Komunitas Masyarakat Sipil Desak Libatkan Masyarakat Adat Dalam REDD

 

Pertemuan antara NGO dan Organisasi Masyarakat Adat dengan Yvo de Boer (Sekjen UNFCCC) di Accra (Foto : Victor M)

 

 

JUBI – Menjelang pertemuan puncak UNFCCC di Accra Ghana, 21 – 27 Agustus 2008 beberapa NGO dan Organisasi Kelompok Masyarakat Sipil yang berasal dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika Latin, Amerika Tengah, USA dan Pasifik melakukan pertemuan di Coconut Groove Hotel, Accra selama tiga hari untuk meninjau prinsip-prinsip dan proses REDD yang sedang berlangsung di berbagai belahan dunia saat ini.

REDD (Reduction Emision from Deforestation and Degradation) adalah sebuah konsep yang menawarkan insentif bagi negara berkembang yang berupaya dan berhasil mencegah deforestasi dan degradasi hutan untuk mencegah perubahan ikliim yang selama ini dikhawatirkan. Kenapa REDD ditawarkan sebagai sebuah solusi? Karena 1,7 Giga ton Carbon secara global/ tahun dilepas ke atmosfir akibat deforestasi (signifikan, 18-20% dari emisi global dunia) selain sebab-sebab lainnya yang disebabkan oleh polusi di negara-negara industri dan negara-negara berkembang. Rezim REDD ini sendiri dimulai saat Papua New Guinea bersama Kosta Rika mengajukan sebuah proposal “Compensation Reduction” pada tahun 2005 dalam forum UNFCCC. Proposal ini mengajukan sebuah mekanisme pemberian insentif bagi negara-negara berkembang yang mau mengurangi deforestasi nasional dinegara mereka. Sebagian besar negara-negara berkembang melihat rezim REDD ini sebagai sebuah peluang besar untuk mendapatkan dana bagi program-program konservasi di negara mereka sekaligus berperan aktif dalam pengurangan emisi global.
Meski demikian, tidak serta merta REDD ini diterima oleh semua komunitas dalam sebuah negara. Komunitas masyarakat sipil dan masyarakat pribumi di negara-negara seperti Brazil yang memiliki hutan Amazone atau negara-negara Afrika yang tergabung dalam komunitas Congo Bazin serta Indonesia dan Papua New Guinea sangat meragukan mekanisme penyaluran insentif jika negara mereka mengimplementasikan REDD . Keraguan ini lebih banyak disebabkan oleh situasi dinegara-negara tersebut yang sangat memungkinkan terjadinya korupsi dalam praktek REDD nantinya selain kesiapan negara-negara ini dalam mengelola hutan mereka sendiri yang sampai saat ini masih dihadapkan pada isu-isu deforestasi seperti loging, perburuan satwa liar hingga perkebunan kelapa sawit. Komunitas masyarakat sipil ini juga sangat meragukan jika masyarakat pribumi sebagai pemilik hutan di negara-negara berkembang nantinya akan menjadi korban dalam pelaksanaan REDD ini. Sebab walaupun nantinya mekanisme REDD dilakukan melalui “voulentary market” dan bukan melalui mekanisme antar negara, tentunya “sepak terjang” carbon trading company tidak bisa dikatakan akan lebih baik dari pengalaman sebuah negara mengelola sumberdaya hutan mereka. 
Raul Silva Telles do Valle dari Instituto Sociembiental, Brazil dalam workshop CSO yang diselenggarakan selama 3 hari tersebut mengatakan bahwa dinegara seperti Brazil yang dan masyarakat pribuminya telah diakui dalam undang-undang negara tersebut, demikian juga dengan pengelolaan hutan Amazon, REDD masih menjadi pembahasan serius dikalangan pemerintah, masyarakat pribumi dan aktivis LSM di Brazil. Terutama eksistensi “forest peoples” yang dikhawatirkan akan terancam jika REDD ini diimplementasikan di negara tersebut.
“Kemana dana insentif itu nantinya yang membuat kami khawatir. Selain rawan korupsi, ini akan menimbulkan masalah sosial lain. Saat ini saja di Brazil, kami memiliki masalah dengan komunitas Indian di Amazone yang menyewakan lahan mereka untuk perkebunan dan pertanian. Uang yang mereka dapat dari menyewakan tanah digunakan untuk pergi ke kota untuk mengadu nasib. Sayangnya, seperti juga dinegara-negara lainnya, komunitas Indian ini tidak memiliki keahlian untuk bersaing dengan kelas pekerja di kota. Pada akhirnya, mereka kembali lagi ke kampung mereka dan menemukan masalah baru, karena mereka sudah tidak punya lahan untuk bertani atau berkebun.” ungkap Raul.
Pada umumnya, komunitas masyarakat sipil dan masyarakat pribumi dari Amerika Latin selain Brazil, seperti Panama, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Ekuador dan Bolivia meragukan REDD bisa memberikan manfaat langsung pada masyarakat pribumi sebagai pemilik hutan.
“Bagi masyarakat Indian di Panama, tanah dan hutan dianggap sebagai ibu kandung. Jadi kalau tanah dan hutan dijual untuk REDD, itu sama saja menjual ibu sendiri. Tanpa REDD pun komunitas Indian di manapun akan menjaga hutan mereka karena itulah satu-satunya aset mereka dan masa depan mereka.” ujar Estebancio Castro Diaz dari International Indian Treaty Council, Panama
Komunitas masyarakat sipil dan masyarakat pribumi dari negara-negara yang tergabung dalam Congo Bazin, seperti Republik Demokrasi Kongo, Kamerun, Tanzania, Liberia, Uganda dan Kenya juga meragukan REDD akan memberikan manfaat langsung pada masyarakat pribumi. Namun komunitas Afrika ini lebih cenderung meragukan peran pemerintah mereka dalam pengimplementasian REDD nantinya. Terutama isu korupsi dan transparansi yang memang sangat rawan di Afrika. Peran Carbon Trades Company juga diragukan oleh komunitas Congo Bazin akan dapat memberikan manfaat langsung pada masyarakat lokal. Persoalan penting lainnya adalah karena di Afrika, hampir semua tanah dan hutan diklaim oleh negara sebagai milik negara, sehingga investasi terhadap tanah dan hutan hanya akan melibatkan Pemerintah setempat dengan pihak investor.
Isu masyarakat adat juga diajukan oleh negara-negara Asia seperti Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam dan Nepal. Menurut Victoria Tauli Corpuz yang seringkali menjadi tokoh kunci di UN Permanent Forum, peran masyarakat adat dalam mekanisme REDD harus jelas dari awal hingga implementasi REDD nantinya. Jika tidak, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap hak masyarakat adat (land use dan wilayah) akan kembali terjadi seperti sebelumnya. Yang paling penting menurut Victoria Corpuz, masyarakat adat harus mendapatkan informasi yang benar dan berkualitas mengenai REDD ini. Dengan demikian, Free Inform Prior Concern haru menjadi agenda penting dalam mekanisme REDD. Sementara Dari Indonesia sendiri, yang diwakili oleh AMAN, Walhi Aceh dan Foker LSM Papua, isu regulasi-regulasi internasional tentang masyarakat pribumi yang belum diratifikasi oleh Indonesia dikemukakan dalam workshop tiga hari tersebut. Jika hak-hak masyarakat adat belum diakui oleh pemerintah, bagaimana masyarakat adat sebagai pemilik hutan bisa mendapatkan keuntungan dari REDD? Belum lagi masalah regulasi-regulasi di level nasional maupun lokal yang seringkali menimbulkan konflik tentang sumberdaya alam di Indonesia. Komunitas masyarakat sipil dan masyarakat pribumi yang berpartisipasi dalam workshop mengaharapkan pihak-pihak funding maupun carbon trade company hingga UNFCCC memberikan perhatian khusus terhadap FPIC. Mengingat pengalaman-pengalaman sebelumnya yang cenderung menempatkan masyarakat pribumi sebagai pihak yang “tidak penting” dalam aktivitas exploitasi SDA.
Workhsop yang diikuti oleh lebih dari 60 orang aktivis CSO dari 31 negara (Afrika, Amerika, Asia, Afrika, Eropa, Australia dan Pasifik) ini pada akhirnya menyepakati sebuah dokumen “ACCRA CAUCUS ON FOREST AND CLIMATE CHANGE” yang kemudian dibacakan oleh Adrien Sinafasi Makelo dari Republik Demokrasi Kongo bersama Lars Lovold dari Rain Forest Norway dihadapan forum UNFCCC. Isi dokumen tersebut menyebutkan bahwa para pihak harus bisa meyakinkan semua pihak bahwa REDD tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan lingkungan hidup, termasuk melanggar hak-hak masyarakat pribumi dan masyarakat lokal atas kepemilikan lahan dan otoritas wilayahnya, penyelenggara negara beserta carbon company tidak melakukan kontrol berlebihan yang bisa menyebabkan tertutupnya kemungkinan masyarakat pribumi mendapatkan manfaat dari REDD, terus menerus menciptakan opini bahwa praktek tradisional masyarakat pribumi dan masyarakat lokal adalah penyebab kerusakan hutan, merebut dana internasional yang disediakan melalui implementasi REDD, meningkatkan sumber konflik dan korupsi, melakukan perbedaan terhadap kasus-kasus perubahan iklim terutama mengenai emisi di negara berkembang dan negara industri. Dokumen ini juga menyebutkan bahwa prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam implementasi REDD harus mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat pribumi dan masyarakat lokal terhadap tanah, wilayah, sumberdaya dan praktek lokalnya. REDD juga tidak boleh menjadi alasan bagi negara maju untuk terus menciptakan polusi. Selain itu, negara-negara yang ingin mengimplimentasikan REDD di negaranya harus mengakui perangkat-perangkat internasional tentang hak-hak masyarakat pribumi.Prinsip lainnya adalah bahwa bisnis-bisnis yang terus melestarikan kerusakan hutan tidak boleh mendapatkan keuntungan dari REDD. Dokumen ini juga menekankan bahwa masyarakat pribumi harus dilibatkan dalam seluruh proses implementasi REDD (FPIC), mendapatkan manfaat dari konservasi yang dilakukan serta jika dibutuhkan peraturan khusus untuk implementasi REDD, masyarakat pribumi dan masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap level keputusan. Masyarakat lokal dan masyarakat pribumi juga harus menjadi prioritas utama dalam setiap keuntungan yang didapatkan dari REDD yang diimplementasikan di lahan mereka. Selain itu, REDD harus juga didesain agar tidak menciptakan konflik di masyarakat. (Victor Mambor)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *