalui Kapolda Papua untuk tidak melakukan penangkapan, penahanan, dan juga memproses hukum terhadap masyarakat adat Papua.
6.Kami menyerukan pemerintah RI untuk membuka diri guna menyelesaikan persoalan mendasar tentang status politik Papua Barat dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama Papua berintegrasi secara demokratis, adil dan bermartabat.
7.Kami juga mengimbau kepada rakyat di lembah Agung Baliem dan secara umum rakyat di tanah Papua agar tidak terpancing dengan isu dan aksi provokasi yang dihembuskan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dan tetap menjaga tanah Papua sebagai tanah Damai.
Sementara itu Filep Karma dan Jusack Pakage saat konferensi pers di Lapas Abepura pada Minggu (17/8) mengatakan sampai saat ini orang Papua masih terus menderita. “Coba lihat saja kasus diare di Dogiay banyak masyarakat Papua yang meninggal akibat penanganan yang lambat,” tegas Karma. Menurut Karma, bukan itu saja UU Otsus pun tidak memberikan peluang kesejahteraan yang berarti dan hanya gula-gula politik. Bahkan banyak pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat dipetieskan. “Saya ini korban penembakan dalam peristiwa di Biak tetapi tak satu pun pelaku atau oknum yang menembak diadili. Semua dipetieskan,”ujar Karma.
Senada dengan Filep Karma rekan seperjuangannya, Jusack Pakage heran sebab kasus Peringatan Hari Pribumi di Wamena bukan mengamankan malahan menembak warga pribumi yang hendak menyaksikan hari bersejarah bagi bangsa bangsa pribumi di seluruh dunia. “Saya heran mengapa bukan mengamankan malahan membunuh warga pribumi,”imbuh Pakage seraya menambahkan bahwa hal ini menggambarkan pelanggaran HAM terus bertambah dan tidak ada penyelesaian yang berarti.
Keduanya dalam pertemuan menegaskan akan memimpin perjuangan bangsa Papua untuk meraih cita-cita kemerdekaan sebagaimana perjuangan yang telah dicapai pula oleh pejuang bangsa Indonesia. “Hari ini kami berdua menegaskan sebagai pemimpin bangsa Papua dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan bangsa Papua,”ujar Filep Karma sambil memegang gambar bendera Bintang Kejora hasil karyanya. (Dominggus A Mampioper dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *