2,9 T Untuk Jakarta,  Sisa 33 M Buat Timika

 

Image

Salah satu lokasi pengolahan bijih PT. Freeport Indonesia (Foto : IST)

 

 

JUBI – PT Freeport Indonesia telah melakukan kewajiban pembayaran kepada Pemerintah Indonesia sebesar 320 juta dolar AS, atau sekitar 2,9 triliun rupiah (dengan kurs saat ini) selama bulan April sampai Juni 2008. Pembayaran itu terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 255 juta dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 18,5 juta dolar AS; royalti 27,3 juta dolar AS dan dividen bagian Pemerintah 18,7 juta dolar AS.

Demikian keterangan Departemen Corporate Communications PTFI melalui pres (19/8). Disebutkan bahwa total pembayaran yang telah dilakukan Freeport selama tahun 2008 sampai bulan Juni telah mencapai 620 juta dolar AS atau sekitar 5,7 triliun rupiah dengan kurs saat ini. Pembayaran itu terdiri dari Pajak Penghasilan Badan sebesar 500 juta dolar AS; Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah serta pajak-pajak lainnya sebesar 45 juta dolar AS, royalti 56,4 juta dolar AS, dan dividen bagian Pemerintah 18,7 juta dolar AS.
Freeport merupakan satu perusahaan besar yang beroperasi di Papua dan melaksanakan tugas sosial atau coporate social responsibility dalam berbagai bentuk. Baik itu mendirikan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme Kamoro (LPMAK) khusus untuk masyarakat Amungme dan Kamoro, mendukung program pemerintah daerah hingga mendukung program Respek dan melaksanakan berbagai kegiatan lainnnya. “Jadi itu beberapa hal yang disumbangkan Freeport untuk kita,” ujar Suebu lagi.
Untuk itu, Gubernur Suebu menilai perusahaan tambang yang terbesar di tanah air itu ibarat Sapi Perah yang mengeluarkan susu. “Jadi kerjasama kita dengan Freeport ini ibarat sapi, dia mengeluarkan susu, kalau kita pintar ya kita harus atur susunya, minum sama-sama, jangan dia minum sendiri. Sebaliknya rakyat juga jangan membunuh sapi, sebab kalau rakyat membunuh sapi, kita semua tidak akan dapat susu,” terangnya.
Ditanya tentang besaran royalti yang diterima Papua pada tahun 2008 ini, dikatakan untuk Provinsi Papua jumlahnya mencapai Rp 400 miliar atau sekitar 16 persen dari total royalti secara nasional. Selebihnya dana royalti itu juga diberikan kepada kabupaten dan kota di seluruh Papua dan yang terbesar sekitar 32 persen diterima oleh daerah penghasil.
Disebutkan dalam release bahwa nilai pembayaran triwulanan tergantung kepada banyak faktor yang meliputi hasil operasi, cash flow dan posisi keuangan perusahaan, harga tembaga dan emas, dan kondisi pasar dan ekonomi secara umum.
Sejak tahun 1992 sampai Juni 2008, total kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang mengacu pada Kontrak Karya tahun 1991 yang telah dibayarkan Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia telah mencapai 7,5 miliar dolar AS. Jumlah tersebut terdiri dari pembayaran Pajak Penghasilan Badan sebesar 4,6 miliar dolar AS, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Daerah, serta pajak-pajak lainnya sebesar 1,5 miliar dolar AS, royalti 787 juta dolar AS dan dividen sebesar 673 juta dolar AS.
Pekan Panutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2008 yang digelar Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Mimika disambut antusias wajib pajak (WP) di Timika. Setoran pajak sebanyak Rp3.275.479.829 dibukukan setelah dibayar oleh 927 wajib pajak selama pelaksanaan acara tersebut di halaman kantor Dispenda (21/8) lalu.
Ludi Maulana menuturkan PTFI dalam tahun 2008 telah melunasi Pajak PBB sebesar Rp33 milyar lebih dari berbagai perusahaan, seperti Hotel Sheraton, Avco, PJP dan sebagainya. Sehingga menurutnya, bukan hanya pajak dari Sheraton sebesar Rp2,5 milyar lebih yang dibayar dalam acara pekan panutan kali ini.
Pembayaran pajak dicatat oleh Dispenda bersama Kantor Pelayanan Pajak PBB Timika. Wajib pajak Sheraton Timika yang dikelola PT. Kencana Wisata Nusa Karya merupakan pembayar Pajak PBB tahun 2008 terbesar dalam acara ini dengan nilai setoran Rp2.531.374.212. Kemudian Serayu Grup membayar pajak senilai Rp75 juta, Hotel Intsia Timika sebesar Rp44 juta, Rusli Gunawan sebesar Rp24 juta dan lainnya yang membayar pajak pada pekan panutan ini.
Para wajib pajak datang dengan membawa serta Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah diterima sebelumnya. Para pejabat yang hadir antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Wilhelmus Haurissa sebagai Ketua Tim Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak PBB Kabupaten Mimika didampingi Kepala Dispenda, Buce Timisela, SH., MM. Berikutnya Komandan Lanal Timika Letkol Laut Eko Ribut, Danlanud Letkol Pnb. Easter Haryanto, Kepala Cabang Bank Mandiri Timika, Rudol Sirait, Kepala Kantor PBB Timika, Indra Yudho Saputra dan sejumlah pejabat lain.
Dalam laporannya, Ketua Panitia Pekan Panutan PBB 2008, Buce Timisela, mengatakan tujuan acara ini untuk meningkatkan pendapatan pajak dari PBB dalam rangka meningkatkan pemasukan bagi Negara guna membiayai pelaksanaan pembangunan di segala bidang yang didasarkan pada UU Nomor 12 tahun 1999. Sasaran yang ingin dicapai yaitu tercapainya target APBD dan APBN tahun 2008. Melalui Pekan Panutan Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB ini, diharapkan mampu merangsang pertumbuhan Pajak PBB.
Kepala Kantor Pajak Wilayah XIII diwakili Kepala Kantor Pelayanan Pajak PBB Timika, Indra Yudho Saputra, mengatakan sampai saat ini terdapat 24.539 objek pajak PBB di Kabupaten Mimika dengan jumlah wajib pajak 21.550. Untuk tahun 2008 target penerimaan pajak sebesar Rp34,72 miliar.
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Wilhelmus Haurissa mewakili Bupati Mimika juga mengatakan kegiatan Pekan Panutan dan Lomba Ekstensifikasi dan Intensifikasi PBB tahun 2008 bertujuan untuk mersangsang pertumbuhan pembayaran pajak. Sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, menurut Sekda, setiap daerah diberi kewenangan mengatur daerahnya, dimana khusus untuk Papua diatur dengan UU Otsus.
Pada tahun 2007, kata Sekda Haurissa, Pajak PBB menyumbangkan dana sebesar Rp63.958.440.356 atau 7,89 persen dalam APBD Mimika 2007 yang besarnya Rp810.269.239.089. Sekda berharap melalui Pekan Panutan PBB ini, kesadaran masyarakat untuk membayar pajak semakin tinggi.
“Dari mana sumber dana untuk pembangunan disegala bidang, tentu saja adalah dari pajak dan sumber pendapatan daerah lainnya. Sehingga kami minta para wajib pajak dapat menyadari sepenuhnya akan manfaat dari membayar pajak,” terang Sekda.
Setelah menyampaikan sambutan, Sekda Wilhelmus Haurissa disaksikan Kepala ispenda Buce Timisela dan Kepala Kantor PBB Timika, Indra Yudho, menggunting pita yang dihiasi balon sebagai pertanda Pekan Panutan PBB 2008 dimulai.
Yang menarik, Sekda Wilhelmus Haurissa merupakan pembayar pajak pertama dalam acara kemarin, disusul wajib pajak lainnya, seperti Hotel Sheraton, Serayu Grup dan lainnya.
Sesuai Surat Keputusan (SK) Bupati Mimika, dalam perlombaan Ekstensifkasi dan Intensifikasi Pajak PBB Tahun 2007, ditetapkan Kampung Pigapu Distrik Mimika Timur meraih Juara I dan mendapatkan hadiah uang tunai Rp2,5 juta serta piala. Disusul Kampung Wonosari Jaya (SP 4) sebagai Juara II dengan hadiah uang tunai Rp1,5 juta dan piala. Berikutnya Kampung Kamoro Jaya (SP I) sebagai Juara III mendapat hadiah uang tunai Rp1 juta dan piala yang diserahkan Sekda Wilhelmus Haurissa.
Setelah semua wajib pajak yang hadir selesai membayar pajak, panitia dilaksanakan pengundian hadiah. Dimana 150 wajib pajak dari Kampung Karang Senang (Distrik Kuala Kencana) yang membayar secara kolektif pajak PBB memborong hadiah mulai televisi, radio tape, tong sampah, rice cooker, kipas angin dan hadiah menarik lainnya. (John Krist Pakage)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *