Benarkah PT Freeport Indonesia  Sapi Perahnya Orang Papua?

 

JUBI—Pernyataan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu terhadap perusahaan tambang raksasa di tanah Papua patut disimak. Pasalnya saat meresmikan Pusat Pengetahuan Tentang Pembangunan dan Kampung dari Rakyat oleh Rakyat dan untuk Rakyat pada Jumat (5/9) lalu di Jayapura Gubernur Suebu menilai PT Freeport sebagai sapi perah yang memberikan susu bagi kesejahteraan rakyat Papua. Karena itu bagaimana memelihara agar sapi itu menghasilkan susu bagi semua warga Papua. Bukan sebaliknya membunuh sapi perah itu.

Markus Haluk, Sekretaris Jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI) menyatakan bahwa penilaian orang nomor satu di Papua itu sangat berlebihan karena hingga saat ini belum banyak yang menikmati susu Freeport, tapi justru yang menikmati adalah pemerintah sendiri. Karena itu, bagi Sekjen AMPTPI sebaiknya Freeport ditutup sebagaimana diungkapkan dalam Konggres Pertama AMPTPI di Timika pada 2004 lalu.
Bahkan dalam keterangan pers yang diterima JUBI di Jayapura belum lama ini secara blak-blakan Markus Haluk menyatakan kontribusi yang harus diberikan sejak 1967 saat kontrak karya dilakukan bukan pada 1991 saat terjadi aksi perlawanan oleh masyarakat. 
Sebenarnya apa yang ditegaskan Markus Haluk bukanlah masalah baru bagi masyarakat Papua, khususnya Suku Amungme di Bumi Amungsa. Pasalnya saat pelaksanaan ekspedisi pertama PT Freeport pada 1960, pihak perusahaan mau membayar upah untuk tukang pikul barang-barang ekspedisi berupa manik-manik dan cermin. Mereka mengira masyarakat Suku Amungme masih memerlukan benda-benda itu sama seperti ekspedisi Colijn pada 1936/1937. 
Masyarakat menolak dan menuntut dibayar dengan kapak, parang atau uang. “Kami sudah biasa memperoleh upah kapak, parang dan uang dari patroli pemerintah dan misi gereja,”tutur mereka sebagaimana dikutip Arnold Mampioper dalam bukunya berjudul Amungme Manusia Utama dari Nemangkawi Pegunungan Cartesz,2000.
Sejak 1967 hingga eksploitasi 1973 masyarakat suku Amungme dan Kamoro tak pernah terlibat untuk membahas investasi maupun pelepasan areal konsesi. Sebagaimana dikatakan Markus Haluk kontrak karya 1967 antara pemilik modal PT Freeport dan Pemerintah Indonesia adalah illegal karena saat itu secara de yure Papua Barat (West Papua) belum diakui menjadi bagian dari Republik Indonesia. 
Pergolakan masyarakat Amungme terus terjadi hingga January Agreement 1974 di mana Perjanjian yang dibuat lebih mengikuti keinginan PT Freeport dan tak menggambarkan sedikitpun kemauan masyarakat suku Amungme. Masyarakat merasa tak adil hingga pada 1977 ratusan warga suku Amunme melakukan aksi damai di Akimuga, kembali memprotes kehadiran perusahaan tambang raksasa ini yang mengambil-alih tanah tanah adat milik mereka. 
Sayangnya aksi damai ini disambut dengan berondongan peluru dan bom yang dilontarkan pihak aparat keamanan. Diperkirakan puluhan warga suku Amungme tewas dan sehari kemudian mereka bertambah marah serta memotong pipa-pipa yang berfungsi mengantarkan konsentrat tembaga dari millsite ke Amamapare (Portsite).
Akimuga kembali dihujani bom. Kampung Waa dan Kwamki lama hancur. Rakyat lari ke hutan dan tinggal di sana untuk jangka panjang waktu yang lama sebelum berani kembali. Bahkan ada yang berjalan kaki sampai ke OK Tedi Papua New Guinea. Tuduhan yang paling gampang kepada masyarakat Amungme karena tanahnya dirampas adalah menuding mereka sebagai kaum pemberontak Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Ironinya, penderitaan yang dihadapi masyarakat suku Amungme dari 1967 sampai 1991 hingga bertepatan dengan saat pengucuran dana satu persen. Apakah mampu mengembalikan harga sebuah pengorbanan masyarakat Suku Amungme. 
Jika membandingkan jenis-jenis manfaat yang dilakukan oleh pemerintah Papua New Guinea terhadap masyarakat di sekitar lokasi tambang di sana sangat berguna dan bermartabat. 
Adapun beberapa daftar yang dikutip dari pernyataan Dr Crist Balard dosen dari Australia Nasional University tentang jenis manfaat yaitu, kompensasi karena kerusakan tanah dan pohon, kompensasi dalam bentuk sewa tanah, dengan catatan bila mutu tanah telah menurun, maka harganya harus lebih mahal, jatah dari royalty terus berubah. Hal ini bisa terlihat pada 1960 masyarakat Bogenville memperoleh royalty 5 % dari royalty tersebut dan 1989 masyarakat di tambang Porgera menerima 23 % royalty, pada 1994 masyarakat penambangan di Lihir memperoleh 50% dari royalty atau sama dengan satu persen dari total royalty. 
Walau demikian sebenarnya tak semua operasi tambang di Papua New Guinea memberikan hasil yang baik, tapi ada pula yang tak baik. Kasus tambang di Bouganville tak melakukan konsultasi dengan masyarakat adat. Namun yang membedakan antara PT Freeport dan perusahaan tambang di PNG adalah staf senior orang asli PNG banyak yang menduduki posisi penting. Sedangkan di PT Freeport baru memiliki seorang Vice Presiden Untuk menghasilkan produksi susu yang baik, maka seekor sapi harus memakan rumput berkualitas seperti rumput gajah dan juga meminum air bersih dan sehat. Belum lagi kotoran sapi berupah tailing dan air kencingnya yang dibuang melalui Kali Aykwa. Kalaupun tailing dimanfaatkan sebagai semen, tapi memerlukan banyak polimer untuk mengikat bahan sisa tambang.
Kini Gunung Ertsberg yang oleh orang Amungme disebut Yelsegel Ongopsegel, telah berubah menjadi sebuah lubang raksasa atau danau Wilson.
Sejak 1973 hingga 1987 gunung Ertsberg sudah berubah menjadi sebuah lubang besar sedalam 200 meter dengan garis tengah sekitar 600 meter. Padahal sebelumnya gunung ini tingginya mencapai 130 meter.
Pada 1976 pihak PT Freeport telah menemukan endapan bijih tembaga di gunung Grasberg atau dalam bahasa Amungme disebut Tenogoma-Enagasin yang artinya gunung rumput. Selanjutnya pada 1978 mulailah dibangun prasarana bawah tanah di Gunung Grasberg mulai ditambang dengan produksi 20.000 ton per hari. 
Dari total bijih yang diolah, hanya 3-4 % menjadi konsentrat yang mengandung emas, perak dan tembaganya, lainnya limbah yang disebut tailing. Tailing atau pasir sisa tambang (sirsat) dalam bentuk Lumpur (slurry) dibuang dari dataran tinggi melalui sungai Aghawagon,Otonoma, dan Ajkwa yang diendapkan didataran rendah Ajkwa. Akibatnya jelas terjadi perubahan habitat flora sub alpine, geoteknik, geokimia dan geomorfologi, termasuk juga perubahan flora terrestrial, biota akuatik, dan kualitas air.
Akibat buangan tailing yang melebihi daya dukung lingkungan, jelas alam pun mengalami perubahan. Perubahan ini bahkan terjadi jauh dari areal konsesi PT FI. Seperti yang pernah terjadi di Kampung Omawita beberapa tahun silam. Buangan tailing melebihi daya dukung lingkungan menyebabkan perubahan warna mollusca di wilayah tersebut. Mollusca jenis siput dan kerang berubah warna menjadi bintik-bintik hitam, dan rasanya pun sudah berubah warna, seperti diakui suku Kamoro dan Sempan yang berdiam di wilayah tersebut. 
Hal yang sama juga dikeluhkan oleh sepertiga penduduk kampung Kali Kopi dan penduduk kampung Omawita dan kampung Fanamo juga mencari mollusca di kawasan Ajkwa dan Minajerwi.
Bagi masyarakat suku Kamoro, tombelo (Bactronophorus thoracites dan Bakia orcutti) adalah sumber protein. Kedua jenis tombelo ini biasa dihidangkan sebagai makanan pembuka pada pesta-pesta adat Karapao. Persoalan kerusakan dan pencemaran pada hak ulayat masyarakat sub suku Nawaripi dan Tipuka menurut Prof Dr Karel Sesa dalam Thesisnya berjudul “Analisis Manfaat Ekonomi dan Dampak Lingkungan PT Freeport Indonesia Company Tembagapura Timika Kabupaten Mimika Provinsi Papua” adalah hal yang terkait dengan tuntutan terhadap tata kehidupan manusia dan lingkungannya yang terusik oleh faktor lain diluar kehendak masyarakat. 
Kerusakan dan pencemaran lingkungan bukanlah kehendak mereka, tapi juga bukan berkah pembuangan tailing hingga harapan untuk memperoleh kompensasi yang layak merupakan sesuatu yang tak mungkin. Sambil mengutip pepatah Karel Sesa menyebut,” Seorang anak tak pernah meminta kepada orang tuanya untuk dilahirkan, tapi perbuatannya orang tuanya yang menyebabkan anak itu lahir ke bumi.” 
Kenyataan yang dialami masyarakat pada sub suku Nawaripi dan Tipuka maupun terjadi pada masyarakat Sempan di Kampung Omawita adalah bukan permintaan dan kehendak mereka tetapi merupakan bencana fisik (Physical Hazard) yang diproduksi oleh PT FI yang jelas membawa konsekwensi terhadap hilangnya masa depan penduduk ke empat sub suku tersebut.
Produksi terus meningkat dari 240.000 ton bijih per hari menjadi 300.000 ton bijih per hari atau 300 K. Produksi yang meningkat memberikan keuntungan bagi perusahaan namun menghibahkan bencana (hazard) bagi penduduk lokal di dataran rendah. Memang memberikan manfaat ekonomi, tapi di sisi lain masyarakat lokal mengalami kehancuran bagi masa depan mereka yaitu kehilangan jati diri sebagai manusia sampan, sungai dan sagu di dataran rendah bagi identitas budaya Suku kamoro dan Sempan Kehadiran perusahaan tambang raksasa yang berpusat di New Orleans, Amerika Serikat ini, patut disimak bahwa tak ada karyawan di PT Freeport yang bekerja selama 80 tahun masa hidup tambang. Saat ini tambang Grasberg baru berusia 20 tahun (1978-2008) tapi masyarakat suku Amungme dan Kamoro serta masyarakat lainnya akan selalu ada di wilayah yang digunakan PT Freeport sekarang. Bagaimana nantinya kalau Freeport selesai beroperasi dan kesiapan menyambut pasca tambang Grasberg di Bumi Amungsa. (Dominggus A Mampioper dari berbagai sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *