Sekilas Dogiyai  Dalam Pembangunan

Image

Jalan Trans Nabire – Paniai (Foto : IST)

Dogiyai – Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun adalah satuan perencanaan yang dibuat oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia. Berbagai program pembangunan dicanangkan melalui program pembangunan jangka panjang (PJP) I dan PJP II (lampiran 2). Untuk meningkatkan pembangunan di luar pulau Jawa, Bali dan Madura (JABAMA) maka PJP I dalam Repelita II (tahun 1974 – 1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di luar JABAMA termasuk Papua melalui program Transmigrasi dengan jumlah anggaran Rp.8.386,4 Milliar.

Dalam sejarah Kabupaten Nabire, telah memekarkan menjadi 3 kabupaten diantaranya kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Dogiyai dalam tahun 2008. Untuk itu, demi memenangkan pilkada Kabupaten Dogiyai pada tahun 2010 mendatang, maka elit politik kabupaten Dogiyai melirik peluang politik di kabupaten Dogiyai. Ke-35 Parpol yang lolos verifikasi di Tingkat Pusat pun kini telah hadir di kabupaten Dogiyai untuk bertarung memenangkan PEMILU Legislatif dan Pilkada 2010. 
Aspirasi pembentukan Kabupaten Dogiyai memang sebuah proses panjang sejak tahun 2004. Usulan pemekaran muncul dari Kamu dan Mapia, dua distrik yang terdekat dengan Kigamani, calon ibu kota Kabupaten Dogiyai. Ketika wacana pemekaran Nabire berkembang, banyak orang meyakini bahwa pembentukan Kabupaten Dogiyai adalah jalan bagi percepatan pembangunan di tujuh distrik pendukungnya. Dogiyai dalam kerangka Pemerintah Indoensia, pada zaman orde baru telah mengalami Pembangunan dalam program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang berlangsung sekitar 31 tahun sejak tahun 1969. Selama 30-an tahun Pembangunan Fisik tak kelihatan. Jalan setapak di tengah hutan pun belum ada. hingga masuk tahun 1080-an Jalan dalam Kecamatan (sekarang Distrik) mulai dibuka termasuk sekolah-sekolah Inpres. Untuk transportasi keluar daerah selain antara kedua Kecamatan Mapia dan Kecamatan Kamuu dihubungkan oleh Jalan setapak ditengah hutan yang terbentang antara Kampung Idadagi dan Bomomani Ibu kota Kecamatan Mapia. 
Hingga kini tujuh distrik di Dogiyai, baru dilengkapi 59 SD, lima SMP, dan dua SMA. Untuk melayani 68.712 jiwa penduduk, juga hanya ada tujuh puskesmas. Padahal, potensi ekonomi di tujuh distrik tersebut cukup besar, khususnya di sektor pertanian. Dijelaskan Wakil Ketua DPRD Nabire, Penias Pigai bahwa Diharapkan dengan pemekaran, pembangunan akan lebih merata. Pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan serta peningkatan kesejahteraan rakyat akan lebih terjamin dengan pemekaran itu. 
Pengesahaan UU Pembentukkan Dogiyai diterima DPRP, setelah melalui perjuangan yang sangat panjang di tingkat daerah hingga di tingkat Pusat di Jakarta. Pada 1 Maret 2007 Panitia Ad Hoc I DPR menyatakan, pemekaran Kabupaten Nabire layak dilanjutkan. Rancangan undang-undang pembentukan Kabupaten Dogiyai pun kemudian direkomendasikan untuk dibahas. Kabupaten Dogiyai dibentuk dari tujuh distrik (setingkat kecamatan), yaitu Distrik Ikrar, Kamu, Kamu Selatan, Mapia, Mapia Barat, Sukikai, dan Siriwo (bukan lima distrik sebagaimana dinyatakan dalam Rancangan Undang-Undang atau RUU Pembentukan Kabupaten Dogiyai, dengan Luas tujuh distrik itu berdasarkan data Kabupaten Nabire dalam Angka 2006 adalah 2.627,01 kilometer (km) persegi (RUU Pembentukan Kabupaten Dogiyai menyatakan 4.237,4 km. Luas awal Nabire selaku kabupaten induk adalah 13.397,59 km persegi. Meski luas ketujuh distrik itu hanya seperlima luas kabupaten in duknya, diperkirakan 68.712 jiwa (lebih dari 41 persen) penduduk Kabupaten Nabire nantinya menjadi penduduk kabupaten baru tersebut. 
Tanpa alasan yang jelas, belum ada interpretasi data perencanaan tata ruang dan kota Kabupaten Dogiyai, Saat ini Kigamani yang berada di tengah dinilai strategis dalam rangka mendekatkan akses warga ke pemerintah. Sayangnya, infrastruktur masih menjadi persoalan besar di Nabire. Dari 1.000,76 km jalan di Nabire, 636,36 km di antaranya dalam kondisi rusak dan sulit dilalui kendaraan bermotor. Infrastruktur Pemerintah di Kigamani akan mendapat tantangan dalam Pengelolahan Sumber Daya Alam dan Letak Kigamani yang persis di pinggir jala raya Trans Papua yang menghubungkan antara Nabire-Moanemani.
Ketujuh Distrik memiliki masalah terbesar adalah perhubungan/Transportasi karena letak geografis yang jauh di Pedalaman. Mahalnya jasa transportasi udara menggunakan Pesawat Twin Otter atau Cessna milik maskapai Penerbangan AMA atau MAF adalah Satu-satunya jasa transportasi yang diharapkan sebelum jalan trans Papua tembus di Bomomani, Kamuu hingga Enaro (Paniai). Sehingga potensial hasil Perkebunan Kopi, Ubi jalar, Kacang, Ubi Talas serta hasil komoditi masyarkata lokal daerah Kamu Mapia tidak terakomodir.
Meskipun jalan Trans Papua masuk wilayah pedalaman Nabire (Kamuu-Mapia), Potensi itu belum tergali sebagaimana mestinya. Kini produk yang dihasilkan daerah tersebut hanyalah jagung, ketela pohon, ubi jalar, kedelai, dan sayuran. Volume produksinya pun tidak signifikan dibandingkan dengan total produksi komoditas sejenis di Kabupaten Nabire pada tahun 2005. Kalaupun ada yang menonjol, Distrik Kamu dan Kamu Selatan adalah penghasil ubi jalar terbesar di Dogiyai. Pada tahun 2005 volume panennya mencapai 2.844 ton, sekitar 27,6 persen dari total produksi ubi jalar sebelum Dogiyai dimekarkan dari Kabupaten Induk Nabire.  
Ketika jalan Trans Papua masuk Ke Pedalaman Papua, Kamuu-Mapia, Propinsi Papua (Irian Jaya, waktu itu) hanya terdiri dari 9 Kabupaten diantaranya Kabupaten Jayapura, Wamena, Biak, Serui, Nabire, Manokwari, Sorong, Fakfak dan merauke. Namun setelah Propinsi Papua dimekarkan menjadi 27 Propinsi melalui beberapa tahap pemekaran wilayah Kabupaten. Pemekaran Tahap pertama dijalankan dengan biaya sekitar Rp.25milliar dengan rincian sumber dana APBD Pemerintah Daerah Nabire Rp.20milliar ditambah dengan Dana bantuan Pemerintah Propinsi Papua sebesar Rp.5milliar dalam tahun 2007 lalu. Sedangkan tahap berikutnya, tahun 2008 dialokasikan dana APBD sebesar Rp.20milliar ditambah dengan dana Pemerintah Daerah Propinsi Papua sebesar Rp.5milliar.
Usaha demi usaha para wakil rakyat, kepala daerah, pimpinan dan elit lokal tetap berusaha dan berjuang pemekaran wilayah bagi daerah-daerah yang terpencil dan tertinggal jauh dalam kerangka Pembangunan Nasional. Tak heran demi mempertahankan kepentingan partai, golongan dan keluarga bahkan kepentingan pribadi, para pejabat pun bermain uang untuk berkuasa menjabat serta memperluas wilayah kekuasaan di Dogiyai. (Willem Bobii)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *