Masyarakat Punya Hak Menolak dan Menerima Investor Kelapa Sawit

Image

Direktur Forestry People Program Dr Marcus Colchester saat tampil sebagai nara sumber dalam Lokakarya Kelapa Sawit yang diikuti masyarakat adat di seluruh Papua di Hotel Matoa Jayapura beberapa waktu lalu.(Foto : Saut Marpaung)

JUBI – Direktur Forestry People Program Dr Marcus Colchester mengatakan, masyarakat mempunyai hak untuk menolak dan menerima investor yang mau melakukan investasi kelapa sawit di Papua. Perlu diketahui tanah Papua sudah banyak diincar kaum investor dari luar Papua tetapi mereka juga melakukan perhitungan sebab banyak resiko yang akan dihadapi.

Oleh karena itu, lanjut Marcus Colchester, RSPO merupakan salah satu tameng atau perisai yang bisa digunakan untuk mengawasi jalannya sebuah investasi kelapa sawit di Papua. Para peserta yang mengikuti Lokakarya Keputusan Bebas, Didahulukan dan Diinformasikan (Free, Prior and Informed Consent- FPIC) di Hotel Matoa beberapa waktu lalu.
Salah seorang peserta masyarakat adat suku Marind Bapak Gebze dari Merauke mengingatkan jikalau ada perusahaan kelapa sawit yang melanggar ketentuan RSPO sebaiknya meninggalkan lokasi investasinya sebab tidak konsisten dengan persyaratan yang telah disepakati dalam keanggotaan RSPO. Walaupun sebenarnya untuk menjadi anggota RSPO bersifat sukarela dan tidak mengikat atau pun ada sanksi hukum. Hal inilah yang membuat tidak semua perusahaan diwajibkan untuk mengikuti aturan RSPO. 
Sementara itu, Staf dari Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) Desi Kusumadewi menegaskan, mereka tidak punya kekuatan untuk menghukum ataupun menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan RSPO.
Namun sebaiknya masyarakat termasuk pengusaha dan pemerintah harus mengetahui apa yang dimaksudkan dengan RSPO dan persyaratan untuk menjadi anggotanya Salah satu inti dari RSPO adalah memperjuangkan selain memperoleh keuntungan juga harus mampu memproduksikan minyak sawit yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui kerja sama disepanjang rantai pasok (supply chain) dan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan yaitu investor, pemerintah dan masyarakat adat.
Ditinjau dari sejarah terbentuknya RSPO pada 2002, merupakan kerja sama informal antara World Wild Fund (WWF), Aarhus Golden Hope, MPOA, Migros, Sainsbury dan Unilever menjajaki kemungkinan membentuk RSPO. Selanjutnya pada 21-22 Agustus 2003 dilakukan pertemuan pertama di Kuala Lumpur yang dihadiri oleh 200 peserta dari 16 negara untuk penandatanganan Sol sebagai cikal bakal terbentuknya RSPO.
Pada 8 April, 2004 terbentuklah RSPO dengan Sekretariat yang berkantor di Kuala Lumpur Malaysia. Selanjutnya di Indonesia dibentuk Indonesia Laison Office di Jakarta. Dengan terbentuknya LO di Jakarta memberikan peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan RSPO sebagai posisi tawar bagi masyarakat. Namun masyarakat juga harus menyediakan bukti bukti seperti pemetaan partisipasi tentang kepemilikan lahan dan tanah serta batas batas wilayah yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum.
Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia terutama minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dengan produksi 17,4 juta ton CPO, mengungguli negara tetangga Malaysia yang sebelumnya memproduksi sebesar 16 juta ton. Produksi tersebut berasal dari 7,3 juta hektar kebun kelapa sawit yang terdapat pada 23 provinsi di Indonesia di mana perkebunan kelapa sawit terus berkembang.
Permintaan pasar dalam negeri mau pun luar negeri terhadap minyak sawit akan terus meningkat dan tentunya akan melakukan ekpansi serta perluasan lahan. Apalagi kebutuhan bahan bakar minyak nabati semakin besar dan ini memberikan peluag besar bagi perkembangan kelapa sawit sebagai andalan biofuel.
Selain kebutuhan minyak kelapa sawit digunakan juga untuk minyak goreng, pakan ternak, margarine, sabun, deterjen, odol, lipstik/gincu, roti, coklat, dan lebih dari 60 jenis produk turunan olahan dari minyak.
Akibat permintaan dari pasar tradisonal yang makin meningkat ekspansi kelapa sawit dari waktu lima tahun mencapai 401,000 hektar pertahun (1999-2004). Diperkirakan lahan seluas 5-10 juta hektar lahan baru memadai untuk memenuhi permintaan pasar tradisional minyak sawit global. Tetapi apabila permintaan tradisonal kemudian ditambah dengan pemanfaatan minyak sawit untuk kebutuhan energi terbarukan(renewable energy) maka laju tanam akan berkisar antara 600,000 hektar atau bahkan satu juta hektar per tahun). Pembangunan perkebunan kelapa sawit sepanjang sejak pertama diperkenalkan pada 1848 menjadi komoditas perkebunan skala besar komersial pada 1911 merupakan warisan culture stellsel dan politik etis pemerintahan kolonial Belanda. Memasuki pemerintaahan Orde Baru (Orba) model pengembangan dan penanaman kelapa sawit masih terkait warisan persoalan sosial dan lingkungan hidup. Penyerobotan dan pencaplokan tanah masyarakat lokal dan masyarakat adat melalui kekerasan, intimidasi, adu domba dan pemecahbelahan, eksploitasi buruh, anak anak dan perempuan. Sawit Wacht mencatat hingga semester pertama 2008 terdapat 514 konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat dan komunitas adat.
Perkebunan kelapa sawit merupakan penyebab utama pencemaran air, tanah dan udara akibat penggunaan kimia, pertanian, pestisida, herbisida dan pupuk kimia, lingkungan hidup, pembukaan dan konversi hutan, pengeringan dan kanalisasi lahan dan hutan gambut. Pada 2006 Wetlands International dan Delft Hidraulics meluncurkan sebuah laporan PEAT-CO2 di mana dalam satu dekade (1997-2006) rata rata 1400 megaton emisi CO2 per tahun berasal dari pembakaran dan drainase. Emisi karbon akan makin meningkat di masa yang akan datang bila melihat sebaran perizinan dan rencana pembukaan kelapa sawit di seluruh Kalimantan dan Sumatra, misalnya di Kalbar 706,379.06 Ha, Riau 792,618.08 Ha dan Kalteng 239,388.93 Ha.
Sementara itu, di Provinsi Papua sudah diprediksikan lahan yang telah dialokasikan untuk perkebunan sawit seluas 1,7 juta hektar. Di Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura sejak 13 tahun lalu perusahaan sawit milik PT Sinar Mas yang beroperasi di Lereh Lembah Juk seluas 13.000 hektar. Perusahaan ini merupakan satu-satunya yang mengikuti ketentuan RSPO meski pihak perusahaan sendiri mengaku tak mampu melakukan ketentuan persyaratan seluruhnya. Namun pihaknya akan melaksanakanya secara bertahap dan berproses agar perubahan terus terjadi hingga melahirkan produksi sawit yang lestari dan berkelanjutan. Selebihnya, perusahaan yang beroperasi di Papua belum menjadi anggota RSPO baik yang berada di Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Keerom dan juga di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat.
Melihat adanya perluasan lahan kelapa sawit di Provinsi Papua, masyarakat adat yang memiliki lahan berstatus adat harus melakukan persiapan pemetaan guna menghindari konflik-konflik kepemilikan lahan dikemudian hari. 
Untuk itu, Edi Giay dari PT PPMA menawarkan program pemetaan bagi masyarakat adat agar posisi tawar masyarakat makin meningkat dan menghindari terjadi tumpang-tindih kepemilikan serta sengketa batas batas tanah antar klen.
Adapun yang dimaksud dengan pemetaan partisipatif atau pemetaan berbasis masyarakat adalah pemetaan yang melibatkan secara aktif anggota masyarakat/orang kampung sejak dari perencanaan pemetaan sampai dengan penggunaan peta. Peta adalah sebuah gambaran wilayah (potret) fisik yang biasanya digambarkan dalam selembar kertas melalui potret dari udara atau gambaran sosial suatu wilayah yang mencerminkan keragaman budaya, suku, penduduk, pola pertanian dan sebagainya. Mengapa perlu pemetaan partisipatif? Adanya tumpang-tindih kepentingan dalam memanfaatkan tanah antara masyarakat, negara, dan juga perusahaan. Kesadaran memperkuat adat melalui pemahaman sejarah wilayah dan kondisinya saat ini untuk menegaskan hak hak masyarakat adat dan perencanaan wilayah ke depan.
Peta yang dihasilkan menjadi dasar bagi perencanaan kampung. Masyarakat dan pemerintah kampung menggunakan peta sebagai bahan untuk berkomunikasi antar masyarakat dan pihak luar. Peta yang dihasilkan menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat kampung serta dapat diperbaharui isinya sesuai dengan perubahaan yang terjadi. Walaupun sebenarnya pemetaan partisipasi belum mendapat pengakuan secara hukum dari negara tetapi pemetaan sangat penting bagi dokumentasi dan publikasi di kampung. Hal ini sangat penting untuk menghindari kasus sengketa tanah terutama antar klen dan batas batas wilayah adat. Pasalnya, selama ini masyarakat adat masih menggunakan batas-batas alamiah seperti gunung, kali dan patokan pohon-pohon besar. Karena itu dengan pemetaan partisipasi akan memperkuat posisi tawar masyarakat dan juga akan menjadi bukti kepemilikan secara tertulis.(Makawaru da Cunha dan Dominggus A Mampioper)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *