ACCRA  Climate Change Talks

 

Image

Sidang hari pertama UNFCCC di Accra diikuti oleh lebih dari 160 negara (Foto : Victor Mambor)

 

JUBI – Sebanyak 1600 orang, termasuk delegasi dari 160 negara ikut ambil bagian dalam putaran United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Accra, Ghana yang dilangsungkan sejak tanggal 21-27 Agustus 2008 lalu. 

Para delegasi dari berbagai negara ini yang merupakan perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat pribumi, organisasi lingkungan, bisnis, industri dan lembaga penelitian berkumpul untuk membahas tentang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi kehutanan di negara berkembang. 
Forum UNFCCC ini dibuka oleh Presiden Ghana John Kufuor yang menyampaikan kekhawatirannya terhadap dampak perubahan iklim bagi negaranya sendiri dalam pidato pembukaannya. Kufour menambahkan bahwa di Ghana hujan telah berkurang 20% dalam tiga puluh tahun terakhir dan 1.000 km2 lahan pertanian yang subur di Delta Volta bagian atas akan lenyap karena terendam air laut dan banjir bila kenaikan suhu udara terus meningkat dalam laju saat ini, ucapnya. Pada bagian lain sambutan yang disampaikan oleh Ivo de Boer, Sekretaris Eksekutif UNFCCC, menyampaikan pula bahwa jika upaya mengatasi perubahan iklim ini gagal maka negara-negara di Afrika akan menjadi “negara yang tak diingat pernah ada.” Mengapa demikian, karena negara-negara di Afrika merupakan negara yang paling sedikit mengeluarkan emisi namun paling merasakan dampak yang terjadi akibat perubahan iklim ini. De Boer dan Kufuor juga setuju jika pembabatan hutan merupakan bahaya utama yang menghancurkan salah satu pelindung alami yang paling kuat untuk melawan pemanasan global. Setiap tahunnya 30 juta hektar dibabat habis. Masalah ini sangat akut di hutan Amazon, yang 70%-nya dibabat habis untuk lahan peternakan, lalu selanjutnya di Afrika Tengah, dan terakhir di Indonesia.
Lebih lanjut, De Boer mengatakan bahwa yang terpenting pada sesi UNFCCC kali ini adalah bahwa para pemerintah dari berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang yang hadir dalam forum tersebut menyetujui untuk menyusun kembali proposal yang berbeda sebagai solusi dalam langkah terstruktur untuk pembahasan pertemuan penting berikutnya di Poznan. Sehingga forum di Accra ini akan meletakkan dasar yang dapat menjadi teks perundingan pertama untuk kesepakatan Kopenhagen, jelas De Boer dalam sesi Press Conference.
Selain itu, untuk pertama kalinya dalam UNFCCC, pemerintah dari berbagai negara yang hadir membahas hal-hal yang diperlukan untuk pembiayaan dan teknologi dalam upaya mengambil tindakan baik mengurangi emisi gas rumah kaca serta adaptasi pada dampak perubahan iklim. 
“Para pihak menunjukkan komitmen yang kuat dan menyampaikan proposal sebagai solusi isu itu,” kata Luiz Figueiredo Machado, ketua Ad hoc Working Group on Long-Term Cooperative Action (AWG-LCA) di bawah konvensi. Proposal-proposal tersebut saat ini tengah disusun dan akan disampaikan pada pertemuan berikutnya di Poznan, awal Desember 2008 nanti. 
Keduanya, Ivo De Boer dan Luiz Figueredo Machado mengatakan bahwa semua pihak menunjukkan kemajuan cukup baik semenjak Bali Action Plan disepakati pada putaran UNFCCC tahun lalu namun Kelompok kerja di bawah Protokol Kyoto membuat kemajuan baik tentang perlengkapan dan peraturan yang akan disampaikan negara-negara maju pada pertemuan target pengurangan setelah 2012. Pemerintah meletakkan bersama daftar pilihan yang jelas untuk meningkatkan efisiensi clean development mechanism (CDM) dan perdagangan karbon serta kontribusi mereka pada pembangunan berkelanjutan. Namun keduanya juga mengakui bahwa salah satu kekurangan CDM adalah tidak membawa cukup investasi di Afrika. Dan menurut Ivo De Boer, ini beresiko Afrika akan menjadi benua yang terlupakan dalam konteks desain menghadapi perubahan iklim. Untuk itu, negara-negara Afrika akan menyelenggarakan Forum Karbon Afrika di Dakar dari 3 sampai 5 September. Di forum ini negara-negara Afrika akan membahas apa yang bisa dikerjakan untuk meningkatkan CDM
Dalam forum yang diselenggarakan selama satu minggu ini isu hak-hak masyarakat pribumi ini pada akhirnya muncul juga dalam workshop REDD UNFCCC pada hari kedua UNFCCC. Negara-negara industri seperti Jepang dan Uni Eropa menyambut positif tentang pentingnya mengakomodir hak-hak masyarakat pribumi dalam implementasi REDD. Jepang misalnya, dalam presentasinya di hadapan forum UNFCCC menempatkan isu transparansi dari sharing keuntungan antara stakeholder, harus melibatkan masyarakat lokal. Demikian juga dengan dampak sosial yang akan terjadi pada masyarakat lokal dan masyarakat pribumi harus benar-benar menjadi perhatian khusus. Komunitas masyarakat sipil yang tergabung dalam Accra Caucus (NGO dan Indigeneous Peoples Organization) bahkan meminta sesi khusus untuk bisa bertemu dengan Ivo de Boer. Dalam pertemuan dengan pemimpin tertinggi di UNFCCC tersebut, Accra Caucus meminta agar UNFCCC kedepannya bisa memberikan akses yang cukup bagi komunitas masyarakat sipil dan indigenous peoples untuk bisa berpartisipasi aktif sehingga keterlibatan masyarakat pribumi sebagai pemilik hutan tropis maupun sebagai komunitas yang mengalami dampak perubahan iklim bisa terlibat dalam seluruh proses implementasi REDD disetiap level. Negara maupun pasar karbon tidak bisa berunding secara sepihak karena bagaimanapun, hutan adalah sumber kehidupan dari masyarakat pribumi atau forest peoples yang hidup di sebagian besar di tiga hutan tropis terbesar di dunia (Amazon, Congo Bazin dan Papua).
Namun forum UNFCCC di Accra ini tidak hanya terfokus pada isu masyarakat pribumi saja. Pendekatan Sektoral (Sectoral Approach) dan Mekanisme REDD menjadi bahan presentasi cukup penting lainnya dikemukakan dalam forum UNFCCC.  
Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Saat Jubi menemui delegasi Indonesia pada jeda forum UNFCCC, Pimpinan Delegasi menyampaikan bahwa REDD sendiri rencananya akan diimplementasikan pada tahun 2012. Dan untuk merespon pergerakan REDD di arena internasional yang sedang berlangsung (dalam kaitan implementasinya nanti di Indonesia) pihak pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan sebuah Keputusan Menteri Kehutanan yang akan berfungsi sebagai regulasi nasional untuk implementasi REDD di Indonesia. Peraturan ini akan mengatur mekanisme REDD di Indonesia. 
Namun dalam presentasi Indonesia berjudul “Sectoral Approach” yang disampaikan dihadapan forum UNFCCC, isu masyarakat pribumi maupun masyarakat lokal tidak terakomodir didalamnya. Indonesia lebih cenderung membahas pendekatan sektoral yang menjadi instrument pelengkap dalam upaya pengurangan emisi dalam keputusan 1/CP dari dokumen Bali Action Plan untuk mengimplementasikan bab IV dari konvensi. 
Dalam presentasi Indonesia tersebut, disebutkan bahwa pendekatan sektoral harus bisa memberikan kontribusi dalam upaya mitigasi yang lebih luas serta memperkuat kerjasama teknologi internasional dan juga alih teknologi. Selain itu upaya mitigasi yang berbasiskan sektor akan mengedepankan efektivitas dan efisiensi jika melalui proses sharing pengalaman terbaik dan teknologi terbaik yang tersedia. Prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan dalam presentasi tersebut antara lain adalah pendekatan sektoral harus menempatkan nilai-nilai sosial, situasi perekonomian dan faktor-faktor lainnya yang relevan dilevel nasional. Pendekatan sektoral juga harus merupakan sebuah perangkat lengkap dalam formula prinsip-prinsip umum namun berbeda dalam tanggungjawab dan penghargaan terhadap kemampuan. 
Dalam forum UNFCCC di Accra ini, Indonesia juga ingin mendiskusikan lebih lanjut mengenai definisi “Sectoral Approach” dan bagaimana integrasinya dalam konvensi. Kalirifikasi lebih lanjut juga dibutuhkan terhadap istilah “cooperative sectoral approach” dalam Bali Action Plan. Demikian juga mengenai bagaimana mengenalkan pendekatan sektoral ini dalam pasar global serta diluar pasar global itu sendiri. Jelas dalam hal ini yang diinginkan adalah klarifikasi mengenai sectoral approach yang ada dalam konvensi. 
Beberapa negara lainnya seperti Australia yang akan menjadi “pemain utama” di Indonesia nantinya memberikan perhatian pada bagaimana mekanisme REDD setelah tahun 2012 nanti. Agar REDD nantinya bisa bisa diukur, dilaporkan dan terbukti hasilnya Australia menyebutkan beberapa cara antara lain memberikan insentif bagi negara berkembang yang berprestasi dalam melaksanakan REDD serta menyusun kebijakan pendekatan yang flexibel untuk cukup mendukung perbedaan frameworks REDD di masing-masing negara dan sensitiv terhadap keadaan sebuah negara.
Sementara Brazil sebagai pemilik hutan tropis terbesar di dunia juga belum memperjelas posisinya dalam skema REDD ini. Sebagian besar negara-negara dan Carbon Company sesungguhnya mengharapkan Brazil bisa memperjelas posisi mereka terhadap REDD dalam forum UNFCCC karena Brazil dianggap memiliki pengalaman cukup banyak dalam mengelola hutan mereka. Namun seperti yang diungkapkan delegasi Brazil, mereka sendiri belum siap dengan skema REDD ini, terutama dalam pengelolaan insentif yang nantinya diberikan. Selain itu, mekanisme REDD yang masih belum jelas juga menjadi faktor penentu posisi Brazil terhadap REDD. Seperti diketahui Brazil mengelola hampir separuh hutan tropis di dunia. Hal ini membuat banyak negara berharap Brazil bisa membagi pengalaman mereka dan menduga Brazil merupakan negara yang paling siap dengan skema REDD ini. (Victor Mambor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *